KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAJAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG KOTA SURABAYA, yangHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Yang berkedudukandi Surabaya Jalan Diponegoro Nomor 159 Surabaya, cq Bank Mandiri(persero) Kantor cabang Pembantu Tuban dan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Jawa Timurcq.

Muhammad Rasyid nomor: 15PC0135544 yangdikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI, tanggal 23Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;3.

Muhammad Rasyid nomor:15PC0135544 yang dikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI ,tanggal 23 Agustus 2013, serta bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarganomor: 6311022803080291 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 07 April 2015, bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebutmerupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

Chik DitiroBanda Aceh, diwakili oleh Hadiyanto selaku SekretarisJenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. selakuKepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dankawankawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara C,Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020Lantai 1, Jalan Tgk.

Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,yang diwakili oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak SirkuitHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 435 K/Padt.SusHKI/2018Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan H.R.

., dan kawankawan,Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Cq.

2011,pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianpada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.

BerdasarkanPedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III : Pola TransferBantuan Sosial, huruf A : Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuansosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan adminitrasi yaitu :1. Identifikasi Calon Petani/ Calon Lokasi (CP/CL)2. Penetapan Kelompok penerima manfaat bantusan sosial3.

Pertanian Tahun 2011,pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianpada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasaranadan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011pada BAB IV: Persiapan Adminitrasi, huruf C : Pembukaan rekening kelompok danpenyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa : RUKKdisusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.2.

BALILAB dan pemegang hak atas merek BALILABdi Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh DIREKTURHalaman 3 dari 33 Putusan Perkara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN DpsJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor PendaftaranIDMO00628603 tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa ada yangmenggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernama TokoBALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara

Bahwa terdakwa MALA TALWAR selaku Direktur Utama PT MADURANA BALIKONFECTION bersama dengan terdakwa ALEXANDRE XAVIER MIEL selakuDirektur PT MADURANA BALI KONFECTION tidak memiliki ijin dari CV.BALILAB selaku pemegang merek BALILAB di Indonesia dengan SertifikatMerek yang diterbitkan oleh DIREKTUR JENDERAL KEKAYAANINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA dengan Nomor Pendaftaran IDMO00628603 tanggalpenerimaan 18 Januari 2016, untuk menggunakan merek BALILAB padaproduknya

BALILAB dan pemegang hak atas merek BALILABdi Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor PendaftaranIDMO000628603 tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa ada yangmenggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernama TokoBALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merekdiperoleh setelan Merek tersebut terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undangundang No. 20tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud denganLisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihaklain berdasarkan perjanjian secara tertulis Sesuai peraturan perundangundangan untuk menggunakan Merek terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa untuk perorangan pemohon harus datang kekantor kementerian Hukum

dan HAM Kanwil Provinsi Bali untukmendapatkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundangundangan setelah melengkapi persyaratan baru permohonandiproses oleh petugas dan pemohon dapat mengajukan pendaftaran keKanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dan bisa melalui konsultanKekayaan Intelektual dan bisa langsung datang ke Direktorat JenderalKekayaan Intelektual;Bahwa sebelum pemohon melakukan pembayaran pemohon mendapatkanbukti nomor registrasi awal terkait dengan permohonan merek

0004/091.01.1.01/00/2011 tanggal 18 Oktober 2011 untukProgram Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, KegiatanFasilitas Pembangunan Psu Kawasan Perumahan dan Pemukiman dengan danasebesar Rp. 614.250.000.000,Selanjutnya berdasarkan DIPA Nomor : 0004/091.01.1.01/00/2011 tanggal 20Desember 2010, pada tanggal 24 Januari 2011 Menteri Negara PerumahanRakyat mengeluarkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2011 tentang PengelolaKegiatan Pengembangan Kawasan pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahandi Lingkungan Kementerian

Sos.Pada tanggal 04 Agustus 2011 Kepala Satker Penyediaan Perumahan diLingkungan Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Keputusan Nomor :13/KPTS/SATKER/P2P/VIH/2011 Tentang pembentukan Panitia PengadaanPekerjaan Konstruksi yang kemudian Panitia tersebut menerbitkanPengumuman Pelelangan Umum dengan metode eprocurement di LPSEKemenpera gedung Kemenpera lantai IV Wing 1 Jl.

korupsi pada pekerjaan PembangunanPrasarana Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten KutaiKartanegara Perumahan Pemedas Permai TA. 2011 (PKPSU11173) TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 1.692.726.599,97 dan Pembangunan PrasaranaSarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di lokasi kegiatan KabupatenPenajam Paser Utara Perumahan Griya Mutiara Indah TA. 2011(PKPSU11183) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.683.377.426,79,sehingga total kerugian keuangan negara pada Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Kementerian

Sos.e Pada tanggal 04 Agustus 2011 Kepala Satker Penyediaan Perumahan diLingkungan Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Keputusan Nomor :13/KPTS/SATKER/P2P/VIH/2011 Tentang pembentukan Panitia PengadaanPekerjaan Konstruksi yang kemudian Panitia tersebut menerbitkanPengumuman Pelelangan Umum dengan metode eprocurement di LPSEKemenpera gedung Kemenpera lantai IV Wing Jl.

BAMBANG TURYONO bin SIHONOHARDIMARTOJO;Tempat lahir i Klaten;Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 30 April 1954;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Puri Kartika Blok DC No. 11,Ciledug, Kota Tangerang;Agama : Katholik;Pekerjaan i PNS / Jabatan Fungsional TehnikPengairan Madya pada Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian PekerjaanUmum; Terdakwa ditahan oleh:1 Penyidik (tahanan kota), sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10September 2011;2 Perpanjangan

Bambang Turyono bin Sihono Mardimartojo berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9Januari 2008, telah diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam ProyekTechnical Assisten Basin Water Resources Management (BWRM) pada DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008 bersamasamadengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir Maryanto, Ir. M.A Samik Ibrahim, Ir. HidayatNotosoegondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir.

Erwin Rivaie, MSc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDADirektorat Jenderal Bina Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan SaksiDr. Giovanni Gandolfi (Representatif C.

Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir.Alex Syah Fauzi selaku Konsultan Pelaksana Kegiatan Technical Assisten Basin WaterResources Management (BWRM) serta Rinawati (dalam penuntutan terpisah), padatanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Afti Jaya Utama, tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

CLI, Kurator dan Pengurus, yang terdaftardi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-1185 tertanggal 18 Oktober 2016, beralamat di Jl. Jend. A Yani No. 88 Utankayu Selatan, Jakarta Timur;

Kurator dan Pengurus, yang terdaftardi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-244, tertanggal 6 Desember 2016, dari kantor JJHS Law Firm beramat di Adendanmas Building, 3 rd Floor, Jl. T.B Simatupang Kav 5 Cilandak Barat, Jakarta ;

Andalan Mitra Prima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031770.AH.01.02 tahun 2018.

Hari Makmur Jaya yaitu sebesar 600 (enam ratus) lembar saham yang masing lembar saham bernilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan, yang juga telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085085 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Hari Makmur Jaya yaitu sebesar 600 (enamratus) lembar saham yang masing lembar saham bernilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam PernyataanKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 31 Agustus2016 yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan, yang jugatelah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No. AHUAH.01.030085085 Perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Hari Makmur Jaya yaitu sebesar 600 (enamratus) lembar saham yang masing lembar saham bernilai Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam PernyataanKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 31 Agustus2016 yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan, yang jugatelah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaHalaman 7 dari 22Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN.Mdna;Republik Indonesia No.

Andalan Mitra Prima,bertanda P25;26.Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PTAndalan Mitra Prima No.AHUAH.01.030278753 oleh Kementerian Hukumdan HAM RI bertanggal 21 Desember 2018, bertanda P26;27.Foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Hari Makmur Jaya No.49dihadapan Notaris Lili Suryati tanggal 31 Juli 2013, bertanda P27;Halaman 10 dari 22Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN.Mdn28.Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU56134.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan

h4>M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN DAN Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SOLAHUDIN ALIAS ACOL BIN AEP SAEPUDIN oleh karena itu dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Kementerian

Sosial di Cileungsi Bogor dan Anak UJANG DIAN BIN ASEP SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja selama 15 (lima belas) hari di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PSABRH) Kementerian Sosial di Cileungsi Bogor;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, turut serta melakukan beberapa perbuatan yangmasingmasing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawanhukum memperkaya diri Sendiri atau orang lain, yang merugikankeuangan Negara, dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Kementerian

Bahwa anggaran kegiatan Pengembangan Usaha PanganMasyarakat (PUPM) tahun 2016 Kementerian PertanianRepublik Indonesia tersebut berasal dari APBN Daftar IsianPelaksanaan Anggaran tahun 2016 Nomor : DIPA 018.11.3.039427/2016. Bahwa anggaran dari kegiatan PUPM (Pengembangan UsahaPangan Masyarakat) tersebut berasal dari APBN yang didekonsentrasi di Propinsi Jawa Tengah di Badan KetahananPangan Propinsi Jawa Tengah.

Cahyo bagianPerencanaan BKP Provinsi Jawa Tengah dengan alamat email :bkp.jateng@yahoo.co.id pada hari Jumat 4 Maret 2016 dengan menggunakan alamat email : perencanaanbkp@yahoo.co.iddengan judul email usulan PUPM Jateng yang dilampiri usulanPUPM Jateng.Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitarpukul 15.35 WIB saksi Muhamad Rozali ( KasubagProgram pada bagian Perencanaan Badan KetahananPangan Kementerian Pertanian RI) telah menerima emaildari sdr.

Gapoktan Ngudi Makmur Desa Susukan, KecamatanSusukan, Kabupaten Semarang.Bahwa terhadap usulan tersebut dilakukan identifikasi, verifikasiyang dilakukan oleh Tim Verifikasi yaitu Tim Teknis dari BadanKetahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu saksi Herdini NurArianik, ST.P, dan saksi Rodhiyah, ST.P, dan tim Teknis BadanKetahanan Pangan Kementerian Pertanian yaitu saksi MuhamadRozali pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 melakukanidentifikasi, verifikasi ke Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)kegiatan

Februari 2017berdasarkan surat perjanjian kredit No.9200/PK/BPR/GM/02/17 tertanggal17 Februari 2017 yang dilegalisasi oleh Fransiska Prameisyati,SH,Mkn,selanjutnya berdasarkan addendumaddendum perjanjian dan yang terakhiraddendum perjanjian ke 7 (tujuh) tertanggal 22 Mei 2018 tersebut yangdiikuti dengan akta Notariil jaminan fidusia No.02 tanggal 22 Mei 2018 yangHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 270/Pdt/2020/PT SMGdibuat dan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,Mkn Notaris di Klatentelah didaftarkan ke Kementerian

Notaris di Klaten telahdidaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan sertifikat Fidusia No.W13.00397362.AH.05.01 tahun2018 Tanggal 07 Juni 2018 dengan trahirah DEMI KEADILANBERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* yang mempunyaikekuatan hukum sama dengan keputusan Pengadilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) dan mempunyaikekuatan eksekutorial ;4.

AD.8568VC, tahun 2003, warna abuabu metalik atas nama Sukati yang terdaftardalam akta Notariil jaminan fidusia No.02 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuatdan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,Mkn Notaris di Klaten yang telahdidaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan sertifikat Fidusia No.W13.00397362.AH.05.01 tahun2018 Tanggal 07 Juni 2018 tersebut telah dilakukan ekskusi/ penarikanoleh Pengadilan Negeri Klaten;6.

Menyatakan sah dan mengikat akta Notriil jaminan fidusia No.02 tanggal22 Mei 2018 yang dibuat dan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,MknNotaris di Klaten yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat FidusiaNo.W13.00397362.AH.05.01 tahun 2018 Tanggal 07 Juni 2018;4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan mobilMerk Daihatsu Taruna Type F21 RV/FGX1.5 TAHUN 2001 warna birumetalik, No. Pol.

untuk mendapatkan sejumlah uang; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebutbelum ada dipergunakan oleh Terdakwa dan Usip Neno juga belum adadiberikan kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabudimana keduanya bersamasama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabudari Aris dan keduanya selalu bersama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lain untuk mendapatkan sejumlah uang;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebutbelum ada dipergunakan oleh Terdakwa dan Usip Neno juga belum adadiberikan kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabudimana keduanya bersamasama dengan Usip Neno;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabudari Aris dan keduanya selalu bersama dengan Usip Neno;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

;Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa danSaksi gunakan bersamasama;Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menyerahkannarkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain untuk mendapatkansejumlah uang;Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN MalBahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dariAris dan keduanya selalu bersama Saksi;Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Aris tersebutrencananya akan Terdakwa pergunakan bersamasama dengan UsipNeno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menyerahkan narkotikajenis sabu tersebut kepada orang lain untuk ditukarkan dengan sejumlahuang; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Arisdan selalu bersama Usip Neno; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabubersamasama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI DitjenPHI dan Jamsostek, telah memfasilitasi pertemuan pertamaantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2013guna merundingkan perihal klarifikasi masalah Penggugat;9.Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 diadakan pertemuanke2 antara Penggugat dan Tergugat untuk menindak lanjuti pertemuanpertama dan Tergugat melalui kuasa hukum telah menyatakan bahwaPenggugat masih tetap sebagai karyawan Tergugat, namun prosesmediasi berjalan kurang

Penggugat danTergugat dan telah disepakati untuk penandatanganan nominal pesangon,namun Penggugat membatalkan untuk penandatangan kesepakatanpesangon dikarenakan terkait pasal yang digunakan pada perhitungantersebut adalah Pasal 156 UndangUndang Ketenagakerjaan dan jumlahnominal uang proses tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimanaPenggugat berpandangan bahwa nominal tersebut tidak sesuai denganPasal 172 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Kementerian

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial tenaga kerja telah mengeluarkan Anjuran dengan NomorB.76/PHIJSK/PPHIA//2014 yang menganjurkan Tergugat membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian Hak,tunjangan hari Raya Tahun 2013, Upah proses bulan Juni 2013 s.d Mei2014 kepada Penggugat dengan keseluruhan sebesar Rp 974.000.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa atas Anjuran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Penggugat telah memberikan jawaban tertanggal 28 Mei2014 dimana atas anjuran tersebut Penggugat menerima nilai yangtelah dianjurkan;Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Penggugat belummenerima uang yang telah dianjurkan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan "Pekerja/buruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidakdapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikanuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)";Bahwa Anjuran Kementerian

., dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekratarian JenderalKementerian Keuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum .A pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung pada KantorWilayah DJKN Jawa

IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.

khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IIharus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan kelirudimana Penggugat menggugat Tergugat Il dengan menyebutkanKementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JenderalKekayaan Negara dan Lelang cq Kantor Wilayah VIII Bandung cq KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa penyebutan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tersebut adalahsalah karena di dalam organisasi Kementerian

Keuangan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak memiliki unit organisasidengan nama yang disebutkan Para Penggugat di dalam gugatannya;Bahwa penyebutan institusi Tergugat Il yang benar adalah KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penyebutan subyekhukum

Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh Kementerian Negarayang bertanggung jawab di bidang jalan;b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangHalaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor2750 K/Pdt/2015bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintasdan angkutan jalan;c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintasdan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang industri;d.

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dane. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasikendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas sertapendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, pihak yangbertanggung jawab atas jalan dan lalu lintas jalan adalah KementerianNegara yang bertanggung jawab dibidang jalan, bidang sarana danprasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, oleh karenanya Kementerian Negara yangmembidangi jalan dan juga Kepolisian RI harus turut dilibatkan ataumenjadi Tergugat dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Tergugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pematamg

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN $:Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa 1 pada Tanggal 27 Juni2018, Objek Sengketa 2 pada Tanggal 04 Juli 2018 dan Objek Sengketa 3pada Tanggal 06 Juli 2018 Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Kementerian Perhubungan http://Ipse.dephub.go.id PelelanganPekerjaan Replacement Menara Suar Z.

Bruder pada LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) KementerianPerhubungan http://lpse.dephub.go.id (Kode Lelang46790114) ;nnonensBahwa Penggugat adalah Perusahaan yang Mendaftar PelelanganSecara Elektronik Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) di Kementerian Perhubungan pada Tanggal 28 Juni 2918untuk Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. BruderHal 10 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.

TPI3.8.3.7.2.Kode Lelang : 46790114) Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) di Kementerian Perhubungan; BahwaSurat Keputusan Tergugat a quo bersifat induvidualkarena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujuddan nyata nyata secara tegas menyebut nama PT.SEBERONG FATRA sebagai Pemenang LelangPekerjaan Replacement Menara Suar Z.

Bruder pada LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan(Nomor Kode Lelang:46790114), yang telah mengikuti tahapantahapan seleksi dan telah memenuhi persyaratan evaluasiadministrasi yang diadakan oleh Pokja (Kelompok Kerja) PekerjaanReplacement Menara Suar Z. Bruder Pada Pelelangan PaketPekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;Bahwa setelan melewati tahapantahapan seleksi lelang untukPelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.

TPI4.16.AcaraHasil Pelelangan di LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan PekerjaanReplacement Menara Suar Z.