Bukti T7Konawe Kepulauan, tanggal 25 Agustus 2015, yangditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur SulawesiTenggara Nomor : 813/2961, Lampiran : , Perihal :Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten KonaweKepulauan, tanggal 1 Juli 2015, yang ditujukan kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi R.I. 9 nnn en nnn nnn nn en nn nnn en nner nn nnnFotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan

Bahwa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia merencanakan mengadakan pelaksanaanulang seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana termuat dalamSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/1464/M.PANRB/04/2015 tanggal 24 April2014 (Vide bukti T6 poin 1) ; 2.

Bahwa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia menerbitkan daftar hasil Tes KemampuanDasar (TKD) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KabupatenKonawe Kepulauan versi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalamSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/4510/M.PANRB/11/2014, tanggal 18November 2014 (vide bukti T6 poin 2) ; Halaman 37 dari 56

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohonkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia kiranya berkenan untuk mengumumkankelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKD dan dimohonkomitmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia untuk memberikan kebijakan afirmasipada penerimaan CPNS Tahun 2016 sesuai Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/1927/M.PANRB/06/2015 tanggal

T4 dan bukti T7) ; ++ ===Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PANHalaman 42 dari 56 Hal.

Wawo Dahlan S.Sos, tanggal 30 April 2019 telah menimbulkan kerugian langsung Penggugat;Bahwa dengan keputusan BUPATI BARRU tentang pemberhentiantersebut sebagai pegawai Negeri Sipil sekarang Aparatur Sipil Negara(ASN) terhadap Penggugat yang telah bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil sejak tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepaladaerah Tingkat Sulawesi Selatan No.

Tahun2013Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang No. 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf a Denganberlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNSTindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a denganberlakunya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNSdan sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian

Peraturan perundangundangan dan AUPB.2) Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara: Pejabat PembinaKepegawaian adalah pejabat yang mempunyal kewenanganHalaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor: 102/G/2019/PTUN.

SipilNegara, namun demikian mencermati ketentuan baik dalam ketentuan Pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 23 ayat (4) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok KepegawaianHalaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor: 102/G/2019/PTUN.

Mks.penjara yang dijatunkan, sehingga dalam penerapannya tidak perludihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tepat TindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan bukan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, dengan

Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Pasal 250 huruf d, Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 TentangHalaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.IV.

Sipil Negara, Pasal 250 huruf d, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UUNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PPHalaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; b. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN. Mks.d.

AUPB yang dilanggar;Profesional, dan Azas Proporsionalitas;(enam) bulan, sehingga hal ini melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf dUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Sipil Negara jo.Pasal 247, Pasal 248, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P10 = Bukti T4, diketahui faktahukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatanhukum tetap terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016, sedangkan peraturandasar dalam menerbitkan objek sengketa a quo yaitu UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkanHalaman

Sipil Negara disampingPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa UndangUndang inimulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014,sehingga jika dihubungkan antara berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara

PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimanadalam Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipiltersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7,angka 9 angka 10, angka 11,dan angka 12 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 19 ayat (1) ditegaskan:Pasal 1:Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:Angka 1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagiPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan penanjian kerja yangbekerja pada instasi Pemerintah;Angka 2.

kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakankejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaanfungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASNdalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuanorganisasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor.10

Dengan demikian,UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat diterapkanuntuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara, terlebihdalam perkara a quo bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, danterkait dengan dalil Penggugat bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telahmempunyai

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yangdiundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dalamLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 6 danTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ; b.

Sipil Negara dan Pasal 250huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 TentangManajemen PNS sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa.Padahal pada saat terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkanPutusan Pengadilan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4September 2013, UndangUndang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah tentang Manajemen PNS belum diberlakukan, sebabUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarabaru diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 dan PeraturanPemerintah

Kupang dapat melaksanakanrekomendasi BKN untuk menetapkan Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai PNS kepada para PNS tersebut ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat EdaranNomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yangmelakukan Tindak Pidana KorupSI ; Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraYang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, meminta PPKdan Pyb agar memperhatikan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PDTH oleh PPKTerhadap PNS yang telah Dijatuni Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.9.

Asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa denganmenabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuanUndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndangtentang Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan tidak adanyakepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari obyeksengketa .b.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukankhususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efekjera.b. Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesualdengan ketentuan yang berlaku.9.

Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaiandan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketentuanketentuansebagai berikut :a.

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan btersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi selambatlambatnya tanggal 30 November 2018.Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusankepada Menteri Dalam Negeri.10.

Sipil Negara (ASN), maka peraturan yangrelevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratif adalah peraturan yangmengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif khususnya untukPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIII PenyelesaianSengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

,M.M., merupakan suratkeputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehinggaharuslah dibatalkan demi hukum ;Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalampasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraPutusan No.23/G/2018/PTUNBL.

Sengketa tidakmemenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karenanya perbuatanPenggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) hurufb UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilPutusan No.23/G/2018/PTUNBL.

Hal. 44Menimbang, bahwa konsideran Mengingat angka 2 (dua) pada obyeksengketa a quo yang menjadi salah satu dasar hukum penerbitan obyek sengketaadalah UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; Menimbang, bahwa

Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakansebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Keputusan BupatiLampung Selatan Nomor 821.23/154/IV.06/2014 dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara makaPenggugat dikategorikan sebagai ASN; Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; (2) Upaya Administratif

Dengan demikianPenggugat jelas salah memahami Pasal 87 ayat (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, dimana Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilterdiri dari huruf:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b

Sipil NegaraNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat 2seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidakdengan hormat, maka upayanya adalah upaya Administrasi yangterdiri kKeberatan dan banding Administrasi yang diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum (Pasal 129 ayat 3) dalam hal iniBadan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 129 ayat

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga hal ini melanggar:1) Pasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada padaPejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuanlebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifankembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Karena dalam dalil penggugatyang menggunakan ketentuan pada pasal 87 ayat (4) Undangundang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum, hanyamenyampaikan ayat (4) huruf d saja.

SipilNegara sebagai hukum atau peraturan perundangundangan administrasi khusus dibidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, knususnya BAB XIII, Pasal 129, jugatelah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembagapenyelesaian sengketa Pegawai ASN;Menimbang, bahwa setelah mencermati pasalpasal mengenai upayaadministrasi dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Putusan Perkara No

Sipil Negara(BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya bandingadministrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatursecara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannyaoleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi Badan PertimbanganAparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)?

secara tegas mengaturKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kKewenangan dan dapatmelaksanakan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur SipilNegara (BPASN) selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ;Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankantugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas bandingadministratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Pasal 1:Ayat 14.

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Anmad Yani, RT.002, RW.000, Desa PuncakIndah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,Provinsi Sulawesi Selatan;Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN);berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2019, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. MUH. RUSDI, S.H.;2. MUHARPA ANSJAR, S.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Muh.

Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukankewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) beradapada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, danpengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur

Mks.Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugatberwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 1 angka14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara jo. Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil;2.

Penerbitan Objek Sengketa yang Tidak Dilakukan pada Akhir BulanPutusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa prosedur/tata cara penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara jo.

Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil tetap hidup karena diatur kembalidalam peraturan perundangundang yang menggantikannya, yaitu dalamPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo.

,tanggal 13 Agustus 2012, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan bersalah melakukantindakpidana secara bersamasama dan merupakan perbuatan berlanjutmelakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu dipidana penjaraselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide Bukti P10 a dan P10 b); Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

Tindakan tegas harus dilakukan, antara laindengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepadaAparatur Sipil Negara yang lainnya;Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantastindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan untukmenjaga harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta untukmemenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat

, Aparatur Sipil Negara yangsudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana tercantum pada Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa, sehingga pencantuman Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017Halaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 556 K/TUN/2020tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa dipandang sudah tepat dan benar, sehingga tidakmelanggar larangan Asas Nonretroaktif; Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketaditerbitkan setelah menjalani hukum penjara, kemudian PemohonKasasi/Penggugat telah diaktifkan Kembali sebagai Aparatur Sipil Negara,akan tetapi tidak dinilai telah menyalahi prosedural, atau tidak dapatdiartikan adanya penghukuman dua kali atas

satu perobuatan yang sama,karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitupertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum pidana danpertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi.Tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan adalahsehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangandiskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhihukuman administrasi.

Mamuju;Agama : Islam;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Bidang PelayananUmum, Monitoring, dan Pengaduan pada badanpenanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.

tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal12Januari 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:n Bahwa la terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM S.T.M.M selaku Aparatur

,S.lp MA;Bahwaterdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku KepalaBidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modalpelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.Mamuju;Bahwa saksi selaku ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat dilapangan Sepak BolaDesa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.Terdakwa mengikuti kKampanye salah satu pasanagna calon Gubernur;;Bahwa mulanya saksi Muhammad

Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian, Anggota TNI;3.

Sipil Negara dalam pasal 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASNadalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

Sipil Negara (ASN) yang dimaksud sesuai yangdiatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilHalaman 11 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.MjnNegara dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dimana seorang Aparatur SipilNegara (ASN) harus menjaga kepentingannya dari kegiatan politik praktis; Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa di Sendanatidak dilanjutkan karena daluwarsa dan pada kejadian di Sendana, Rusdiselaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir bersama

Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 2 (dua) unsur yakni Unsur Subyekdan Unsur Perbuatan: Unsur subyek yaitu pelaksana dan atau Tim Kampanye; Unsur perbuatan yang dilarang adalah mengikut sertakan Aparatur SipilNegara dalam kegiatan Kampanye;Bahwa Setiap Aparatur Negeri Sipil dilarang ikut serta sebagai pelaksana danTim Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 Jo Pasal280 ayat (3) huruf f UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 2(dua)

unsur yakni unsur Subyek dan unsur Perbuatan; Unsur subyek yaitu Aparatur Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, KepalaDesa Perangkat Desa dan atau anggota Badan PermusyawaratanDesa; Unsur Perbuatan yang dilarang adalah ikut serta dalam kegiatankampanye Pemilu;Bahwa kata kata diwakil seperti yang disebutkan oleh Sadr.

Dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipilNegara;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

sipil negarauntuk hadir dalam kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan kampanyedan aparatur sipil negara tersebut bersedia untuk hadir dan melakukankegiatan kampanye maka perbuatan Pelaksana atau Tim Kampanyetersebut di kualifikasikan sebagai mengikut sertakan aparatur sipil negaradan ikut serta dalam kegiatan Kampanye, terhadap pendapat ahli tersebutMajelis Hakim kiranya perlu untuk mengemukakan fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan yaitu Terdakwa tidak pernah meminta kepadaSaksi Rusdi yang

Penggugat juga telah mengajukankeberatan terhadap Gubernur, dan telah ada balasanHal 24 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNsebagaimana surat Nomor: 800/11513/BKD/II/2019, BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Presiden yang padahakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 UndangUndang No. 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakikatnyatelah sesuai dengan Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun BAPEK dan PresidenSampai saat ini tidak memberi respon

Sebab mengenai pemberhentian tidak denganhormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidanKorupsi ini telah diatursecarakhususberdasarkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sipil Negara ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negaratelah mengatur secara khusustentang upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuanPasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuhupaya administratif, maka Majelis Hakim akan

menguji upayaadministratif yang telah ditempuh oleh Penggugat denganmenggunakan peraturan khusus yang mengatur tentang upayaadministrative tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;Menimbang, bahwa adapun proses penyelesaian sengketamelalui upaya administrative menurut ketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.(2) Upaya

Pasal 129 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo.Pasal 7 Undangundang nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahjo.

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3870/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala/ Asisten Tata Praja Dan Aparatur Daerah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala/ Asisten Tata Praja Dan Aparatur Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;