telah nyata terbuktiPenggugat berdomisili di Kecamatan Kapuas, yang termasuk dalam wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, dengan demikian secara relatifmenjadi kewenangan Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa,mengadili dan memutuskannya, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,jo. pasal 182 ayat (1) Instruksi Presiden

Sgudipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besarsehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentukrumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmavaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalamsurah ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebutsejalan dengan kaidah fiqghiyah yang

SguMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a)dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147ayat (2 ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat,sementara pemohon dengan pemohon II sangat membutuhkan buktipernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untukmengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukumlainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu. majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialan suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelishakim menilai kedua

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a). CalonSuami, (6). Calon Istri, (c). Wali Nikah, (d).

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakhadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.PIh.bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

Pasal 154 R.Bg jis.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.PIh.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 143 ayat (1) dan(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalildalil gugatanPenggugat, dengan demikian dalildalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadifakta

bahwaTergugat tidak mampu untuk menghidupi Penggugat, kemudian Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa diusir olen Penggugat, yang berakibat terjadinyapisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 11(sebelas) bulan, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajibansebagaimana layaknya pasangan suami istri, hal ini telah memenuhi unsurpelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atasPenggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kKewenanganabsolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), terobukti Penggugat saat iniberdomisili di Kecamatan Kapuas, yang merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Sanggau, sebagaimana dimaksud oleh pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

antara keduanya tidakmungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabilarumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkanmenimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkantujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagiatenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimanadikehendaki oleh AlQur'an dalam surah ArRum ayat 21 dan pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari padamenarik kebaikan/ kemashlahatarn ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dalildalil gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2)beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal116 huruf (f) Instruksi Presiden

sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal147 ayat (2) Instruksi Presiden

cukup umur untukmelangsungkan pernikahan, sehingga ada penolakan dari KUAKecamatan Marisa;Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon dan calonistrinya anak Pemohon serta faktafakta hukum yang diperoleh dariPenetapan Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA.Msa Page 11 of 16keterangan saksisaksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaanak Pemohon dan calon istrinya sudah samasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan denganmemberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagimereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dariyang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhikategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, danbukti surat serta keterangan saksisaksi Pemohon, dapat

disimpulkanbahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori baligh, baik secarafisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun bagianak Pemohon yang bernama Abdul Rahman Pasili, namun dapatmelangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah,melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan

Selain itu, perkawinan mempunyaitujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuanPasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dancalon istrinya telah berpacaran dan hubungannya sudah sedemikian erat,bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istrihingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil enam bulan,maka pihak

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat,sementara pemohon dengan pemohon Il sangat membutuhkan buktipernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untukmengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukumlainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialan suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangHal. 6dari 11Hal. Penetapan No.312/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu. mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitabTuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakimyang berbunyi:Jury 15 aldlel asl CISLArtinya: Diterima pengakuan nikah

selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banjarbaruberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuanPasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akansangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sertamenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 3 Intsruksi Presiden

Putusan Nomor 0454/Pdt.G/2015/PA.BjbArtinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatanPenggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalildalil gugatan Penggugat telahterbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor DeBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Sgiperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapatmelangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Tergugat tidakpernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016 dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan, dengandemikian Majelis

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991. Dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankanperkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudaratan yanglebin besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai.

Dengan demikiangugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksudpenjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huru (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatasmajelis berkesimpulan bahwa dalildalil cerai Gugat Penggugat telah di dukungHalaman 8 dari 11 putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/MS.

Sgimenjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuaimaksud pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahanpertama dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang dan peraturan perundangundangan

Pasal 39 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II jugatidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, ataudapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 70dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Ii telahdilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat danrukun nikah, tidak bertentangan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksudketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden RepublikIndonesia

Pasal5 Instruski Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada parapihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor UrusanAgama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Bagan Sinembah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun

tidak tercatat pada KantorUrusan Agama setempat, sementara pemohon dengan pemohon II sangatmembutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dandigunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untukkeperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara permohonan aquo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Mmjdan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelishakim menilai kedua saksi telah memenuhi

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa asli yang memuat keterangan domisiliperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraHal. 5 dari 10 hal. Put.

hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:Jute 51,5!

selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosespelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e,f,g, Pasal 83 ayat (1) huruf (e).Bahwa Terdakwa

Tari,ST selaku PPK yang melaksanakanpekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan1)padahal mengetahui bahwa Terdakwa HENRY JHONSONS WENuUIbukanlah direksi yang tercantum dalam akta pendirian perusahaandan bukan sebagai pegawai tetap yang mendapat kuasa dari SuryaMekar Raya , bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintahpada Pasal 86 Ayat (5) dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a)2.

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosesPutusan No: 31/PID.SUSTPK/2017/PT KPG Halaman 17pelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e

Seluruh proses tersebutmengandung ketidakcermatan serta mengarah padapelanggaran atas ketentuan pelelangan, dan PrinsipDasar Pengadaan sebagaimana ditetapkan dokumenPelelangan dan dalam pasal 3 huruf c, d dan huruf eKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun = 2003, sehinggamengakibatkan pelaksanaan Pelelangan tidak adil, tidaktransparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat,sehingga hal tersebut sangat merugikanPenggugat. eee14PENGGUGAT telah mengajukan Protes, sanggahan, dansanggahan banding tersebut

Pasal 26 huruf d Keputusan Presiden No.: 80 Tahun2003. , yang menetapkan bahwa : Pejabat yangberwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalahBupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilaidi atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliarrupiah )2.

Lampiran I Bab II, A, 1, j Keputusan Presiden No.:80 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa Pemenanglelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para pesertaselambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahditerimanya surat penetapan penyedia barang/jasasedari pejabat yang berwenang3. Bab II pasal 17. Dokumen Pelelangan , yangmenetapkan bahwa: PemenangLEAN iceaiacws ani wus ras 12)Lelang ditetapkan oleh Bupati , berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan.

Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun. Bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, d dan eKeputusan Presiden Nomor: SO Tahun 2003d. Bertentangan dengan Pasal 26 huruf d KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;@ BOFTENtANBONss seas eussusar 21)e. Bertentangan dengan Pasal 27 ~=ayat (2) KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;f. Bertentangan dengan Lampiran I Bab II.A.1.j KeputusanPresiden Nomor: SO Tahun2003; 222222 eee eee eee eeeg.

Bertentangan dengan Lampiran I Bab TI/I.A.1.f.5).h)Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun11.a.Bertentangan dengan DokumenPelelangan; 2272222 r eee ee eee. Bertentangan dengan Bab I Pasal 6.2 Jo Bab II Pasal3.2 Dokumen Pelelangan;Bertentangan dengan Bab I Pasal 18.2 DokumenPelelangan; .

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 2 +2222 nen ena Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur f.

Penyimpangan atau kesalahan penawaran harga penggugattidak cukup akurat untuk dapat mempengaruhi lingkup,kualitas dan hasil/ kinerja pekerjaan.Bahwa Tergugat dalam dalam proses penetapan Keputusan TataUsaha Negara telah melanggar Peraturan perundangundanganHal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKsebagai berikut :o nnn nen nnn noe nnn none nee(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merujukDACA : 2222 nn oan nnn nnn nnn

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihnan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 222 non nnn non non nnn ene nee nee = Bagian A, Sub Bagian 7 Metode Evaluasi Penawaran(terlampir keseluruhan) Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur, f.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6yaitu:(3) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:a.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungtidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; dan selanjutnya tertulis dalam Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentangPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalamPenjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2) tertulis bahwa Dalam halpenetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak

ANGKOEDAENG PETTA KENNANG
Terbanding/Tergugat III : CAMAT PANAKKUKANG ( PPAT )
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ( CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , CQ.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA , CQ. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI, CQ PANGLIMA KOMANDO ARMADA TIMUR, CQ. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT VI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIACg. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEUANGAN PROPINSIHal 1 dari 28 hal Putusan perkara No.356 /PDT/2017/PT.MKS.SULAWESI SELATAN : Berlamat Makassar, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT , dalam hal inidi JalanUrip SumoharjoKM.4 Kota: TERBANDING semulaTerbanding semulaTergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:1. DR. INDRA SURYA, SH.,LL.M;2. NGAKAN PUTU TAGEL; 3. SAIFURRAHMAN; 4. MASSOEHARTO;5. L WENANG CAILENDRAH;6 M.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA. PANGLIMA KOMANDO ARMADA TIMUR KOMANDAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT VI:Beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 308 Kota Makassar ,selanjutnya disebut :TERBANDING II semula sebagaiTERGUGAT Il, dalam hal ini Terbanding II Semula Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnyayaitu:1. Letkol Laut (KH) BAHTIAR,SH.,MH;Hal 3 dari 28 hal Putusan Perkara No.356/PDT/2017/PT.MKS.,(PPAT):2.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cg. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIAI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI! SELATAN Hal 4 dari 28 hal Putusan Perkara No.356/PDT/2017/PT.MKS.,Beralamat di Jalan Cenderawasi Nomor: 438 Kota Makassar ,selanjutnya disebut : TERBANDING IV semula sebagaiTERGUGAT IV; Dalam hal ini Terbanding IV semula Tergugat IV diwakili olehKuasa Hukumnya yaitu:1. GUNAWAN HAMID,A.Ptnh,MH; 2.

Presiden RI c.q. Pemprov Lampung

Saksi MUSLIMIN, bahwa benar FALIYA IZZATI adalahanak lakilaki dari pasangan suami istri yang bemama NURMALSAH (pemohon)dengan T ANTI ANISAH yang lahir di Y ogyakarta pada tanggal 11 Juni 2011; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatankelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" dan Pasal 65 ayat(2) Peraturan Presiden

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ini memperbaikipetitum tersebut dan menetapkan hanya terbatas halhal yang merupakankewenangannya, yakni sekedar meneguhkan tentang suatu keadaan adalah benar atautidak dan/atau meneguhkan bahwa terhadap keadaan tersebut telah dapat dicatatkanatau tidak; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, f roflSipil menerz ni tatan kelahiran yang telah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danHalaman 6 dari 7 Penetapan Perkara No.67/Pdt.P/2013IPN. YKTata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangundangan yanglJersangkJJtan ; MENETAPKAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menetapkan sah kelahiran seorang anak perempuan bernama F ALIY A IZZATI,anak dari pasangan suami istri bernama NURMALSAH dengan T ANTIANISAH yang lahir di Y ogyakarta pada tanggal 11 Juni 2007; 3.