Ditemukan 51522 data
55 — 9
Harusdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadiliperkara ini karena Pemohon tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antaralain adalah bahwa Pemohon beserta kedua anaknya, mohon supayaditetapkan sebagai ahli waris almarhum suaminya nama Suami Pemohon.Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan tersebutantara lain adalah bahwa Pemohon yang telah menikah dengan
10 — 0
mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 21Oktober 1964 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 3
sidang telahselengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.n Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;n Menimbang ,bahwa yang mendasari
16 — 11
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:fi, Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 7 April 1995, Kutipan Akta Nikah Nomor :37/37/IV/1995 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBekasi Utara, Kota bekasi.2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Perum Cluster Graha Puspasari 2 JI.
5 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
JASMINAH
25 — 2
RW.002 Desa Tunggu, Kecamatan Penawangan, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon mengajukan permohonanHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Pwdpembetulan nama adalah karena nama pemohon yang tertera dalam KartuTanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P2) dengan DuplikatKutipan Akta Nikah (P3
62 — 1
G/2010/ PA Jakarta Pusat, yang padapokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalahsebagai berikut :1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah Tergugat, karena Penggugat denganTergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Islam dihadapanPegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 999999. ;2.
23 — 2
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPengubahan Nama dalam KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan dan SuratKeputusan Gubernur adalah karena nama yang tertera tidak sama ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar hukum
110 — 40
baru yang dapatmelemahkan atau yang dapat membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 23/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 28 Oktober 2015 tetapi benar sifatnyahanyaHalaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 44/B/2016/PT.TUN.MKS.pengulangan dan sudah dipertimbangkan, dengan demikianalasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak perludipertimbangkan ulang lagi oleh karenanya layakdikesampingkan ; Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbanganhukum yang mendasari
134 — 34
Koreksi atas SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 277.787.531,Mbahvuxt fempeladamgsecara rinci mengenai ketentuan perpajakan yang mengatur dan mendasari mengenaisaat terutang PPN JLN, saat penyetoran PPN JLN, dan saat pengkreditan PPN JLN telah TB sampaikandalam SUB nomor S31/WPJ.19/2011 tanggal 6 Januari 2011;bahwa secara keseluruhan, PB tidak dapat menunjukkan asli / fotokopi SSP PPN JLN Masa PajakNovember 2006;bahwa seluruh data yang PB sampaikan dalam uji bukti tidak pernah disampaikan pada saat
80 — 8
sela tersebut dan telah membuka persidangankembali untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana terurai dalam berita acarapersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan halhalsebagai berikut ;DALAM KONPENSIMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabayaberpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaNgawi sepanjang mengenai alasanalasan yang mendasari
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Asbon Sihombing
45 — 15
.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai
yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari
Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan keterangan dari kesatuan Terdakwa yangmenyatakan Isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwasemenjak menderita kebutaan selama lebih dari 2 (dua)tahun, atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut dengan mendasari fakta hukum di persidanganmaka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikanPenasihat Hukum Terdakwa tidaklah benar karena padadasarnya Saksi2 juga telah mengetahui apabilaTerdakwa telah menikah lagi dengan seorang PNS yangberdinas
sesuatu yang bersifat keharusan(imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yangkemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan komaatau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantungdari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kataatau singkatnya Terdakwa wajid memberikan kehidupan,perawatan, pemeliharaan ataupun dengan kata lain Terdakwamemiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidupdari orangorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.Bahwa kemudian dengan mendasari
10 — 1
cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0621/Pdt.P/2017/PA.SbyTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 3
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdalam register perkara Nomor PERKARA, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Supiaty AM.AK
Tergugat:
1.Juarby. A,
2.Ny. Darmawang
51 — 31
DARMAWANG, Umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di JalanSalak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimaSurat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 Register Perkara Nomor13/Pdt.GS/2018/PN.PLP, yang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun posisi kasusnya yang mendasari
8 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
16 — 3
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentangduduk perkaranya;Hal 5 dari 8 hal Put No. 0415/Pdt.G/2014/PA.TrkMenimbang, bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokokperkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan
11 — 13
, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua Ssuratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tingginomor : 318/Pid.B/2014/PNTBT tanggal 23 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
halhal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hal ini harus dilakukan pembuktiannya dalam persidangan MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai landasanhukum formil dan landasan hukum materiil;Kesimpulan dan UsulBahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui Keputusan Terbanding Nomor :KEP 47/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang yang diekspor oleh PT PerkebunanNusantara Ill yang tidak mendasari
105 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
: Bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenalkeabsahan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 26 Oktober 2015 danAkta Notaris Nomor 3 Tanggal 6 Januari 2016, yang merupakanwewenang pengadilan perdata untuk menguji keabsahan aktanotaris tersebut: Bahwa selanjutnya terkait wewenang untuk menilai apakahdokumendokumen akta jual beli dan Notulen RUPS yang didugapalsu merupakan wewenang pengadilan pidana yang juga beradadalam lingkungan peradilan umum; Bahwa dengan demikian, pokok gugatan yang mendasari