2019dengan Nomor Agenda 8545/2019, dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 01 Oktober 2019, surat dari Kuasa Para Penggugat sebagaimanatersebut diatas, menurut Hukum Acara Perdata, Pencabutan suatu perkaragugatan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai atau ataspersetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkaratelah diadakan suatu perdamaian;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada jawabandidasarkan pada ketentuan dalam Pasal 271 RV, ditegaskan

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama.Oleh karena demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor619/Pdt.G/2012/PA.Dum telah selesai dengan dicabut dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar iyyah yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

adalahgugatan tentang harta bersama (gonogini) sekalipun pengertianharta bersama dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding sudahsesuai dengan ketentuan pasal 35 Undangundang Nomor 1 Tahun1974, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak menerangkan asalhal 3 dari 6 halaman /Putusan Nomor 3/Pdt.G/2011/PTA.PaLusul atas harta harta yang didalilkan sebagai harta bersamatersebut, apakah harta harta tersebut diperoleh dari hasilpembelian, hibah, hadiah atau didapat dari bagi hasil dansebagainya, serta tidak pula ditegaskan

menyampaikan surat yang diterima oleh Pengadilan NegeriKalianda pada tanggal 14 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut surat kuasa dangugatan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984,tanggal 23 November 1985 ditegaskan

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalamenerapkan hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal164 ayat (1) RBG, yang menyatakan:Jika satu pihak menyangkal kebenaran suatu surat bukti yangdiajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapatmengadakan penyelidikan tentang hal itu. dan kemudianmenentukan apakah surat itu. boleh atau tidak untukdipergunakan dalam perkara itu;3.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 195 RBg sebagai berikut:(1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelastentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pulatentang dasardasar keputusan itu;(2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundangundangan yang pasti harus menyebutkan peraturanperaturan itu":4.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal306 RBg juncto Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut:Pasal 306 RBg:Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menuruthukum tidak boleh dipercaya;Pasal 1905 KUH Perdata:Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya;Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt/2017e.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan Pasal 309RBg juncto Pasal 1908 KUH Perdata:Karena keterangan para saksi yang diajukan Penggugat sekarangTermohon Kasasi, berdiri sendirisendiri dan tidak saling berkaitansebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Judex Facti tersebutsecara hukum harus dibatalkan karena lalai menerapkan Pasal 309RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, yang menegaskan sebagaiberikut:Pasal 309 RBg:Dalam menilai Kekuatan kesaksian

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;Judex Facti juga telah tidak cermat dalam

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;3) Judex Facti juga telah tidak cermat

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memeriksa DanMengadili Permohonan Keberatan:1.Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, ditegaskan:(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak ~ sah PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang atas alasanbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihHalaman 3 dari 29 halaman.

Bahwa ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan,Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai PeraturanPerundangundangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan yang menyatakan:Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

HUM/2014kepada Bupati dan Walikota seJawa Timur (selanjutnya disebut SuratGubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P5), yangkemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa TimurNomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timurtertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota seJawaTimur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor560/22657/031/2013) (Bukti P6);Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 ditegaskan

Bahwa lebihlebih sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) s/d ayat (7)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, ditegaskan bahwaUpah Minimum berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahunnyasedangkan penetapannya dilakukan selambatlambatnya 40 (empatpuluh) hari sebelum tanggal berlakunya, sehingga dapat dipastikanpenetapan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak akandapat

Nomor 3558 kK/Pdt/2016atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan asas keadilan);Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku II Mahkamah AgungRI halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danm AdministrasiPengadilan yang menyebutkan:lelang yang telah dilakukan

pada Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan

telah terjual melaluipenjualan lelang, dengan pemenang lelang Turut Terlawan dan TurutTerlawan Il, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 418/2013 dan RisalahLelang Nomor 419/2013, dan menyatakan kalau eksekusi sudah selesaidijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harusmelalui gugatan biasa; (vide juga putusan MARI tanggal 30 November 1987Nomor 1157 K/Pdt/1986 dengan berdasarkan pada yurisprudensi, sepertidalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974, ditegaskan

Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,tidak dapat dibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku IlMahkamah Agung RI halaman 149 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan:lelang yang telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa aturanaturan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara

Bahwa perlu ditegaskan, bahwa pada saat diajukan permohonan haknyatanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara; sebagaimana ternyatapada bukti PLW.1, 2 dan 3. Dengan kata lain, hak Para Pelawan didapatdari Negara bukan atas alas hak yang lain;4.

Bahwa harus ditegaskan, bahwa dalam perkara daftar : No. 30/Pdt.G/1994/PN.Prob; No. 281/PDT/1996/PT.Sby; No. 2337/K/PDT/1997;Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahtanah tersebut tidak ikutdigugat sebagai para pihak. Oleh karena Para Pelawan bukan sebagaipihak dalam perkara tersebut, maka Para Pelawan tidak terikat olehputusan yang bersifat Comdenatoir dan oleh karena itu pula, logisnyaPara Pelawan tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan tanah miliknyaapapun alasannya.

Judex Facti sangat tidak mempertimbangandalil dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembandingsemula Terlawan ), bahwa essensi eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding(dahulu Terlawan ) dalam perkara a quo adalah mengenai satu kesatuanantara suami dan istri dalam mempertanggungjawabkan hutang yang munculdalam perkawinan, hal ini telah ditegaskan oleh Pemohon Kasasi dahuluTerlawan dalam jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:a.

Terlawan II (Termohon Kasasi II)adalah satu keluarga dengan ikatan suami istri tanpaperjanjian pisah harta dan karena itu secara hukum acarabukan pihak yang berhak dan memiliki legal standingsebagai pihak Pelawan dalam perkara a quo;Bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suamiterhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena hartabersama merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau Suamiyang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama, Hal initelah ditegaskan

pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa: Hutanghutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalahtanggung jawab bersama suami isteri;Bahwa hutang Termohon Kasasi II (Terlawan II) dalam perkara a quotimbul pada saat perkawinan dengan Termohon Kasasi (dahuluPelawan), hal mana yang telah nyata pula ditegaskan oleh TermohonKasasi (dahulu Pelawan) dalam keterangan di bawah sumpah dalamHal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K

yangterjadi sebelum mereka kawin, namun jika hutang tersebut terjadi padamasa perkawinan maka ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal130 KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut: setelah bubarnyapersatuan suami boleh ditagih karena hutanghutang persatuanseluruhnya dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untukHal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K/PDT/2013menuntut kembali setengah bagian dari hutanghutang itu kepada istri,atau kepada ahli warisnya;Dalam ketentuan di atas telah ditegaskan

Subjek hukum ini dapatberupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ditegaskan dalamketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang dimaksudkandalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (naturlijkeHalaman

2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang menganut sistem kumulatif, yaituHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN Totpidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhanpidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus,yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflikdengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihankerja sebagaimana yang telah ditegaskan

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang, telah ditentukan batas minimundan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan

;Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anakanakadalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh NegaraRepublik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2)yang menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anakanak ditegaskan puladalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Penggugat dalilnvasaling bertentangan antara posita danpetitumnya.Hal14dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBYBahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalamposita poin nomor 9, 10, dan 11 bahwa Penggugat telah menerimapembayaran dari Tergugat melalui Telegrapic Transfer sejumlah : Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ; Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ; Rp 1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April2016 ;Kemudian ditegaskan

Ahmad Lutfi , antara Tergugat II dengan orang lain itu ,Penggugat meminta dinyatakan tidak sah , hal ini membuktikanbahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengandalil gugatan dalam petitum , seharusnya apa yang diterangkan atauyang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan PetitumBahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3meminta atau. menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000, (empat belas

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yangmenyatakan Turut Tergugat mau membeli tanah (Objek sengketa) padabulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalahtidak benar, Turut Tergugat tidak pernah mempunyai niat untuk itu, danperlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat , tidak pernah kenal dengan parapihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti iniwajib untuk ditolak ;3.

menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebabPermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan samasekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuatbahwa Tergugat Il akan memindahtangankan dan atau menjaminkanseluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan

., yang perubahan data perseroannya telah diterima Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan register AHU-AH.01.03-0198882 tanggal 8 Desember 2017, sebagaimana juga terakhir ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No.4 tertanggal 3 Oktober 2019 perihal Risalah RUPS-LB PT BPR Prisma Dana yang dibuat di hadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., yang perubahan data perseroannya telah diterima Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan register AHU-AH.01.03-0346976 tanggal 17 Oktober 2019;

Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar Rp 235834000 dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah maka terhadap agunan

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah

Bahwa perkawinan dalam Islam bukan sematamata hubungan ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadahsebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintahAllah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah;Hal. 3 dari 7 hal.Pts. No.0427/Pdt.G/2014/PA. Yk7. Bahwa menikah yang baik adalah yang sesuai dengan Sunnah NabiMuhammad SAW yaitu dengan restu orang tua.

Hal ini merupakan sebagai penjabaran persamaan hakmasyarakat yang tidak mampu di hadapan hukum, sebagaimana maksudpasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalahmenjadi tanggung jawab negara.

sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara olehPenggugat sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkaraoleh Penggugat a quo telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sebagaimana juga akan ditegaskan

Tentang hal tersebut, ditegaskan dalam Putusan MA Nomor1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 Jo. Putusan PengadilanHal 14 dari 44 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt.SusPHI/2016Tinggi Mataram Nomor 165/1983 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor5/198 tanggal 5 Februari 1983. Sepintas lalu, uraian dalil gugatandianggap jelas dan dapat dimengerti, bahwa permasalahan sengketawarisan itu antara dua kelompok, yaitu antara kedua anak D.

sendirisendiri maupunbersamasama dengan pihak lain.Bahwa berdasarkan ketantuan Pasal 32 angka (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :19 Tahun 2012, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhyang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah adasebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjiankerja yang disepakati, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 32 angka(2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : 19 Tahun 2012, ditegaskan

Nomor :268/DSDMTK/ Psn/2014 tanggal 26 Februari 2014 PerihalPenjelasan Uang Pisah dan Uang Pesangon, ditegaskan bahwaUang Pisah dan Uang Pesangon menjadi beban PT. BankSumut (ic.T ergugat !) (T.II. 3) Jadi Bukan kerja sama ataukewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim Judex Factitelah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya;Dalam surat ini ditegaskan bahwa :e Setiap Tenaga Kerja Alin Daya (TKAD) telah diikut sertakandalam Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT.

Tergugat ) suratNomor : 377/ DSDMTK/L/2014 tanggal 17 September 2014Perihal Hakhak Tenaga Kerja Alin Daya (TKAD) yang berhentiatau diberhentikan ditegaskan bahwa Uang Pisah dan UangPesangon merupakan kewajiban PT. Bank Sumut (ic. Tergugat 1)yang dapat ditaginkan kepada PT. Bank Sumut (ic. Tergugat 1)(T.Il. 2), dan Jadi Bukan kerja sama atau kewajiban bersama,dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalammenerapkan pertimbangan hukumnya.;e Surat ini menegaskan bahwa agar PT.

melalui suratnya Nomor 536/DSDMTK/L/2014tanggal 21 Agustus 2014, telah mengakhiri secara sepihak MOUkerja sama yang ditanda tangani 28 Januari 2014, dengan Nomor01/DKURT/Spj/2014 dan Nomor 01/DIR/PT.PKS/ SP/2014, yangseharusnya berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan dalam suratpengakhiran kerjasama tersebut ditegaskan bahwa terhitung mulaitanggal 21 September 2014 semua TKAD yang dikelola oleh PT.Purna Krya Sejahtera (ic.