Tongkat Ajimat Madura Stick - - - 195 ktk OT TIE2 Daun Walisongo Kapsul - - PJ. Sami Jaya Jateng 1316 Sacs sda3. Sesak Nafas Kapsul - - PJ Serbat Mustajab jateng 304 Sacs sda4. Antik Kapsul - - PJ Serbuk Manjur Jaya 46 Sacs sda5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul PJ Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P) Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami = /1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

/Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195

ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk

gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan

Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017atas nama Yulius Solon Bamba, sebagian telah masuk /mengambil tanah Persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih 2380 m2 ( Dua ribu Tiga ratus Delapan puluh meter persegi);Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. (Paulina Kendek), Tergugat, Il,(Sisilia Sabe) dan Tergugat. Ill.

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November2017 atas nama YULIUS SOLON BAMBA,.adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat .. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat yang berhubungandengan tanah sengketa persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih , 22.453. M2. (Dua puluh Dua ribu Empat ratus Lima puluhTiga meter persegi) atas nama Tergugat satu. (PAULINA KENDEk)dan Tergugat Dua (SISILIA SABE), Tergugat. Tiga.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III seluas 2380 m2(dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) merupakantanah milik Tergugat Ill yang masih satu kesatuan tanah SertifikatHalaman 23 dari 55 halaman Putusan No. 76/PDT/2019/PT KDIb.Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017 atas namaYULIUS SOLON BAMBA (Tergugat III) ;Bahwa tanah milik Tergugat II a quo diperoleh dari tanah Negarayang diolah Tergugat III sejak tahun 1975 ;3.

Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA..;Adalah tidak sah dabn batal demi hukum, serta tidakmempuanyai kekuatan hukum yang mengikat.6.

;Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA.

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

menghadirkan Terdakwa, Sehingga sidangtidak dapat dilanjutkan.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 PT Agrawisesa Widyatama menerimapembayaran pertama 20% atas tanah seluas 300.000 m2 dari PT WijayaKarya Beton Tbk sebesar Rp 26.700.000.000, (dua puluh enam milyar tujuhratus juta rupiah) via transfer ke bank CIMB Niaga An PT AgrawisesaWidyatama norek. 800 122 195 900. Bahwa PT Agrawisesa Widyatama menyampaikan surat Nomor: 029/AGT/2016 tanggal 30 November 2016 terkait perubahan skema pembayaranpembelian lahan di Ds. Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kab.

Lalu pada tanggal 28 April 2017PT WijayaKarya Beton Tok melakukan pembayaran sebesar Rp74.760.000.000, (tujuhHal. 5 Putusan Nomor.441/PID/2020/PT.DKIpuluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)via transfer ke bankCIMB Niaga KCP An PT Agrawisesa Widyatama norek. 800 122 195 900. Bahwa sekira Mei 2017, terdakwa dan Ir.

Lalu pada tanggal 28 April 2017 PTHal. 11 Putusan Nomor.441/PID/2020/PT.DKIWijaya Karya Beton Tbk = melakukan pembayaran sebesarRp74.760.000.000, (tujun puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh jutarupiah) via transfer ke bank CIMB Niaga KCP An PT Agrawisesa Widyatamanorek. 800 122 195 900.Bahwa sekira Mei 2017, terdakwa dan Ir. Burhanuddin Bin Aliji Umardilaporkan ke Polres Subang Jawa Barat.

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 PT Agrawisesa Widyatama menerimapembayaran pertama 20% atas tanah seluas 300.000 m2 dari PT WijayaKarya Beton Tbk sebesar Rp26.700.000.000, (dua puluh enam milyar tujuhratus juta rupiah) via transfer ke bank CIMB Niaga An PT AgrawisesaWidyatama norek. 800 122 195 900. Bahwa PT Agrawisesa Widyatama menyampaikan surat Nomor: 029/AGT/2016 tanggal 30 November 2016 terkait perubahan skema pembayaranpembelian lahan di Ds. Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kab.

Lalu pada tanggal 28 April 2017 PTWijaya Karya~ Beton Tbk melakukan pembayaran sebesarRp74.760.000.000, (tujun puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh jutarupiah) via transfer ke bank CIMB Niaga KCP An PT Agrawisesa Widyatamanorek. 800 122 195 900.Bahwa sekira Mei 2017, terdakwa dan Ir. Burhanuddin Bin Aliji Umardilaporkan ke Polres Subang Jawa Barat. Saksi Deden Alfaisal selakubagian legal dari PT Wijaya Karya Beton Tbk melakukan konfirmasi danmendapat pengakuan dari Ir.

Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnyadengan bukti hak SHGB No. 799, SU No. 132/Made/2018luas 195 M2, atasnama BAYU ARNADI NINDITO, yang terletak di Perumahan Citra LandCluster Diamond Hill Blok DR3 Kav 12 Kel. Made, Kec. Sambikerep, KotaSurabaya Jawa Timur;Bahwa PENGGUGAT keberatan atas pelaksanaan lelang dengan obyek lelangmilik PENGGUGAT yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan carayang Melawan Hukum/Melanggar UndangUndang RI;I.

Sambikerep, Kota Surabaya Jawa Timur, danSebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnyadengan bukti hak SHGB No. 799, SU No. 132/Made/2018luas 195 M2, atasnama BAYU ARNADI NINDITO, yang terletak di Perumahan Citra LandCluster Diamond Hill Blok DR3 Kav 12 Kel. Made, Kec.

adalah terkait dengantugas dan wewenang Tergugat II yaitu pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan atas barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Tergugatmelalui perantara Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2019 terhadap objekberikut:@ Sebidang tanah dan bangunan seluas 69 m2 sesuai SHBG No. 798 atasnama Bayu Arnadi Nindito in casu Penggugat terletak di Perumahan CitraLand Cluster Diamond Hill Blok DR3 Kav. 12 Kelurahan Made KecamatanSambikerep Surabaya;@ Sebidang tanah dan bangunan seluas 195

yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletakdi Perumahan Citra Land Cluster Diamond Hill Blok DR3 Kav 12 Kelurahan MadeKecamatan Sambikerep Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam SHGB No.798 SU No. 2581/Made/2018 luas 62 M2 atas nama Bayu Arnadi Nindito dansebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Perumahan Citra LandCluster Diamond Hill Blok DR3 Kav 12 Kelurahan Made Kecamatan SambikerepKota Surabaya sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 799 SU No.132/Made/2018 luas 195

Tanggungan Nomor 4905/2015 dan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor 24/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti T.I6);Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut Majelis memperoleh gambaranbahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat Il atas permintaan Tergugat sebagaimana tersebut dalam RisalahLelang Nomor 791/45/2019 tanggal 20 Agustus 2019 terhadap 2 (dua) bidangtanah dan bangunan masingmasing Sertifikat Hak Milik No. 798 seluas 69 m2dan Sertifikat Hak Milik No. 799 luas 195

diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangHalaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

/ 2018 tanggal 18 September 2018 diketahuiberat bersih barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung Metamfetaminasebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (Satu)Pocket kecil Narkotika bukan tanaman

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung MetamfetaminaHalaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwsebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Putusan No.0270/Padt.G/2019/PA.Sdnitujuga dengan register perkara Nomor 0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn,mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah padatanggal 22 April 2012 sebagaimana kutipan buku akta nikah No.195/34/IV/2012 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus;Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam denganwali nikah Paman Termohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikahdengan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/IV/2012 tertanggal 22 April2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474/21.2003/II/2019, tanggal21 Februari 2019.

Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II yang bernama IndahNurani telah melaksanakan konseling di Pusat Pelayanan TerpaduKabupaten Wonosobo dengan Rekomendasi Nomor : 460/195/V1I/2021tertanggal 16 Juni 2021;5.

Rekomendasi layanan konseling dari Pusat Pelayanan TerpaduKabupaten Wonosobo nomor 460/195/V1I/2021 tanggal 16 Juni 2021,bukti Surat tersebut diberi materai cukup, lalu diberi tanda (bukti P8);9. Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama KecamatanMojotengah, Kabupaten Wonosobo, Nomor241/Kua.11.07.09/PW.01/06/2021 tanggal O7 Juni 2021, bukti surattersebut diberi materai cukup, lalu diberi tanda (bukti P10);B.

195/Pdt.G/2013/PA Spg

SALINAN PUTUSANNomor : 195/Pdt.G/2013/PA Spg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT ASLI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,pendidikan Madrasah, bertempat tinggal di Desa Taman SarehKecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagaiPenggugat;LAWANTERGUGAT ASLI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Pabrik Plastik,pendidikan Madrasah, bertempat tinggal di Desa PekalonganKecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai Tergugat;Pengadilan Agamatersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor : 195/Pdt.G/2013/PA.Spg. pada tanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya

Menyatakan Termohon yang telah melakukan pengambilan/penarikankendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dengan objek sengketa 1(satu) unit mobil Merk Datsun Go + Panca warna silver tahun pembuatan2015 adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:1.Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan putusanatau Bagian IV RBg yang dimulai Pasal 200 tentang menjalankanputusan karena Termohon telah melakukan pengambilan

Nomor 831 K/Pdt.SusBPSK/2018Pemohon Kasasi dengan objek sengketa 1 (satu) unit mobil MerkDatsun Go + Panca warna silver tahun pembuatan 2015 adalahperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1:Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankanputusan atau Bagian IV RBg yang dimulai Pasal 200 tentangmenjalankan putusan karena Termohon telah melakukanpengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi (barangjaminan) hanya dengan menggunakan tenaga dari internal dandebt collector yang seharusnya

Babangyang menikah pada tanggal 09 Agustus 1992 di Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:195/43/V/1992, tanggal 21 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba;2. Bahwadari pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima tiga orang anak yangmasingmasing bernama Ivan Eldiar Babang bin Drs. Abd. Muin B, umur 24tahun, Muhandis Assagaf Babang bin Drs. Abd.

No. 316/Pdt.P/2017/PA Blk.pada permohonannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/43/V/1992 tertanggal 21 Agustus1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeteraicukup, diberi tanda P.1;.