Ditemukan 40778 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 207/
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51373/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00016/207
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00016/207/05/734/11 tertanggal 13 Mei 2011;2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP776/WPJ.29/2012tertanggal 25 Juli 2012;3.
    Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2005 Nomor 00016/207/05/ 734/11tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP105/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000
    Rp 14.500.694,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP776/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Maret 2005 Nomor 00016/207
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 78/PDT/2011/PT.BJM
Tanggal 2 Nopember 2011 — TRISIAWATI RIMBA Dkk & HORMANSYAH RIMBA
13156
  • Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas ; Sebidang tanah beserta bangunan ruko berlantai 3(tiga) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan AdeIrma Suryani Nasution No.9 Rt/Rw. 20/6 terletak didesa/ Kelurahan Gadang Kecamatan Banjar Tengah KotaBanjarmasin sebagaimana dimaksud dengan Sertifikat HakMilik No.207 (Surat Ukur No.2 GDG/99 tanggal 4 Januari1999) atas nama Trisiawati Rimba ; Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnyaberada di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.11 Rt
    Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiridiatasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang,Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmsin, luas261 M2 dan batas batas sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik No.207 (Surat UkurNo.2/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarangatas nama Trisiawati Rimba;5.
    Sebidang tanah beserta bangunan yang beridiridiatasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, KecamatanBanjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 261 M2 danbatas batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HakMilik No.207 (Surat Ukur No.2/GDG/1999 tanggl 4Januari 1999) tercatat atas namaTrisiawati Rimba;5.
    Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnyaterletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan BanjarmasinTimur Kota Banjarmasin, luas 261 M (dua ratus enampuluh satu meter persegi) terdaftar atas nama TINAWATIRIMBA (Pembanding/Tergugat Il), Sertifikat Hak MilikNo.207 Surat Ukur No.2/GDG/1999 tanggal 4 Januari 2009.
Register : 05-05-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 46 / Pdt. G / 2014 / PN. Kpj.
Tanggal 5 Mei 2015 — 1. H.ABDUL CHALIM 2. FERRY NOVIANTO 3. AGUS WIDJAJA 4. PT.BINDER BASE INTERNATIONAL
4214
  • Malang, tercatat atasnama FERRY NOVIANTO.( Anak Kandung TERGUGAT 1 )Sebidang tanah, SHM No.207, surat ukur no.00022/2002. Luas: 2.028 m2terletak di Desa Ngebruk, Kec.Sumber Pucung, Kab.Malang, tercatat atasnama : FERRY NOVIANTO.
    (Anak Kandung TERGUGAT 1 )Bahwa TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 mengakui adanya PutusanPerkara Perdata No.07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ditahun 2005 mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pembali yang beritikat balk, karena 3bidang tanah (SHM: 205, 206, 207 ) diantara 4 SHM obyektanah yang telahHal. 2 dari 6 hal.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — PT HOLI MINA JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor: 00064/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, denganperincian sebagai berikut
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111445.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00064/207
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI;
2721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.
    /16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2094/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DELTA ARRINDOSENTOSA
14923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77351/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP354/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP354/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013 atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP: 02.393.986.1734.000, beralamat di JalanBrigjend. H. Hasan Basri No. 43, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta Suzuki R2Jalan A.
    Putusan Nomor 2094/B/PK/Pjk/20192014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009Nomor : 00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.393.986.1734.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.970.006,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa
Register : 16-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3950 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GAMELOFT INDONESIA;
5015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00014/207
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00014/207/ 13/542/ 16 tanggal 18 Mei 2016, atasnama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda AdisuciptoNomor 157, RT 08, RW O03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIYogyakarta 55281, adalah telah sesuai
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00014/207
Register : 01-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1224/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • Sidoarjo, terdaftar pada register Buku Nikah No.207 /32 /V1 /2009;2. Bahwa selama menikah 9 ( Sembilan ) tahun antara Penggugat denganTergugat belum dikaruniai anak.3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman JI. Kota. Surabaya4.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 207 /32 /VI /2009, tanggal 18 Juni 2009yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.
    disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkaraini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktiansebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti suratP.1 dan dua saksi ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
4612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086177.16/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00018/207
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor 00018/207/09/711/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak November 2009 atas nama PT Borneo Makmur Lestari,NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 5 dari 10 halaman.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2009 Nomor 00018/207
Register : 13-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 111/Pdt.G/2015/PA.Bjn
Tanggal 17 Februari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
91
  • bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207
    Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.
    Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi
Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
16830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69533/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1201/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/332/13, tanggal
    Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/10/332/13, tanggal 29 November 2013 Masa PajakFebruari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00046/WPJ.27/KP.0203/2014, 5 November 2014, atas nama:PT Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1332.001, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1201/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010,Nomor: 00013/207
Putus : 28-06-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — SLAMET RIYADI, selaku Direktur Semarang Veem-PT. Semarang Baru Indah Sejahtera VS PT PELAYARAN INDONESIA (Persero)/PELNI SEMARANG cq BAPAK NASRUL KHLIMI PT PELNI (Persero) CABANG SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur SDM & Umum Ganefi
4912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 372 PK/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh PengadilanNegeri Semarang dengan putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal23 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuksebagian;2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);3.
    Nomor 372 PK/Pdt/2018/K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2918K/Padt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 27 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. juncto
    Nomor 372 PK/Pdt/2018Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 23 November 2015, yangkemudian mengadili sendiri:Mengadili:Dalam Konvensi: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (sebagaimana petitumgugatan);Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termhon PeninjauanKembali, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4176/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SRI KUALA
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116508.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT SriKuala, NPWP 01.128.695.2105.001, beralamat di PeukanSeuruway, Kel. Pekan Seruway Kec. Seruway, Aceh Tamiang,Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The PlazaOffice Tower Lt. 36, JI. M.H.
    Putusan Nomor 4176/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.128.695.2105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo
Register : 03-06-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 20-07-2013
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk
Tanggal 10 Juli 2013 — Pemohon/Tergugat Konvensi lawan Termohon/Penggugat Konvensi
3513
  • 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk
    PUTUSANNomor: 207/Pdt.G/2013/MS.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak sebagai berikut antara;Marzuki bin M.
    tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Mane,Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya dalam konvensi disebut sebagai Termohondan dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat .Mahkamah Syariyah tersebut;Mempelajari berkas perkara;Mendengar pihak yang berperkara dan telah mempelajari alat bukti di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara ini,seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor: 207
    ,MH. dan Evawaty, S.Ag, HakimHakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukondengan Penetapan Nomor: 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk tanggal 4 Juni 2013 untukmemeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, yang dibacakan oleh ketua tersebutdalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dan Irpanusir, SH., Panitera dengan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisDrs.
Putus : 16-10-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SARASWATI GARMINDO
15140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.31800/PP/M.VII/16/2011, tanggal9 Juni 2011yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00278/207
    Putusan Nomor 312 /B/PK/PJK/2013Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00278/207/07/057/09tanggal 23 Juni 2009.
    Pengadilan PajakNomorPUT.31800/PP/M.VII/16/2011, tanggal 9 Juni 2011yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPUJ.07/2010tanggal 24 Pebruari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor: 00278/207
    kekhilafanMajelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannyaMajelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinyaatau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2010 tanggal24 Februari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai denganDesember 2007Nomor: 00278/207
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.31800/PP/M.VII/16/2011 tanggal 9 Juni 2011yang menyatakan:=" Mengabulkan mengabulkan sebagian permohonanbanding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2010 tanggal 24 Pebruari 2010, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00278/207
Putus : 18-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
13228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP534/WPJ.07/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang Pemohon Banding terima padatanggal 29 Maret 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PenanamanModal Asing (PMA) Tiga menerbitkan S KP KB PPN Masa Pajak September 2008Nomor 00049/207
    Shiraishi CalciumIndonesia untuk Masa Pajak September 2008;Bahwa lebih lanjut, atas SKPKB PPN tersebut telah dilunasi melalui pemindahbukuansebesar Rp.64.736.860,00 padaPemindahbukuan Nomor PBK01016/IX/WPJ.07/KP.0403/2009;tanggal 11 September 2009 dengan BuktiBahwa pada tanggal 5 Februari 2010, KPP PMA Tiga menerbitkan Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00025/WPJ.07/KP.0403/2010 tentang Pembetulan atasSKPKB yang membetulkan SKPKB Nomor 00049/207/08/ 056/09 tanggal 26 Agustus2009;Bahwa pada tanggal
    Kenaikan Pasal 17D (5) K U P abcef. 4.215.597,00 Jumlah P P N yg masih harus dibayar 8.431.194,00 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPNMasa Pajak September 2008 Nomor 00049/207/08/056/09 tanggal 26 Agustus 2009tersebut kepada Kepala KPP PMA Tiga melalui Surat Permohonan Keberatan No. 0674/SC1/09 yang sudah diterima pada tanggal 19 November 2009 dimana PemohonBanding tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding;Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010
    KEP534/WPJ.07/2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan JasaNo. 00049/207/08/056/09 tanggal 26 Agustus 2009 Masa Pajak September 2008sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding No.
    Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 31705/PP/M.XII/16/2011 Tanggal 01 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP534/ WPJ.07/2010 tanggal 01Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakSeptember 2008 Nomor: 00049/207
Register : 08-07-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANOHARA ASRI;
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor41865/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207
    Putusan Nomor 503/B/PK/PJK/2014pada tanggal 30 November 2012, yang kami mohonkan PeninjauanKembali, amar putusannya sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10 tanggal 26April 2010 atas nama
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.41865/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 yangmenyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP Dan/Atau JKP Masa Pajak November 2008 #Nomor:00209/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010 atas nama : PT
    Menyatakan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal13 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10tanggal 26 April 2010 atas nama : PT.Manohara Asti, NPWP:01.673.075.6641.000 telah dibuat sesuaiketentuan perundangundanganperpajakan, sehingga karenanya adalahsah dan berkekuatan hukum;3.
    HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00209/207
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2017KEP1922/WPJ.07/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa No.00235/207/10/058/12 tanggal 04 Juli 2012 Masa PajakSeptember 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/WPJ.07/KP.0603/2013 tanggal 15 Juli 2013tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Secara Jabatan No.00235/207/
    Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Secara Jabatan No.00235/207/10/058/12 tanggal 04 Juli 2012 Masa PajakSeptember 2010;A.
    Surat Ketetapan PajakBahwa perhitungan Surat PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00235/207/10/058/12 tanggal 04Juli 2012 Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhirKEP00074/WPJ.07/KP.0603/2013tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar NilaiNo.00235/207/10/058/12 tanggal 04 Juli 2012 Masa Pajak September 2010(lampiran 1) sebagai berikut:Ketetapan Pajak Kurang Bayardengan Keputusan Terbanding NomorPajak Pertambahan Barang dan Jasa Secara
    Surat BandingBahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa No.00235/207/10/058/12 tanggal 04 Juli 2012 MasaPajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhir denganKeputusan Terbanding Nomor: KEP00074/WPJ.07/KP.0603/2013 tanggal 15Juli 2013 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Secara Jabatan No.00235/207/10/058/12tanggal 04 Juli 2012 Masa Pajak September 2010, Pemohon Banding telahmengajukan
    tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Secara Jabatan No.00235/207/10/058/12tanggal 04 Juli 2012 Masa Pajak September 2010 atas nama Pemohon Bandingdan menetapkan kennbali berdasarkan hitungan sebagai berikut:Halaman 9 dari 53 halaman.
Register : 12-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PDT/2022/PT PTK
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ILU Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : ANASTASIA/ahli waris nya : ILU Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ANASTASIA/ahli warisnya: 2) INDORIA RINRISIA Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : ANASTASIA/ahli warisnya: 3)ANGGELIA MARGARETHA. S Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : INDORIA RINRISIA Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : INDU Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat VII : KORNELIA NELLI Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Pembanding/Terbanding/Tergugat VIII : ANGGELIA MARGARETHA. S Diwakili Oleh : MUNAWAR RAHIM, S.H,M.H
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasioanal/ATR/BPN Kabupaten Sanggau
Terbanding/Penggugat : PT Perkebunan Nusantara XIII
167118
  • 2; dengan Batas-batas :
    • Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 207,
    • Barat : Berbatasan dengan SHM 205,
    • Selatan : Berbatasan dengan Andus,
    • Utara : Berbatasan dengan Ilu, Atas Nama Tergugat III;
      1. SHM Nomor 207 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.138 M?
        2; dengan Batas-batas :
      • Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 209,
      • Barat : Berbatasan dengan SHM 207 dan Ilu,
      • Selatan : Berbatasan dengan Sungai Tawang Nyerintok,
      • Utara : Berbatasan dengan jalan kebun, Atas Nama Tergugat V;
      1. SHM Nomor 209 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.419 M?
        dengan Batasbatas : Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 207, Barat : Berbatasan dengan SHM 205, Selatan : Berbatasan dengan Andus, Utara : Berbatasan dengan Ilu, Atas Nama Tergugat III;7) SHM Nomor 207 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.138 M2sesual surat ukur Nomor: 7/Pandu Raya/2011 tanggal 5 Desember2011 dengan luas Tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikatTergugat seluas 1,127821M2 dengan Batasbatas : Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 208, Barat : Berbatasan dengan SHM 206, Selatan : Berbatasan
        sesuai surat ukur Nomor: 6/Pandu Raya/2011 tanggal 5 Desember2011 dengan luas Tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikatTergugat seluas 1,591413 M2 dengan Batasbatas : Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 207, Barat : Berbatasan dengan SHM 205, Selatan : Berbatasan dengan Andus, Utara : Berbatasan dengan Ilu, Atas Nama Tergugat III;7) SHM Nomor 207 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.138 M?
        2 dengan Batasbatas :10)Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 209,Barat : Berbatasan dengan SHM 207 dan Ilu,Selatan : Berbatasan dengan Sungai tawang nyerintok,Utara : Berbatasan dengan jalan kebun, Atas NamaTergugat V;SHM Nomor 209 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.419 M2sesuai Surat ukur Nomor: 9/Pandu Raya/2011 tanggal 5 Desember2011; dengan luas Tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikatTergugat seluas 0,981863 M?
        dengan Batasbatas : Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 207, Barat : Berbatasan dengan SHM 205, Selatan : Berbatasan dengan Andus,Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PTK Utara : Berbatasan dengan Ilu, Atas Nama Tergugat III;7. SHM Nomor 207 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.138 M2sesual surat ukur Nomor: 7/Pandu Raya/2011 tanggal 5 Desember2011 dengan luas Tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikatTergugat seluas 1,127821M?
        2 dengan Batasbatas : Timur : Berbatasan dengan SHM nomor 209, Barat : Berbatasan dengan SHM 207 dan llu, Selatan : Berbatasan dengan Sungai Tawang Nyerintok, Utara : Berbatasan dengan jalan kebun, Atas NamaTergugat V;10. SHM Nomor 209 Desa Pandu Raya dengan Luas 19.419 M2sesual surat ukur Nomor: 9/Pandu Raya/2011 tanggal 5 Desember2011; dengan luas Tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikatTergugat seluas 0,981863 M?
Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.39485/PP/M.1/16/2012, Tanggal 30 Juli 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP2672/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00020/207
    /06/213/09 tanggal 4 November 2009 Masa Pajak Desember2006 (Keputusan Terbanding Nomor KEP2672/WPJ.04/2010);Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding ini dapatdijelaskan sebagai berikut;LATAR BELAKANGKetentuan FormalBahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak periode Januari s/dDesember 2006, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00020/207/06/213/09 tanggal 4 November 2009 untuk Masa PajakDesember
    Bahwa diktum Putusan Pengadilan Pajak tersebut berbunyi:MENGADILIHalaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1707 /B/PK/PJK/2016Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan TerbandingNomor KEP2672/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00020/207/06/213/09 tanggal 4 November 2009, atas nama: PT.Bhumireksa Nusasejatii NPWP: 01.332.729.1062.000 dahulu01.332.729.1213.001, Alamat
    Penerbitan SKPKB PPN.Dengan logika berfikir Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yakni jika peredaran usaha PPh meningkat (akibatadanya koreksi fiskal) maka otomatis peredaran usaha (DPP) PPNjuga akan meningkat, sehingga PPN yang harus dipungut dandisetor juga meningkat;Dengan mengikuti koreksi peredaran usaha PPh Badan tahun 2006yang diterbitkan oleh KPP Pratama Setiabudi Tiga, maka padatanggal 4 November 2009 oleh KPP Pratama Rengat telahmenerbitkan SKPKB PPN Nomor 00020/207/06/213/09
    /06/213/09, dan oleh karena itu dicantumkannya SKPKB PPN Nomor 00020/207/06/213/09 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya nomor Put.39485/PP.M.1/15/2012 nyatanyata tidak sesuai atau bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;2.