Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah lampau per bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hinggaperkara ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan selama 37bulan Termohon Konvensi lalai kewajiban, sehingga nilainya sebesarRp 1.000.000 x 37 bulan = Rp 37.000.000, ditambah Rp 50.000/harihingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;b. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkahiddah sebesar Rp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;&.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampauper bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hingga perkara ini berkekuatanhukum tetap, yang diperhitungkan selama 37 bulan Termohon Konvensi lalaikewajiban, sehingga nilainya sebesar Rp 1.000.000 x 37 bulan = Rp37.000.000, ditambah Rp 50.000/hari hingga perkara ini berkekuatan hukumtetap;2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesarRp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;3.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta20Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap' kali akanmelaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar BijVoorraad ) harus disertai dengan penetapansebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberianjaminan yang nilainya sama dengan nilai/objekeksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata dikemudian

Dengan demikianjelas bahwa permohonan provisi tanpa adanyajaminan yang nilainya seimbang dengan objeksengketa tidak boleh ada pelaksanaaan putusanprovisionilnya.Maka, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas,Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekalongan berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup' beralasan dan dapatditerima; Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabiladihitung adalah sbb :Hal 5 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGBiaya pengurusan perkara selama perkara ini diajukan ke PengadilanNegeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebesar:1. Biaya Gugatan : Rp 5.000.000,2.Biaya Ako,odasi dan Transportasi Para : Rp 15.000.000,3. Penggugat sebesar RpA.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendirisendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatanmelawan hukum~ yang dilakukanya yang nilainya sebesarHal 7 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGRp35.000.000,00 (terbilang : tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontandan sekaligus tanpa diangsurangsur ;9.

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enampersen) perbulan atau 6% x Rp67.123.757.984, = Rp4.027.425.479,04 x33 bulan (2008=12 bulan; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) =Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/dSeptember 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitunganHal. 6 dari 31 hal.

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enampersen) perbulan atau 6% #=X Rp67.123.757.984, =Rp4.027.425.479,04 x 33 bulan (20008=12 bulan ; 2009=12 bulan;2010=9 bulan) = Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejakJanuari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT.

Mohon menjadi pertimbangan bahwa kenaikan harga emasdihitung dari tahun 2011 yang nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)pergram, pada saat ini nilai emas mencapai Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah) pergram atau mengalami kenaikan 70 % (tujuh puluh persen).Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilandalam Tingkat Kasasi yang meniadakan bunga hanya dengan alasanhubungan tersebut hanya merupakan hubungan dagang karena hubungandagang inilah yang menjadi dasar timbulnya

Nomor 368 PK/Pdt/2016sebagai asset bersama para pemegang saham yang merupakankomponen paling utama dalam perhitungan ganti rugi yaitu tanah danbangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E,Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (SHGBNomor 6574), oleh Pengadilan ditentukan nilainya adalah Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) penilaian harga tanah dan bangunan ini adalahsangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut: Berdasarkan bukti baru PK 1 yaitu

uang diderita Penggugat totalnya sebesarRp 891.865.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratusenam puluh lima ribu rupiah) ; kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita Penggugatsebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat , yaitu. kehilangan anak Penggugat, harga diri,kehormatan, kedudukan, waktu, tenaga, pikiran dantergganggunya usaha dan kegiatan Penggugat seharihari yangtidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara iniPenggugat akan menentukan nilainya

PengadilanNegeri Cibinong sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ; Kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Il sebagai akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telahmencemarkan nama baik seluruh keluarga dan menanggung malu kepadaMitra Kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II yang tidak dapatdinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II menentukan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana TelahBeberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah hal yangpasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah halyang pasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yangditetapkan oleh Menteri Keuangan nilainya

Bahwa sebagaimana NJOP atas tanah di Jalan KetimunV No. 25 Rt/Rw 008/005 Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan PajakBumi Rp 8.323.000, (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) danPajak Bangunan Rp 1.833.000, (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga riburupiah) sehingga untuk tanah seluas 59,3 m2 nilainya tidak mencapaiRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) selain hal tersebutPengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tentang cidera janji,maka gugatan para Penggugat tersebut

Bahwa sebagaimana NJOP atas tanah di Jalan Ketimun VNo. 25 Rt/Rw 008/005 Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan PajakBumi Rp 8.323.000, (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) danPajak Bangunan Rp 1.833.000, (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga riburupiah) sehingga untuk tanah seluas 59,3 m2 nilainya tidak mencapaiRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) selain hal tersebut PengadilanAgama tidak berwenang mengadili perkara tentang cidera janji, makagugatan para Penggugat tersebut

Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU/Termohon kasasi,telah memperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan hartaPemohon Kredit seperti Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi, untukmelunasi utangnya maupun= harta Penjamin (TermohonPKPU/Pemohon Kasasi) untuk melunasi utangnya pada lembagaPerbankan, malah dalam praktekknya harta Pemohon Kredit atauharta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya dari nilai pokok utangbeserta bunganya atau dengan kata lain tidaklah mungkin lembagaperbankan seperti Pemohon

Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU, telahmemperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan harta PemohonKredit dengan Harta Penjamin seperti Termohon PKPU (KSP MultiNiaga) untuk melunasi utangnya, malah dalam prakteknya hartaPemohon Kredit atau harta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya darinilai pokok utang beserta bunganya atau dengan kata lain tidaklahmungkin lembaga perbankan seperti Pemohon PKPU dapatmengabulkan utang Termohon PKPU manakala harta TermohonPKPU atau harta Penjaminnya

,jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, danpenentuan besaran royalti yang akan dibebankan selaluberdasarkan dari nilai IP tersebut;Adalah menjadi tidak wajar apabila Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon = Banding) membebankanpembayaran imbalan royalty atas IP yang sudah tidak ada nilailagi atau IP yang nilainya sudah nol atau atas IP yang tidakdapat didefinisikan nilainya.

,Menimbang, bahwa perjalan waktu dan nilainya masa lalu sertakemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkankewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 45bulan berdasarkan azaz kepatutan, kelayakan dan rasa keadilan sertakemampuan Tergugat Rekonvensi Majles Hakim berpendapat untuk dibebaninafkah lampau selama 45 bulan x Rp. 600.000, perbulan, sehingga total yangharus dibayar sebsar Rp. 27.000.000,(dua puluh juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi.Menimbang

Halaman 28 dari 32 halamanmembebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilgugatannya dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membuktikan dalilsangkalannya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan bukti tertulisberupa Asli photo satu unit rumah terletak di Kelurahan Lebung Gajah,Kecamatan Sematang Borang Palembang, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(T.2), tetapi dilihat dari nilainya tidak memenuhi syarat formil alat bukti yangtidak dimaterai, nazaglend dan setempel Pos

Bahwa mengenai nafkah hadlonah (pengasuhan dan pendidikan) kedua anakPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensiberkewajiban untuk membayar biaya hadlonah (pengasuhan dan pendidikan)Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)/ bulan, serta nilainya bisa berubah sesuai denganwaktu sampai anakanak tersebut dewasa dan atau mandiri, yang akan dikirimkanke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rekening

Menetapkan mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensisebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya hadlonah (pengasuhan danpendidikan) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), biaya serta nilainya bisaberubah sesuai dengan waktu sampai anakanak tersebut dewasa dan ataumandiri, yang akan dikirimkan ke ke rekening Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi ke rekening no.;6.

dalam penjelasan Pasal 89 huruf b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Upahminimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha besertapembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untukkabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak bolehlebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan, yangmana hal tersebut haruslah diartikan apabila suatu daerah akan menetapkanupah minimum untuk sektor usaha tertentu maka nilainya

Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 561/Kep.1322Bangsos/2015 Tentang Upah MinimumKabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat 2016, yang mana dalam SuratKeputusan tersebut dinyatakan upah minimum tahun 2016 yang berlaku diKabupaten Bogor adalah sebesar Rp 2.960.325 (Dua Juta Sembilan RatusEnam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan olehPenggugat dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat tentang upah terakhiryang diterima oleh Penggugat ternyata nilainya

DidinSyahrudin) sampai batas waktu yang diberikan namun tetap tidakhadir dipersidangan tanpa adanya surat keterangan, mendasariPasal 155 UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keteranganpara Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM(Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktupenyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksiapabila hadir dipersidangan.Saksi1Nama

Terdakwamengeplak Saksi2 dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali.Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi1 danSaksi2. yang dibacakan dipersidangan sehingga tidak dapatdikonfirmasi kepada Saksi1 dan Saksi2, Majelis Hakimberpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keteranganSaksi1 dan Saksi2 tidak didukung dengan alat bukti yang sahdan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwaadalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan paraSaksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya

Oleh karenanya, untuk jenis layanan Jasa Titipan merupakanjenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dibayarkanPajak Pertambahan Nilainya;Bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang PajakPertambahan Nilai, antara lain:a.

Pemohon Banding telah mempunyai kegiatan usaha berupa jasatitipanyang pendapatannya telah dicatat dengan akun tersendiri (PendapatanAdministrasi Penitipan Barang) dan atas akun tersebut telah dibayarkankewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sehingga tidak mendasar apabilaTerbanding berpendapat bahwa Pendapatan Administrasi (PA) ataskegiatan usaha berupa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukumgadai dan jaminan fidusia baik secara konvensional maupun syariahdipersamakan dengan Pendapatan Administrasi

Utr.dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp.2.000.000.000, (duamiliar rupiah).18.Bahwa karenanya Tergugat wajid membayar ganti rugi materiil dan immateriilyang diderita Penggugat tersebut di atas secara penuh dan seketika.19.

Kerugian immateriil, yaitu kKerugian yang tidak ternilai harganya, berupaterganggunya kredibilitas dan eksistensi Penggugat, akan tetapi apabiladinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp.2.000.000.000, (duamiliar rupiah).5.

Demikian pula dikabulkannya gugatan Provisiserta pokok sengketa mengenai bezitsrecht,;Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatunkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, selainpenegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu.

SEMAini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpaadanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan perkara aquo, Pihak Penggugat tidak ada mengajukan permohonan tertulis untuk dapatdilakukan putusan serta merta, serta Hakim juga tidak menemukan adanyasuatu urgensi bagi Pihak Penggugat untuk dilakukan putusan serta merta ini;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat terhadap petitum kesepuluh gugatan

adalah mantan suamiisteriyang sah ; Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak kandung bernama ANAK (lakilaki) lahir di Bandungtanggal 10 Desember 2011 ; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dalam penguasaanTergugat dan sekolah di AlKenzie Primary School Bandung kelas II SMP; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah nyaman sekolahdi Bandung karena anaknya sudah besar dan tidurnya pun sendiri ; Bahwa selama anak sekolah di Bandung nilainya

penguasaanTergugat dan sekolah di AlKenzie Primary School Bandung kelas II SMP ;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah nyaman sekolahdi Bandung bersama keluarga Tergugat ;Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada di Bandung, Tergugattidak melarang Penggugat untuk menengok anaknya ;Ptsn No.4837/Pdt.G/2019/PA.JS. hal 22 dari 34 hal Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja sebagai Kontraktor, mampu untukmembiayai hidup anak dan biaya sekolahnya ; Bahwa selama anak sekolah di Bandung prestasi dan nilainya

Bahwa dapat disimpulkan perempuan mana yang sekuat dan setegarTermohon yang melawan hawa nafsu terbelenggu sekian tahun lamanyademi Anak semata wayang;Untungnya Termohon masih diberikan kekuatan Iman jadi sebagaimanaTermohon dikatakan Isteri jahat, galak sama Anak dalam mendidik anak,namun pada kenyataannya Anak cerdas, nilainya bagus, Fisik anak baiktidak ada tandatanda penganiayaan;6.

Bahwa selama ini Termohon begitu banyak mengalah, bahwaTermohon hanya dijatah dan tidak masuk diakal nilainya boleh dibilangsetara dengan ART bukan jatah seorang Isteri;Bahwa sebelum menikah Termohon bukan seorang pengangguran,Termohon Resign karena Termohon bekerja dalam satu perusahaandengan Pemohon yang mana dalam peraturan perusahaan Suami Isteritidak boleh bekerja dalam satu perusahaan;Bahwa setelah menikah Termohon selalu ikut Suami kemana pun Pemohondimutasi, dari awal pernikahan Termohon

PENGGUGAT secara tanggungrenteng, yaitu sebagai berikut:KERUGIAN MATERIIL:a) Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung : USD. 409,938.68b) Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian :USD. 7,383.20Jumlah :USD. 417,321.88c) Kerugian Bunga sebesar 6 % Pertahun sejak gugatan ini didafarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh PENGGUGAT.KERUGIAN IMMATERIIL:Kerugian Waktu, Tenaga dan Pikiran untuk mengupayakan ganti rugisubrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya

Kerugian Bunga sebesar 6 % Pertahun sejak gugatan ini didafarkansampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima olehPENGGUGAT.KERUGIAN IMMATERIIL:Kerugian Waktu, Tenaga dan Pikiran untuk mengupayakan ganti rugisubrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai:Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2021/PT.DKI6)7)8)9)Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom)kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh