Ditemukan 47089 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soul sola saal soan seal soar
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2012 — Putus : 16-04-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 117/Pdt.G/2012/PA.Ptk
Tanggal 16 April 2012 — Penggugat V Tergugat
6 — 0
  • Haltersebut diketahui melalui SMS yang Penggugat baca dari Hp Tergugat;6 Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu rebut karena sering terjadi salah paham,misalnya soal pekerjaan Tergugat yang sampai larut malam, namun tidak pernah adahasil yang nyata buat nafkah Penggugat;7 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan katakataperceraian dan Tergugat juga menyebutnyebut Penggugat dengan istilah yangkurang pantas sehingga Penggugat merasa terhina dan tersiksa lahir dan batin;8 Bahwa, dengan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-05-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2821/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 18 Oktober 2016 — PENGGUGAt dan TERGUGAT
13 — 1
  • Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkana. persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Karyawanmeuble ,tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat,sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari Penggugatbekerja sendiri sebagai pedagang sembako, disamping itu Tergugatsering tidak jujur soal Keuangan;6.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 335/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 14 Juli 2016 — PEMOHON
12 — 0
  • ANAK KEDUA , perkawinanantara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakan menurutagama / kepercayaan yang dianut dan perkawinan tersebut belum dicatatkan diKantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 101 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) menyatakan, Apabila ternyata, bahwa registerregister itu takpernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak adadidalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau5tidaknya buktibukti tentang adanya perkawinan
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 16-10-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA BANJARBARU Nomor 118/Pdt.P/2013/PA.Bjb
Tanggal 12 Nopember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
38 — 11
  • Anwar Helmimenjadi Anwar Helmi, dan selanjutnya para Pemohon diperintahkan untukmencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarbaru, Kota Banjarbaru;Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuanpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidangperkawinan
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-07-2012 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 25-12-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1437/Pdt.G/2012/PA.TA
Tanggal 12 September 2012 — Penggugat Tergugat
7 — 0
  • Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat cukup baik dan tidak adamasalah, tetapi setalah sama sama tua ini antara penggugat dan tergugat sering kaliterjadi peselihan paham tau boleh dibilang sering cekcok soal beda prinsip. Yang manaselama kurang lebih 3 tahun ini tergugat tidak pernah kasih nafkah madyah kepadapenggugat,Putusan Cerai Gugat, nomor: 1437/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 1 dari64.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA DEMAK Nomor 767/Pdt.G/2019/PA.Dmk
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 3
  • No 767/Pdt.G/2019/PA.Dmkada lagi kecuali kalau menanyakan perihal soal anak yang bersamaMertuwa Penggugat selamaBahwa selama bekerja diluar negeri Penggugat juga mengirim uang untukkebutuhan anak yang berada dengan Mertuwa Penggugat yakni Bapak AlliMakhabul karena selama Penggugat tinggal bekerja anak : Al Varo Figih AlGhani diasuh dengan bapak Ali Makhabul (Mertuwa):;Bahwa permasalahan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana diuraikan tersebut diatas selama ini belum pernahberceral
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2525/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 9
  • Tergugatberstatus Duda Cerai;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baikselayaknya Suami istri;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:1) Tergugat tidak terobuka soal
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 01-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 10-05-2010
Putusan PA CILEGON Nomor PERDATA: 0134/PDT.G/2010/PA.Clg
Tanggal 10 Mei 2010 — PENGGUGAT TERGUGAT
14 — 9
  • tidak perlu~ dipertimbangkan dan patutdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 kemudiandihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang undangNomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untukmenyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat;Menimbang terkait soal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 30-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Ag/2015
Tanggal 30 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidakmempertimbangkan dalildalil yang dikemukakan oleh PemohonKasasi/Tergugat, di mana fakta dalam persidangan tidak satupun yangmengetahui atau pernah melihat adanya percekcokan selama lebih 20tahun kebersamaan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan TermohonKasasi/Penggugat, pengetahuan para saksi Termohon Kasasi/Penggugatadalah soal pisah ranjang, padahal semestinya Majelis Hakim tingkatbanding lebin mempertimbangkan upaya maksimal dan keinginan
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 24-04-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 843/Pdt.G/2014/PA.Ngj
Tanggal 18 Nopember 2014 —
8 — 0
  • Termohon tidak jujur soal kKeuangan;Bahwa puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2014, karena tidakbetah, maka Pemohon pergi dari rumah bersama meninggalkanTermohon, selanjutnya Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon sendiri dengan alamat tersebut di atas. Selama itu antaraPemohon dan Termohon sudah tidak mempedulikan ,tidak adahubungan lahir batin, bahkan Termohon minta cerai. Kehidupan tidakharmonis selama + 2 tahun 4 bulan;Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 0843/Pdt.G.201 4/PA.Ngj6.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 25-07-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 09-12-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Clg.
Tanggal 11 Agustus 2011 — Perdata
15 — 10
  • Penggugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatantempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahanPenggugat dan Tergugat dilaksanakan, oleh karena itu PaniteraPengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikansalinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon KotaCilegon dan KUA Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas JawaTengah;Menimbang terkait soal
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 13-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 10-05-2010
Putusan PA CILEGON Nomor PERDATA: 0155/PDT.G/2010/PA.Clg
Tanggal 10 Mei 2010 — PEMOHON TERMOHON
15 — 19
  • dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikansalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonuntuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka PaniteraPengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikansalinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;Menimbang terkait soal
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-02-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Nikolaus Todo
2.Tarsisius Kabut
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Intervensi:
RUSLIN
173 — 111
  • yangmenyerahkan uang adalah Baharudin dan yang menerimauang adalah VINSEN ARDI, dengan disaksikan oleh antaralain ARIFIN pemegang hak milik atas sertifikat obyeksengketa, dan SILVESTER SYUKUR anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat; Bahwa kempat pemuda itu. mengaku bukan sebagaipemangku ulayat dan menolak uang tersebut, sertamenyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik UlayatNggieng Gelarang Sepang, akan tetapi Baharudin tetapmembujuk untuk menerima uang tersebut denganmenyatakan : tidak menjadi soal
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 03-10-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PA CILEGON Nomor 297/Pdt.P/2013/PA.Clg
Tanggal 7 Nopember 2013 — Pemohon I - Pemohon II
16 — 10
  • nasab, dansaksisaksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubunganmuhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri, Sampai sekarang masihberagama Islam dan belum pernah bercerai;Penetapan No.297/Pdt.P/2013/PA.Clg Halaman 5 dari 8Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah hadir menyaksikanlangsung pernikahan para Pemohon, dan oleh karena kesaksian tersebutmenyangkut soal
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 09-08-2011 — Putus : 19-09-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 365/Pdt.G/2011/PA.Clg
Tanggal 19 September 2011 — Perdata
13 — 10
  • gugatan Penggugat sebagaimanapetitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatantempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena ituPanitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untukmenyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA KecamatanCilegon;Menimbang terkait soal
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Agm
Tanggal 6 September 2018 — Pemohon:
Dra. ROSDAHWATI IS
32 — 17
  • halaman Perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Agmberalamat di Jalan Air Nakai 4 No. 188 Perumnas, Rt 12, KelurahanPurwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti suratsurat berupa P1 sampai dengan P11 berupafotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yaitu;1.oO oN DD10.11.Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon yang dikeluarkanoleh Sekolah Dasar Negeri Binjai Tapan, Kecamatan Pancung Soal
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 10-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3447/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
  • istri;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masingmasing bernama;1) ANAK 1, Lakilaki, umur 12 tahun;2) ANAK 2, Lakilaki, umur 5 tahun;Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun danharmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:1) Tergugat sering marangmarah dan berkata kasar kepada Pengugat;2) Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;3) Tergugat tidak terbuka soal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
314 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat produk hukum Termohon Peninjauan Kembali (in casuPendapatpendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkaitpihak yang sama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkaraa quo, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RepublikHalaman 36 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.SusKPPU/2017Indonesia Nomor 679 K/2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 253/2014 juncto Putusan KPPU Nomor 01/2014.
    Terdapat produk hukumTermohon Peninjauan Kembali (in casuPendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkait pihak yangsama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkara a quo, yangbertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 679 K/2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 253/2014 juncto Putusan KPPU Nomor 01/2014;Alasanalasan permohonan peninjauan kembali yang disampaikan melaluiMemori Peninjauan Kembali a quo adalah sesuai dengan alasanalasanpermohonan
    kembali danmemori peninjauan kembali a quo adalah berdasarkan Pasal 67 huruf e UUMahkamah Agung, sebagai berikut:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkanalasanalasan sebagai berikut:e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnyatelah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Termohon Peninjauan Kembali (in
    adanya produk hukumyang saling bertentangan dari pihak yang sama (in casu TermohonPeninjauan Kembali/KPPU RI dan perusahaan terkait PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk.), serta mengenai soal dan dasar yang sama pula(penghitungan nilai aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihansaham), namun isinya saling bertentangan antara satu produk hukumdengan produk hukum lainnya dimana hal ini tentunya sangat merugikanPemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan ketidakpastian hukum;Halaman 89 dari 97 hal
    ;Terpenuhinya unsur soal dan dasar yang sama sebagaimana dimaksudpada Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung;Ketiga produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(in casu KPPU RI) yakni: (i) Putusan KPPU Nomor 01/2014, (ii) PendapatKPPU Nomor 05/2015, dan (iii) Pendapat KPPU Nomor 24/2015 faktanyamembahas soal dan dasar yang sama, yakni sebagai berikut:Mengenai pemberitahuan/laporan pengambilalinan saham yangdilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anakanakperusahaannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 14 Juni 2016 — ABDUL KADIR, AK.,S.H >< MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,Cs
173 — 48
  • Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan Nebis in Idem, adalahsebagai berikut :Bahwa soal yang dituntut adalah sama ;Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama ; Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yangsama, didalam hubungan yang sama pula;2.8. Bahwa dengan demikian jelas Gugatan PENGGUGAT No.54/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst adalah nebis in idem (ExceptioRei Judicatae atau Gewijsde Zaak) dengan perkara No.Halaman 21 dari 62, Putusan No. 54/Pdt.G/2016/P.N.M Pst.573/Pdt.G/2015/PN.
    Tjitrosudibio, ditentukanpersyaratan Nebis in Idem, adalah sebagai berikut :Bahwa soal yang dituntut adalah sama ;Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yangsama, didalam hubungan yang sama pula;2.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam putusan Judex Factie Tingkatll, halaman 12, menurut M.
    Idem terjadi apabila :Apa yang digugat, sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;Halaman 24 dari 62, Putusan No. 54/Pdt.G/2016/PN.JktPst, Bahwa perkara sebelumnya tersebut telah ada putusan Hakim yangberkekuatan hukum tetap ; Bahwa perkara gugatan dan perkara sebelumnya yang telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut mempunyai unsurpersamaan, mengenai halhal sebagai berikut: Subyek perkara(Penggugat dan Tergugat) adalah sama; Obyek gugatan atau materiperkara yang mencakup masalah/soal
    Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan Nebis in dem, adalahsebagai berikut : Bahwa soal yang dituntut adalah sama ;Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;Halaman 36 dari 62, Putusan No. 54/Pdt.G/2016/PNIkt.P st.Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yangsama, didalam hubungan yang sama pula.2.8. Bahwa dengan demikian jelas Gugatan PENGGUGAT No.54/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst adalah nebis jn idem (Exceptio ReiJudicatae atau Gewijsde Zaak) dengan perkara No.573/Pdt.G/2015/PN.
    Subekti, SH dan R.Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan Nebis in Idem, adalah sebagaiberikut :Bahwa soal yang dituntut adalah sama ;Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama ;Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yangsama, didalam hubungan yang sama pula.2.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam putusan Judex Factie Tingkatll, halaman 12, menurut M.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
NIYAH Binti PAIN
Tergugat:
1.PT. EVITIRA SEJAHTERA
2.PT. ROYAL ORSTINDO
3.UMANG RETNO AYUH, SH.
4.PT. BANK MESTIKA DHARMA
5.ENNY WISMALIA, SH.
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
93 — 53
  • Nomor :224 /Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam PelatihanKetrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di SeluruhIndonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanyamengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku,sedangkan mengenai soal
    Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam PelatihanKetrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diSeluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanyamengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannyasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku,sedangkan mengenai soal
    Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumus kan dalam PelatihanKetrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia,pada angka V butir 1 menegaskan :Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanyamengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangkanmengenai soal
    Nomor : 224/Td.TUN / X/1993 perihal Juklakyang dirumuskan dalam Pelatihnan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara Tahap Il Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diSeluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan : yang menjadiwewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya,apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal
    Hakim Peradilan Tata UsahaNegara Tahap Il Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diSeluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan yang menjadi wewenangPeradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakahprosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangundanganHalaman 55 dari 57 Halaman Putusan Perdata No. 215/Pdt.G/2018/PN CbiForm02/SOP/06.3/2018yang berlaku, sedangkan mengenai soal