Ditemukan 18146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muhayat mujakar muhamat muzakar muakit mupakat mufaat munajat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-04-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Nopember 2010 —
45 — 33
  • . : S.Pgl/87/IV/2010/Sektro Gbr; (bukti vide P16);e Bahwa atas permasalahan yang dilaporkan oleh TERGUGAT di Polsek GambirJakarta Pusat, kedua orang penerima order dari PENGGUGAT tersebuthingga surat gugatan ini didaftarkan masih ditahan sebagai Tersangka dengantuduhan secara tanpa hak telah menggunakan hak cipta gambar Upin danIpin;e Bahwa sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi : Kedua belahpihak sepakat apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan denganmusyawarah dan mufakat
    dalamKUHperdata pasal 1601 b jo Pasal 16041617, dan sifat perjanjianpemborongan pekerjaan tidak allin, akan tetapi PENGGUGAT telahmemberikan ijin kepada pihak lain/pihak ketiga untuk menggunakan gambarUpin dan Ipin pada produksi bermerek milik pihak ketiga tersebut ;Bahwa dalil PENGGUGAT pada paragraf 2 halaman 4 posita Gugatan aquoyang menyatakan: "Bahwa sesuai pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi"Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan, maka akandiselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
Pengadilan PN BANTA ENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BANTA ENG Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ban
Tanggal 10 Juni 2021 — * Perdata -Penggugat: AGUS SALIM Tergugat: 1.TUMANG Bin BACCING 2.JUMANA Bin NONGKO
169 — 61
  • Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal menyelesaikan masalah ini,yakni musyawarah mufakat dengan Para Tergugat, termasuk melalui pejabatpemerintah maupun instansi yang berwenang untuk menyelesaikan ataumelalui mediator/oenengah antara Penggugat dengan Para Tergugat, namunPara Tergugat tetap tidak mengindahkannya;.
    Nompo para Tergugat sudah menggarap tanah tersebutsejak tahun 1983 ketika Nongko bin Sassa meninggal dunia dan para Tergugatmembayar pajak hingga tahun 2020 dengan itikad baik;Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.BanMenimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha maksimalmenyelesaikan masalah ini, yakni musyawarah mufakat dengan Para Tergugat,termasuk melalui pejabat pemerintah maupun instansi yang berwenang untukmenyelesaikan atau melalui mediator/penengah antara Penggugat dengan ParaTergugat
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 06-03-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 146/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 14 Februari 2017 — ADI DARMAWAN LAWAN : PT. BUMI SERPONG DAMAI Dkk
68 — 34
  • Bobby Saputra adalah tanah sawahBahwa pada tanggal 27 Mei 2013 yang bertempat di Kasie Perselisihan TanahKabupaten Tangerang dilakukan suatu pertemuan mediasi untuk musyawarahdan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik tentang permasalahan tanahtersebut diatas, hal ini dihadiri oleh Tergugat Il sehingga dengan jelasmenyatakan tanah tersebut dahulu milik Tergugat Il (Tuan Sandjaja WangsaMulia alias Ong Lin San), tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Il kepadaPenggugat pada tangggal 8 Pebruari
    Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 yang bertempat di Kasie Perselisihan TanahKabupaten Tangerang dilakukan suatu pertemuan mediasi untuk musyawarahdan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik tentang permasalahan tanahtersebut diatas, hal ini dihadiri oleh Tergugat Ill sehingga dengan jelasmenyatakan tanah tersebut dahulu milik Tergugat Il (Tuan Sandjaja WangsaMulia alias Ong Lin San), tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Il kepadaPenggugat pada tangggal 8 Pebruari 2012;14.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
46 — 18
  • palinglama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya bandingadministratif;(2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK;Pasal 10(1) Sidang BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukanpaling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;(2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris,dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota;Pasal 11(1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarahuntuk mufakat
    ;(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak;(3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan,atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atauGubernur selaku Wakil Pemerintah;(4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;(5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihakyang terkait;Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.1 1/G/2017/PTUN Jkt(6) Keputusan BAPEK
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
HANG HUANG, SE
Tergugat:
Tbk Nobu Bank Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
47 — 9
  • Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampaidengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belumjuga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal iniPENGGUGAT memandang, TERGUGAT bersikeras untuk melakukan upayalelang atas objek jaminan aquo dalam menyelesaiakan permasalah ini,sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengaiukan gugatan iniagar PENGGUGAT mendapatkan Keadilan.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat:
FRAN ERDI ROSMAWANDI
Tergugat:
PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
76 — 9
  • Mediator.Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2017 Korwil SBSI Sulawesi Selatanmengirimkan Surat Penolakan Anjuran kepada Kepala Dinas KetenagakerjaanKota Makassar dengan nomor B.045/ Korwi SBSI/ SulSel/X/2017.Bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangmengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 136 menyatakanbahwa 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat
    (2) Dalam halpenyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja/ buruh atauserikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang diatur dengan undangundang ( P18)Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat adalah tindakan yang sewenangwenang dan sepihak yangsangat merugikan Penggugat yang masih ingin
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 110/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Koperasi Terantang Jaya Mandiri Diwakili Oleh : Hermanto Ambarita, SH.MH
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
  • Bahwa kemudian masyarakat Desa Terantang menyepakati beberapahal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dalamsuatu musyawarah sebagaimana ternyata dalam bukti Surat BeritaAcara Musyawarah Mufakat antara PT. SAFARI RIAU (in casu:Tergugat Rekonvensi) dengan perwakilan Masyarakat dan tokohtokoh adat masyarakat Desa Terantang Manuk, KecamatanPangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember2006;7.
    Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor400/BPD/2005/2010 memang tersebut Pola Kemitraan (KKPA) seluas+ 865 Ha, namun kenyataannya Pola Kemitraan tersebut akhirnyamenjadi 750 Ha disebabkan karena ada sebahagian masyarakat yangkeberatan dengan nilai Kompensasi/ganti rugi yang diberikanTergugat Rekonvensi sebagaimana yang terlihat dari nilai ganti rugidalam Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT (PD. JAWI) VS MUHAMMAD JAYA SENTOSA GINTING SUKA, DKK
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pelanggaranpelanggaran atas kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidak pernah diselesaikansecara musyawarah mufakat, malahan Tergugat lRekonvensimenggugat Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — 1. UBAIDILLAH, DKK VS PT ARAPUTRA FORTUNA PERKASA
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa pokok perkara makaMahkamah Agung mengeluarkan putusan sela memerintahkan Judex Factiuntuk memeriksa perkara a quo kemudian setelah diputus mengirim kepadaMahkamah Agung;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (8) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan Undang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-07-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pdt/2012
Tanggal 16 Juli 2012 — ABDUL FAKIH vs. AMIL WARDI, dkk
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah Pak Agil meninggal, maka di Kantor Desa Asrikatondiadakan musyawarah dan mufakat diantara para ahli waris/cucu HajiSaleh al Hasan dan BH. Saleh Samilah, untuk pembagian tanahanahpeninggalannya secara adil/merata, dengan disaksian oleh para pamongDesa Asrikaton, (bukti TI3);.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Pencurian
Register : 18-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 59/Pid.B/2014/ PN-TJB
Tanggal 28 April 2014 — - LUKMANUL HAKIM Alias LUKMAN.
22 — 2
  • mendengar Pembacaan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatan tersebut,selanjutnya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.Menimbang bahwa menurut Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM 14/TBALAI/02/2013 tertanggal 07 Februari 2014 Terdakwa diajukan ke Persidangankarena di dakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIRwonn Bahwa ia terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, bersamasama atau masingmasing secara sendirisendiri dalam satu mufakat
Pengadilan PA LUWUK Perdata Agama Perceraian
Register : 07-11-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PA LUWUK Nomor 350/Pdt.G/2013/PA.Lwk.
Tanggal 24 Desember 2013 — Pemohon Dan Termohon
15 — 5
  • putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk menyelesaikan danmengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 21-12-2010 — Upload : 14-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — Tuan PAULUS ANDI KRISTIANTO, dk;Tuan ALIEN KRISTIAN,
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rugi kepada Penggugat, sebanyak2 % (dua persen) setiap bulannya atas keterlambatan pembayaranpinjaman (hutang) pokok dan tambahan pinjaman (hutang) dan bungahutang yang belum dibayar lunas tersebut, terhitung sejak perkara inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sampaiwaktunya seluruh hutang dan kewajiban TergugatI dan Tergugatll tersebutdibayar lunas kepada Penggugat;Bahwa oleh karena maksudnya Penggugat dan masalah tersebutsukar diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-12-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 918/Pid/Sus/2013/PN.Dps
Tanggal 17 Desember 2013 — AGUS SUPRIATNA
23 — 12
  • mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohonkeringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi ; Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yangmasingmasing pada pokoknya tetap pada pendiriiannya semula;Menimbang,bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwadipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :KESATU : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIATNA secara bersamasama dan mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — CHRISTINE PRAJOGO VS I. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYA SUABAYA., II. HENDRY LUKITO DAN DRS. M. SOKA, SH.,MH;
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggantiatas sertifikat hak nomor 437/Siwilankerto yang diatasnya berdiri bangunansesuai dengan SKRK dan IMB atas nama Penggugat;Bahwa alasan pencabutan dan pembatalan SKRK dan IMB adalahkarena adanya perbedaan letak dan luas antara SHM Nomor 3167 dan SHMNomor 4387 atau adanya pergeseran letak bidang tanah, akan tetapi tidakdidukung oleh bukti yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — MOCHAMMAD YUSUF ASHARI
82 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangmenghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0025/Pdt.G/2019/MS.LGS
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 12
  • Putusan Nomor :25/Pdt.G/2019/MS.Lgs Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahdimediasi oleh Pihak Pemerintah Kampung Bukit TempurungKecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dipimpinoleh ISMAIL selaku Datok Penghulu Kampung Bukit Tempurungberdasarkan Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung BukitTempurung Nomor 470/1569 tertanggal 25 September 2018, namunmediasi tersebut gagal tercapai mufakat dikarenakan ISMAIL selakuDatok Penghulu Kampung Bukit Tempurung mengatakan tidaksanggup menyelesaikan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 76/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 24 September 2018 — Pembanding/Penggugat : ZULIANI Binti HAMZAH Diwakili Oleh : ZULIANI Binti HAMZAH
Terbanding/Tergugat : ZULBAKRI Bin HAMZAH
Terbanding/Turut Tergugat I : REZA FAHLEVI Binti RUSLI HANAPIAH
Terbanding/Turut Tergugat II : ZAHWA NAZHIFA ZULFA Binti ZULBAKRI
Terbanding/Turut Tergugat III : ZHARIFA SYAKURA ZULFAH Binti ZULBAKRI
Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAHIRA AINAYA ZULFA Binti ZULBAKRI
49 — 22
  • Bahwa terhadap hutang TERGUGAT sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus tigapuluh lima juta rupiah) tersebut, telah pula dibuat Suatu perikatan secaratertulis dalam hal ini perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT danTERGUGAT tertanggal 10 Februari 2007 yang Perjanjian tersebutmenyatakan antara kedua belah pihak telah saling setuju dan mufakat untukmenetapkan syaratsyarat sebagai berikut :4.1 jangka waktu peminjaman uang sebesar sebesar Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupian harus dibayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — MOHAMMAD DAWOED ; 1. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penyampaian surat permohonan Penggugat tertanggal 17 Juli2009dan 26 Juli 2009 yang ditujukan kepada Tergugat dan tindasannyadisampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan upayaadministrasi yang dipergunakan oleh Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan dengan Badan Tata Usaha Negara melalui pendekatan danpengamalan prinsip demokrasi Pancasila dengan mengutamakanmusyawarah dan mufakat sebelum mengajukan gugatan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hal ini tidak
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Dr. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H.; 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.; 1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI).; 2. INDONESIA CORRUPTION WATCH.;
178 — 115
  • Oleh karenannya pula Para Penggugat dinukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkandalam amar putusan ini; Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutus sengketa ini yang diambil secara mufakat; Mengingat Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah keduakalinya denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan