KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yaitu) pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil8. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkanberdasarkana. Pasal 87 ayat (4) huruf b, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;a.

tentang ManajemenPNS (Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulansejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memilikikekuatan hukum tetap) ;Bahwa dengan ditetapbkan Objek Sengketa tanggal 30 November2018, sedangkan Putusan Pidana korupsi yang bersangkutan telahberkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 bulan Juli 2017, makaKTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yaitu pasal 252

merupakan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo secarasubstansial telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa a quobertentangan dengan Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tetang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf ddan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilanatas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan

Oleh karenanya, dalil Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa terhadap pengujian aspek prosedur Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan padasuatu kebijakan yang bersifat nasional maka aspek prosedural tidak perlu untukdipertimbangkan lebih lanjut;Putusan Nomor : 192

(((((((((((((((((((((340) 240) 244643) 250) 240) 243) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 650.00 Tm/F16 1 TE(50) 243) 214) 243) 25) 43L5) 2144) 141) 242) 24643) 215) 15) 4350) 240) 2415) 143) 2343) 251) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 230.00 650.00 Im/F16 1 TE(5) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 234.00 650.00 Tm/F16 1 T(14) 2(43) 2(23) 1(43) 2(35) 43(50) 2(40) 2(44744) 1(14) 2(43)(41)(42)(43)(41)((((((((((((((((((((((((NN N NWN4341) 25) 432743) 252

14643) 2454) 241) 244)43)44)Tr12 TdT000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 452.00 123.00 Tm/F16 1 TE(5) 1(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 459.00 123.00 Tm/F16 1 TE(4640) 215) 154) 2454) 241) 243) 241) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 512.00 123.00 Im/F16 1 TE(5) 1(5) 1(62) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 101.00 Tm/F16 1 TF(6316) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 101.00 Tm/F16 1 TE(2443) 2o3) 264) 143) 25) 14740) 252

(444) 1(5) 1(44) 1(7444) 1(41) 2(S) 1(4640) 2(50) 2(43) 2(14)(43)(5)(1340) 2(32) 2(53) 2(2) 2(41) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 323.00 396.00 Tm/F16 1 TE(5) 1(75) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 331.00 396.00 Tm/F16 1 TE(2643) 2(23) 122143) 2344) 157) 241) 25) 12744) 147444) TadBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 415.00 396.00 Tm/F16 1 TF(765) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 423.00 396.00 Tm/F16 1 TE(54) 241) 215) 154) 2465)340)41) 252

Juhada mendapatkan 2.592/5.184 saham + 324/5.184 saham+ 84/5.194 saham = 3000/5.184 saham;Suparman mendapatkan 504/5.184 saham;Maryam mendapatkan 252/5.184 saham;Marawiah mendapatkan 252/5.184 saham;Berliang mendapatkan 252/5.184 saham;Febri Susanto Bin Sudirman mendapatkan 210/5.184 saham;Nikki Binti Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;Teresya Binti Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;zsa*> eo a2 9 oFHj. Jumriah mendapatkan 63/5.184 saham;j. Syamsu Bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;k.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Biodata Pemohon I bernama Gianto bin Sokarmo lahir di Wonogiri, 13 Januari 1969 dan Pemohon II lahir di Ponorogo, 12 Desember 1980, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/25/X/2000, tertanggal 11 Oktober 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo diubah menjadi Pemohon I bernama Sugiyanto bin Soekarmo, lahir di Wonogiri 18 Juni 1969 dan Pemohon

73.00 231.00 Tm/F8 1 Tf(3) 1(24) 2(2322) 2(12) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 105.00 231.00 Tm/F8 1 Tf(2) 1(105) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 231.00 Tm/F8 1 Tf(3750) 224) 251) 225) 21160) 217) 152) 12) 12350)2322)25) 233) 122) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 216.00 231.00 Tm/F8 1 Tf(2) TdET(((((((( 2( 2(((QqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 220.00 231.00 Tm/F8 1 Tf(60) 225) 21225)24) 251) 22) 15325) 224) 251) 22) 12350) 252

836.00 Tm/F8 1 TE(2) 393(5325) 2(24) 2(51) 2(2) 393(60) 2(50) 2(122610) 2(24) 2(100) 1(52)(17)(262) 393(20)(50)(24)(51)(25)(24)(2) 393(56) 2(22) 2(2622) 2(11) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 543.00 836.00 Tm/F8 1 TfNNNNNN~ FH(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 551.00 836.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 559.00 836.00 Tm/F8 1 Tf(5325) 2(24) 2(5S1) 2(2) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 45.00 814.00 Tm/F8 1 Tf(2350) 252

TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 202.00 568.00 Tm/F8 1 Tf(10) 2(24) 2(50) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 222.00 568.00 Tm/F8 1 Tf(55) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 226.00 568.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 231.00 568.00 Tm/F8 1 Tf(2650) 21122) 220) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 308.00 568.00 Tm/F8 1 Tf(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 313.00 568.00 Im/F8 1 Tf(620) 217) 12) 1681150) 252

1222) 2(56) 2(((((2) 155KTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 348.00 546.00 Im/F8 1 Tf(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 354.00 546.00 Tm/F8 1 Tf(45) 1(50) 2(24) 2(20) 2(1225) 2(2) 155(ils0) 2(24) 2(S1) 2(25) 2(1160) 2(17) 1(52) 1(2) 155(2350) 2(34) 2(50) 2(20) 2(25) 2(2) 155(1110) 2(33) 1(10) 2(122) 155(33) 1(50) 2(122350) 2(60) 2(22) 2(433) 1(2)ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 45.00 523.00 Tm/F8 1 Tf(1150) 2TJ=252

Dipidana dengan pidana pejara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Bahwa kemudian dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : Pemberhentiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal252 ditetapkan terhitung mulai sejak Putusan Pengadilan atasperkaranya yang

PTUNMDN Halaman 1622.23.24.25.26.ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimanamestinya;Bahwa berdasarkan point 17 terdapat fakta hukum dimana ObjekGugatan a quo diterbitkan dan berlaku tanggal 05 November 2018,sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatanhukum tetap pada November 2017 (11 bulan kemudian), maka ObjekGugatan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 Pasal 252

Penggugat diberhentikan terhitung sejak akhir bulanPutusan Pengadilan inkracht, maka pada saat itu juga Penggugat masihmenerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa sejak dikeluarkan atau diterbitkannya Objek Gugatan a quotanggal 05 November maka sejak saat itu juga Penggugat tidakmemperoleh gaji lagi dan sudah diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil;Bahwa jelas dengan point 21 Objek Sengketa berlaku sejak 05November 2018 dan hal tersebut jelas melanggar Peraturan pemerintahNo.11 Tahun 2017 pasal 252

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jikakepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktutertentu dan tidak dapat diundurkan.(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindarikerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak WargaMasyarakat.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252

Usman Nur dengan Model PM.1 Surat Keterangan LurahMarunda Nomor: 252/1/713/1 tgl 7 Mei 2003. (P.5);Bahwa dengan dikeluarkannya surat Model PM.1 Nomor: 252/1/713/1tanggal 7 Mei 2003 oleh Kepala Kelurahan Marundadi atas tanah milik Penggugat kepada atas nama pihak lain (H.

Usman Nur jelasmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa sesuai keterangan Model PM.1 Kepala Kelurahan Marunda Nomor:252/1/713/1 tanggal 7 Mei 2003, diberikannya surat keterangan tersebut kepada H.Usman Nur untuk mengurus SPPT. PBB tanahnya atas nama Nurjam/H. Moch Nur(Alm), dengan luas tanah 30.000 m? di KP. PBB Jakarta Utara Dua.

Moch Nur yang terletak di Kelurahan Marunda KecamatanCilincing Jakarta Utara;e Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah yang sekarang menjadi obyeksengketa dan berdasarkan PM I No. 252/1.731.1 tanggal 7 Mei 2003 yangdikeluarkan oleh Kelurahan Marunda (Tergugat II) maka atas pelepasan Hakoleh Dinas Pekerjaan Umum dan disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanahuntuk kepentingan umum Kotamadya Jakarta Utara seluas 15.050 M?

Penggadaian (Persero) cabang tembilahan sebagaimana dalamLampiran Surat No. 252/Sp.3.181200/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dengan disaksikan olehterdakwa ternyata berat bersih narkotilka jenis shabu yang ditemukan adalah dengan beratkotor 0,6 (nol koma enam) Gram.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturium Forensik pada Pusat LaboraturiumForensik Polri cabang Medan dengan Berita Acara Nomor : NO.

seharusnya dilampirkan ;Bahwa, saksi yakin urine keduanya diambil secara bersamaan karena saksisendiri yang mengawasi dan melakukannya ;Bahwa, ketika itu akan ada pemeriksaan dari POLDA RIAU maka ruangan SatNarkoba dibersihkan oleh rekanrekan dan berkasberkas terdakwa ISMAILyang ada dimeja saksi sudah tidak ada saksi temukan lagi ;Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ;berupa :Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :1 Berita Acara Penimbangan No. 252

Maret 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2012 sampaidengan tanggal 3 April 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2012 sampaidengan tanggal 03 Mei 2012 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Mei 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2012sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana No.551/2012/S.252

.TAH/PP/2012/MA tanggal 25September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal18 Oktober 2012;Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.bKetua Muda Pidana No.552/2012/S.252.TAH/PP/2012/MA tanggal 25September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 ( enampuluh ) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karenadidakwa

PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKayuagung dengan Nomor 041 1/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 14 Agustus 2014telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasanalasansebagai berikut:14Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah diKabupaten Ogan Ilir pada tanggal 27 Januari 2000, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu dengan Kutipan AktaNikah Nomor 252

Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 14 Agustus 2014 yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugattidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dengan Tergugat Nomor 252

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1239,Tanah dan diatasnya berdiri Bangunan, Luas 252 m2, atas nama SOLEH(Penggugat) yang teretak di Sendang, Rt. 003 / Rw. 003 Kel/Desa.Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur : Selamet Hariadi Sebelah Barat : Solekan Sebelah Utara : Jalan Kampung Lengkong Sebelah Selatan : Lilik Ervana/RosidiSelanjutnya mohon di sebut sebagai OBYEK SENGKETA;2.

Dengan ini Turut Tergugat II perlu mengemukakan halhal yang sebenarnyadalam hubungan hukum ini sebagai berikut : Bahwa saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Jeparatelah membuat AKTA JUAL BELI atas Sebidang tanah berikut segalabangunan dan berdiri diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 1239 yang terletak di desa Sendang, kecamatan Kalinyamatan,kabupaten Jepara seluas 252 M2 atas nama Penggugat menjadi atasnama Tergugat dengan berdasarkan KUASA yang dibuat dihadapanLAFITA

perkara ini.Membaca Jawaban Turut Tergugat Ill yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Turut Tergugatdalam perkara ini menyampaikan Jawaban berdasarkan data yang ada diKantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan berdasarkan Peraturan peraturan di bidang Pertanahan.Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1239/ Sendang, tercatat atasnama Khudsiyah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 07 Juli 2015 Nomor634/2015 oleh Risma Aristiana Rohmatika, SH seluas 252

yang seadiladilnya.Membaca, Jawaban Turut Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Turut Tergugatdalam perkara ini menyampaikan Jawaban berdasarkan data yang ada diKantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan berdasarkan Peraturan peraturan di bidang Pertanahan.Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1239/ Sendang, tercatat atasnama Khudsiyah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 07 Juli 2015 Nomor634/2015 oleh Risma Aristiana Rohmatika, SH seluas 252

Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.252/Kua.10.14.07/PW.01/10/2020tanggal 05102020 atas nama Pemohon dan Pemohon Il, dikeluarkanKUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta; fotokopi tersebut telahdiberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat buktisaksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:1.

PwkMenimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Surat Keterangan Nomor B.252/Kua.10.14.07/PW.01/10/2020 tanggal 05102020) adalah surat resmi yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilaibukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik yang penilaiannya samaseperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, maka daripadanya telahmembuktikan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat padaregister KUA kecamatan tersebut;Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon masingmasingbernama

maka apa yang dilakukanoleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidakdapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak April 2004 adalah sebesarRp97.895.876,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252

dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligusdasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 10 Juni 1994, tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanKECAMATAN, Kota Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan, denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 252/127/V1/1994, tanggal 20 Juni1994;. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus jejakasedangkan Termohon berstatus perawan;.

Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/127/V1/1994, tanggal 20 Juni1994, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OganKomering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;ll. Bukti Saksi1.

Menunda dan atau menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi di mukaumum yang akan dilaksanakan oleh Turut Terlawan dengan Nomor SPen.252/WKN.08/KNL03/2012 terhadap:SHM Nomor 283/Limus Nunggal, tanggal 18111981, luas 1.947 m?,a.n. Suhendro Halim;SHM Nomor 284/Limus Nunggal, tanggal 3111981, luas 800 m?, a.n.Suhendro Halim;SHM Nomor 285/Limus Nunggal, tanggal 18111981, luas 1.948 m?,a.n.

yang terletak di Jalan Raya Hingkik, Nomor 9, Desa Limusnunggal,Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogar, Jawa Barat adalah cacat hukum,dan karenanya tidak berkekuatan hukum;Menyatakan penunjukan Terlawan Ill oleh Terlawan II cacat hukum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakanPenetapan Turut Terlawan Nomor SPen 252/WKN.08/KNL.03/2012tentang Lelang Eksekusi atas: SHM Nomor 283/Limus Nunggal, tanggal 18111981, luas 1.947

apa yang dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalamsengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2006 adalah sebesarRp154.656.839,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252

atas pemanfaatan ProgramPemerintah berupa Sunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPTserta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policy dalamperkara a quo, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal29 ayat (3) UndangUndang KUP juncto Pasal 9 ayat (3) UndangUndang PPNjuncto Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252

Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016b. 6 (enam) orang anak memperoleh sisa 7/8 x 18/40 x 8 = 1008/2560bagian (39,38 %), sebagai berikut:1)2)3)a)5)6)Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim, memperoleh 252/2560bagian (9,85 %);Inaq Sadium binti Amaq Radim, memperoleh 126/2560 bagian(4,92 %);Inaq Mahrum binti Amaq Radim, memperoleh 126/2560 bagian(4,92%);Amagq Brahma Puira bin Amag Radim, memperoleh 252/2560 bagian(9,85 %);Hj.

OLA alias Inaq Madiani binti Amaq Radim, memperoleh %4 x 18/320 =18/1280 (1,41 %);Menetapkan bagian Adim alias Amagq Mashun bin Amaq Radim (252/2560bagian atau 9,85%), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:a. Istri (Hj. Esah), memperoleh 1/8 x 252/2560 = 252/20.480 bagian(1,23 %);b. 2 (dua) orang anak mendapatkan sisa 7/8 x 252/2560 x 3 = 5292/61.440(8,62 %) dengan perincian:1)2)H.

para ahli warisnya, sebagai berikut:a) Istri (Inaq Saenur), memperoleh 1/8 x 18/200 = 18/1600 bagian (1,1 %);b) 8 orang anak memperoleh sisa 7/8 x 18/200 = 126/1600 x 12 =1512/19.200 bagian (7,9 %), dengan perincian sebagai berikut:a.Sainur Rosidi alias Amaq Supandi bin Amaq Saenur, memperoleh252/19.200 (1,315 %);Eci alias Maturidi binti Amaq Saenur, memperoleh 126/19.200 bagian(0,66 %);Oka alias Sanuri binti Amaq Saenur, memperoleh 126/19.200 bagian(0,66 %);Sahudi S.Pd bin Amag Saenur, memperoleh 252

telah selesai danPersetujuan Bersama tersebut telah didaftar oleh Tergugat di PengadilanPHI pada Pengadilan Negeri Medan dengan akta Pendaftaran No.1114/Bip/2015/PHI.Mdn dan tanggal 28 Agustus 2015;.Bahwa sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 20 Februari 2013tersebut, maka baik Penggugat maupun Tergugat melaksanakan isiPerjanjian Bersama tanggal 20 Pebruari 2013 yaitu Penggugat menjadikaryawan kontrak tergugat sesuai dengan surat perjanjian :Terhadap pekerja Khadijahe Surat Perjanjian Ref.No.L.252

L.252/HRDEXT/III/2013 tanggal 20Februari 2013, dari tanggal 1 Maret 2013 s.d 28 Pebruari 2014dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja an TransmigrasiKab. Deli Serdang, oleh Kabid. Pembinaan HubunganIndustrial, Sdr. Rahmad Syafran, SH.e Surat Perjanjian Ref. No. 116/HRDEXT/II/2014 tanggal 21Pebruari 2014, dari tanggal 1 Maret 2014 s.d 28 Pebruari 2015dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Deli Serdang, oleh Kabid. Pembinaan HubunganIndustrial, Sdr. Rahmad Syafran, SH.26.

L.252/HRDEXT/11/2013 tanggal 20 Pebruari 2013.e Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antaraTergugat dr/Penggugat dk (Sdri.Khadijah) denganPenggugat dr/Tergugat dk Ref.

Mks.252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang mendasari Keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objeksengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini;.

Bahwa pada bagian lain posita gugatan Penggugat menguraikan bahwaobjek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlakuterhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2019, sehingga objek sengketasecara nyata telah bertentangan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa, Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan hurufd dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah

Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 danberlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2019, sedangkan putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetaptanggal 7 Oktober 2011, sehingga penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil;c.

Penerbitan Objek Sengketa yang Tidak Dilakukan pada Akhir BulanPutusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukanpada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejakputusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan

mulai tanggal 1Januari 2019;Menimbang, bahwa dengan merujuk buktibukti sebagaimana diuraikan diatas, diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dariPNS oleh Tergugat, yang dihitung dari putusan sebagaimana Bukti P6 = T.3 telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 21 Juni 2011 sampai terbitnya objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, telah memerlukanwaktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252