dantanggal lahir yang tertera, pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluargadan Ijazah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya didalam Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

adalah:a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;b) Kutipan Akta Catatan Sipil;c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;d) Fotokopi Kartu Keluarga;e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan joPasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Kelahiran yang lama, yaitu nama ERNIYANTI, lahirdi Ujung Pandang tanggal 28 Juli 1979, hal inilah yang menyebabkan terjadinyapebedaan nama dan tanggal lahir pada Pasport Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, maka pengajuan perubahan nama Pemohon darinama ERNIYANTI, lahir tanggal 28 Juli 1979, menjadi nama ERNIANTI, lahirtanggal 31 Oktober 1979, adalah tidak bertentangan dengan hukum yangberlaku, dan sesuai Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

tujuh puluh Sembilan (28071979) seperti yangtertera pada paspor Pemohon, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

Sungai Turak KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebuttidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat,sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah,oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak paraPemohon bernama Sova Maulida diperlukan penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon Il tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai J/egal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Sova Maulida ;Penetapan Nomor 0173/Pat.P/2016/PAAmt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

yang menyatakan sah perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agamaIslam pada tanggal 14 April 2007 di desa Hamarung Kecamatan JuaiKabupaten Balangan, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan secararesmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarangPemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah ;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon II tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, Ssesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai Jegal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Februari 2011 ;Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2016/PA.Amt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesual dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Penggugatberdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang termasuk dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, dengan demikian secararelatifmenjadi kewenangan Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa, mengadili danmemutuskannya, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakanakta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) danmengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dikualifisir bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tanggadengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan makadikhawatirkan menimbulkkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/ atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Jkt Utrdilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yangbersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undangundang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanyang menyebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara

pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidakmenjelaskan mengenai perbaikan bulan dan tahun lahir, namun Hakimberpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasimenyangkut kependudukan saja, sebab pembatalan akta kelahiran itudilakukan setelah terlebin dahulu adanya Penetapan Pengadilan yangmengabulkan permohonan Pemohon untuk pembatalan akta kelahiran anakpemohon sebagaimana syarat yang ditentukan

dalam pasal 97 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atautidaknya seseorang melakukan pembatalan akta kelahiran, hal tersebutsepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannyadengan menggunakan aturanaturan hukum yang lain diluar ketentuanUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuandibuatnya pasal 56 Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan

dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya PenetapanPengadilan menyangkut diperbolenkannya pembatalan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untukdapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untukmemperbaiki tanggal lahir, Hakim akan mempertimbangkannyasebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara diperbolehkannyapembatalan akta kelahiran hingga saat ini tidak ada diatur

itu juga untuk memenuhi syaratadministrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakanpada hari Jumat tanggal 08 Desember 1972 di Desa Ubu Anau, Kecamatan LubuBasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 13 sampai dengan pasal 38 Instruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halanganuntuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun .....Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut untuk mendapatkankepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun181991 tentang Kompilasi Hukum Islam

, yaitu untuk bukti pernikahan yang sah dan untukmemenuhi syarat administrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karenanyapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakatIslam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), telah nyata terbukti bahwaPenggugat.....Penggugat berdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yangtermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai denganmaksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden

tersebut harusdinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) dan pasal82 ayat (1)......82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 dan pasal 131 ayat (2)Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumahtangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankanmaka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara inidiputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas

pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama SILVIA HANUM, yang dilahirkan diSUGIHARJO, pada tanggal 21 MARET 2000 dan merupakan anak dari pasangan suami istri yangbernama AWANTO dengan SUDARWATI:;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SILVIA HANUM ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentangPersyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkanbahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu

NIBUNG,pada tanggal03 JUNI 2001dan merupakan anak dari pasangan suami istri yangbernamaARBIONOdenganKHADI JAH;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,peristiwakelahiran wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana dimana peristiwa kelahiran terjadi, sehingga dalamperistiwa kelahiran

DeliSerdanguntuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHMA UMAYYA;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya patut menuruthukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapatdikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkankepada

untuk menyerahkan salinan sahPenetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnyamelaksanakan penambahan nama Pemohon menjadi bernama DEDI TIO, yanglahir Tanjung Pinang, pada tanggal 23 Januari 1986, dengan cara membuatcatatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,dan selanjutnya merekam data penambahan nama dalam databasekependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden

seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkansehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikanredaksi dalam amarnya ;Halaman 5 Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2018/PN Btm.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon ;Mengingat, ketentuan UndangUndang khususnya Pasal 52 Ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo.Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden

dalam bagi kedua belah pihak, maka gugatanPenggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975,tentang pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974, tentangPerkawainan, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, InstruksiPresiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden

sebagaimana yang dikehendaki olehpasal 1 UndangUndang nomor : 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, danmaksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akandapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan,dengan menjatuhkan talak satu bain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat,hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi HukumIslam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, danpasal 64.

Bahwa Pemohon telah mendapat kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123/PWI TAHUN 1996 tanggal 7 Maret 1996 atas nama HO KOK THOEN yangdikeluarkan oleh Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ;3. Bahwa Pemohon telah ganti nama dari nama KOK THOEN menjadi HARIPANGESTU berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18Juli 2007 Nomor : 23/Pdt.P/2007/PN.Kdr. ;4.

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123/PWI TAHUN1996 tanggal 7 Maret 1996 atas nama HO KOK THOEN yang dikeluarkan olehWakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ditandai sebagai bukti bertandaP5;6.

AktaKelahiran No.10637VII/2002, tanggal 24 Juli 2002 atas nama NIKO yangdikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediridihubungkan dengan keterangan saksisaksi terbukti bahwa ternyata anak yangbernama NIKO adalah anak suami isteri HARI PANGESTU (Pemohon) denganMARWIYAH namun dalam penulisan nama terbukti ada kekurangan namaPemohon seharusnya ditulis dan dibaca seterusnya dengan nama NIKO HARIPANGESTU ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5 berupa PetikanKeputusan Presiden

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian.Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwapencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkankepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempatdomisili

penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian

pengadilan agar dapat dikeluarkan aktakematian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibuktisurat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1999 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut pada saat ini telah telambat lebih dari 1 (satu) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PN Ptkmengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan

Oleh karena itu Pemohon mengajukan mengurangi namaanak Pemohon tersebut yang semula bernama Davin Alvaro Halim menjadiDavin Alvaro,Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan namadilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan.Bahwa alat bukti surat bertanda

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurangi nama anakPemohon yang semula bernama yang semula Davin Alvaro Halim menjadiDavin Alvaro,3.

PenetapanPengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwaPencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibHalaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ttedilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, joHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN TtePasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohom padaakta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat AbdurrahmanSyafiq F.

Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden R.I.

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu

pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama GUNNALDI, yang dilahirkan diSUGIHARJO, pada tanggal 26 MARET 2001 dan merupakan anak dari pasangan suami istri yangbernama SUMARNO dengan RUSIYANI ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUNNALDI ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut pada saat ini telah telambat lebih dari 1 (satu) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil

Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

UndangUndang;Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadapemohon.Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alatbukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasimenurut ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut : KTP Pemohon diberi tanda P.1; Kartu Keluarga Nomor 1872012006120006 atas nama KepalaKeluarga DAVID HANDER diberi tanda P.2 Akta Kelahiran Nomor 1872LT221120110055 atas namaANGGI PRATIWI diberi tanda P.3; Surat Keputusan Presiden

Permohonan Nomor 64/Pdt.P/201 6/PN.Met.Menimbang, bahwa adanya UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi undangUndang RI Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur adminstrasidan management adminstrasi kependudukan Warga Negara Indonesiamengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturanhukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuanhukum tersebut;Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden

tersebut di atas Hakimberpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkanseluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkanselurunnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi undangUndang RI Nomor 24 tahun 2013Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/201 6/PN.Met.Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden

Lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil ataudiminta oleh penduduk.

Dan pada ayat (2) dan (3) dari Pasal 100 tersebutHalaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bnadibedakan antara pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional dan belumdiserahkan kepada pemegang dengan akta yang terdapat kesalahan redaksionaltapi telah diserahkan kepada pemegang dan untuk yang disebutkan terakhir ini, tatacara pembetulannya diatur dalam Pasal 101 dari Peraturan Presiden dimaksud;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, di mana akta kelahiranatas nama

Pasal 100 dan 101Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan hukum lainnya yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.