untuk membuktikan gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P6 dan 2(dua) orang saksi atas namaSAKSI P1 dan SAKSI P2;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK.9171014711820001 tanggal 22 Mei 2012, yang padapokoknya menerangkan bahwa nama PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jayapura7 November 1982 alamat tempat tinggal Jalan Apo Kali RT 002 / RW 004,Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, agama Kristen,pekerjaan PNS (Pegawai

Negeri Sipil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dimanaPenggugat dapat membuktikan indentitas Penggugat yang bersesuaian denganidentitas surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokgugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

tinggal bersama neneknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atasdimana Penggugat bisa membuktikan dalil positanya yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2(dua) orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil disebutkan bahwa:(1) Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagaiTergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan tertulis;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 149 /Pdt.G/2016/PN.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudahmendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 420/49/III/2019 tanggal 11Maret 2019;Hal. 2 dari 10 Putusan. Nomor 7/Pdt.G/2019/PA Dth.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. MajelisHakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskansebagai berikut :PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh surat izin cerai Nomor: 420/49/III/2019, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pendidikan, Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 11 Maret 2019;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya manasehatiPenggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena itu,berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, makasecara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang izin perkawainan dan perceraiaan bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 5 dari 10 Putusan.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : W.IVC00050/KEP/75/97 tertanggal 14 Oktober 1997 tentangpemberhentian dengan hormat (pensiun) sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Achmadpada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang dikeluarkan oleh An.

TASPEN Cabang Makassar.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya pemohon telahmengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok serta telah bermeterai cukup sehingga majelis hakim menilai bahwa buktibukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materildapat diuraikan bahwa bukti P.1. menunjukkan bahwa Achmad (suami pemohon)merupakan pensiunan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalarpada

Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara pemohon dansuaminya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah pemohon berstatus gadissedangkan suaminya perjaka, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon,pemohon dan suaminya telah lama hidup bersama/rukun dan dikaruniai 7 orang anakhingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011, serta suami pemohonmerupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Bahwa Achmad (suami pemohon) merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yangtelah meninggal dunia pada tanggal April 2011.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon denganlakilaki bernama Achmad terjadi pada tanggal 8 Oktober 1963, dengan demikianperkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya

SAHABU SALASA, Lahir di Manado,8 Desember1967 (umur 49 Tahun), Golongan Darah O,Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Pendidikan D Ill, Alamat KelurahanTitiwungen Selatan Lingkungan IV,(Lorong Masjid AlFurqan)Kecamatan Sario, Kota Manado; Selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawan :HAMZAH BIN RASSANG, Lahir di Parepare, 5 Juli 1964 (Umur 52 Tahun),Golongan Darah (), Kewarganegaraan Indonesia, AgamaIslam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhirSMA, Alamat

Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padabulan Agustus tahun 2017 dikarenakan segala permasalahan rumah tanggatersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu penggugat memutuskan untukmengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;Bahwa penggugat selaku pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan SulawesiUtara, penggugat telah memiliki Surat Perceraian dengan Nomor089/116.20/SMAN.10/TU/2017 tertanggal 28 September 2017;Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn.

menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatutsebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa penggugat adalah pegawai

negeri sipil yang belum mempunyalSurat izin perceraian dari atasan langsung, sehingga perkara ini ditunda sampai 6bulan, ternyata penggugat telah memperoleh surat izin dari atasan langsungpenggugat dengan Nomor 089/116.20/SMAN.10/TU/2017, tertanggal 28September 2017;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Hal. 3 dari 11 hal.

negeri sipil,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah No 45 tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil, ternyata penggugat telah memperoleh surat izin tersebutdengan Nomor : 089/116.20/SMAN.10/TU/2017, bertanggal 28 September 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimanadikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDAIRAtau mohon putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, Pemohondan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabatyang berwenang, Majelis telah mengingatkan

Termohon akan sanksisanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil, pula telah memberikan waktuyang cukup untuk memperoleh surat keterangan tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas pokok perkara,Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediatorbernama Drs.

SUROSO, SH. pada tanggal 03 Januari2011, namun juga tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari pasal130 HIR yang dijabarkan oleh PERMA No.01 tahun 2008 telah terpenuhiMenimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh Surat Keterangan Untuk melakukan perceraian dari pejabatberwenang, Majelis telah mengingatkan Termohon akan sanksi sanksidisiplin Pegawai negeri Sipil, pula telah memberikan waktu yangcukup untuk memperoleh surat keterangan tersebut =;Menimbang, bahwa alasan alasan

Menghukum Pemohon membayar cngkos perkara yang timbul datamperkara ini menurut hukum yang berlaku;Aiau ;Apabila pengadiran berpendapat rain mohon putusan yang seadiradirnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon pribadi datangmengahadap di persidangan;Meimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipillingkungan POLRI demikian juga Termohon juga Pegawai Negeri Sipil yangkeduanya belum memperoleh ijin dari atasannya, akan tetapi

mendamaikan mereka;Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut,Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup atasketerangan dan buktibukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Meimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipillingkungan POLRI demikian juga Termohon juga Pegawai Negeri Sipil yangkeduanya belum memperoleh ijin dari atasannya, akan tetapi Pemohonmembuat Surat Pernyataan Sanggup Menanggung Resiko tanggal 2 Juli2014 , maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkanMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisinan yang terus menerus, hal ituterjadi

PUTUSANNomor 2955/Pdt.G/2020/PA.Bksfsa a4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telahmenjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :XXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 Juli 1984, umur 36 tahun, agamaIslam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi XXXX, sebagai Penggugat;melawanXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 26 Februari 1985

, umur 35 tahun,agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di XXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 September2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, denganRegister perkara Nomor 2955/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal O07 September2020, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :1.

apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugatmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti padatanggal 21 September 2020 untuk menghadap di persidangan tidak pernahhadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilatau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: 800/01/Inspektorat, tanggal 01 Februari 2018,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Inspektorat;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun2011, disebabkan Tergugat kurang bertanggun jawab sebagai suami dansangat kurang dalam memberi perhatian dan kaih

Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: 800/01/Inspektorat, tanggal 01Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten BekasiInspektorat, (P.2) dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesualdengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974,telah di catat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama KecamatanPeukan Bada, Nanggroe Aceh Darussalam

istri(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuaPenggugat tidak mempunyai anak ;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengetahuipekerjaan Tergugat dan ketika dipaksa oleh Penggugat, Tergugat malah marahdan menyuruh Penggugat untuk mencari yang Pegawai

Negeri saja, hinggaakhirnya Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama tanpa pamit sejak 4 bulan dan sekarang tidak diketahuikeberadaannya;Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yanghingga sekarang sudah 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidakada hubungan lagi layaknya suami istri

e Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak mempunyai anak ;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena keduanya telah pisah rumah sejak 4 bulan hingga sekarang inisudah 4 bulan dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakmemperbolehkan Penggugat untuk mengetahui pekerjaan Tergugat dan ketikadipaksa oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugatuntuk mencari yang Pegawai

Negeri saja, hingga akhirnyaTergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;e Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri;e Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpapamit sejak 4 bulan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;e Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagiakan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitubernama Tergugat; Bahwa sehubungan

Negeri saja, hingga akhirnyaTergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan Jelas;onne Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapatdipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalildalil gugatan Penggugat,dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;wenoeee Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkapfakta yang pada pokoknya menguatkan

ERASMUS NEMIA GADU semasa hidupnya adalahmerupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit PengelolaTerpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan di wilayah Kabupaten Sikkadan meninggal saat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) aktif sehingga berhak menerima hakhak dari PT.Taspen;Bahwa sesuai Pasal 20 ayat (1) UU 11/1969 Tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang berhak menerimahakhak Alm.ERASMUS NEMIA GADU adalah ibu kandung Alm.ERASMUS NEMIA GADU dan Pemohon yakni Ibu Caesilia

Taspen sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Pengelola Terpadu KesatuanPengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten Sikka serta hakhak lainnya dariAlmarhum Erasmus Neima Gadu yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Juni 2019 di RSUD T. C.

Hillers Maumere, Kabupaten Sikka;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEVERINUSOKTAVIANUS YOS YANI, dan Saksi I DOMINIKUS TUKAN bahwasanyabenar Almarhum Erasmus Neima Gadu adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Unit Pengelola Terpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan di WilayahKabupaten Sikka serta hakhak lainnya sehingga benar Almarhum memperolehHak dari PT.

sebagai CPNS pada kementrian Riset, Tekniologidan Pendidikan Tinggi dengan Jabatan Pengelola Informasi Kerjasamapada Kopertis Wilayah VI yang memenuhi persyaratan diangkatmenjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana pengumumanCPNS (Terlampir) dalam Pasal 1 huruf a angka 1 PP 10/1983 danRomawi angka 4 huruf a nomor 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang meliputiPegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dengan demikian ketentuanperceraian harus dengan izin atasan tersebut juga berlaku bagi CPNS.Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan Talak kepada KetuaPengadilan Agama Sukoharjo sebelum adanya izin cerai sebagaimanaketentuan tersebut diatas adalah Permohonan Yang Prematur

Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 adalah untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon statusnyabaru lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih lagi sewaktu Pemohonmedaftarkan perkaranya yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 belum adapengumuman tentang kelulusan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilkarena berdasar bukti P.3 dan T.5 pengumuman tersebut diumumkan padatanggal 11 Januari 2019, oleh karenaya eksepsi Termohon tersebut

Negeri Sipil sehingga belum mempunyai penghasilan danuntuk waktu/lamanya nafkah lowong menurut Tergugat Rekonpensi adalah mulaiFebruari 2019 karena pada bulan Januari 2019 Tergugat Rekonpensi masihmemberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan menolak tentang pemberianseparoh dari gajinya karena saat ini Tergugat Rekonpensi belum bekerja dan jugabelum menerima SK sebagai CPNS;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensinyapada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya

Negeri Sipil dan belum ada buktiyang menunjukkan Tergugat Rekonpensi telah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembagiangaji Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima lagi pula tentang pembagian gajiPegawaia Negeri Sipil akibat dari perceraian tersebut adalah merupakan aturanadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat baik yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi dan juga yang diajukan Tergugat Rekonpensi,

Bahwa semasa hidupnya ayah Ratih Septi Anggrainitersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitusebagai Sekretaris Desa Tegowangi KecamatanPlemahan Pangkat /Golongan Ruang : Pengatur Muda /II/a , sehingga setelah ayahnya meninggal dunia,maka Ratih Septi Anggraini masih mendapat tunjanganpensiun ;7.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor188.45/223/418.32/2009 tentang PengangkatanSekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipiltanggal i 02 Juli 2009 atas nama PRIYADI(PL) je eeeee2. Foto Copy Surat Kematian dari Kepala DesaTegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,tertanggal 06 Desember 2010, Nomor11/021/11/2010 atas nama PRIYADI ( P.Il ) ;3.

saksiMardiono dan saksi Suwito setelah dihubungkan denganbukti P.I sampai dengan P.VI diperoleh fakta hukum bahwabenar Pemohon adalah ibu kandungnya almarhum Priyadi dannenek dari Ratih Septi Anggraini yang telah merawat danmengasuhnya sejak kecil , dan setelah almarhum Priyadi meninggal dunia Pemohon tetapmengasuh dan merawat Ratih Septi Anggraini selayaknyaanak kandungnya sendiri hingga sekarang ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga terbuktisebagai fakta hukum bahwa = almarhum Priyadi adalahseorang Pegawai

Negeri Sipil dengan pangkat / golonganII/a dan semasa hidupnya almarhum dan anaknya yangbernama~ Ratih Septi Anggraini masuk dalam daftarkeluarga yang memperoleh tunjangan dari Negara ; Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbuktipula sebagai fakta hukum bahwa baik Pemohon maupuncucunya ( Ratih Septi Anggraini ) sama sama memelukagama Islam dan permohonan Pemohon untuk ditetapkansebagai wali dari cucunya tersebut tidak bertentangandengan hukum baik hukumadat / kebiasaan maupunperundang undangan

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memilikiizin atasan untuk bercerai atau dalam proses;2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dansesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai, KabupatenHal. 1 dari 7 hal. Pen.

,namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 Juni 2017,upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapaikesepatakan;Bahwa setelah persidangan tahap mediasi Tergugat tidak pernah datanglagi ke persidangan dan tidak pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim kembali menasehatiPenggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam membinarumah tangganya bersama Tergugat;Hal. 4 dari 7 hal.

;Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadirlagi di persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim telah memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Hal. 5 dari 7 hal. Pen.

SALINANPUTUSANNomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA JS.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = Jakarta Selatan. Dalam hal ini di dampingi kuasa hukumnya :1. H.M. MILANO, SH.,2. TEGUH PUTRA A.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = +Jakarta Selatan.

Terhadap hal iniantara Penggugat dan Tergugat secara bersama sepakat untukmenyelesaikan permasalahan ini dengan bercerai sebagaimanaberdasarkan Surat Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh ParaPihak tertanggal 28 Mei 2013.Bahwa mengingat status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaGugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat juga telah mendapatkanPermohonan Izin Perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja,yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada KejaksaanAgung RI sebagaimana

Tergugat, ternyata berhasil dimanaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untukrukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumahtangganya dengan baik;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepadaPenggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagiPegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor :800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Lebak, demikian pula Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian sebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013Hal. 3 dari 8 Hal.

No.1639/Padt.G/2019/PA.Srgtanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lebak, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enambulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untukcerai berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor :474.02/040/2019/BKD tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraiantertanggal 2 OktoberBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq.

Putusan No.0626/Pat.G/2019/PA.Wsp Satu lembar asli surat izin melakukan perceraian bagi Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi selaran dengan Nomor474.02/040/2019/BKD, fotocopy mana telah dicocokan dengan aslinya dantelah diberi materei cukup dan oleh Hakim Ketua di Beri tanda P2;2.

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud untukmelakukan perceraian dengan Tergugat Oleh karena dalam rumah tangganya seringterjadi percekcokaan yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan bahkan telahmelakukan nikah siri dengan perempuan lain;Menimbang bahwa bukti P21 menunjukkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah suami isteri sah, sedangkan bukti P2 menjelaskan bahwaPenggugat adalah seorang pegawai

Negeri Sipil lingkup Kabupaten Soppeng danselanjutnya telah mendapatkan izin untuk bercerai, sehingga buktibukti tersebtpatut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga denganrukun lebih dari lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namunHal. 4 dari 7 Hal.

Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikanSarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Dalam halini memberikan kuasa kepada MOH. NABAWY,SH., Advokat, yang berkantor di JI.

diletakkan pada Penggugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU perkawinan No.1 tahun1974 yang menyatakan : bahwa apabila perkawinan putus karenaperceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, terlebih lagipada faktanya Tergugat selaku bapak yang bekerja sebagai PNS sehinggasesuai ketentuana pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 bahwa apabila terjadiperceraian maka anakanak berhak atas sepertiga bagian dari gaji Tergugatsebagai Pegawai

Negeri Sipil tersebut untuk biaya pemeliharaan dan biayapendidikan anak sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;Bahwa oleh karena alasanalasan tersebut diatas maka telah nyata rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagikarena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkinuntuk didamaikan lagi sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 jo.

memanggil para pihak dalamperkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : , mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;3.menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaananak (hadhonah anak) dan hak asuh atas seorang anak yangbernama : Naila Ameera Qasha, yang lahir pada tanggal 29Desember 2007 (/+ 6 tahun) ;4. menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga gajinyasebagai Pegawai

Negeri Sipil pada anaknya untuk setiapbulannya secara langsung dan atau melalui Penggugat sampaidengan anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;5. membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,mohon putusan yangSeadilerel i Hy ejseesesse eee eecaren ree seeeeenn re eommesereeeeRe eaEEEMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah nyataKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan

Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon pada saat penerbitan Suratjazah Program Pendidikan Bidan Pemohon, Surat KeputusanPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ( SK CPNS ), PetikanKeputusan Kepala Daerah Badung ( SK PNS ), Kartu Pegawai NegeriSipil Republik Indonesia ( KARPEG ), Petikan Putusan Kepala BadanKepegawaian Negara ( SK BKN ) tertulis nama Pemohon SANTIISWIDAYANTI dimana seharusnya nama Pemohon yang sesuai AktaKelahiran adalah SANTHI ISWIDAYANTI sesuai dengan KartiKeluarga ( KK ) dan Kartu

Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon danPemohon baru) mengetahuinya setelah Surat ljazah ProgramPendidikan Bidan Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (SK CPNS ), Petikan Keputusan Kepala DaerahBadung ( SK PNS ), Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia( KARPEG ) Pemohon tersebut telah keluar / terbit ;3.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 4682.A/P/JB/1983 tertanggal 03November 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaJakarta, diberitanda P2 ;Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2017/PN DpsFoto copy ljazah Pendidikan Bidan atas nama SANTI ISWIDAYANTIyang dikeluarkan oleh Sekolah Perawat Kesehatan Rangkasbitung,diberi tanda P3 ;Foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaSANTI ISWIDAYANTI, diberi tanda P4 ;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor

:0004/KV/X/25103 atas nama SANTI ISWIDAYANTI, diberi tanda P5 ;Foto copy Kartu Pegawai Nomor N 019945 atas nama SANTIISWIDAYANTI, diberi tanda P6 ;Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SANTIISWIDAYANTI, diberi tanda P7 ;Foto copy Keputusan Bupati Badung tentang Kenaikan Pangkat atasnama SANTI ISWIDAYANTI, diberi tanda P8 ;Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P1 sampai denganP8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya, sehingga

Cran ll tt asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:P.CG, NIK: 73073551 1860001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 15 Nopember1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kehutanan), tempatkediaman di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan SinjaiSelatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut

seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telahmenempuh proses mediasi dengan mediator Syahruddin, S.H.I., M.H danberdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2020, mediasi dinyatakan tidakberhasil;Bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil sebagai PolisiKehutanan, telah memperoleh pemberian izin Perceraian dari Kepala KPHJeneberang II dengan Nomor 522/169/KPH.JB.II/VI/2020, tertanggal 9 Juni2020, dan Surat Pernyataan Siap Menerima Resiko tanggal 6 Juli 2020, olehkarena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa terhadap Surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat di atas,Tergugat menyatakan bahwa seharusnya yang memberikan Izin PerceraianPenggugat adalah Inspektorat atau Gubernur Sulawesi Selatan dan atas izintersebut

1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telahHal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 169/Padt.G/2020/PA Sjdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan MajelisHakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkanniatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dalamperkara a quo yang diajukan di Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat telahmendapatkan surat izin cerai dari atasan, oleh karena itu hal ini telah sesuaiamanat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehinggaMajelis Hakim berpendapat proses perkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuhproses

red0;Salinan PUTUS ANNomor 00/Pdt.G/2012/PA.PALBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara pihakpihak :Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Kota Palu, selanjutnya disebutPenggugat ;MELAWANTergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanAnggota

sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguhmendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddahwarahmah, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena uapaya perdamaian tidakberhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalampersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di dipertahankanoleh Penggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya sebagai kelengkapan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilgugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupafoto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : /24/VI/2006 tanggal 5 Juni2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanToili, Kabupaten Banggai, telah disesuaikan dengan aslinya ternyatasesuai dan bermaterai cukup (bukti P1) dan saat pemberian izin ceraidari atasan Nomor: /PWK/01/2012 tanggal 2 Januari

dengan dikehendakiPasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun = 1975, gugatanPenggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, makadengan ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semuadalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan Versteksesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakuisemua gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini menyangkutperceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya sebagaimana tersebut di dalamduduk perkaranya (bukti P.2);Menimbang, bahwa Surat izin atasan sebagaimana tersebut dalamPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertibAdminstrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga ada atau tidak ada Surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi terhadap

J),pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1),pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan pemohon.Telah memeriksa bukti surat dan saksisaksi yang diajukan oleh pemohon.DUDUK PERKARANYABahwa

pergi meninggalkanpemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon dan pisah selama pemohonpernah datang menemui termohon dan orang tua termohon untuk rujuk kembalidengan termohon, namun termohon tidak mau dengan alasan lebih baik matidaripada rukun dengan pemohon;Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun danselama pisah pernah diusahakan untuk rukun oleh Kepala Kantor Diknas pendidikanKabupaten Polewali Mandar, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa pemohon sebagai pegawai

negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dariatasan pemohon sebagaimana nomor: 188.342/158/Huk tertanggal 17 Desember2012;Bahwa berdasarkan dengan dalildalil di atas, pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Polewali c.g Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan memutuskan sebagai berikut:1.

pemohonmembenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon serayamohon putusan.Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara persidangan dalamperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai

negeri sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor: 188.342/158/Huk tertanggal 17Desember 2012 dengan demikian syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yangakan bercerai telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini diperiksa sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datangsendiri menghadap di persidangan namun termohon tidak pernah datang atau menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya.Menimbang, bahwa oleh karena