EDI WINARTO; Asli surat Akuntan Publik Indonesia Nomor : 0006/I/IAPI/2014 hal : Tanggapan atas surat Pengaduan keberatan; (Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara);5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

., M.Si. pada hari Rabutanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya disuatuwaktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2013 di Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan, Kabupaten Sampang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSampang, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidakmemberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajibdiumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiapsaat

dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaansesuai dengan undangundang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi oranglain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saatsaksi Gada Rahmatullah mengirimkan surat kepada Kepala DinasKelautan, Perikanan, dan Peternakan namun data tersebut sampaisekarang belum diberikan oleh Terdakwa; Bahwa datadata yang saksi Gada Rahmatullah minta pada tanggal

;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 52 UndangUndang RINomor 14 Tahun 2008 tentang Keterobukaan Publik;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sampang tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:1.

Burhanuddin Ridwan, S.H., M.Si. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBadan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publikberupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaansebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Publik dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec.

Putusan No. 1941 K/PID.SUS/2015Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publikberupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana kurungan selama 5 (lima) bulan;3.

., selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, pada hari tidak diingat lagitanggal 25 Februari 2013 atau sekitar waktu itu atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Kantor DinasKesehatan Kabupaten Sampang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, badan publik yangdengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

,informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yangharus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundang ini, danmengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dr.

FIRMAN PRIA ABADI, M.M. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana badanpublik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan danatau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secaraserta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atauinformasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuaidengan undangundang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lainsebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008

Unsur Badan Publik.2. Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atautidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atauinformasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuaidengan undangundang ini.

yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publikyang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundangini bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan dengan sengaja bahwajelas Terdakwa tidak memenuhi permintaan ACH.

Dengan demikian, wewenangadalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yangdiberikan oleh undangundang yang berlaku untuk melakukanhubunganhubungan tertentu (Dalam Buku DR. SF. MARBUN, SH.,MH., Analisa Teoritik Yuridik kasus Ir. Akbar Tanjung dan OptikHukum Administrasi, termuat dalam buku Analisis Yuridis para AhliHukum Putusan Perkara Ir. Akbar Tanjung, Penerbit Pustaka SinarHarapan Jakarta, 2004 halaman 47).

Berdasarkan BAB IXtentang Hukum Acara Komisi pada Pasal 42 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkanPenyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasioleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasidinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihakHalaman 2 dari 10 halaman.

14 Tahun 2008 Tentang KeterobukaanInformasi Publik, maka mengacu pada Pasal 1 angka (2) menyebutkaninformasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik;Bahwa selanjutnya sengketa informasi publik mengenai Point 1, Point2, Point 3 dan Point 4 tersebut telah diputus oleh Komisi InformasiProvinsi Kepulauan Riau melalui Putusannya Nomor 012/V/KIKEPRIPS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang selengkapnya berbunyisebagai berikut:MEMUTUSKAN1.

Pasal 6 ayat (1) yuncto Pasal 17 huruf (i) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publikkepada publik sebagaimana huruf (i) yaitu dokumen Memorandum;Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya permohonaninformasi yang diajukan oleh termohon informasi pada point 1adalah berkaitan dengan dokumen memorandum sehinggaPemohon tidak memberikan dokumen tersebut:Dengan demikian, tidak diberikannya dokumen

Pasal 6 ayat (3) huruf (c) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:Halaman 5 dari 10 halaman.

Pasal 17 huruf (h) angka (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali:(h) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu:(3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bankseseorang;Bahwa permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 2sampai point

006 RW. 004, Kelurahan PondokPucung, Kecamatan Pondok Aren, KotaTanggerang Selatan, Provinsi Banten;Agama : Islam;Pekerjaan : Dosen;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 57Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

M.Si. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yangbukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan Profesi Akuntan Publik danbertindak seolaholah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur danHal. 1 dari 6 hal. Put. No. 935 K/Pid. Sus/2018diancam pidana dalam Pasal 5/7 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;2.

EDI WINARTO; Asli Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor:OOO6/IIAPI/2014, tanggal 9 Januari 2014 hal: Tangapan atasSurat Pengaduan Keberatan;Masingmasing terlampir dalam berkas perkara;4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor248/Pid.Sus/2017/PN Psp tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa R.

Sus/2018 Asli surat Akuntan Publik Indonesia Nomor : OOO6/I/IAPI/2014hal : Tanggapan atas Surat Pengaduan Keberatan;(Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkara);5.

Sus/2018berupa audit terkait asoek keuangan dan aspek kinerja manajemen danakhirnya sebagai perbaikan dengan memberikan rekomendasi yangbersifat internal, maka tidak sama dengan produk yang dikeluarkanoleh Akuntan Publik yang berupa opini:;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikanbahwa putusan judex facti telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat(1) a, b, c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

Putusan KomisiInformasi Provinsi Bali Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015, dalam sengketaantara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :(5.1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan lembar kerja asilites tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun testulis dan cara menghitungnya;(5.2) Menyatakan bahwa pemberian lembar kerja asli tes tulis pada saatmengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan caramenghitungnya merupakan informasi publik

yang bersifat terobuka dandapat diakses oleh pemohon informasi publik berdasarkan permintaanyang disertai alasan;(5.3)Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohonmenghitamkan informasiinformasi lain yang dikecualikan sesuai denganketentuan pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008;(5.4) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasisebagaimana poin (5.3) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejakputusan diterima Termohon;(5.5) Membebankan biaya penggandaan

Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbuldalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp. 307.000,(Tiga ratus tujuhribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 18/G/2015/PTUN.DPS, tanggal 17 November 2015 adalahsebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;2.

Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbuldalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp. 307.000,(tiga ratus tujuhribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor65K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REKTORUNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu

Namun karena Gede Kamajaya adalah pihak yangmeminta informasi maka informasi tersebut bukanlah informasi publik yangmengungkap rahasia pribadi seseorang karena informasi tersebutmenyangkut pribadinya sendiri.

,dimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diganti denganPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 63 Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik yang menyebutkan bahwa Peraturan KomisiHalaman 7 dari 18 halaman.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakniPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan PengklasifikasianInformasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkanPengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitiansebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikanuntuk diakses oleh setiap orang.

adalah Setiap Badan Publik wajib membukaakses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkanInformasi Publik, kecuali: j. informasi yang tidak boleh diungkapkanberdasarkan UndangUndang, tentunya apa yang disebutkan olehMajelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur denganmenciptakan definisi baru tentang informasi rahasia didalammengutip Pasal 17 huruf j UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik adalah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya.

Putusan Nomor 614 K/TUN/2015huruf b UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik yangmengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan, karenaapabila Informasi Publik dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usahatidak sehat, mengingat Surat Keputusan ljin Usaha PertambanganseKutai Kartanegara yang diminta oleh Pemohon Informasi berkaitandengan Pihak Ketiga/Pemegang jin dalam menjalankan

Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untukmemberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta olehPemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi;ataub.

MENGADILI

- Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagai badan publik, telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai

badan publik, yakni tidak menyampaikan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

3. Menghukum kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk menyampaikan, dan atau menyerahkan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

4. Menghukum Termohon Keberatan

Memerintahkan Termohon Membentuk dan Menunjuk Petugas UntukMembuat serta Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi sebagaimanaamanat UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan peraturan perundangundangan lainnya berkenaandengan pelayanan dan informasi Publik dalam dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima olehTermohon;Bahwa setelah kami mengkaji, menelaah dan mencermati pertimbanganhukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Komisioner

Kewenangan Mengadili;Bahwa penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan olehPeradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan Pasal 47dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik yakni:1. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukanoleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasiyang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;2.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh

Bahwa dalam memori keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatanbertanggal 20 Juli 2020 tersebut, tidak ditemukan adanya uraian hukumyang secara implisit mengemukakan/menggambarkan bahwa KomisiInformasi Publik telah keliru di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo, atau setidaktidaknya Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah telahtidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana mestinya atau setidaktidaknya Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah telah lalai di dalammempertimbangkan alat bukti

Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagai badan publik,telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai badan publik, yakni tidakmenyampaikan salinan informasi publik berupa LaporanPertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Paluperiode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Putusan Nomor 224 K/TUN/20133 Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 48 ayat (1) berbunyi : Pengajuan gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salahsatu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerimaputusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah diterimanya putusan tersebut;4 Bahwa keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi

(KIP) ProvinsiLampung tersebut akan menimbulkan pembocoran rahasia negara sehinggasebagai tanggung jawab jabatan dan dari segala apa yang telah diuraikan di atasatau setidaktidaknya telah terjadi akibat hukum dari keputusan KomisiInformasi Publik (KIP) Provinsi Lampung tersebut;6 Bahwa keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Nomor 016/VII/KI.LPGPS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut di atas yang menjadi obyeksengketa Tata Usaha Negara ini yang nyatanyata:1Bertentangan dengan UndangUndang

Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik Pasal 27 ayat (2) berbunyi: KewenanganKomisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasipublik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkatKabupaten/Kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi InformasiKabupaten/Kota tersebut belum terbentuk;Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik Pasal 27 ayat (3) berbunyi : KewenanganKomisi Informasi Provinsi

meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yangmenyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan ;Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik Pasal 27 ayat (4) berbunyi : KewenanganKomisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi Kewenangan penyelesaian sengketayang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;4 Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik Pasal 63 berbunyi : Pada saat berlakunyaundangundang

Putusan Nomor 224 K/TUN/2013Informasi Publik, Pasal 7 ayat (3) berbunyi : Jangka waktu pengecualianinformasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasidapat merugikan ketahanan nasional ditetapkan selama jangka waktu yangdibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagaiberikut:PRIMER ;1 Mengabulkan Pemohon Keberatan untuk

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIBIT PURWANTO, S.Sos MSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan publik yang sengaja tidak memberikan Informasi Publik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,