Ditemukan 46426 data
185 — 84
>
- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/ PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membatalkan hibah
Penggugat (Syamsinar) terhadap Tergugat (Nurisam) dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003;
- Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 dari Penggugat (Syamsinar) terhadap Tergugat (Nurisam), tidak berkekuatan hukum mengikat, atas sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 1.938 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Menyatakan 2/3 harta hibah sebagaimana yang dimaksud pada dictum (2)di atas yang diukur dari garis batas bagian belakang (Sebelah Barat) kebatas bagian depan (Sebelah Timur) adalah hibah yang harus dikembalikanTergugat kepada Penggugat;4. Menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (Sepertiga)bagian atau luasnya melebihi 646 meter persegi, tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;5.
Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanahyang didalilkan oleh Penggugat di atas adalah sah dan tidak dapatdicabut;3.
dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tuakepada anaknya, serta ditambah lagi dengan Pasal 313 bahwa hibah yangHal 14 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengankematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya.
pada sebidang tanah yang menjadi objek hibah telah mengalamiperubahan berupa tambahan bangunan sebagaimana fakta Persidangansetempat (descente) berupa dua unit rumah dan dua unit kedai yang bernilalekonomis, sehingga dengan perubahan tersebut maka hibah menjadi berubah/gugur dan pemberi hibah tidak berwenang lagi untuk mencabut hibahnya;Menimbang, bahwa letak ketidakadilan pembagian harta terhadap anakanak adalah karena nilai ekonomis yang terkandung di dalam objek tersebutdan sementara yang lain
Membatalkan hibah Penggugat (PEMBANDING) terhadap Tergugat(TERBANDING) dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari2003;3.
Terbanding/Tergugat : Per.SELO
68 — 7
27 — 0
93 — 43
Darjo Dimejo Daliyem yang diberikan kepada PihakHalaman 5 dari 11 halamanPutusan Perdamaian No. 732/Padt.G/2017/PA.Mkd.Pertama berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani Para Pihak di hadapan Pejabat Kepala Desa XXXXXdinyatakan selesai dan Para Pihak berjanji akan menjaga keharmonisan dalamhubungan kekeluargaan dan tidak saling mengganggu lagi dan tidak salingmenuntut secara hukum saat ini atau di Kemudian hari;Pasal XIBahwa Perjanjian Perdamaian
dapat dipergunakan sebagai alat bukti sebagaimana mestinya yang dilakukantanpa ada unsur paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak manapun;Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSANNomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.2 TN 9% ,seigNsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan PutusanPerdamaian tentang Gugatan Cidera Janji Atas Pelaksanaan Pemberian Hibah
124 — 34
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan batalnya Hibah antara Tergugat (Dian Puji Astuti) dengan Penggugat I (Sudiati binti Raswan), Penggugat II (Cici Irwanti binti Sutarno), Penggugat III (Wisnu Triyono bin Sutarno);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Telah dibuatKesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi sengketa Hibah antara :1. PENGGUGAT I, dengan NIK : 3327094205680007, beralamat di DukuhBandelan, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang,2. PENGGUGAT Il, dengan NIK : 3327094510930004, beralamat diDukuh Bandelan, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang,3. PENGGUGAT Ill, dengan NIK : 3327091406970004, beralamat diDukuh Bandelan, Desa Taman, Kecamatan Taman, KabupatenPemalang.
Sebelah Barat : Tanah AlFalah.Adalah Hak Milik sepenuhnya TERGUGAT yang diperoleh sebagaihadiah atau Hibah dari orang tua yang bernama S yang dibeli pada tanggal 19Mei 2014 dengan uang Hibah tersebut sejumlah Rp. 425.000.000, (empatratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga TERGUGAT dapat melakukanperbuatan hukum atas tanah dan rumah tersebut, (menjual atau memindahtangankan, hak tanggungan, dan lainlain) tanpa persetujuan siapapun dantanda tangan Siapapun juga;Pasal 2Sebidang tanah sawah dengan
139 — 43
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/19/II/PPAT/SKD/2004 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu : petitum nomor 3, 4, 5, 7, 6, 9, 10, dan 11;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.225.000,00 ( tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing pihak membayar sejumlah Rp3.226.000,00
Salamon,mendapat hibah berupa : tanah sawah 3 petak dan tanah pekaangan, 2.M.Toha (almarhum), mendapat hibah berupa : berupa tanah sawah 4 petak,3. Munfarida, mendapat hibah berupa : tanah sawah 2 petak dan tanahpekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah gedung, 4. Siti faizah,mendapat hibah berupa : tanah sawa 2 petak dan tanah pekarangandiatasnya berdiri bangunan rumah gedung, 5.
Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 19/19/II/PPAT/SKD/2004 yangditerbitkan oleh PPAT Kecamatan Sukodono keatas nama MuhammadQozali (Tergugat II) tersebut tidak berdasarkan kehendak dan kemauanPenggugat selaku Pemilik Objek sengkata (Pemberi Hibah) serta tidakdidasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan seluruh anakHim. 4 dari 35 hlm; Pts.
sebagaisaksi proses pembuatan Akta Hibah tersebut; Bahwa saksi tahu semua anakanak Penggugat juga sudah diberibagian seperti Fatimah; Bahwa setahu saksi waktu proses hibah kepada Fatimah seluruhkeluarga sudah tahu;Him. 21 dari 35 hlm; Pts.
Akan tetapi, oleh karena Tergugat hanyamempunyai seorang anak maka sekalian diatas namakan anakTergugat yang bernama Qozali; Bahwa saksi separuh tanah selain yang dibarikan kepada Fatimahdijadikan jaminan hidup Penggugat; Bahwa saksi tahu waktu terjadi proses hibah sebenarnya Qozalimasih anakanak dan saksi tahu menyadari kesalahan itu; Bahwa setahu saksi alasan mengapa akta hibah dibuat sekalianmenurut Penggugat dan Fatimah biar tidak mengeluarkan biaya dualkali; Bahwa waktu proses hibah dibuat setahu
47 — 2
156 — 19
63 — 1
92 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat;Bahwa para penggugat in casu Penggugat I, Il, Ill dan IV juga sangatkeberatan atas terbitnya Akta Hibah No. 23/PH/KW/IV/2009, sebab selama iniPenggugat Il, Ill, dan IV tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui terbitnyaakta hibah dimaksud, sebab pada waktu akta hibah dibuat tidak berdasarkanaturan hukum yang berlaku, sebab Penggugat Il, Ill dan IV tidak turut hadirmenyaksikan akta hibah tersebut, serta bukan dibuat di hadapan Pejabat yangberwenang melainkan Tergugat menyuruh orang lain
Sarifin, sehingga prosespembuatan akta hibah tersebut tidak sesuai dengan produser hukum yangberlaku, karena seharusnya untuk membuat dan menerbitkan akta hibah harusHal. 5 dari 19 hal. Put.
Mamma maka obyeksengketa sudah merupakan bagian dari yang tidak dapat diganggu gugatlagi;Bahwa inti pokok para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibahkarena hibah yang diberikan oleh para Penggugat/para Termohon Kasasikepada Tergugat/Pemohon Kasasi dalam membuat hibah tersebut dibawah paksaan yakni dipaksa tarik tangannya Penggugat /TermohonKasasi agar menjempol surat hibah tersebut.
90 — 17
136 — 54
PENETAPANNomor 426/Pdt.G/2020/PA.PraZab 2Ned 0% orDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Hibah antara:1. LALU UMAR KARAMAH Bin H.LALU ALIMUDINAgama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat dan Tanggal Lahirdi Ketara 01 Juli 1950, Bertempat Tinggal di Dusun BagikDewe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah. NTB2.
Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan halhalsebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat :Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat masingmasing diwakili kKuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, danternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasanantara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Hibah
Terbanding/Tergugat : PT. PLN (Persero) Wilayah 2 JB (Palembang) Diwakili Oleh : Hendy Ardianto, SH
102 — 48
Hakim yang mempunyai pendapat yangberbeda tidak dapat dibenarkan dan tidak memenuhi unsur dari pasal 1320KUHPerdata itu sendiri yaitu :a.Kesepakatan para pihak tidak dapat dipenuhi karena harta sengketaadalah harta warisan ( Boedel) yang belum dibagi oleh ahli warisalmarhum Cik Mat yaitu) Jenawi, Junaidi, Merindu,Erwanto, danMardalena sedangkan transaksi yang dilakukan Pembanding /Penggugat hanyalah pada Junaidi dan Erwanto saja sedangkan denganahli waris yang lain tidak diikut sertakan;Proses hibah
111 — 25
80 — 0
61 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 55
156 — 54
SUNARTIYAH binti DULKAHAR (TergugatI) ;Bahwa proses hibah sebagaimana disebut pada posita 8 secara yuridisformal terdapat CACAD HUKUM yang mengakibatkan BATAL DEMIHUKUM, dimana hibah a quo disebutkan terjadinya pada tahun 2002sedangkan pada saat itu Ssuami pemberi hibah yaitu RAHWANI alias H.MRAWANI bin NISBAH masih hidup dan dalam keadaan sehat wal afiat,maka kalaupun benar (Quod Non) hibah itu dilakukan oleh pemberi hibahkepada adik kandungnya yaitu Hj.
, disarankandibuatkan Akta hibah NO.457.2002, tertanggal 17 Oktober 2002, makaoleh Tergugat dibuatlah Akta hibah yang ditanda tangani oleh Ibu ParaPenggugat selaku Pemberi Hibah dan disaksikan dan diketahui olehTergugat Il dan pada waktu itu tidak ada masalah apapun dan barusekarang Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, danhal ini dimasalahkan oleh Para Penggugat setelah Ibu Para Penggugatmeninggal.
Ahli Waris adalah dimana hibah diberikan dalamkeadaan si Pemberi Hibah dalam keadaan sakit, akan tetapi dalam halHalaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 515/Padt.G/2019/PASrgini Pemberi Hibah sehat Wal afiat.
Bahwa gugatan para Penggugat cukup jelas, tidak obscuur libel sebagaimana dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat , sebab alasanpembatalan hibah yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah karenaobjek hibah merupakan harta bersama orang tua para Penggugat bukankarena objek hibah melebihi ketentuan hukum mengenai hibah, sehinggatidak perlu memuat semua harta peninggalan almarhum Hj.
Sunartiyah (Tergugat I) Ssesuai ketentuan yangberlaku berupa adanya akta hibah dan di dalam akta hibah tersebut terdapattandatangan persetujuan anak dari Hj. Enah yaitu Tergugat II.
Terbanding/Tergugat : H. ANWARA Bin H. DULKARIM
174 — 75
PUTUSANNOMOR 108/Pdt.G/2021/PTA.BtnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa, mengadili dan memutusperkaraperkara tertentu dalam Peradilan Tingkat Banding, Majelis Hakim telahmemberikan Putusan dalam perkara Hibah antara:Neng Badriah alias Hj.Badriah binti H. Basuni, umur 45 tahun, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KampungSukamanah RT.001, RW.003 Desa Mekarsari, KecamatanRangkasbitung, kabupaten Lebak.
Bahwa gugatan ini terkait penetapan hibah bukan jual bell, Penggugattelah tepat memasukan H. Anwara bin H. Dulkarim sebagai Tergugat karenaTergugat yang telah memberikan hibah, sedangkan pemberi hibah lainnyabernama Hj. Juhamah binti H. Januri tidak di masukan sebagai Tergugat,sebab Hj. Juhamah binti H. Januri telah meninggal dunia.Berdasarkan uraian tersebut, Pembanding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan memutussebagai berikut :1.
KarenanyaPembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rangkasbitunguntuk menetapkan sahnya atas surat pernyataan hibah Terbanding/Tergugatdengan Hj. Juhamah binti H.
sebagai berikut :Menimbang, bahwa substansi gugatan Pembanding/Penggugatberkaitan dengan hibah yaitu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkanharta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru (berbuat baik) yangharus memenuhi syarat dan rukun serta tidak melanggar undangundang.Adapun rukun hibah sebagaimana maksud Pasal 685 Kompilasi HukumEkonomi Syariah sebagai berikut: a.
Qabd(penyerahan );Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding yang dituangkan dalamsurat gugatannya disebutkan bahwa sebagian objek hibah telah dijual olehTerbanding/Tergugat dan Apipudin bin Marhali kepada Hj. Ines tanpa sejjinPembanding/Penggugat, menunjukan bahwa objek hibah sebagaimana dalamsurat gugatan Pembanding telah berpindahtangan (jual beli) kepada Hj. Ines,hal ini ada perbuatan hukum yang dilakukan subjeksubjek hukum yaituTerbanding/Tergugat (H. Anwara bin H.
206 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 7 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi JawaTengah tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat danbenar;Bahwa pokok gugatan Penggugat dengan petitumnya ternyataberkaitan dengan permohonan pembatalan Akta Hibah
,S.H., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena ituberdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam salah satunya di bidang hibah,maka pembatalan Akta Hibah merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama (Pengadilan Negeri tidak berwenang);Menimbang