telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon

sudah pisah ranjang sejak akhirtahun 2018 sampai sekarang; Bahwa usaha keluarga dari kKedua belah pihak untuk merukunkan Pemohondengan Termohon dan usaha mediator serta Majelis Hakim ternyata tidakberhasil:Menimbang, bahwa kehamonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

lahir (17092006), bernama Anak Il, tanggal lahir (12062011), agar ditetaobkan sebagaipemegang hak asuh anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka majelishakim akan mem pertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf aditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebutberada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf aKompilasi Hukum Islam ditegaskan

menurutpendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertinbangkan adalah bagaimanaanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisatumbuh, berkembang, terdidik, dan terfpenuhi segala keperluan hidupnya dalamrangka pembentukan generasi penerus, sehingga biayabiaya pemeliharaananak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namunjuga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

hendaklah diberikan olehsuaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.karena itu majelis hakim bermendapat bahwa oleh karena permohonan cerai inimerupakan inisiatif dan Tergugat (Pemohon konvensi) maka majelis hakimakan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugatsebagai istrisebagaim ana akan dipertinmbangkan sebagai berikut di bawah ini:Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

bahwa Tergugat menyetujui jika sebagian harta diberikankepada ANAKANAK dan sebagiannya lagi diberikan kepada Tergugat,Dalam hal ini Tergugat tidak menyetujuinya atau keberatan atas gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dan jawabanTergugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawahini sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yangdiperoleh selama dalam perkawinan, dan berdasarkan Pasal 97 KompilasiHukum Islam ditegaskan

gugatan kurang pihak maka menurut Yurisprudensi MA No.1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 mengatakan : Bahwa suatugugatan Perdata bertujuan unuk menuntut haknya atas sebidang tanahyang dikuasai oleh orang lain maka orang yang ditarik sebagai pihakTergugat adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasaitanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut oleh karena itu gugatantersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima .Halaman 8 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN OlmHal ini ditegaskan

Maka Para Penggugatharus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat BUKAN ke PengadilanNegeri Oelamasi Kelas II.Hal diatas ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 620/K/Sip/1999 tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan bahwa Bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha

paraPenggugat menguasai sebidang tanah luasnya 10.000 m2 yang terletakdi Desa Retraen, Kecamatan Amarasi,Kabupaten Kupang adalahpeninggalan dari nenek Para Penggugat bernama AE RUNESI SABUIN,dstnya;Sebagai jawaban Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat sangatkabur alias tidak jelaskarena Para Penggugat tidak menjelaskan sejakHalaman 11 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Olmkapan AE RUNESI SABUIN' menguasai,mengolah, serta tidakmenjelaskan asal usul bidang tanah tersebut diperoleh.Hal ini ditegaskan

serta sejak kapan menguasainya.> Para Penggugat juga sudah sala kaprah menggugat Para Tergugatdi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk membatalkanSertifikat sebagai alat bukti yang seharusnya adalah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).> Para Penggugat sudah tidak berkapasitas sebagai Penggugat olehkarena Para Tergugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejaktahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2018 berarti SertifikatHak Milik Para Tergugat sudah berusia 28 tahun.Hal ini lebin ditegaskan

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 10 tidak disebutkantentang ganti rugi namun dalam petitum poin 9 Para Penggugat minta gantirugi Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dalam ini sangat bertentanganantara Posita dan Petitum dan tidak ada rincian ganti rugi maka patutdinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini lebih ditegaskan dalamYurisprudensi MA RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973 danYurisprudensi MA RI tanggal 5 Maret 1975 No.1078 K/Sip/1975 bahwagugatan ganti

Bag.sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 huruf (a) UU No, 21 tahun2000;14.Bahwa Penggugat melakukan tugas tugas dalam kapasitas sebagaiketua serikat pekerja guna melindungi dan membela anggota daripelanggaran hak hak dan memperjuangkan kepentingannya dalam hal initerkait kepesertaan program jaminan pensiun, tetapi justru Tergugatmenyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu atau yangdipalsukan terkait kepesertaan program jaminan pensiun yang padafaktanya Tergugat tidak mengikutsertakan

justru Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat,akibat Penggugat melakukan perlawanan dan perjuangan sebagaiketua serikat pekerja guna memperjuangkan yang telah menjadi hakdari pekerja yaitu. kepesertaan program jaminan pensiunsebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 ; Bahwa siapapun dilarang menghalang halangi pekerja ataupengurus dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan caramemberikan hukuman antara lain adalah pemutusan hubungan kerjasebagaimana ditegaskan

Surat Pemutusan hubungan kerja No. 001a/HWP/1117 tertanggal 18Nopember 2017, diterbitkan tanpa adanya Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 151 ayat (8) UU No. 13tahun 2003 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, oleh karena

apapun, oleh karenanya MohonMajelis Hakim yang Mulia menyatakan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat tidak terputus dan mewajibkan serta memerintahkanTergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;17.Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima yangbelum dibayarkan sebagaimana ditegaskan

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembaliPenggugat dan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima yang belum dibayarkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal170 UndangUndang No. 13 tahun 2003;Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Sehubungan dengan putusan MA No. 934 K/Pdt/1984tanggal 19 September 1985 mengatakan sesuai yurisprudensi perubahangugatan tuntutan selama persidangan diperboleh.3) Batas waktu pengajuan perubahan gugatan: Sampai Saat perkara diputus:Tenggang waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yangmenyatakan Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutansampai saat perkara diputus.

Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama:Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan padahari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkanMA. Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihakharus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksuduntuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan.

Misalnya, dalam putusan MA No. 546 K/Sep/1970,menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahappemeriksaan sudah selesai, konklusinya (kesimpulan) sudahdikemukakan dan kedua belas pihak telah memohon putusan.Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2019/PN Pwr4)))6)Syarat perubahan gugatan: Pengajuan perubahan pada sidang pertama yang dihadiriTergugat:Syarat formil ditegaskan MA dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan yang menyatakan perubahan

Memberi hak kepada Tergugat menanggapi:Syarat formil ini ditegaskan MA yang mensyaratkan menanyakan kepadaTergugat tentang perubahan gugatan dan memberikan hak dankesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Argumentasimengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamPutusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memilikikaidah hukum sebagai berikut: Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumenaslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidakdapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan(Perdata).

Kewajibanistri untuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya ..sebab itu maka wanita yangshalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istriuntuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satuhadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwaRasulullah SAW telah bersabda: Artinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamumemandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jikakamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jikakamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akanmenjaga dirinya dan hartamuc. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasasunnah tanpa izin suaminya.

Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat AlBaqarah ayat 241:bg paral: Elie GilalaallArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:daiall d shoe dag Aute atArtinya:Wajib member mut'ah kepada isteri yang diceral.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajibanpemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secaraekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetapdiwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepadapara suami yang ingin mentalak isterinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewiskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara Suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (a) dan(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbuny/i:Huruf (a)Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuatzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgBerdasarkan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RIhalaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Bahwa sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatsudah mulai muncul konflik sejak kelahiran anak pertama dariPenggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih bersabar untukkembali hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat danPenggugat mulai merasa goyahnya rumah tangganya sejak bulan 11Mei 2017 yang mana pada saat itu Tergugat mengucapkan talakkepada Penggugat dan perlu ditegaskan sebelum tanggal tersebutantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intimlayaknya suami isteri

Bahwa perlu ditegaskan oleh Penggugat, Tergugat sering kalimarah apalagi ketika ditanya oleh Penggugat ketika Tergugat pulanghingga larut malam bahkan terkadadang Tewrgugat pulang hinggasubuh dan tidak jarang Tergugat mengeluarkan katakata yang kasardan kotor seperti kakeane,asu dan juga Tergugat pernah meludahiPenggugat.Jika memang Tergugat tidak bertempramen tinggi seharusnyaTergugat jika ditanya jawabnya baikbaik bukan malah mengeluarkankatakata kasar dan kotor tanpa memikirkan sakitnya hati Penggugat

Dan perlu ditegaskan oleh Penggugat, orangtuaPenggugat tidak menyuruh Tergugat pergi dari rumah namun ataskehendak Tergugat sendiri dan sebelum pergi dari rumah Tergugatberkata demikian Yowes a aku tak lungo ae dan Tergugat jugaberkata Nek kwe ora gelem apik karo aku meneh, tak tuntut, taklaporke tim apokat, polsek, polres, aku tau ning notaris aku ngertihukum dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dengansendirinya;7.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirimkan penetapan ikrar talakdimaksud kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempattinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilaksanakanuntuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telahHalaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.PPdisediakan untuk itu Sebagaimana yang akan ditegaskan

OlehHalaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.PPkarena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakimmenetapkannya sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah yang diajukanPenggugat atas nafkah lampau yang menurut Penggugat tidak ditunaikan olehTergugat selama 13 (tiga belas) bulan di mana Penggugat menuntut sejumlahRp 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya berjumlahRp 52.000.000,

Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan Tergugat harusmembayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa danmandiri sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terkait tuntutan mutah, Penggugat menuntut agarTergugat memberikan mutah kepada Penggugat berupa sehelai mukena.

bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya denganmencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yangsejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerimakuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurutagamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh di dalam sidang terbukaPengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankanprofesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajibpembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga buktiPemohon tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebihdikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus testis nullus testis sepertimanaditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yangsemula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna denganadanya sumpah suppletoir yang diucapkan sendiri oleh Pemohon di mukapersidangan sebagaimana ditegaskan

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian:PEER? NBIRO? CSAPHEEPLE2 ED PRP MAP '14 aviod! halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertmbangan tersebut,permohonan = itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatdiinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumahtanggasangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangansuami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri

terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Pulusan Nara 7227/2086 CRA RED Hal Ladath 2falamanTahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalamPasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwaPerceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tanggaBahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbuakibat perkara iniBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehinggasebagiantanda tangan adadi atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syaratdan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Penetapan No.648/Pdt.P/2021/PA.SorPetitum angka 2: Permohonan Menetapkan Pemohon ( Devi Herawati bintiRachmat ) sebagai wali terhadap anak yang bernama Muhammad NazrielHusaini binti (alm) Didit SupandiMenimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagaikewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yangbelum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidakcakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum.Hal tersebut ditegaskan dalam

mempertimbangkanistilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahanhukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anakanak atau orang yangbelum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan.Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang hukum Perdata,kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yangditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untukmewakili anakanaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakanhukum, hal ini ditegaskan

dalam permohonan Pemohon yangmemohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono); (c) Konsep hukum kekuasaan orang tua danperwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masihdalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawahumur; maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohonsebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua danselanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukanperbuatan hukum, dapat ditegaskan

No : KMA/672/X/2003 tanggal 16 Oktober2003 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas diletakannyaSita Jaminan : yang mana surat tersebut ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Tenggarong dan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan tembusan antara lain kepada Para KetuaMuda Mahkamah Agung RI, Panitera / Sekretaris JendralMahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tinggi dan KetuaPengadilan Negeri di seluruh Indonesia, dimana pada butir2 hurufd dalam surat tersebut telan ditegaskan bahwa khusus

berdasar butir b tersebut di atas khusus untuk RekeningPEMOHON KASASI Il tidak dapat disita / diblokir karena uanghasil pengambilan migas yang dijual maka uangnya disetorkepada Negara, sedangkan pengeluaran operasional migasseluruhnya cost recovery 100% kepada Negara, jadi semuapengeluaran ditanggung oleh Negara.Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong telah PEDOMANPELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILANBuku Cetakan Ke 5, edisi revisi, tahun 2004 terbitan MahkamahAgung RI pada butir 33.11 halaman 124 ditegaskan

KMA/672/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003Perihal permohonan Perlindungan Hukum atas diletakannya SitaJaminan yang mana surat tersebut ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Tenggarong dan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan tembusan antara lain kepada Para KetuaMuda Mahkamah Agung RI, Panitera/Sekretaris Jendral MahkamahAgung Ri, Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua PengadilanNegeri di seluruh Indonesia, Direktur PERTAMINA.Pada butir 2 huruf d tersebut telah ditegaskan bahwa Khususuntuk

Bahkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391/K/Sep/1974 tanggal 6 April1978 telah ditegaskan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa danmengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanyasengketa atas tanah tersebut;5.

Bahkanberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391/K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 telah ditegaskan bahwa:Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonanpenetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanahtersebut;Adalah hal yang sangat fatal bertentangan dengan keadilan maupunkepastian hukum apabila setiap orang bisa mengajukan permohonankepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan pembatalanterhadap sebuah proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh oranglainnya

Bahwa oleh karena permohonan voluntair berupa pembatalan prosespendaftaran hak atas tanah (balik nama atau perubahan nama atas SHM)serta membatalkan penerbitan SHM dan mengembalikannya menjaditanah Verponding Indonesia seperti yang diajukan oleh Termohon Kasasisama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, dan bahkan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 1391 K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 bahwa PengadilanNegeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.

Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru

haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan

person recht) yang berkaitan denganmasalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhur danbukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yangcukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingatasas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

Untuk tertibnya akan dipertimbangkansatu persatu sebagai berikut;MutahMenimbang, bahwa kewajiban mutah telah ditegaskan Allah SWT dalamAlQuran surah ar Bagarah ayat 241, sebagai perikut:oiaiall le Us Lag 38a tls a AlballsArtinya : kepada wanitawanita yang diceraikan cm diberikanoleh suaminya) mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertaqwa. (QS.

Keharusan pembayaran nafkahiddah, mutah dan nafkah anak sebelum Pemohon mengikrarkan talakdikecualikan apabila Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenalkerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhiPemohon.Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayarannafkah iddah, mutah dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwaputusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon

masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalamkonpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asasasashukum yang umum dan pokokpokok pikiran yang relevan dalam pertimbanganhukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalamrekonpensi sehinggga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukumrekonpensi ini;Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalilyang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan

Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal,adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkanmerupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajibanmemberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalamAlQuran surah AlBagarah ayat 233 :L....se0e.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayahkarena anaknya".......Halaman 15 dari 19 : Putusan nomor : 0903/Pdt.G/2016/PA.SubMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41huruf (b) ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yangbertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

Justru yang ditegaskan oleh SaksiFaktanya adalah Abdul Muis dan beberapa Ahli Waris Alm.WadhiyaPernah mendatangi Amuzi tergugat untuk melarang hanya Saksi LupaHalaman 10 dari 19 hal.Put.

Jika hal ini dikaitkan puladengan Keterangan Saksi Mizani yang jelas mengatakan bahwa AnakAngkat dari Yarona Lantongau adalah Ma Sarufa dengan dengan La Dilabukannya Ma Zamna, ditegaskan kembali jika Tanahnya YaronaLantongau hanya sebagai Batas pada sebelah Barat dengan sebelahUtara yang mana hal ini di akui saksi Hasiri dimana saksi membangunrumah diatas tanah milik Yarona Lantongau yang telah diberikan ataumenjadi bagian dari Kemenakan dalam hal ini Saksi Mizani;Selanjutnya dari Penajaman Bahasa

Nomor 2185 K/Pdt/2016Ladd:3.6Bahwa ditegaskan pula, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dantelah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutus Perkara Aquo, oleh karena itu Penilaian Pembuktian oleh Judex Facti dalam perkaraAquo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari TermohonKasasi/semuala Terbanding dan Para Tergugat terkesan syarat denganPenyimpangan Hukum seperti apa yang digambarkan tersebut diatas.Dimana Judex Facti didasarkan pada kesimpulannya semata bukan padaFaktaFakta persidangan