Kabupaten Barru sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 16/207/VII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Juli 2012.2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telahmembina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat diLembae (Barru) dan tidak dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugattelah melakukan hubungan layaknya suami istri.3.

tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatan Cerai, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/207

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidakdapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu secara hukumTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian danuntuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, makaPenggugat dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 16/207/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat

Uraian Banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111623.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor: 00062/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor: 00062/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015,atas nama: PT.

2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor: 00062/207

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriberdasarkan perkawinan yang sah secara hukum merujuk padaAkta Nikah Nikah Nomor: 207/33/X/1990 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiuntanggal 2a Oktober 1990;. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 1 orang anak laki laki yang diberi nama BUDISANTOSO lahir di Madiun, 22 September 199l1dan sekarangtinggal bersama Tergugat;.

Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dalam akta perkawinan nomor: 207/33/X/1990yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,Kabupaten Madiun putus karena perceraian;3.

kepada pihakPenggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akantetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untukumum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan5 dari 11 hal Put. 1171/Pdt.G/2010/PA.Kab.MnPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugattanpa ada perubahan; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya, Kuasa Penggugat dalam persidangan telahmenyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan AktaNikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 207

namaYusuf (Tergugat) kepada pihak ketiga maupun termasuk din Penggugat sendin,mennyerahkan tanah tersebut kepada pembeli, menetapkan harga dan syaratsyaratpenjualan, menerima uang hasil penjualan dan atau ganii ngi seramemindahtangankan dan atau melepaskan hak dan member tarda terimanyasebagaiamana yang tercantum dalam Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014.Bahwa dengan dasar pegangan Surat Kuasa tersebut, Penggugat telah meniualtanah tersebut kepada pihak ketiga, dengan akta Jual Beli Nomor: 207

Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dihadapan Notaris/PPAT DewHasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 adalah sah secara hukum.4. Menyatakan perouatan Tergugat yang mencabut Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yuheri Alioes, SH Jl Raya PadangBukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai Padang Pariaman adalah perbuatanWanprestasi.5. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.6.

Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPATDevi Hasibuan, SH., tanggal 16 Desember 2014, adalah sah secara hukum;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;ll. DALAM REKONVENSI :e DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;lil.

Bahwa Akita Surat Kuasa No.10 tertanggal 28 Juni 2014 adalah akta yang cacathukum dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan, sehingga mutatis mutandis akta Jual Bell NO.207/2014 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Dew Hasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 jugahanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.2.

Gumelar Kabupaten Banyumasyang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPemohon karena belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanyamaka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Ajibarang dengan Surat Nomor : Kk.11.02.05/PW.01 /207

Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan Persyaratan dariKantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur KabupatenBanyumas Nomor : Kk.11.02.05/PW.01/206/V1I/2011, Tanggal 20 JuniSurat Penolakan dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur KabupatenNomor :Kk.11.02.05/PW.01/207/V1/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon jugamenghadirkan dua orang saksi masingmasing bernama :1.AHMAD MUBAIDI bin MOHAMMAD CHOLIL, umur 67 tahun, agamaIslam, pekerjaan pensiunan Depag, dibawah

Atas Formal Keputusan Terbanding Nomor : KEP727/WPJ.15/2011 tanggal 20Oktober 2011; MenurutTerbandingbahwa Surat Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor : 00108/207/07/8 12/10tanggal 24 Agustus 2010 diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tanggal 27Oktober 2010 dengan LPAD Nomor : PEM:002065812Oct2010, Keputusan TerbandingNomor : KEP727/WPJ.15/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dikirim melalui Pos Surat KilatKhusus tanggal 24 Oktober 2011, berkode 11656081056 dengan demikian tidak melampauijangka

Bandingsehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima; mengingat Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketaini;Memutuskan Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP727/WPJ.15/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor :00108/207

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48254/PP/M.X V/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan PaKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00114/207/07/504/11 tanggal 10.2011 Masa Pajak April 2007 yang mana sesuai surat yang Penggugat ajukan perihal PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b

yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pa:Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu gugatanPenggugat tidak dapat diterima;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundaundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JaMasa Pajak Maret 2007 Nomor: 00114/207

207/Pdt.P/2021/PA.Sbh

PENETAPANNomor 207/Pdt.P/2021/PA.SbhZN EN 2K

2015permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54977/PP/M.1A/99/2014 tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Formal Pengajuan Gugatan;1.Dasar Pengajuan Gugatan;Bahwa dasar pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP2237/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00009/207

1) Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya,seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasanalasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaanpenagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinandokumen yang digugat;Alasan Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:1.Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor 00009/207

Keputusan Tergugat Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00009/207/10/824/13. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena permohonan Penggugat;2.

Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2015tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00009/207/10/824/13tanggal 8 Mei 2013.

Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2015 Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan WajibPajak Jenderal Pajak Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggal 31Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00009/207/10/824/13.

Putusan Nomor 783/B/PK/PJK/2015Put.45554/PP/M.X1/99/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat NomorKEP1728/WPJ.04/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang penolakan ataspermohonan Penggugat mengenai Pengurangan atau Pembatalan SKPKB PPNNomor00045/207/09/016/11Masa Pajak Desember 2009, maka dengan ini demimendapatkan

Penggugatsampaikan masih dianggap kurang kuat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45554/PP/M.X1/99/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2009 Nomor 00045/207

PeninjauanKembali ini adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuangdalam Putusan Nomor Put.45554/PP/M.XI/99/2013 tanggal 12 Juni 2013yang antara lain menyatakan sebagai berikut:1.Halaman 13: Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalamgugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Tahun Pajak Desember 2009Nomor 00045/207

Sehubungan dengan Pokok Sengketa Gugatan sebagaimana yangtertuang pada halaman 13 Putusan a quo yang menyatakan:Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan iniadalan Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1728/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Tahun PajakDesember 2009 Nomor 00045/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011,yang tidak disetujui oleh Penggugat, Pemohon Peninjauan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atasperkara a quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2009 Nomor 00045/207/09/016/11 tanggal 8 Juni2011 tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam memoripeninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan dalildalil dalam kontra memori peninjauan kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktiobukti

Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, dengan ini PemohonBanding mengajukan banding atas Keputusan tersebut di atas denganpenjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:PERSYARATAN FORMAL BANDINGbahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8), UndangUndang

) bulan sejak Keputusanditerima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut, mengingat bahwaKeputusan Terbanding Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2011 makapersyaratan formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah PemohonBanding penuhi;POKOK PERMASALAHAN BANDINGBahwa Surat Keputusan Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 00388/207

berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak memenuhisyarat yang terdapat didalam Pasal 8 ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak dengan kesadaran sendiridapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan;Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak April 2007 dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00388/207

Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkanpermohonan peninjauan kembali ini;Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPUT.45044/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1853/WPuJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Masa Pajak Mei Tahun 2007 Nomor 00388/207

alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan MenolakPermohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Julil 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Mei 2007 Nomor 00388/207

UU Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnyadisebut: UU KUP) bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanyaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/2010kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding nomor: KEP118/WPJ.21/ BD.06/2008tanggal 4 Maret 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2002 nomor: 00188/207

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan18164/PP/M.II/16/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 nomor: 00188/207

dantepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa olehMahkamah Agung RI;Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/20105 Bahwa adapun Amar Putusan yang PEMOHON ajukan untuk ditinjaukembali tersebut adalah sebagai berikut :"MENGADILI"Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jendral Pajak Nomor KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 Nomor : 00188/207

bebasnya, melainkan sesuai penjelasan Pasal 78UU Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ditegaskanbahwa : 'keyakinan hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangan perpajakan;8 Bahwa perlu PEMOHON sampaikan kepada Mahkamah Agung RI,timbulnya perkara ini adalah berkaitan dengan Keputusan TERMOHONNomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 4 Maret 2008 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Pebruari 2002 nomor : 00188/207

16/2009 tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 91 huruf (d) UndangUndang Nomor : 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka terdapat kesalahan yang dilakukan14oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkandan memutuskan mengenai apakah dalam menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, TERMOHON telah memenuhiketentuan yang bersifat formal, in casu mengenai : "PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor : 00188/207

;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut22732/PP/M.XIll/16/2010, tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00101/207

Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei 2009 Pemohon Bandingmengajukan Banding ;Bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei2009, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00101/207

Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/2012Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009,tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006, atas nama: CV Tiga Saudara Nan Jaya, NPWP :1 S4.308.9721.000, alamat: Jl.

Bahwa dalam halaman 21 putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.22732/PP/M.Xll/16/2010 tanggal 18 Maret 2010 yangamarnya memutuskan Mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006, atas nama : CV Tiga SaudaraNan

: Alasan butir A adalah mengenai jangka waktu yang berkaitan denganproses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan ; Alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor : 00101/207

Putusan Nomor 400 /B/PK/PJK/201300048/207/07/441/08 tanggal 28 November 2008 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakKantor175/WPJ.09/KP/1100/2008 tanggal 27 November 2008 dengan penghitungansebagai berikut:Pelayanan Pajak MadyaBandungNomor:LAP Barang KenaPajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan AktivaTetap yangMenurut

Oktober 2009 telah ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal6 Oktober 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 597.767.835,00 0,00 597.767.835,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00 0,00) 1.195.535.670,00 Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207/07/441/08Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan November 2007 tanggal 28November 2008 yang merupakan hasil pemeriksaan dari Kantor PelayananPajak Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 0,00Penyerahan

) 0,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00) (1.195.535.670,00) 0,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakPut.27363/PP/M.IV/16/2010 tanggal 24 November 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak / Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari dengan November 2007 #Nomor:00048/207

KEP862/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober 2009 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan November 2007 Nomor: 00048/207/07/441/08 tanggal28 November 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang TermohonHalaman 18 dari 20 halaman.

207/Pdt.P/2019/PA.Bjm

SALINANPENETAPANNomor : 207/Pdt.P/2019/PA Bjm.ZN 2

Reg : 207 / SPPHPT / 593.31 / 2017 A.n. KHAIRULLAH

KecamatanPeranap No.Reg. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal),2. LENA MARLINI, (No.Reg Desa Semelinang TebingNo.173/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal, No RegisterKecamatan Peranap No. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal)3. ABDUL HAMID, (No.Reg Desa Semelinang TebingNo.07/SPPHPT/593.31/2017 tanggal 20 02 2017 tidak terdapatNo Reg.

Kecamatan Peranap No.Reg. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidakbertanggal), Lena Marlini, (No.Reg Desa Semelinang TebingNo.173/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal, No RegisterKecamatan Peranap No. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal),Abdul Hamid, (No.Reg Desa Semelinang Tebing No.07/SPPHPT/593.31/2017 tanggal 20 02 2017 tidak terdapat No Reg.

Kecamatan Peranap No.Reg. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidakbertanggal), Lena Marlini, (No.Reg Desa Semelinang TebingNo.173/SPPHPT/593.31/2017 ~tidak obertanggal, No RegisterKecamatan Peranap No. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal),Abdul Hamid, (No.Reg Desa Semelinang Tebing No.07/SPPHPT/593.31/2017 tanggal 20 02 2017 tidak terdapat No Reg.

Kecamatan PeranapNo.Reg. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal), Lena Marlini, (No.RegHalaman 49 dari 55 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN.RgtDesa Semelinang Tebing No.173/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal, NoRegister Kecamatan Peranap No. 207/SPPHPT/593.31/2017 tidak bertanggal),Abdul Hamid, (No.Reg Desa Semelinang Tebing No.07/SPPHPT/593. 31/2017tanggal 20 02 2017 tidak terdapat No Reg.

,Tertanggal 28 Februari 2005; joe Putusan Pengadilan Jakarta Utara No. 207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT.

Ut; c Bahwa dalam proses pelaksanaan putusan tersebut diatas, Pelawan (dahuluPelawan) mengajukan gugatan Perlawanan/Bantahan atas PenetapanEksekusi Register Perkara No.207/Pdt.Bth/2003/PN.Jkt.Ut., di PengadilanNegeri Jakarta Utara, yang mana dalam putusan perkara No.207/Pdt.Bth/2003/PN.Jkt.Ut., tertanggal 10 Maret 2004, yang amarnyamenyatakan sebagai berikut :MENGADILI :A DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsiTerbantah;A DALAM POKOK PERKARAe Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;e Menghukum Pembantah untuk

,Tertanggal 28 Februari 2005; joPutusan Pengadilan Jakarta Utara NO. 207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT.

Yandinata Bina Yasa yang dalam perkaraini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu HELWI HENGKENGBALA dan pada perkaraNo. 207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT, Pembantahnya adalah juga PT Yandinata Bina Yasayang dalam dalam perkara aquo diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Yan SutomoAriansyah, obyek perkaranya keduaduanya adalah Eigendom Verponding No. 6525 dan11202 serta Terlawannya(Terlawan I) adalah Drs Sumardjo dan pada perkara No. 207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT terbantahnya adalah juga Drs Sumard)o ;Menimbang

, bahwa dengan demikian perkara ini yaitu No.137/Pdt/Plw/2011/PN.JKT.UT mempunyai pihak dan obyek yang sama dengan No.207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT yang telah diputus dengan amar Menolak bantahan Pembantahtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis menyimpulkanbahwa perkara ini yaitu perkara No. 137/Pdt.Plw/2011/PN.JKT.Ut adalah merupakanpengulangan dari perkara No.207/Pdt.Bth/2003/PN.JKT.UT ;Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perkara ini merupakan pengulangandari perkara

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84233/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP282/PJ/2013, tanggal 30 April 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2008 Nomor 00016/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP282/PJ/2013, tanggal 30 April 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2008 Nomor 00016/207/08/091/12, tanggal 6 Februari 2012,atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, JalanCilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,atas sengketa a quo adalah telah sesuai

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP282/PJ/2013, tanggal 30 April 2013, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00016/207

Putusan Nomor 2278/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP450/WPJ.27/2013 tanggal21 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor: 00099/207/10/331/12 tanggal 28 Juni 2012 Masa PajakDesember 2010 atas nama PT Asiatic Persada, NPWP:01.240.064.4331.000, beralamat di PKS Sei Kandang RT.000, RW.000,Bungku, Bajubang, Kab. Batanghari, Prov.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP450/WPJ.27/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang KeberatanWajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor:00099/207/10/331/12 tanggal 28 Juni 2012 Masa Pajak Desember2010 atas nama PT Asiatic Persada, NPWP:01.240.064.4331.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP450/WPJ.27/2013 tanggal 21 Juni2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor: 00099/207

Nikah Nomor :135/13/TV/2006n ;2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layakya suami istri,serta Pemohon kadanbg tinggal dirumah orang tua Termohon bersama Termohon diDesa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dan kadang juga tinggaldirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ponorogo, hal ini diarenakan antaraPemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri, dan hingga sekarang inisudah dikarunial seorang anak laki laki yang bernama ANAK KANDUNG lahir diPonorogo 25 Janjuari 207

Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum menetap kadang dirumah orang tuaTermohon dan kadan dirumah orang Pemohon sampai September 2011 danselama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anakbernama ANAK KANDUNG lahir di Ponorogo 25 Janjuari 207 yang sekaranghampir berusia 4 tahun ; d.