Agus Cahyono tanggal 19 April 2009, satu lembar hasil audit Kantor perwakilan PR. Sukun Cab. Banjarmasin pertanggal 7 April 2014, satu lembar nota Toko Ananda tanggal 18 Februari 2014 No. 0018913 Rp. 13.912.000,- satu lembar nota toko Ananda tanggal 4 Maret 2014 Nomor 0033616 Rp. 20.676.000,- dikembalikan kepada Perusahaan Rokok Sukun Kudus Cabang Banjarmasin ; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Agus Cahyono tanggal 19 April 2009,satu lembar hasil audit Kantor perwakilan PR. Sukun Cab.Banjarmasin pertanggal 7 April 2014, satu lembar nota Toko Anandatanggal 18 Februari 2014 No. 0018913 Rp. 13.912.000, satu lembarnota toko Ananda tanggal 4 Maret 2014 Nomor 0033616 Rp.20.676.000, dikembalikan kepada Perusahaan Rokok Sukun KudusCabang Banjarmasin ;4.

Agus Cahyono tanggal 19 April 2009,satu lembar hasil audit Kantor perwakilan PR.

Agus Cahyonotanggal 19 April 2009, satu lembar hasil audit Kantor perwakilan PR. SukunCab.

Nomor 6Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang PokokpokokPengelolaan Keuangan Daerah;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang PedomanPertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Bahwa benar APBD tahun 2001 dan tahun 2002 tidakmencantumkan PP No. 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan

RakyatDaerah dalam konsiderannya.Bahwa benar pada tanggal 9 Sepember 2002 PP No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Telah dicabut melaluiputusan yudicial review No. 04/6/Hum/2001 tanggal 9September 2002 telah mencabut dan membatalkanberlakunya PP No. 110 tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Bahwa benar APBD Tahun 2003 justru mencatumkanPP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganDewan Perwakilan Rakyat Daerah padahal PP tersebuttelah

RakyatDaerah dalam konsiderannya.e Bahwa benar pada tanggal 9 Sepember 2002 PP No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Telah dicabut melaluiputusan yudicial review No. 04/6/Hum/2001 tanggal 9September 2002 telah mencabut dan membatalkanberlakunya PP No. 110 tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.e Bahwa benar APBD Tahun 2003 justru mencatumkanPP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganDewan Perwakilan Rakyat Daerah padahal PP tersebuttelah

2015 tanggal 06 Januari 2015,atas Hak Milik atas sebidang tanah Kohir Nomor C 157, Nomor Persil85, Blok 002, Luas 165 M2, Pemegang Hak MUMIN NATIH SADIAH(Bukti: P23);Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan yaknitanggal 31 Oktober 2015, TERGUGAT tidak dapat mengembalikanuang milik PARA PENGGUGAT, maka pada hari itu juga, TERGUGAT IIdengan persetujuan TERGUGAT I, secara sukarela membuat SuratPernyataan dan Surat Kuasa Menjual yang pada intinya memberikankuasa kepada PENGGUGAT IV (perwakilan

PARA PENGGUGAT) untukMenjual dan Melelang harta jaminan tersebut (Bukti: P24, P25);Bahwa tanggal 31 Oktober 2015, TERGUGAT Ill (Ibu kandungTERGUGAT 1), dengan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT secara Sukarela menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 379/BP.72/11/1991tanggal 28 Februari 1991, kepada PARA PENGGUGAT sebagattambahan jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I, dan membuat SuratKuasa Menjual yang pada intinya memberikan kuasa kepadaPENGGUGAT IV (perwakilan PARA PENGGUGAT) guna Menjual danMelelang

menyebutkan nama dan keberadaanTERGUGAT III dalam pembuatan peijanjian tersebut;Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 22 halaman VI menyebutkan :Bahwa tanggal 31 Oktober 2015, TERGUGAT Ill (Ibu kandungTERGUGAT 1), dengan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT secara sukarela menyerahkan Akta dual Beli Nomor : 379/BP72/11/1991 tanggal 28 Februari 1991, kepada PARA PENGGUGATsebagai tambahan jaminan pelunasan hutang TERGUGAT danmembuat Surat Kuasa Menjual yang pada intinya memberikan kuasakepada PENGGUGATIV (perwakilan

PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatanangka 22, menyebutkan TERGUGAT III (Ibu kandung TERGUGAT 1),dengan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGATJ secara sukarelamenyerahkan Akta dual Beli Nomor 379/BP 72/11/1991 tanggal 28Februari 1991, kepada PARA PENGGUGAT..... dst";Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, maka dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III membuat ataubersepakat dengan PARA PENGGUGAT membuat Surat KuasaMenjual yang pada intinya memberikan kuasa kepada PENGGUGATIV (perwakilan

menolak dengan tegas dalil gugatan PARAPENGGUGAT tanggal 27 Mei 2016, angka 22 halaman VI, yang dapatTERGUGAT III kutip sebagai berikut:Bahwa tanggal 31 Oktober 2015, TERGUGAT Ill (Ibu kandungTERGUGAT 1), dengan diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT secara sukarela menyerahkan Akta dual Beli Nomor: 379/BP72/11/1991 tanggal 28 Februari 1991, kepada PARA PENGGUGATsebagai tambahan jaminan pelunasan hutang TERGUGAT danmembuat Surat Kuasa Menjual yang pada intinya memberikan kuasakepada PENGGUGATIV (perwakilan

dijawab oleh Terdakwatiga, tiga ratus ribu kemudian Saksi3 kembali kekantin Ajenrem 101/Ant untuk memberikan uangsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) denganuang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 3 lembaryang dimasukkan didalam amplop putih, selanjutnyaSaksi3 langsung menuju ke perwakilan Kodim1003/Kdg untuk istirahat..

Putusan Nomor 9K/PM.106/AD//2019di Taman Siring depan Kantor Ajenrem 101/Ant danlangsung menghadap Saksi2 di ruang kerjanya,kemudian Saksi3 meminta tolong kepada Saksi2agar anaknya bisa diluluskan dan Saksi3memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi2 kemudianSaksi2 berkata Ya nanti saya usahakan kita samasama berdoa selanjutnya Saksi3 keluar dari ruangkerja Saksi2 menuju ke Perwakilan Kodim 1003/Kdgyang berada di JIn A.Yani Km.4 Banjarmasin.Bahwa tanggal 09 Nopember

2018 sekira pukul11.00 Wita Terdakwa kembali menelepon Saksi3dan menyampaikan untuk menghadap Saksi2,karena pada saat itu posisi Saksi3 sedang berada diTaman Siring depan Kantor Ajenrem 101/Ant Saksi3langsung menghadap Saksi2 di ruang kerjanya,kemudian Saksi3 kembali meminta tolong kepadaSaksi2. bagaimana caranya agar anaknya bisadiluluskan dan Saksi3 memberikan uang sejumlahRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Saksi2kemudian Saksi3 keluar dari ruang kerja Saksi2menuju ke perwakilan Kodim 1003

langsungmenghadap Kaajenrem 101/Ant (Saksi2) di ruangkerjanya.16.Bahwa pada saat diruang kerja Saksi2 (Kaajenrem101/Ant) tersebut kemudian Saksi kembali memintatolong kepada Kaajenrem 101/Ant agar anaknya bisadibantu dan diluluskan kemudian Saksi memberikanuang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) kepada Kaajenrem 101/Ant (Mayor CajHendrikkus Umadato $.Sn) kemudian Kaajenrem101/Ant berkata Ya nanti saya usahakan kita samasama berdoa selanjutnya Saksi keluar dari ruangkerja Saksi2 menuju ke perwakilan

ZONNYMANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisikyang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwahasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidakdapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwatersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanamanbaru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidakberjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai

Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atasdugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaanlanan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan danpengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi SulawesiBarat TA 2013 No.

Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2020PT MKyang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwahasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidakdapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwatersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanamanbaru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidakberjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai PetunjukTekhnis dan

Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam menentukan' berat' ringannya pidanaharusmemperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara; Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperolehTerdakwa; Bahwa tingkat kerugian keuangan negara dalam perkara a quo,berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara oleh BPKP Perwakilan

Naska Km 7 DusunSukarame Marga Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa yang terletakdalam satu hamparan yang mempunyai alas hak Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas segel yang dibuat tanggal 24 Agustus 1957 No. 139/1957, Surat Keterangan JualBeli sebidang Tanah No. 34/1957 tanggal 20 November 1957, Surat Akta Hibah No.385/4/A/TL/X1/1977, dan Surat Akta Pengoperan Hak no. 264 tanggal 30 September2010.Akan tetapi,diatas sebidang tanah tersebut Tergugat telah menerbitkan SertipikatHak Milik

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 236/KansKons/IIl/2008 yang dikeluarkanoleh Kepala Perwakilan RI Kepala Fungsi Konsuler tertanggal 24 Maret2008 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;2.

., dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 cacat hukum dantidak berkekuatan hukum;Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenNagekeo Nomor 04//Kpts/KPUKab018.964746/V/2014 tentangPenetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014dan Lampiran Il Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun2014 tanggal 12 Mei

Surel tertanggal 15 dan 26 Agustus 2014 yang diterbitkan olehTOKUDA HIDEAKI perwakilan dari Tergugat (Bukti P5)menanggapi surat Penawaran Pertama dari Penggugatdengan inti sebagai berikut: Kebutuhan akan fasilitas pengamanan Kebutuhan akan jasa pengemudi Kebutuhan akan fasilitas beratape. Surel tertanggal 5 September 2011 yang diterbitkan olehTOKUDA HIDEAKI perwakilan dari Tergugat tentangpermohonan survey lokasi milik Penggugat pada tanggal 7September 2011 (Bukti P6).f.

No.170/Pdt/2016/PT.DKI.n.Kedua (Bukti P2) sebagai revisi terhadap PenawaranPertama (Bukti P4).Surel tertanggal 6 Oktober 2011 yang diterbitkan olehTOKUDA HIDEAKI perwakilan dari Tergugat (Bukti P8)tentang pertanyaan pengertian pembayaran biaya sewa diawaltahun.Surel tertanggal 6 Oklober 2011 (Bukti P9) yang diterbitkanoleh SOEHONO KOENTARTO perwakilan dari Tergugatmengkonfirmasi pengertian pembayaran sewa pada awaltahun.Surel tertanggal 6 Oktober 2011 (Bukti P10) yang terbitkanoleh TOKUDA HIDEAKI

perwakilan dari Tergugat, tentangkonfirmasi penggunaan lahan seluas 31.336 M?

dan permintanuntuk segera melaksanakan pekerjaan paving blok sembarimembahas perjanjian/memorandum.Surel tertanggal (bukti P11) yang diterbitkan olehTergugat tentang permintaan Akta Perusahaan Penggugat(Bukti P12) dan Sertifikat Kepemilikan Lahan yang menjadiObjek Sewa (Bukti P13).Foto Lokasi Penggugat pada saat dilakukannya pekerjaanpaving blok (Bukti P14).Kondisi LahanSelama Proses Pekerjaan Surel tertanggal 19 Oktober 2011 dan 26 Oktober 2011 yangditerbitkan oleh TOKUEDA HIDEAKI perwakilan TergugatHal

Meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruhUang Deposito dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggalefektifnya pengakhiran sepihak tersebut.Selanjutnya FAJAR DEWANTO selaku perwakilan Tergugatmelalui Surel tertanggal 13 Juni 2014 (Bukti P22) menyampaikanhalhal sebagai berikut:a. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan kompensasi.b. Tergugat bersungguhsungguh hendak menggunakan lahanPenggugat dengan harga dan lokasi yang sesuai selama 5tahun.c.

saksi EMI WINARNI serahkan kepadaterdakwa adalah sebesar Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan juta rupiah)namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang.Bahwa yang membuat saksi EMI WINARNI yakin dan percaya kepada terdakwasehingga mau menyerahkan uang kepada terdakwa adalah karena terdakwamenjanjikan akan turun SK (Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karenapada saat itu terdakwa menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan

total uang yang telah saksi serahkan kepadaterdakwa adalah sebesar Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan juta rupiah)namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang;Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga maumenyerahkan uang kepada terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan akanturun SK (Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karena pada saat ituterdakwa menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Bks.namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang;Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwasehingga mau menyerahkan uang Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan jutarupiah) kepada terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan akan turun SK(Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karena pada saat itu terdakwamenjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBekasi dari partai Demokrat

Utan No. 89 Rt. 003/002 KelurahanJakasetiakasi Selatan kota Bekasi dan ada sebagian yang terdakwa terimamelalui transfer ke rekening terdakwa sendiri;Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, terdakwa bekerja sebagaiAnggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dan terdakwa di Komisi D dankemudian pindah ke Komisi B, namun selama menjadi anggota DPRD tidak jugamenjabat di Badan Legistasi (Bantek);Bahwa terdakwa tidak membidangi pekerjaan terdakwa dalam perekrutan CalonPegawai Negeri Sipil, namun

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI di Jakarta Cq Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dI Jakarta Cq Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik IndonesiaCq Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Aceh beralamat diJalan Tengku Panglima Nyak Makam Banda Aceh,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT BNASetelan membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi PutusanPengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Juli 2021 Nomor4/Pdt.G/2021/PN Ksp dan

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada peradilan tingkatkasasi yang dituangkan pada halaman 240 Putusan Nomor 2407K/PID.SUS/2015 menyebutkan Bahwa hasil keterangan ahli dariDinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, volume fisik pekerjaan lebihrendah dibandingkan volume fisik pekerjaan dalam kontrak danspesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak, sehingga merugikankeuangan negara menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor SR1245/

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri AcehTamiang sebagai Tergugat I, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Acehsebagai Tergugat Il.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkanTindakan Tergugat II dalam melakukan audit atas dugaan Tipikorterhadap pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang padaDinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten AcehTamiang Tahun Anggaran 2011 dan menerbitkan

Bahwa dalam formulasi gugatannya, Penggugat secara nyata telahHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT BNAmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum yangditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sebagaiTergugat I, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai TergugatIl.Selanjutnya yang menjadi pokok gugatan yang diajukan olehPembanding/Semula Penggugat adalah mengenai tindakan TerbandinglI/semula Tergugat Il (BPKP) dalam melakukan audit penghitungankerugian

keuangan negara atas dugaan Tipikor terhadap pekerjaanpembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang pada Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran2011 dan kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Nomor: SR1245/PW01/05/2014tanggal 17 Juni 2014.Sehingga gugatan tersebut nyatanyata ditujukan kepada Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiAceh

Pada tanggal 5 Agustus 2016, warga bersama aparat desa mengadakanmusyawarah yang pokok pembahasannya mengenai telah berakhirnyamasa izin SIUK yaitu sampai tanggal 26 Mei 2016, namum padakenyataannya karaoke tersebut tetap buka terus, sehingga peserta rapatmeminta perwakilan dari Aparat Desa, BPD, Ketua RT dan LPM untukHalaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2016/PN.

Tgtmendatangi tempat karaoke tersebut, namun sebelum perwakilan wargasampai di tempat karoke, karoke tersebut sudah bubar terlebih dahulu.Bahwa karenanya jika Penggugat merasa berkeberatan dengan kejadianyang telah Para Tergugat lakukan maka seharusnya pihakpihak yangterlibat dalam pengusulan maupun protes terhadap tempat karaokePenggugat seperti warga yang berkeberatan dengan adanya tempatkaraoke yang dikelola oleh Penggugat, Trantib Kecamatan, aparatkepolisian, dan Pemerintah Daerah (Badan Perizinan

Perwakilan elemen masyarakat Desa Tapis mendesak untukmenutup dan mencabut izin usaha karaoke K2BSH, dikarenakanHalaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2016/PN. Tgt2.0.2.6.2.7.mengganggu ketenteraman disekitar lokasi tempat hiburankaraoke, serta dekat dengan institusi pendidikan..2. Pemilik karaoke meminta kelonggaran dan membuat pernyataantertulis diantaranya sebagai berikut :a.

Fotocopy SURAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPASER NOMOR : 005/100/DPRD, PERIHAL UNDANGAN TANGGAL 13AGUSTUS 2015, yang selanjutnya disebut sebagai bukti T.I,Il4;5. Fotocopy BERITA ACARA TANGGAL 14 AGUSTUS 2015 yang selanjutnyadisebut sebagai bukti T.I,15;6. Fotocopy DAFTAR HADIR KOMISI I DPRD KABUPATEN PASER TANGGAL 14AGUSTUS 2015 yang selanjutnya disebut sebagai bukti T.1,II6;7. Fotocopy DAFTAR HADIR SKPD TANGGAL 14 AGUSTUS 2015 yangselanjutnya disebut sebagai bukti T.,Il7;8.

Dari Perwakilan Elemen masyarakat Desa Tapis mendesakuntuk menutup dan mencabut izin usaha karaoke K2BSH,dapat dilihat pada bukti Surat P18;b. Warga cukup resah dengan dibukanya kembali kegiatankaraoke, dapat dilihat pada bukti Surat P19;c.

dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka,dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara danperbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan ANGGA AFRIANDI AlsANGGA, FACHRY HUSAINI KURNIAWAN Bin SYAHRIZA dan ADNANFAUZI PASARIBU Bin SUHERI NANDA PASARIBU yang merupakanMahasiswa SekoJah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat Il perwakilanMedan memanggil mahasiswa STIP tingkat perwakilan

melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaandengan rencana terlebih dahulu, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebutdilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan ANGGA AFRIANDIAls ANGGA, FACHRY HUSAINI KURN1AWAN Bin SYAHRIZA dan ADNANFAUZI PASARIBU Bin SUHERI NANDA PASARIBU yang merupakanMahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat Il perwakilanMedan memanggil mahasiswa STIP tingkat perwakilan

Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor danmerencanakan untuk memberi hukuman kepada Mahasiswa STIP tingkat perwakilan Medan karena sering acuh dengan senior ; Mereka Terdakwa bersama dengan ANGGA AFRIANDI Als ANGGA,FACHRY HUSAINI KURNIAWAN Bin SYAHRIZA dan ADNAN FAUZIPASARIBU Bin SUHERI NANDA PASARIBU pada hari Jumat tanggal25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29Rt. 017/012 Kel.

dakwaan Primair, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanpenganiayaan, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengancara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal ketika mereka Terdakwa bersama dengan ANGGA AFRIANDI AlsANGGA, FACHRY HUSAINI KURNIAWAN Bin SYAHRIZA dan ADNANFAUZI PASARIBU Bin SUHERI NANDA PASARIBU yang merupakanMahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat li perwakilanMedan memanggil mahasiswa STIP tingkat perwakilan

Unsur dengan rencana terlebih dahulu Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan ParaTerdakwa serta petunjuk, yaitu :Bahwa saudara ANGGA, FACHRY HUSAINI KURNIAWAN Bin SYAHRIZAdan ADNAN FAUZI PASARIBU Bin SUHERI NANDA PASARIBU yangmerupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat IIperwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat perwakilan Medanuntuk berkumpul di koskosan Kebon Baru Blok R Gg.

Yoagyakartasejak Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 ;Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan, Energi dan Agrariapada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 1999 sampaidengan 2001 ;2 2222225 2nnn nn nnn cen ne nn nee oesSebagai Kepala Sub Bagian TU Perbantuan Sekretariat Utama BPKP sejak Tahun2001 sampai dengan Tahun 2005 ;Sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada kantor Perwakilan BPKPProvinsi D.I.

Yogyakarta sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 ;Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada kantor Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Tengah sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 ;Sebagai Auditor Madya pad kantor Perwakilan D.I.

YK, hal. 55 dari 106 hal.Bahwa saksi membawa surat tugas untuk memberikan keterangan pada persidangan kaliini yaitu berdasarkan Surat Tugas dari kantor Perwakilan BPKP D.I.

Yogyakarta karena permintaan pihakKejaksaan Negeri Wonosari berdasarkan Surat Nomor : B145/0.4.11/Fd.1/01/2012tanggal 19 Januari 2012 kemudian permintaan tersebut dikabulkan dengan diterbitkannyaSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi D.I.

Yogyakartatersebut berdasarkan hasil audit investigasi oleh tim dari BPKP Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar Rp. 189.970.763,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta sembilanNo. 21/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSeluma Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang PersetujuanRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma TentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten SelumaTahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan olehTergugat Il;Yang berisikan pencabutan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun2010, serta tidak dianggarkannya dana proyek Multiyears untuktahun 2013 merpakan tindakan Tergugat yang tidakberlandaskan hukum dan pelanggaran peraturan perundangundangan

No31/PDT/2018/PT BGL.(14)Bupati Seluma dan DPRD Seluma tentang Rencana PeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, sertaKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selumanomor : 3 tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat Il.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSeluma Nomor : 3 Tahun 2013 + Tentang PersetujuanRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma TentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten SelumaTahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan olehTergugat Il;Yang berisikan pencabutan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2010,serta tidak dianggarkannya dana proyek Multiyears untuk tahun 2013merupakan tindakan Tergugat yang tidak berlandaskan hukum danpelanggaran peraturan perundangundangan

No31/PDT/2018/PT BGL.Perwakilan Rakyat, banwa setiap keputusan yang diambil di LembagaDewan Perwakilan haruslah dilakukan melalui sidang yang harusdihadiri oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan setiapkeputusan harus atas persetujuan anggota dewan perwakilan rakyatdengan suara yang terbanyak...seharusnya Penggugat tidak hanyamenggugat Tergugat Il tetapi menggugat seluruh Anggota DPRDKabupaten Seluma yang menyetujui Keputusan DPRD KabupatenSeluma Nomor 3 tahun 2013 tersebut; Berdasarkan uraian

PSP jugamempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkanTemuan BPK RI perwakilan propinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.261.519.465,77(dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu empatratus enam puluh lima rupiah tujuh pulu' tujuh sen) sedangkanRp.7.659.663.269,33.

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan PenetapanPerwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yangbernama : ELSON TAN (ANAK)Untuk kepentingan anaktersebut sebagai Pemohon meminta melalui PengadilanNegeri Batam, utnuk mengeluarkan Penetapan Perwakilan Anak guna syaratpemohon untuk MENJUAL Sertipikat HGB atas unit Rumah diatas;8.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang perwakilan berbunyi Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan wali,perwalian itu. mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya;Maka halhal tersebut di atas permohonan Pemohon Kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Batam Kelas 1A, agar sudi kiranya mengabulkan permohonanyang AMARnya yang berbunyi sebagai berikut :.

., JUMLAH : Rp 48.425.000,Akan tetapi, dari hasil Audit Operasional yang kemudian ditindak lanjutidengan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan,kenyataannya dana tersebut oleh mereka Terdakwa berikan kepadamasingmasing Ketua Kelompok PKBM Melati yaitu:Sariyanto bin Sarimin selaku Ketua Kelompok Ternak Lebah sebesarRp 10.500.000. ;. Syahudin Panani bin Shui selaku Ketua Kelompok Jeruk Manis sebesarRp 15.500.000.

Nomor 696 K/Pid/2007dengan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan,kenyataannya dana tersebut oleh mereka Terdakwa berikan kepadamasingmasing Ketua Kelompok PKBM Melati sebagai berikut:a. Sariyanto bin Sarimin selaku Ketua Kelompok Ternak Lebah sebesarRp 10.500.000. ;. Syahudin Panani bin Shui selaku Ketua Kelompok Jeruk Manis sebesarRp 15.500.000.;Hasbullah bin Siamit selaku Ketua Kelompok Tani Jati Super sebesarRp 13.500.000.

Advokat pada KantorLEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYANTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT,baik bersamasama, maupun masingmasing sendiri yang beralamat di Jln.Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur, berdasarkan suratkuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020,Nomor: 007/B.1.1/LBHSNTT/PMB/2020,dengan Register Surat Kuasa nomor:5/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 4 Februari2020.

Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUANHUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, baikbersamasama, maupun masingmasing sendiri yang beralamat di Jin.Gabriel Gampur No. 8 RT.013, RW.005, Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa HukumPenggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legalstanding) dan apakah surat kuasa khusus yang

Nomor 1002 k/Pdt/20156.10.11.Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 06.00 WITA setelahsubuh datang perwakilan warga, RT 05/RW 02 ke rumah Penggugat, danmeminta suami Penggugat agar laporan dan permasalahan tersebut segeraditandatangani untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Namun untukmenjaga keharmonisan kekeluargaan maka suami Penggugat menjelaskankepada perwakilan tersebut yang intinya agar laporan ditangguhkan dandilakukan pendekatan secara kekeluargaan, saat itulah suami Penggugatdidampingi Imam Musholah Mantasi mendatangi Tergugat dengan maksudmenyampaikan keluhan dari warga.

NENGAH SUTAGA sebagai perwakilan PT.