Putusan Nomor 0159/Pat.G/2015/PA Mtpdengan Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan sertakomunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dankelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaandan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap telah terjadiperselisinan yang terjadi antara suami istri, dan dalam perkara ini, dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, dan hal tersebut jugadikuatkan oleh para saksi yang diajukan dipersidangan, yang mana keterangannyamendukung semua dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan Pasal173 dan Pasal 174 R.Bg jo.

Pasal 1911 KUHPerdata , sehingga diperolehketerangan yang saling bersesuaian dan faktafakta tetap (vaststaande feiten) yangpada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) bulan, sehingga kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteritidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurut Pasal 2 danPasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi

Kalau kKemudian dalam suasana ikatan bathin yangsudah pecah masih tetap dipaksakan untuk bersatu hal ini akan berakibat tidak baikbagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, maka jalan yang terbaik untukmengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian sesuai dengan Pasal 113 huruf(6) dan huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan, dan dalam hal ini prasangka menurut

Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak oktober 2013 Tergugat telah

Perkara No 0695 /Pdt.G/2014 /PA Jmb.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugatyang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi olehsikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telahdiucapkan

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:boa Qaida: Mot Lrgrq: 289 daa, lb gle yogArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan

ule Onl osS43 Ja AGY 968 ch Led Up Gaul pallTerjemahannya:"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlahbagianbagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris)kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanyamaka bagikanlah kepada golongan ashabah (yang lebih dekat)"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan berdasarkanPasal 179 Buku Il Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Rahman Mas binMassaurang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Buku Il KompilasiHukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa Pewarisadalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggalberdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli warisdan harta peninggalan, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbuktisecara sah menurut hukum bahwa Abd.

Rahman Masbin Massaurang harus dinyatakan sebagai pewaris yang meninggal dunia padatanggal 31 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (bo), Buku Il KompilasiHukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa Pewarisadalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggalberdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli warisdan harta peninggalan, dan berdasarkan fakta hukum di

Rahman Mas bin Massaurang), sebagaimana telahterurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal171 huruf (6) dan (c), dan Pasal 174 Buku II Kompilasi Hukum Islam(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena seluruhpermohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, dan olehkarena dalildalil permohonan Pemohon telah

Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primairpermohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menetapkan bahwa segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangbesarnya dituangkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991) dan segala peraturan perundangundangan serta hukumSyari yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IlPenetapan Nomor 0279/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 13tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, KabupatenSigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhiruntuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, tidak termasuk pihak dalamberperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agamasejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih keMahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun2004, serta

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 antaraPenggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkanHal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No.

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat(pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut :1.

Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat seringmuncul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2017Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa salingmenjalankan kewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam

Pasal14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islamyang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukumagama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaidengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonanitsbat

Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patutuntuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilaksanakan pada 27 Juli 2005 di Kecamatan Ranteangin,Kabupaten Kolaka Utara;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai

datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor293/Pdt.G/2019/PA.ML dengan dua kali panggilan, dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg diatas, dan apabila dinubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamyang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satupenyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatunkan oleh PengadilanAgama merupakan salah satu bentuk talak bain shughra maka MajelisHakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Dan Allah Maha LuasKaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam dan dalildalil syarak jis.

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Leuwls awl oLS5 aisicn So MS all yz ay (858% OliArtinya:"Jika kKeduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sigi biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini karena sejak tahun 2015 hubungan antaraPenggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangdihubungkan dengan fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 1457/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 06 Agustus 2019 dan 06 September 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHalaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1457/Pdt.G/2019/PAMdnMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

karena berkaitan untuk merubahpeningkatan status dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00311 tertanggal19 Mei 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama para ahli waris, salahsatunya adalah pemohon.Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia.Bahwa adanya ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Sertifikat hakGuna bangunan, KTP, KK, dan Akta Lahir pemohon.Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama.Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde barudi era kepemimpinan Presiden

Perkara Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bms Halaman 4Bahwa adanya ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Sertifikat hakGuna bangunan, KTP, KK, dan Akta Lahir pemohon.Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama.Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde barudi era kepemimpinan Presiden SUHARTO, nama Tionghoa harus digantidengan nama Indonesia.Bahwa Akta Lahir Pemohon masih menggunakan nama TOAN GIE.Bahwa kemudian nama pemohon diubah menjadi SUGIANTO oleh orang

adalahpemohon; Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia; Bahwa telah ada perbedaan nama pemohon pada Sertifikat hak GunaBangunan, KTP, KK, dengan Akta Lahir pemohon dimana pada Sertifikat HakGuna Bangunan No.00311 tertanggal 19 Mei 2005 tertulis SUGIANTO NAMADAHULU TOAN GIE, dalam KTP dan KK bernama SUGIANTO, sedangkandalam Akta Kelahiran bernama TOAN GIE; Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama; Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde baru diera kepemimpinan Presiden

April 1973dan dengan SUGIANTO NAMA DAHULU TOAN GIE dalam Sertifikat Hak GunaBangunan, yakni Pemohon, yang selanjutnya Pemohon berkeinginan agarKutipan Kelahiran Nomor : 20/1965 tanggal 23 April 1973 dirubah namanya dariTOAN GIE menjadi SUGIANTO Alias TOAN GIE;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa namaPemohon sejak lahir adalah TOAN GIE, sebagaimana yang tercantum dalamKutipan Kelahiran Nomor : 20/1965 tanggal 23 April 1973, namun karena padajaman orde baru di era kepemimpinan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohonmengajukan permohonan perceraian dalam perkara ini karena sejak Agustus2018 keadaan rumah tangga

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarpihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2",fakta dari keterangan saksisaksi

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Jaafar (Pewaris II), Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pewarisadalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalberdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris danharta peninggalan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Mahidin Saman bin M. Saman) dan Pewaris II (Zalmah binti E.

beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

Perkara No. 0055/Pdt.P/2019/PA.Bkls.pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:a Menurut hubungan darah:O golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilakisaudara lakilaki, paman dan kakek;O golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,saudara

meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, yaituPEMOHON , perempuan, agama Islam (Pemohon 1), PEMOHON Il,perempuan, agama Islam (Pemohon II), PEMOHON Ill, lakilaki, agama Islam(Pemohon Ill), Siti Rahmi binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon IV), Siti Rodhiyah binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon V), dan Siti Zulha binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon VI), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 hurufa dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden

bukti P yang diajukan penggugat adalah aktaautentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu dan merupakan prima facie evidence (bukti utama)terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugattelah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satupersatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksisehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimanaketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekalserta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, maka gugatanpenggugat telan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas,serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalamHalaman 14 dari 16 hin.

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tl.permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatunkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989

suamiisteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Padt.P/2018/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:ald! alates!

51.5 UiarsclsArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jab dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbhmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon 1) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

bahwa berdasarkan keterangan saksi BUDIANSYAH danROOSIANAE yang saling bersesuaian ternyata anak pertama Para pemohonyang bernama MUHAMAD RAMA DANI lahir di Palangka Raya pada tanggal 23Nopember 2000 sampai dengan sekarang atau telah melebihi jangka waktu 1( satu ) tahun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Palangka Raya.Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal32 ayat 2 Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

ternyata Para Pemohon bertempat tinggaldi Kota Palangka Raya, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila ParaPemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untukmempertegas status hukum anak pemohon dan guna memenuhi ketentuanyang berkaitan dengan tertib pelaksanaan dan tertib administrasi pencatatanpenduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 undang undang nomor 23 tahun 2006 dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

itu.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaseluruh biaya yang timbul karena karena permohonan ini dibebankan kepadaPemohon.Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadappermohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaikipetitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan HukumAcara Perdata yang berlaku.Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden