Lsm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Cerai gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe, selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANTERGUGAT

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe, selanjutnya disebutTERGUGAT;Mahkamah Syariyah tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor : 73/Pdt.G/2012/MsLsm., tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara tersebut ; Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan HariSidang yang memeriksa dan

PUTUSANNomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, HakAsuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana/Strata1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kota Dumai, dalam hal inimemberikan Kuasa

Il Dumai, Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/A.NH/X1/2017,tanggal 20 Nopember 2017, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana/Strata1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kota Dumai, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa sertamempertimbangkan buktibukti di persidangan.Him. 1 dari 35 hlm.

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugatmenikah tahun 2006 di Kota Dumai;Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama terakhir di Jalan Siliwangi Gang Rahmat 2 KotaDumai; Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugattelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tergugatmenjadi Pegawai Negeri Sipil di tahun 2012, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang mengajukan Talakterhadap istrinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahunHim. 31 dari 35 hlm.

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan

Negeri Sipil (PNS) sehingga mendasarkan padaketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil (PNS), maka proses perceraian antara Penggugat dan Tergugatharus mendapatkan izin atau Surat Keterangan dari atasan Tergugat terlebih dahulu; e Bahwa oleh karena penerbitan Surat Izin atau Surat Keterangan dari Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) belum selesai, maka

Negeri Sipil (PNS) sehingga dengan mendasarkan padaketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil (PNS), maka proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus mendapatkan izin atauSurat Keterangan dari atasan Tergugat terlebih dahulu, sementara Surat Izin atau SuratKeterangan dari Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum selesai, maka gugatanPenggugat

No. 905/Pdt.G/10/PA.Clp tertanggal 17 Maret 2010 menjadi tidak berdasar hukumserta tidak jelas sehingga Obscuur Libelle (kabur); Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengharuskan seoramg Pegawai Negeri Sipilapabila melakukan perceraian terlebih dahulu mendapatkan Surat ijin atau Surat Keterangan IC.Tergugat adalah merupakan

tindakan disiplin sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang dalamhal ini bukan bagian dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam proses perceraian,sehingga eksepsi Tergugat dengan alasan Tergugat belum memperoleh Surat Ijin atau SuratKeterangan dari atasannya menjadikan menjadikan gugatan kabur dan tidak Jelas sangat tidakberalasan dan harus ditolak ;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimanatersebut di atas; Menimbang, berdasarkan Bukti P.2, telah

Pasal 105 Kompilasi HukumIslam) ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengandemikian maka Pengadilan berpendapat adalah layak dan adil apabila Tergugat dihukum untukmenyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan kepada anaknya yang ada pada pemeliharaanPenggugat sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri ; Menimbang, bahwa tentang tuntan nafkah lampau Penggugat, Penggugat hanyamengajukan seorang saksi tanpa disertai buktibukti yang lain, In Casu keterangan seorang

PUTUSANNomor 0447/Pdt.G/2019/PA.KlaZN EV 7aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kalianda di Jati Mulyo yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antaraPemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S2, tempat kediaman di Kota BandarLampung, dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., yangberkantor

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PertanahanKota Tanggerang Provinsi Banten yang sudah mendapat izin dari atasPemohon sebagaiamana dalam Surat Izin Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 01 Maret 2019, terlampir.Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kalianda Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMAIR:1.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaran (ExAequo Et Bono)Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingikuasa hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Termohon hadir dipersidangan pada tahap setelah dibacakan kesimpulan dari Pemohon.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KementerianAgraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, telah mengajukan suratizin berceral dan Surat izin bercerai

Negeri Sipil padaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telahmelampirkan bukti P3 (Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mgee, Sekertaris Jenderal tertanggal 4Mei 2019) tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, PemberhentianDan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas UsiaPensiun, dengan demikian Termohon telah tidak aktif lagi sebagai PegawaiNegeri Sipil sehingga tidak berlaku lagi Pasal

3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilterhadap Pemohon.Hal. 12 dari 22 hal.

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara teruS menerus atau sementarawaktu..Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebutdiambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukanperbuatan tersebut,Ad.1.

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara teruS menerus atau sementarawaktu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No.: 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 tentangPeberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan pegawaiNegeri adalah meliputi :a. Pegawai Negeri sebagaimana Undangundang tentang Kepegawaian.b.

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara teruSs menerus atau sementarawaktu.2.

Dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasiAd.1 Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undangundang No 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yangdimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :a.

Pegawai Negeri sebagaimana Undangundang tentang Kepegawaian.b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana.c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negera atau daerah.d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmenerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; ataue.

negeri sipiltelan memperoleh surat izin perceraian dari atasan Nomor :464.2/686.c/XII/BKPPD, tertanggal 20 desember 2010 yangdikeluarkan oleh wakil bUpati luwu timur.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa;> Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 147/6/XI/1987tertanggal 5 nopember 1987 yang dikeluarkan olehkantor urusan agama kecamatan wara, kota palopo,telah dicocokkan dan sesudi dengan aslinya sertabermaterai cukup (bukti

P)Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohontelah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :Musalim Bin Lelang,di bawah sumpahnya telah menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :>Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohonkarena saksi bersaudara kandung dengan pemohon.Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dantermohon menikah tahun 1987Bahwa pemohon adlah pegawai negeri sipil dan saksitidak mengetahui jumlah gaji Pbemohon setiap bulan.Bahwa setelah menikah pemohon dan

negeri sipil dan saksi tidakmengetahui jumlah gaji pbemohon setiap bulan.Bahwa setelah menikah pemohon dn termohon. tinggalbersama membina rumah tangga di palopo selama satutahun, selanjudnya dikalaena kiri selama satu tahun lebih,kemudian menetap di wotu.Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai enam oranganak , kedug orang anak dalam asuhan termohon sedangempat anak ddlam asuhan pemohon.> Bahwa pemohon dan termohon memiliki harta bersamaberupa rumah permanen di wotu dan rumah permanen dipalopo

negeri Sipiltelah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh pejabatyang erwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam dudukperkaranya.Menimbang, bahwa surat izin atasn sebagimana tersebutdalam ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10tahun 1983 sebagimana telah diubah dengan peraturanpemerintah nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan ftertinadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukumacara, sehingga adanya

Negeri Sipil dengan gajisetiap bulan sejumla Rp. 2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluhsatu ribu rupiah).Menimbang, bahwa demi terwujudnya ftertiob administrasi,maka Panitera Pengadilan Agama Masamba harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikahsetempat sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 84 ayat dan 2 undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006 dan undangUndang nomor 50 tahun 2009.DALAM REKONVENSIMenimbang

Suyuti, M.H sebagai Hakim Mediator sesuaiPenetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Gorontalo Nomor138/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 28 Februari 2019;Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2019 mediasidinyatakan tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan perkaraIzin Poligami ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo.

Kedua Pemohon sudah cukuplama pacaran melalui media social;Bahwa benar Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteriisteri karenamempunyai penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil dan sbagai tenagakonsultan setiap bulan sebesar Rp. 11.545.800, (sebelas juta lima ratusempat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua tersebut tidak ada halanganuntuk menikah yakni tidak ada hubungan keluarga, dan tidak sepersusuan;Bahwa benar Pemohon dan Termohon mendapatkan harta bersama

Putusan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.Bahwa antara Pemohon, calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidakada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon setiap bulannya;Bahwa saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohonuntuk menikah lagi;Bahwa saksi tidak mengetahui alas an Pemohon berpoligami;Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon mampu untuk

Putusan No. 138/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.kesanggupan tersebut ditegaskan kembali secara lisan oleh Pemohon dimukapersidangan;Menimbang, bahwa selain itu diperlukan adanya jaminan bahwa suamimampu mencukupi kebutuhan hidup isteriisteri dan anakanaknya, dankemampuan tersebut dapat diukur dengan kemampuan Pemohon dimanaPemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerjasebagai konsultan bangunan serta mempunyai harta yang cukup memadai, makakeperluan hidup isteriister!

Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka(kawinilah) seorang saja":Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalammengajukan perkara Izin Poligami ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Haili bin lbat bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil;13. Bahwa almarhum H. Halli bin ibat mempunyai hartapeninggalan berupa Uang TASPEN atas nama H. Haili bin ibatdengan Nomor KPE 196402011985041006 dan Nomor TASPEN13124735200.14. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kePengadilan Agama Amuntai untuk Pengambilan Uang TASPEN atasnama H. Haili bin ibat dengan Nomor KPE 196402011985041006 danNomor TASPEN 13124735200.15.

Haili karena saatmeninggalnya berstatus Pegawai Negeri Sipil maka berhakmendapatkan Taspen;Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2019/PA.Amt.Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Haili tidak adameninggalkan wasiat atau utang yang belum dibayar; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke PengadilanAgama untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Haili,agar bisa mengambil uang Taspen atas nama H.

Haili karena saatmeninggalnya berstatus Pegawai Negeri Sipil maka berhakmendapatkan Taspen;Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Haili tidak adameninggalkan wasiat atau utang yang belum dibayar; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke PengadilanAgama untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Halli,agar bisa mengambil uang Taspen atas nama H.

Haili bin lbat berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;Menimbang, bahwa H. Haili bin Ibat tidak meninggalkan ahli warislain kKecuali para Pemohon dan permohonan ini diajukan dengan maksudagar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari AlmarhumH. Haili bin Ilbat dan juga minta ditetapkan bagian ahli waris masingmasinguntuk keperluan mengambil uang Taspen Almarhum H.

Haili bin tbat saatmeninggalnya berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga berhakmendapatkan Uang Taspen ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan parasaksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ternyatabahwa pada saat meninggalnya pewaris Almarhum H.

laku dan perbuatan Termohontersebut, rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon)sudah tidak bisa dipertahankan lagi sejak perginyaTermohon pada bulan Dessember 2008 sampai sekarangkurang lebih 3 (tiga) tahun meninggalkan Pemohon makajalan satu satunya adalah cerai dihadapan Majelis HakimPengadilan Agama Tual disebabkan hal tersebut telahsesuai Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun = 1990tentang Perubahan atas peraturan pemerintah R.I Nomor10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai

Negeri Sipil dimana telah diubah ketentuanPasal 8 sebagai berikuta. diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satuayat yang dijadikan aayat (4) baru yang berbunyi,sebagai berikut: Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikanapabila alasan perceraian, disebabkan karena istriberzina, dan atau melakukan kekejaman ataupenganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadapsuami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat danpenjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telahmeninggalkan suami selama

Bahwa dari dalil dali alasan tersebut telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohonmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq.Majelis Hakim kiranya menerima, memeriksa, mengadiliserta memutuskan, sebagai berikutPRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

negeri sipil daerah' paInspektorat kota Tual sehingga sanggupuntuk membiayai ketiga orang anaktersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahpenghasilan berupa gaji Bahwa selamamemukuli atauanaknya;2.

Pasal 154 R.Bg ;Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian di pengadilan terlebihdahulu memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang atau atasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorangPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Instansi InspektoratKota Tual, telah mendapatkan surat

Bahwa selama hidupnya kakak kandung Pemohon bernama Salindri bintiSupardi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru di SLTA Negeri 2Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;.

Negeri Sipil; Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak adaseorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan danmenggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut; Bahwa ketika Salindri dan Abdul Karim masih hidup, tidak ada seorangpun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak tersebut; Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatanapabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut; Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh

Pemohon ke Pengadilan AgamaUjung Tanjung adalah untuk pengurusan hakhak pensiun almarhumahSalindri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya,sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorangwali yang dapat mengurusnya;.Nursamsilis binti Supardi, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapanpengadilan tentang hak perwalian terhadap anak kandung dari Salindridan

ke Pengadilan AgamaUjung Tanjung adalah untuk pengurusan hakhak pensiun almarhumahSalindri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya,Hal. 7 dari 15 hal.

Negeri Sipil yang terdaftar sebagai peserta PT.TASPEN (Persero);e Bahwa Pemohon adalah pihak yang selama ini mengasuh, merawat, danmemelihara seorang anak bernama M.

Negeri Sipil /Dosen, alamat di Kota Padang, Sumbar, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPayakumbuh dalam register Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 24April 2018 dengan dalildalil gugatan sebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) danterlebin dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatanperceraian, yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan surat rekomendasi untukmelakukan perceraiaan dengan nomor yang dikeluarkan olehSekretariat Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota tertanggal 29 maret2018:4.

Bahwa pada tahun 2006 atas kesepakatan berdua antara Penggugatdan Tergugat hidup terpisah dikarenakan Penggugat bekerja diPayakumbuh sebagai pegawai Negeri sipil dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh kota, sedangkan Tergugatmasih tetap bekerja di kota Padang dan tinggal dirumah orang tuanya,Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pykdan sejak saat itulan pertengkaran dan perselisinan terjadi secara terusmenerus yang disebabkan oleh:* Bahwa selama Penggugat

Negeri Sipil pada DinasKesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah menyerahkan SuratRekomendasi Untuk Melakukan Perceraian Nomor tentang Pemberian IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Pj.

Negeri Sipil padaDinas kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah melampirkan suratrekomendasi untuk me melakukan perceraian Nomor tentang PemberianIzin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj.

Negeri Sipil (Guru SMPNegeri 3 Ngrambe) telah berusaha mengurus Surat Keterangan UntukMelakukan Perceraian melalui Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngrambe, namunhingga saat ini Surat Keterangan dimaksud belum juga terbit dan pihakTergugat juga tidak bersedia membuat Surat Pernyataan, bahwa Tergugat siapmenanggung semua akibat (sangsi administrasi kepegawaian) dari berceraitanpa adanya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan(Pejabat yang berwenang);Hal. 6 dari 14 halamanPut.

Negeri Sipil(PNS Guru SMP Negeri 3 Ngrambe) melalui Kepala Sekolah telah mengurusSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenangdalam hal ini Bupati Ngawi, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas' Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1984 Tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai batas waktu yang diberikan olehHal. 11 dari 14 halamanPut.

. : 0803/Pdt.G/2016/PA.Ngw.peraturan pemerintah tersebut habis, pihak Pejabat yang bersangkutan tidakjuga menerbitkan Surat Keterangan dimaksud;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Tergugattelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas' Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1984 Tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukupberalasan karena telah memenuhi

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinuntuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Hulu SungaiSelatan nomor : 873.04/144/BKD,DIKLAT tentang Pemberian Izinperceraian tanggal 08 Mei 2017;.

Negeri Sipil, dansesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untukmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/ atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat dimaksudberupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/144/BKD, DIKLAT yang dikeluarkanoleh Wakil

Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 8 Mei 2017, dengandemikian Penggugat telah memenuhi akan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

/Pdt.G/2017/PA.KdgTanggal 07 Juni 2017bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimanaPenggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandanganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengandalildalil pokok sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, Penggugat telah menikah denganTergugat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, KotaBanjarbaru;.

PENETAPANNomor 021/Pdt.P/2021/PA.Trp.enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tarempa yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengangkatan Anak, yang diajukan oleh :es, Yur 42 Tahun,AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi jan reMM, Kabupaten kepulauan anambas, sebagai Pemohon :danRee, Unur 43 Tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempattinggal

baik bagiCalon Anak Angkat, ayah kandung/ibu kandung menyerahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mengasuh anak tersebut, guna memberiperhatian terhadap tumbuh kembangnya baik segi fisik dan psikologinya,pendidikan dan agamanya, kesehatan, perlindungan dan rasa amannya;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat untukkepentingan dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagiCalon Anak Angkat, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan spiritual, karenaPemohon bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa calon anak angkat tersebut telah berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon II semenjak lahir ;Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 021/Pdt.P/2021/PA Trp10.Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat senang dan bahagia dapatmengasuh calon anak angkat tersebut;11.Bahwa kebahagiaan Pemohon dan Pemohon II adalah karena disampingada tambahan anggota keluarga, ibu dari calon anak tersebut adalah AbangKandung Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon

Negeri Sipildan berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa ParaPemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anat tersebutdengan baik hingga dewasa;Bahwa gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.000.000, setiap bulan;Saksi mengetahui bahwa kedua orangtua Chika Noviani telahsepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahuiPara Pemohon orangnya amanah dan penyayang;Saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dansemua keluarga merestui dan mendukung

negeri sipil dan berpenghasilancukup, sehingga hal ini membuktikan bahwa Para Pemohon dipandangmampu memelihara dan membiayai kebutuhan hidup anak bernama ChikaNovianidalam waktu yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 walaupun dinilai bukanakta autentik, yaitu akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktianbebas, tetapi bukti tersebut ternyata dapat meyakinkan Majelis Hakimbahwa Para Pemohon serius dan mempunyai komitmen terhadap kehendakmengangkat anak bernama Chika Noviani

Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di bawah tugu Pahlawan takdikenal Simpang Kangkung Jalan penurunan jam Gadang kota Bukittinggi atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bukittinggi telah melakukan perbuatan dengan kekerasanatau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yangmelakukan pekerjaannya yang syah, atau melawan kepada orang yang waktumembantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya

menurut undangundangatau karena permintaan Pegawai Negeri itu, yang dilakukan dengan carasebagai berikut;Awalnya pada tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas saksiPandu Permana Pgl Pandu anggota SATPOL PP Bukittinggi bersama anggotaSat Pol PP Lainnya dengan surat Perintah Tugas Nomor;35/Pol.PPOps/VII2016 tanggal 01 Juli 2016, sedang melaksanakan tugas penertipanpedagang kaki lima disekitar Tugu Pahlawan Tak Dikenal simpang kangkungBukittinggi, dan saat itu saksi Pandu mendekati terdakwa

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepadaseseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang syah,atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itukarena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsurini adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang mampumempertanggungjawabkan atas perbuatannya

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawankepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannyayang syah, atau melawan kepada orang yang waktu membantuPegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 Jam 17.00 Wibbertempat dibawah Tugu Pahlawan Tak Dikenal Pasar Atas Kota Bukittinggi,Terdakwa melawan petugas Satpol PP yang sedang bertugas, kejadiannya yaituTerdakwa

PUTUSANNomor 104/Pdt.G/2019/PN TobDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara :Susanti Sadou, Umur 39 tahun, lahir di Soatabaru, pada tanggal 29April 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi Desa soatabaru, Kecamatan Galela Barat, KabupatenHalmahera Utara, untuk selanjutnya

Negeri Sipil ;Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar;2.

Negeri Sipil ; Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan

Negeri Sipil yang akan mengajukan Gugatan Perceraian diPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ljinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukanoleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah

Negeri Sipil jo Pasal 3 (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenaipokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan

Nama > XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XKTempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 02071959Umur : 60 tahun,Jenis kelamin : lakilakiAgama : IslamKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS)Status kawin : KawinPendidikan : SMANIK : 1117040207600001Tempat tinggal : Gampong Lut Kucak, Kecamatan WihPesam,Kabupaten Bener Meriah, disebutPemohon I;.

Nomor. 260/Pat.P/2020/MS.Bna Halaman 2 dari 23 Hal.7.8.10.Tempat tinggalKabupatenNamaTempat/tanggal lahirUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPekerjaanStatus kawinPendidikanNIKTempat tinggalAcehNamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatPemohon VIII;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatIX;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan Terakhir> XXXX: 45 Tahun> Lakilaki: Islam: Indonesia: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS

): 1104110110740003: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Desa Asihasih, Kecamatan Lut Tawar,Aceh Tengah, disebut Pemohon VI;> XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XK: Takengon, 02101978: 42 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil: Kawin:S1: 11100648107800004: Desa Tanah Bara, Kecamatan , KabupatenTengah, disebut Pemohon VII;KXKXKXXKKXKXKRXKKKKKabupaten Aceh Tengah, disebut> XXXXKXKXKXKXKKXKXKKXKKKK: 43 Tahun> perempuan: Islam: Indonesia: SDLB: Tidak Bekerja> 1104115212760001: Gampong Lot Kala

Negeri Sipil (PNS): 1104112908800001: Kampung Lot Kala, KecamatanKebayakan,Kabupaten Aceh Tengah,Pemohon XII;> XXXXXXXXXKXKXKXKKXXKXK: 41 Tahun> lakilaki: Islam: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS): 1104112601790001: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, disebut Pemohon> XXKXKXKXKXXKXKKKKKKXKKX: 38 Tahun: Islam> perempuan: Sl: Karyawan HonorerPenetapan.

Bireuen Takengon Gampong DayaTumi,Kecamatan Kebayakan, Kabupaten AcehTengah,disebut Pemohon XVIII;> XXXXXXXKKXKKXKKXKKXKK: Banda Aceh, 21041984: 37 tahun,: Lakilaki: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil (PNS): Kawin: SMA: 1171052104840002: Jin. T.lbrahim No.48, GampongKecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;disebut Pemohon XIX;> XXXXKXKXKXKKXKKKXKKXKXK: Banda Aceh, 19081988: 31 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: lbu Rumah Tangga: Kawin: SMA: 1171055908880002: Jin.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.NtnBahwa, terhadap perkara a quo, Penggugat telah mendaftarkanperkaranya secara elektronik (ecourt) sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak pernahhadir dan tidak dapat dimintai kesediaannya maka perkara ini tetap dilanjutdengan beracara secara biasa;Bahwa, Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil, maka padapersidangan tersebut Penggugat telah menyampaikan Surat Keputusan BupatiNatuna Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2021 tentang PemberianIzin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bupati Natuna;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidangtertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atasgugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabandengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa,

dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Penggugat telahmendaftarkan perkaranya secara elektronik (ecourt) sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugattidak pernah hadir dan tidak dapat dimintai kesediaannya maka perkara initetap dilanjut dengan beracara secara biasa (nonelektronik);Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil danpada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menyerahkan asli SuratKeputusan Bupati Natuna Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2021tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka harusdinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil KabupatenNatuna, dan telah menerima izin perceraian dari atasan Penggugat, dengandemikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasangugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Penggugat tidak mau mengikuti pindah tugas Tergugat ke MTSRanai, sehingga Tergugat memisahkan Kartu Keluarga dari Penggugat.

NOFDINAL YEFRI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggalNan Panjang, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan AmpekAngkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dengan ini memberikan kuasa kepada :1. ERIZAL EFFENDI, S.H., MH.52. SYAMSIRUDIN, S.H.520 222222 o2 ene ne ene3. DODI ARIESTA, S.H.;0 222222222 2ee ene ne eee4.

NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil denganJabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenPasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGDRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan SuratKeputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara, maka

NOFDINAL YEFRI, M.si adalah Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiPasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni2013, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni2013 Penggugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitumelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Menerbitkan Surat Perintah Bapak Bupati Pasaman Barat No.01/SPT/TPK/BUPPASBAR/2016 tanggal 15 Agustus 2016kepada Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaandugaan Pelanggaran Disiplin selama 15 Agustus 2016 s/d 23Agustus 2016 atas dugaan Pelanggaran Disiplin Pasal 4 angka10 dan 11 jo Pasal 7 ayat 4 jo pasal 13 angka 9 dan 10 jo Pasal25 dan Pasal 27 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;c.

Nofdinal yefri sebagaiKepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten PasamanBarat terhitung 18 Agutus 2016 sampai dengan ditetapkanyakeputusan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untukmemperlancar pemeriksaan yang bersangkutan;e. Bupati Pasaman Barat Pada Tanggal 18 Agustus 2016menetapkan Sdr. Teguh Suprianto, SE, MM selaku PejabatPelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian dan DiklatKabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Nomor 800/803/BKD/201 6; 2020222 222 nn nnn nnn nnn n ne nne nee6.

Putusan No 248/Padt.G/2019/PA.MS.Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, makamediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorKecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka gunamemenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun 1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugattetap dengan dalildalil gugatannya;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan

Pasal 4 ayat (2)huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadirselama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, makaguna memenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun

1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019, olehkarena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal standing Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang