Ditemukan 92018 data
NOVAN B. ARIANTO, SH., MH
Terdakwa:
ROHMAD
75 — 28
Desa :Pasal 15 ayat (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa, tidakdiperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihaklain, Kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.Pasal 16 ayat:(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain,kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugisesuai haga yang menguntungkan desa denganmemperhatikan
Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentangPengelolaan Kekayaan Desa Pasal 16 ayat ;(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecualldiperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan setelan mendapat ganti rugi sesuai hagayang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasardan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus dipergunakan
Bahwa yang termasuk aset/kekayaan Desa sesuai PeraturanPemerintah RI nomer 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa Pasal69 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)huruf a, terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,g.
Lainlain kekayaan milik desa.Kemudian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pasal 2 Ayat (1)Kekayaan Desa terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,Lainlain kekayaan milik desa.
Bahwa Sebenarnya agar lebih aman, Tanah Kas Desa harusdisertifikatkan atas nama desa, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa pasal 3 ayat (2) Kekayaan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumenkepemilikan yang sah atas nama desa Tetapi karena masih banyakTanah Kas Desa yang belum bersertifikat, maka cukup dengantercantum dalam buku kerawangan atau buku leter C, sudah dapatmembuktikan bahwa tanah tersebut
51 — 30
Bank Dipo Internasional tersebut, KantorPelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta III melaksanakan lelangpada tanggal 18 Juni 2010 dan menetapkan Andy Fendyarto sebagai pemenang lelangdengan nilai Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) sebagaimana catatan yangdimuat dalam Risalah Lelang Nomor : 049/2010 tertanggal 18 JuniBahwa karena Penggugat dan suami Penggugat sangat keberatan apabila jaminanutangnya dijual dengan harga mengajukan gugatan Perdata terhadap PT.
Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta III tanggal 21 Juni 2010; d. Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta UI No.KET025/WKN.7/KP.03/2010 tanggal 23 Junie. Fotocopy KTP dan KK atas nama pemohon/pembeli (in casu atas namaAndy Fendyarto); f. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (SSBBPHTB) atas nama Andy Fendyarto;g. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama Penggugat;h. Bukti Kuitansi No.
BuktiT3 : Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta II tanggal 21 Juni 2010 atas bidang tanah SertipikatHalaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 85/G/2013/PTUNJKT.Hak Milik No.113/Cipete Selatan Sisa. (Fotocopy sesuai dengan4. BuktiT4 : Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta IIT Nomor : KET025/WKN.7/ KP.03/2010, tanggal23 Juni 2010 atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.113/CipeteSelatan Sisa.
Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III tanggal 21 Juni 2010 atas bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.113/Cipete Selatan (Sisa) (Vide Bukti T3);4. Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta II Nomor : KET025/WKN.7/ KP.03/2010, tanggal 23 Juni 2010 atasHalaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 85/G/2013/PTUNJKT.bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.113/Cipete Selatan (Sisa) (Vide Bukti5.
Fotokopi Kwitansi dari Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III Nomor : KW163/049/2010, tanggal 23 Juni 2010 atas nama AndyFendyarto (Vide Bukti T5);6.
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Tergugat:
1.Wahyudi Prasetio
2.PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
Turut Tergugat:
1.Lembaga Penjamain Simpanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
105 — 23
Penggugat:
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Tergugat:
1.Wahyudi Prasetio
2.PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
Turut Tergugat:
1.Lembaga Penjamain Simpanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta BaratKutisari Indah Barat X No. 16 Surabaya, sesuai dengan surat kuasatertanggal 14 Februari 2020, ................ selanjutnya disebut TERLAWAN I;PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, selanjutnya disebutTERLAWAN Il;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta Ill ,disebut sebagai TERLAWAN III;Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak di jalanPangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tetapdilaksanakan karena Pelawan dalam hal ml telah salah dalammemasukan Pihak yakni yang melaksanakan lelang seharusnyaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusatnamun oleh PelawanPihak yang dimasukan Adalah Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang III Jakarta Barat;2.
Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak dijalan Pangeran Jayakarta No. 73 Btok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Mohon untukHalaman 21 Putusan Nomor 91/Pdt.Bth/20120/PN Sbytetap dilaksanakan karena mengingat dalam Perkara aquo pihakyang menjadi Terlawan Il Adalah salah Pihak yakni KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ill Jakarta Barat, bukanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat;Il.
Bank Jtrust Indonesia, Tok, yangterletak di jalan Pangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, KelurahanMangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta PusatMembebankan Biaya Perkara kepada Pelawan;DALAM REKONPENSIds2.Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Untuk Seluruhnya;Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat agar dapat segera melaksanakan Eksekusi Lelangatas sebidang Tanah dan Bangunan, sesuai sertifikat hak gunabangunan Nomor 3058 seluas 89 m2, Atas Nama PT.
Negaradan Lelang Ill Jakarta barat Kerena seharusnya Terlawan IIadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat, hal mi dapat dilihat dan letak Objek LelangSebidang tanah dan bangunan nomor 3058 seluas 89 m2, Atasnama PT.
524 — 191
Cipedes milik/terdaftar atas nama TERGUGAT II/HALIM WIJAYA.Hal.15Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.PstHARTA PAILIT ADALAH HARTA KEKAYAAN MILIK/TERDAFTARATAS NAMA DEBITOR PAILIT/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYABahwa yang dimaksud dengan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudahdinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan.
DISTRIBUSI INDONESIA JAYA Pailit dengansegala akibat hukumnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah Sita Umumatas semua Kekayaan Debitor Pailityang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:Kepailitan adalah Sita Umum atas semua Kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator
di bawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan danPKPU,Kepailitan meliputi seluruh Harta Kekayaan Debitor Pailit padasaat putusan pernyataan pailit diucapkan.
DISTRIBUSIINDONESIA JAYA adalah seluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atasnama Debitor Pailit/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.TANAH SHM NO. 2544/KEL. CIPEDES ADALAH MILIK/TERDAFTARATAS NAMA TERGUGAT II/HALIM WIJAYA SEHINGGA JELASJELASBUKAN MERUPAKAN HARTA PAILIT PT. DISTRIBUSI INDONESIAJAYABahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)jo.
DISTRIBUSI INDONESIA JAYA adalahseluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atas nama Debitor Pailit/PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bahwa dari penjelasanpenjelasan tersebut diatas, terobukti Tanah SHMNo. 2544/Kel.
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : ANDRIE SETIADI
59 — 61
CABANG KOTA SUKABUMI JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : ANDRIE SETIADIKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR,yang beralamat di Jalan Veteran No.45 Bogor, dalam hal iniHalaman 1 dari halaman 27 Putusan Nomor 323 / PDT / 2020 / PT.BDGmemberikan surat kuasa khusus kepada Selo Tarnando.S,Ellyzabeth Meilina Pratiwi, Sodi Haryatiningsih, Popi Damayantidan Arif Septian Prabowo, Nomor: SKU346/MK.6/KN.8/2019tertanggal 27 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT II ;Ill ANDRE SETIADI, Yang beralamat di Jalan Sukahaji No.42 RT/RW.002
akan harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukan ;12.Bahwa Penggugat baru mengetahuinya terjadi lelangberdasarkanPanggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 20 Mei2019 yang ditujukan kepada Penggugat untuk menghadiri panggilanKetua Pengadilan Negeri Cibadak ;Halaman 4 dari halaman 27 Putusan Nomor 323 / PDT / 2020 / PT.BDG13.Bahwa dalam Risalan Lelang Nomor 2184/32/2018, Penggugat barumengetahui pada tanggal 21 Desember 2018 telah dilakukan lelang olehKantor Pelayanan Kekayaan
DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN JawaBarat, yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat II.b. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogorbukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkansuatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.
Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri,Halaman 13 dari halaman 27 Putusan Nomor 323 / PDT / 2020 / PT.BDGmelainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut Negara,yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harusdipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam haladanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya. (VidePasal 6 R.v.).d.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR,yang beralamat di jalan Veteran No.45 Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat II.Ill. ANDRE SETIADI, yang beralamat di jalan Sukahaji No.42 RT / RW.002/ 003 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung JawaBarat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatan Syamsudin Landie,SH, gugatan Penggugat diajukan dan ditujukan terhadap PT.
Ang Pao Kwie
97 — 15
Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa Pemohon Ang Pao Kwie adalah sebagai Wali Pengampu yang sah dari kakak kandung yang bernama Pao Kie, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 1966, yang mengalami sakit jiwa dan sulit untuk disembuhkan;
- Memberikan ijin kepada Pemohon Ang Pao Kwie bertindak selaku Wali Pengampu dari kakak kandung yang bernama Pao Kie tersebut di atas khusus untuk melakukan segala tindakan hukum dan untuk mewakili proses jual beli, atas harta kekayaan
49 — 9
(tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember atas Obyek Agunan/jaminan.5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
18 — 13
Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ca.Kantror Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL),Beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor. 12 Kota Tegal ;Hal 2 dari 5 hal. Put.
30 — 16
Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatanbutir 3 (tiga) poina yang menyatakan selama masa pernikahan Penggugat danTergugat telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana yang disebutkandalam posita tersebut, sebab sebagian harta kekayaan tersebut tidak dapatdiperhitungkan sebagai harta bersama (syirkah) Penggugat dan Tergugat.Berikut Tergugat akan menguraikan bantahan Tergugat sehubungan denganposita Penggugat butir 3.a s/d butir 3.g, sebagai berikut:1.
Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut:a) Sebidang Tanah seluas 72 m? berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri dan dibangun diatasnya terletak di Jl.
Penggugat konpensi tidak pernah membuat menyampaikan suatu dalilgugatan untuk menyatakan sebagai harta kekayaan dalam perkawnan (syirkah)atas seluruh uang/dana yang tersimpan dalam rekening a.n. PT.
Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut :Sebidang Tanah seluas 72 m2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri dan dibangun diatasnya terletak di JI.
Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut:a)Sebidang Tanah seluas 72 m2 berikut bangunan rumah tempat tinggalyang berdiri dan dibangun diatasnya terletak di JI.
58 — 23
Kusuma Atmaja, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaWIN HANDOYO, SH, MH, ANDRI RACHMAWAN, SH, M.Kn, CHAIRULANAM, SH, EKO YULI HARIMAWAN, SH, RITA AMBAR SARI, SH, NI LUHNYOMAN ARINI ASRI WIJAYANTI, SH dan AGUS PRIYADI, SE, semuanyaberalamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Denpasar beralamat di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr.
Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sebagaimana alasanangka2 diatas, Penggugat tidak menjelaskan risalah lelang cacat yuridis dan tidaksah, oleh karena tanah yang disengketakan sudah dilakukan penjualan dantelah diketahui secara umum berdasarkan Risalah Lelang No.507/2015tanggal 20 Oktober 2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Denpasar..
peraturan perundangundangan yang berlaku ( videPasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ) ;Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangDenpasar bukan merupakan pejabat yang berdiri sendiri,melainkan merupakan bagian dari pemerintah.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali danNusa Tenggara.
Dpskepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangDenpasar tanpa mengaitkan dengan pemerintah RepublikIndonesia sebagai badan hukum negara dan KementerianKeuangan Republik Indonesia sebagai instansi diatasnya adalahkeliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas hal ini dapatberakibat terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, danoleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya(Niet Onvankelijke Verklaard ).
62 — 34
lain, b. mentransfer Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana darisuatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, c. membayarkanataumembelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupatutdiduganya merupakan hasil tindakpidana, baik perbuatan ituatasnamanya sendiri maupun atasnama pihak lain, d. menghibahkan ataumenyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana, baik atas namanya sendirimaupun atas nama orang lain, e. menitipkan Harta Kekayaan yangdiketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana,baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain, f. membawakeluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau, g. menukarkan atau perbuatanlainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berhargalainnya
, dengan maksud menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan la Terdakwa dengan carasebagai berikut : 2222202222 nnn nnn nnn n ences en nnnee Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Nurhayati Binti H.
Nurjayadipergunakan (di transaksikan) dengan perinciansebagai berikut :Harta kekayaan sejumlah Rp. 27.394.900.000, (dua puluh tujuhmilyar tiga ratus sembilan puluh empat puluh empat sembilanratus ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening No8400069531 BCA An. Hj.Nurhayati Binti H. Nurjaya,ditransaksikan dengan berbagai keperluan transaksi sebagaiHal 15 dari 193 hal Put.
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan, yangdilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Hal 53 dari 193 hal Put.
84 — 22
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGJAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan No. 10,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : TAVIANTONOEGROHO., Jabatan Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat memberikan Kuasa kepada : 1.SUGWANTO, SH.,MHum, ; 2. MIZAN ABIDI, SH., ; 3.SENJA PETRESYA, SH., 4. ERWIN IRWANTOSITUMORANG, SH., 5. AJl PRASETYO., 6. BADRUDDUJA, SE.,M.ec.Dev., semuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Bank Danamon Cabang DSP UnitPrambanan,Yogyakarta selaku Terlawan (Kreditur) dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakartaselaku Terlawan Il;Halaman 13 dari 39 hal. Putusan No. 270/Pat/2017/PT.DKIb.
Keuangan yang mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuaidengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan danberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal KekayaanNegara
lelang ;Pejabat Lelang Kelas adalah Pejabat Lelang pegawai DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan LelangEksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang NoneksekusiSukarela ;Halaman 19 dari 39 hal.
Pernyataan informasi penyitaanterhadap harta kekayaan Penggugat sungguh sangat kabur dantidak jelas (EXSEPTIO OBSCUR LIBEL).6.2.
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan AswanNomor 8 D, Bekasi;6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANHalaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2014LELANG JAKARTAI, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor10, Jakarta Pusat;7. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTAII, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor10, Jakarta Pusat;8. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA Ill, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10, Jakarta Pusat;9.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10, Jakarta Pusat;10.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA VV, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10, Jakarta Pusat;11.BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MH.
Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil VIIDirektorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan badan hukum indukdari Tergugat VI, seharusnya Pemerintah Republik Indonesia cq.Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. KanwilVil Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil VII DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.
Sehingga tidak tepat dankeliru apabila Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakartall ikut digugat dan diposisikan sebagai Tergugat VII;3.3. Bahwa dikarenakan sudah jelas yang dipermasalahkan olehPenggugat dalam pokok gugatan a quo adalah tindakan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang menurut Penggugat merupakanHalaman 26 dari 42 hal. Put.
3.BPN KABUPATEN KUDUS
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
5.HERRY PRAYITNO
71 — 16
CENTRATAMA NASIONAL BANK CABANG KUDUS
3.BPN KABUPATEN KUDUS
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
5.HERRY PRAYITNO
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Persero
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat III : Sigit Santoso
34 — 3
Pembanding/Penggugat : Gatut Turseno Diwakili Oleh : RULLY AGUNG HELMY PUTRA, SH
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Persero
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat III : Sigit Santoso
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
3.Pardiyawati
Turut Tergugat:
Novita F Umar
43 — 11
Bank Tabungan Negara Persero tbk cabang kota jambi
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
3.Pardiyawati
Turut Tergugat:
Novita F UmarKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi)Jalan Dokter Sutomo No.17, Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, KotaJambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il.3. PARDIYAWATI Alamat Jalan Jend A Thalib No. 33 Kpu PropinsiJambi.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill.4. NOVITA F UMAR tanggal Lahir 12111969 Alamat.
Adapun lelang tersebut, dimohonkan olehTERGUGAT dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jambi (TERGUGAT II) sesuai dengan peraturan yang berlaku.Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadiil perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Dalam EksepsiMenerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jambi Nomor S555/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 28 Mei 2020 halPenetapan Jadwal Lelang, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda buktiTII8;9. Fotokopi Selebaran tanggal 18 Juni 2020 sebagai Pengumuman PertamaLelang Eksekusi Hak Tanggungan, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, yangdiberi tanda bukti TII9;10.
Adapun lelang tersebut, dimohonkan oleh TERGUGAT dandilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi(TERGUGAT II) sesuai dengan peraturan yang berlakuBahwa TURUTTERGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor0003801010040623 tanggal 23 Agustus 2020 dilegalisasi oleh NotarisHasan, SH., Nomor Legasisasi 3105/2010, jaminan kredit adalah tanah seluas269 m2 berikut bangunan diatasnya type 132 m2 terletak di KompleksPerumahan Bukit Indah No. 54 RT. 14 Kelurahan Pematang
2.PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Kedung Arto Semarang
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
44 — 6
Kom
2.PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Kedung Arto Semarang
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.Kantor Pertanahan Kabupaten SemarangKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan NegaraSemarang II beralamat di JI. Imam Bonjol No. 1D,Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang sebagaiTERGUGAT IIl.4. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, beralamatdi JI.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
50 — 8
BANK SAHABAT SAMPOERNA Cq BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota BogorKementerian Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat JenderalKekayaan Negara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor Alamat Jalan Veteran No. 45 Bogor, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) CQ Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat CQ Badan Pertanahan NasionalKota Bogor, yang beralamat di Jalan A.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
3.Kepala Kantor ATR Pertanahan Kota Yogyakarta
190 — 60
Bank Perkreditan Rakyat KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
3.Kepala Kantor ATR Pertanahan Kota Yogyakarta
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
Turut Tergugat:
ANDRIE SETIADI
10 — 7
CABANG KOTA SUKABUMI JAWA BARAT
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
Turut Tergugat:
ANDRIE SETIADI