Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 1994 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 26 Nopember 2014 dengan No. 1000/Pdt.P/2014/PN.Sby pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :Halaman Penetapan No. 1000/Pdt.P/2014/PN.Sbye Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal, 22 April 1986berdasarkan KutipanAkte Kelahiran No.95/WNA/1986 tertanggal,19 Juni 1986 yang dikeluarkan dari Pencatatan Sipil Surabaya ;2@ Bahwa Pemohon sudah menjadi Warganegara Indonesia yang masih mengikutibapaknyaberdasarkan Petikan Keputusan Presiden

Tanda Penduduk atas nama Yap Boen Ling (buktiP) yFotocopy Kartu Keluarga atas nama Yap Yanmar (bukti P2) ;Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Boen Ling (bukti P3) ;Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama Yap Tjie Liang(bukti P4) ; 2 22222 2222 on nnn nnn nnn nnn n nee e nen eeeFotocopy Berita Acara Sumpah atas nama Yap Tjie Liang ( buktiP5) jonnnne ennFotocopy Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Yap TjieHalaman 3 Penetapan No. 1000/Pdt.P/2014/PN.SbyLiang

Tanda Penduduk atas nama Yap Boen Ling (buktiP) ;8 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yap Yanmar (bukti P2) ;9 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Boen Ling (bukti P3) ;10 Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama Yap Tjie Liang(bukti P4) ; 22222 222222 222 no nn nnn nnn n nen n renee eee11 Fotocopy Berita Acara Sumpah atas nama Yap Tyjie Liang ( buktiP5) ;12 Fotocopy Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Yap TyjieLiang (bukti P6) ; 2 2202022022 222222222

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwaperubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, danberdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, jopasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

anak Pemohon yang semula bernama ABDUL ADIB dirubahmenjadi ADIB ZUHAIRI lahir pada tanggal 02 Nopember 2018, tidakWoman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Padt.P/2017/PN Kdibertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka beralasan untukmengabulkan petitum kedua dan ketiga Pemohon;Menimbang, bahwa oieh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undangundang Nomor 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

disebutkan dalam petitum kedua dan ketiga dikabulkan,maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan Memperhatikan KetentuanKetentuan dari PeraturanPerundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan(3), Undangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, padaDirektorat Keberatan, Banding dan Peraturan, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU152/BC.06/2018, tanggal13 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT UNZA VITALIS, beralamat di Graha UV Komplek Industridan Pergudangan Semanan Megah Kav. 22, Jalan DaanMogot Km. 18 Jakarta Barat, 11850, Jalan Soekarno HattaKm. 5,5, Salatiga, 50736, yang diwakili oleh Neeraj Khatri,jabatan Presiden Direktur;Termohon

sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 juncto Keputusan Presiden

Nomor 48 Tahun2004 juncto Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 juncto PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012;Halaman 5 dari 8 halaman.

Dutaraya Dinametro)terhadap pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan Kontrak pada kegiatanRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang /

RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang /

Didalam Peraturan Presiden ini telah membagi masingmasing kewenangan.Secara singkat didapat pengaturan tugas yang ada pada Pasal 7, Pasal 11,Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 besertaperubahannya, yaitu:a. PA/KPA di ranah dalam penetapan Rencana Umum Pengadaan, yangmeliputi anggaran, pemaketan, cara pengadaan, dan organisasi pengadaan.b.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut; Putusam No. 251/G/2o17 /PAJLwk Hal. 6 dari 19 hal.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; Putusam No. 251/G/2o17 /PAJLwk Hal. 7 dari 19 hal.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keteranganSaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapiPemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar Kemampuannya dan (f).

.: 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi untuk sektor pertanian Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan PresidenRI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 77Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalampengawasan Jo Pasal 4 huruf a Perpu 8 tahun 1962 tentang perdaganganbarang barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo pasal 6 ayat (1)huruf b UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan danperadilan Tindak Pidana ekonomi

Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi, terdakwatidak ada memiliki ijin Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari distributor danSurat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP) mikro.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 21 ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI No.: 15/MDAG/PER/4/2013 tentangpengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo Pasal 2ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atasPeraturan Presiden No. 77 Tahun

Petrokimia Gresik merupakan barang dalam pengawasan danbersubsidi pemerintah adalah :Peraturan Presiden RI nomor 15 Tahun 2011 tentang penetapan pupukbersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN UnrPeraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / MDAG/PER/4/2013tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektorpertanian;Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan,penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.

menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang berjenis tunggal yaitu Pasal 21 ayat (2)Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN UnrPeraturan Menteri Perdagangan RI No.: 15/MDAG/PER/4/2013 tentangpengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo Pasal 2ayat (1) Peraturan Presiden

RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atasPeraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidisebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 4 huruf a Perpu 8 tahun 1962tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3eJo pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan,penuntutan dan peradilan Tindak Pidana ekonomi dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 116 huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,yang menyatakan bahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksi atauorangorang dekat Termohon yang menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tanggaPemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampulagi mendamaikan

apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudahtidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yangberkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syaraktidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalanterbaik;Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

No. 050/Pdt.G/2012/PA.Bko.Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat kediaman) seorang istriwajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkandalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a)Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...

Begitu juga firman Allah dalam surat alThalaq ayat 6:pSteng ot pte Cem gt gageArtinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurutkemampuanmu;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan Kewajiban suamiterhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlakusesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan jawabmenjawab Pemohon dan

No. 050/Pdt.G/2012/PA.Bko.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa Besarnya mutahdisesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa Termohon sedang berada dalam kondisi tertekan kejiwaannya,akibat dari perilaku Pemohon sebagaimana diakui sendiri

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor: 277/Pdt.G/2021/PA Sak.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara kontensius harusdiadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat

tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui olehkeluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekattersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (/ex spesialis),sebagaiman ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangHalaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor: 277/Pdt.G/2021/PA Sak.Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996 jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturHalaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdndalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 2911 2019 dan tanggal 19 Juni 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)Putusan No. 489/Pdt.G/2018/PA.Lbt Halaman 13 dari 16huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills AaNL ALN 18) adaArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agjilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa seperangkat alat shalat, maka menurut Majelis Hakimtelah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah pada bulan Oktober tahun 2018kehidupan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanHalaman 9 dari 14 hal. Put. No. 196/Pdt.G/2019/PA.TPIhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

No. 196/Pdt.G/2019/PA.TPIInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 Tergugat telah pergimeningggalkan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 0480/Pdt.G/2015/PA Jmb.dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh faktabahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah Penggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yangdisebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melanggar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Bertanggal 04 Januari 2019 dan 25 Januari 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No 2844 /Pdt.G/2018/PA Mdn.Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Hal. 12 dari 14 Hal. Put.