Ditemukan 90985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-10-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2617 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Oktober 2020 — JAUHARI VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dk.
244 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAUHARI VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dk.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yangberkedudukan di jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram NTB,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HendraZulkarnain.,SH., dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 28 Maret 2019;2. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CITRA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, DKK
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CITRA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, DKK
    PUTUSANNomor 368 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:CITRA, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe , Nomor 179 ,Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, yang ber kedudukan di jalan JendralSudirman No. 93 Kota Parepare;PEMIMPIN PUSAT PT.
    Bank Mega TBKdengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 368 K/Pdt/201710.11.12.(KPKLN) Parepare. Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 93 KotaParepare;Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas berakibat timbulnyakerugian Penggugat berupa hak sewa tanah dan bangunan milikPenggugat sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) setiapbulannya.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 09-12-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G /2011/PTUN.SMG
Tanggal 1 Maret 2012 — YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
88 — 31
  • YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA
    ., keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Juanda No 8082, Surakarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 DesemberKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANhalaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/G/2011/PTUN.SMGLELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan KiMangunsarkoro No.141 Surakarta,Propinsi JawaDalam perkara ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Suratkeputusan no yang terdiri dari ; NamaMoh ArifRochman S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara clan Lelang Surakarta Nomor: S.304/VVKM.09/KML.02/201 1, tanggal 5 Desember 2011, TentangPenetapan Hari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit, 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Pelayanan Negara clan Lelang (KPKNL) Nomor S.304/WKM.09/KML.02/2011, tanggal 5 Desember 2011, Tentang PenetapanHari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 10-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
704 — 415 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
    PUTUSANNomor 651 K/Pdt.SusHKI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka PutihTengah XXIl A Nomor 23A, RT/RW 011/004, KelurahanCempaka Putin Timur, Kecamatan Cempaka Putih, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas, S.H.
    Rasuna Said Kavling 89,Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas diDirektorat Hak Cipta Dan Desain Industri, DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Oktober 2020;FEYBE FINCE GONI, bertempat tinggal di JalanPuspowarmo Raya Nomor 42, Semarang Barat, JawaTengah;Para Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 8 hal.
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 10 /Pdt.Plw/2015/PN Kdl
Tanggal 17 Juni 2015 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Semarang
18 — 4
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Semarang
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negaracq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL KotaSemarang : Alamat di JI. Imam Bonjol No. 1 D Semarang, selanjutnyaCGISEDUt SCDAGAL ............cceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea TERLAWAN I:2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. DSP Unit Sukorejo :Alamat : Jl. Raya Sapen No. 6 Sukorejo, Kabupaten Kendal,selanjutnya disebut SCDaQal..............
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
54 — 23
  • Penggugat:
    1.HENDRIADY KOSASIH
    2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
    Tergugat:
    HOTMAN DANTO
    Turut Tergugat:
    1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORATPENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI, beralamat di GedungSyafruddin Prawiranegara Lt. 9 Utara JalanLapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta 10710,dalam hal ini memberikan kuasa kepada DelviManalu, S.H., M.H., Pelaksana Seksi HukumKantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 16 Juli2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan
    Fotocopy Surat Nomor s907/KN.5/2014 perihal informasi terkait SHMNo. 7 / Desa Pekan Labuhan Deli, diberi tanda P8;Fotocopy Surat Penggugat kepada Direktur Jendral Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI terkait Penebusan Asset eks BPPN di BankArya Panduarta Cabang Medan, Sertifikat No. 7, diberi tanda P9;Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negera Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi tanggal 7 Maret 2014 perihal : informasi terkait
    Fotocopy Print Out Data dari Modul Kekayaan Negara Lainlain, diberitanda TT1;2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.7/Desa Pekan Labuhan Deli atas namaHotman Danto (SHM No.7), diberi tanda TT2;3. Fotocopy Akte Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 24 Desember 1998, diberitanda TT3;4.
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 01-06-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 01-06-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 4 April 2012 —
52 — 24
  • DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk
    ., Santoso yang masingmasing sebagaiKepala, Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan Para Pelaksana pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ki.Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta., bertindak bersamasama ataupun sendirisendiri, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 September 2011 dengan NomorSKU303/MK.6/2011;SlatjUtiya CIsSeDUl SCBAGAL 5 cwxsnes sess exons cows x emmmen os 12s owemn a eso eatin Tergugat I2. R.A. ARYATIE SEKAR ASIH.Alamat Jl.
    pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai denganperaturan Hukum Acara Perdata.Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II telah disertaidengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untukdilaksanakan lelang, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengantegas menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan
    Bahwa kemudian HM No.3465/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, KotaSurakarta beralih menjadi atas nama Maria Kusuma Wijaya, sebagai pemenangLelang berdasarkan Risalah Lelang No.470/2011 tanggal 21072011 yang dibuatoleh dan dihadapan Triyanto, SH, MM, Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.5. Bahwa sesuai dalam.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 K/Pdt/2022
Tanggal 8 Maret 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG BOGOR vs CV. DELIMA JAYA, dkk
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG BOGOR vs CV. DELIMA JAYA, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1103 K/PDT/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH dan DI. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PURWOKERTO VS SULADMI, dkk.
204 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH dan DI. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PURWOKERTO VS SULADMI, dkk.
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAHJAWA TENGAH DAN D.
    YOGYAKARTA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPURWOKERTO, berkedudukan di Jalan PahlawanNomor 876, Purwokerto, diwakili olen Hadiyanto, selakuatas nama Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Pegawai,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 9 November2016;2.
    BANK DANAMON INDONESIATBK PS SUMPIUH tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN CQ.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAHJAWA TENGAH DAN D. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO, dan kawankawan,tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TengahNomor 370/Pdt/2018/PT.Smg., tanggal 23 Oktober 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 43/Pdt.G/Plw/2016/PN.Clp.
    Nomor 1103 K/Pdt/2020YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PURWOKERTO, 2. SUTRISNO, AMK, 3. KARNINGSIH,tersebut;3.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 99/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Menteri Keuangan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel,
144 — 154
  • Menteri Keuangan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel,
    Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN)Cq. KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel, berkedudukanHalaman 1 dari 32 halaman Putusan No.99/PDT/2018/PT.PLG.di Gedung Keuangan Negara, Lantai 3, JalanKapten A. Rivai No. : 4, Kelurahan SungaiPangeran, Kecamatan llr Timur , Kota Palembang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TioSerepina Siahaan,SH.,LLM., 2. Didik Hariyanto9H.,MM., 3. Muhammad Syukur. 4.
    Dirjen Kekayaan Negara cq. KanwilDirjend Kekayaan Negara Sumatera Selatan, jambi,dan Bangka Belitung yang beralamat di GedungKeuangan Negara Lantai Ill Jalan Kapten A.
    Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabandengan Surat No. : S1219/KN.5/2017 tanggal 11 Agustus 2017, bahwaPersil SHMNo. : 5/Desa Gasing merupakan asset BPPN, karenaberakhirnya tugas BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaanNegara yang dikelola Menteri Keuangan, dimana PT.BDNI yang sudahditetapbkan sebagai Bank Beku Operasi, dan menolak untuk mencabutPapan Nama dan meminta SHM asii;7.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara TelahSesuai dengan Ketentuan yang Berlaku:1. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi akan menguraikankronologis penguasaan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensiterhadap obyek sengketa sebagaimana di bawah ini;2.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No.15Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN,dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, makasemua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola olehMenteri Keuangan;4. Bahwa ternyata Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi di dalamgugatannya justru mengaku sebagai pemilik obyek sengketa dan menahansertifikat obyek sengketa;5.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 253/pdt.g/2018/pn sgr
Tanggal 10 Oktober 2018 — DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH XIV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DENPASAR, cq. KANTR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
47 — 15
  • DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH XIV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DENPASAR, cq. KANTR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
    KANTORWILAYAH XIV DIRJEN KEKAYAAN NEGARADENPASAR, cq. KANTR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN ~ LELANGSINGARAJA yang beralamatkan diJI. Udayana No. 10 Singaraja, dalam hal inidiwakili oleh Kusanya bernama 1. WahyuNendro, S.E.,M.A.P., 2. Ida Ayu AgungMariani, S.H., 3. Basuki Rahmat, S.H.,M.Kn.,4. Putu Eka Dewi Yuliastuti, S.H., 5. Didik DwiHandoko, S.Sos., dan 6.
    DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq.KANTOR WILAYAH XIV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DENPASAR, cq.KANTR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJAselaku Tergugat II tersebut diatas ;Setelah mendengar :1.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-04-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 150/PDT/2012/PT.DKI
Tanggal 13 September 2012 — KEMENTRIAN KEUANGAN CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN CQ KANTOR WILAYAH VII JKT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V >< YONGKI INGKIRI
32 — 15
  • KEMENTRIAN KEUANGAN CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN CQ KANTOR WILAYAH VII JKT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V >< YONGKI INGKIRI
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA danLELANG JAKARTA J , 202202002200 0e nen nenne see sennennenensene=Berkantor di JIn. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehPenasihat Hukumnya : AGUS RODANI, SH. Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Jakarta V dan kawankawan dengan alamat diGedung Juanda I Kementrian Keuangan, Lantai 3, JIn. Dr. Wahidin No. 1Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Agustus 2015 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA WILAYAH III PEKANBARU Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGNEGARA
    DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA WILAYAH Ill PEKANBARU Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGNEGARA (KPKLN) berkedudukan di Gedung KPPN Lantai IIJalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang, dalam hal inimemberi kuasa kepada SURYA HADI, dan kawankawan, PIt.Kepala KPKNL Padang, berkantor di Jalan PerintisKemerdekaan, Nomor 79, Padang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 09 Oktober 2013;PT BANK DANAMON INDONESIA DI JAKARTA Cq. BANKDANAMON CABANG PADANG Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pdt/2021
Tanggal 27 April 2021 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO, dkk. VS NURUL KOMARIJAH, dkk.
122 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SIDOARJO, dkk. VS NURUL KOMARIJAH, dkk.
    PUTUSANNomor 851 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cg.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq.
    KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Erlangga,Nomor 161, Sidoarjo, yang diwakili oleh Hadiyanto selakuSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi KementerianKeuangan, kesemuanya pegawai Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di Kantor Biro AdvokasiSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia di Gedung Djuanda , lantai 15,
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cg.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAJAWA TIMUR Cg. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SIDOARJO, 2. MOCHAMAD ROJUL SALIM, 3.
    KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG' (KPKNL)SIDOARJO, 2. MOCHAMAD ROJUL SALIM, 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-10-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — THOHIR RUDDIN, DK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG, DK
150 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THOHIR RUDDIN, DKVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG, DK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KOTA SEMARANGberkedudukandi JalanImam Bonjol Nomor 1 D, Semarang , diwakili oleh an MenteriKeuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanttglamhal ini memberi kuasa kepadaDharmasetiawan H, dan kawankawan, Parapegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Semarang berkantor
    Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No mor 2026/2011 tanggal 19 Desember2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kota Semarang , sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan IIIdalam permohonannya, bilamana ditelusuri mengandung cacat hukum danbertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06 tahun2010 tentang Petunjuk Lelang yang pada pokoknya mengatur setiap prosespelelangan harus melibatkan pemilik barang yaitu Para Pelawan;2.
    Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuanketentuan tersebut di atas, makajelaslah bahwa Risalah Lelang Nomor 2026/2011 tanggal 19 Desember 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang dimintakan pembatalannya oleh Para Pelawan, merupakanproduk Badan Administrasi Negara, karena dikeluarkan oleh Pemerintah RIcq Menteri Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) yang merupakan badan hukum publik.
    Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan tersebut di atas, dankhususnya adanya bukti bahwa yang menjadi dasar gugatan adalahRisalah Lelang Nomor 2026/2011 tanggal 19 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), serta dengan didaftarkannya gugatan perlawanan Para Pelawanke Pengadilan Negeri Salatiga, maka gugatan Para Pelawan adalah telahsalah alamat karena gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Salatigayang merupakan Pengadilan Umum.
    Bahwa Pelawan tidak mempunyai persona stand in judicio diPengadilan Negeri Salatiga karena berdasarkan Risalah Lelang Nomor2026/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SemarangHalaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 681K/Pdt/2016(selanjutnya disebut Risalah Lelang), barang yang dijual yaitu S ertifikatHak Milik Nomor 644 atas nama Dewi Kartika Sari:d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/Pdt/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, DK
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, DK
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cg. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan Nomor 8.DBekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat;2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DANKEKAYAANKEKAYAAN LAINLAIN berkedudukan di JalanLapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr.
    Bank Mandiri Persero, Tbk;Bahwa akibat dari dampak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, yanghampir melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga menyebabkanperusahaan Penggugat menjadi collapse sehingga berpengaruh terhadappenyelesaian atas hutang kepada Tergugat Il, yang pada akhirnya sampaiditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan saat inifungsi dan tugas BPPN diteruskan oleh Direktorat Piutang Negara danKekayaan Kekayaan Negara LainLain pada Kementerian Keuangan
    RI;Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, selanjutnya tugas dan fungsitersebut dilimpahkan ke Direkur Piutang Negara dan Kekayaan Negara LainLain pada Kementerian Keuangan RI. daftar debitordebitor yang bermasalahuntuk kemudian asetaset jaminannya dilelang melalui Tergugat ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, memberitahukan data jumlah hutangPenggugat sebesar Rp397.090.266,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh jutasembilan puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma empat puluhtujuh sen) & US$5.436.818,02
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VIIKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta Vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandengan register Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel;3. Bahwa terhadap perkara tersebut di atas telah diputus oleh PengadilanHal. 9 dari 19 hal. Put.
    sehinggaberpengaruh terhadap penyelesaian atas hutang Penggugat kepadaTergugat Il, yang pada akhirnya sampai ditangani oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan saat ini fungsi dan tugasBPPN tersebut diteruskan oleh Direktorat Piutang Negara danKekayaan lainlain pada Kementerian Keuangan RI;Bahwa terkait utang Penggugat dimaksud, perlu kiranya Tergugat danTergugat Il sampaikan bahwa dikarenakan hingga pada saat ini Debiturtidak melaksanakan kewajibannya, maka Kementerian Keuangan cq.Direktur Jenderal Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt/2023
Tanggal 22 Februari 2023 — MUKAROMAH vs KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH DJKN JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, dk
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUKAROMAH vs KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARAWILAYAH DJKN JAWA TIMUR, KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, dk
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2012 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 125/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 15 Mei 2012 — MAMIN MIRANTY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
48 — 15
  • MAMIN MIRANTY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
    ., ketiganya Advokat padaRest & Partners Law Office, berkantor di JalanSingosari Utara I, Nomor 9, Nusukan, Banjarsari,Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA; berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141Surakarta, dalam hal ini baik secara sendiri maupunbersamasama dalam komposisi apapun memberikanHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
    Bahwa pada saat datang dan menghadap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III Penggugat selain menanyakan masalah pengumuman lelang yangdilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga mempersoalkan kenapa tidak pernahdiberitahu sebelumnya tentang adanya rencana lelang dimaksud.
    Bahwa selain mendapat penjelasan tersebut di atas, Penggugat juga mendapat copySurat dari Kantor Pelayaan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta HI berupa SuratPemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Untuk Mengosongkan ObyekLelang tertanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan nomorSurat S760/WKN.9/KNL.02/2011;5. Bahwa di dalam Surat No.
    S760/WKN.9/KNL.02/2011 tertanggal 09 Juni 2011 dapat dibuktikan dengan Surat panggilanyang telah dilayangkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangJakarta III dalam suratnya No. $542/WKN.7/KNL.03/2010 tanggal 20 Mei 2010kepada Penggugat yaitu di Jl. Lanud Adi Sucipto No.5 Surakarta;7. Bahwa tindakan Tergugat yang nyatanyata telah melayangkan Surat PemberitahuanPelaksanaan Lelang dan Permintaan Untuk Mengosongkan Obyek Lelang tanggal09 Juni 2011 dengan Surat No.
    Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek tersebut berdasarkan permohonanlelang dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta HI sesuai surat nomor S298/WKN.07/ KNL.03/2011tanggal O1 Februari 2011 hal Permintaan Bantuan Penilaian danPelaksanaan Lelang. Maka PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL JakartaIII juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat mengingat pelelangan atasobyek sengketa disebabkan adanya permohonan lelang dari Kepala KPKNLJakarta II;2.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3268 K/Pdt/2018
Tanggal 21 Desember 2018 — GIDION LIKHI SUWANTO vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIDION LIKHI SUWANTO vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, yang diwakili oleh Kepala,Win Handoyo, S.H., M.H., berkedudukan di JalanIndrapura Nomor 5, Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada Netti Rokhana, S.E., Pelaksana padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surabaya, dan kawankawan, berkantor di Jalan IndrapuraNomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 September 2017;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1727 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN, JAMBI dan BABEL
127 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.g. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.g. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL, berkedudukan di Gedung KeuanganNegara Lantai Ill, Jalan Kapten A. Rifai, Nomor 4, KelurahanSungai Pangeran, Kecamatan llir Timur , Kota Palembang,diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris JenderalKementerian Keuangan RI, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr.
    Nomor 1727 K/Pdt/2019diikuti setoran uang ke PT BDNI; Bahwa oleh karena terbukti objek sengketa milik PT BDNI dan PTBDNI masuk dalam program penyehatan perbankan sehingga hakdan kewajiban termasuk objek sengketa kemudian beralih kepadaBPPN selanjutnya karena BPPN dibubarkan maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkaraini tidak bertentangan