Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang

memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

dipanggil secara resmi dan patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, hal initelah sesuai dengan amanat Pasal 145 dan 146 RBg, Oleh karena itu sebelumMajelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara inidiputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal149 ayat (1) R.BgMenimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulumempertimbangkan /egal

UndangUndangNo. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukkompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan AgamaTernate;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2010,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, sertamerupakan /egal

Menunjukkan /egal standing identitas PemohonIV yang berdomisili di Jalan Lengkuas No.30 Blok L Cinere, RT.003RW.009, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok,Provinsi Jawa Barat. (Bukti P.4 dinazegelen);Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3273135507520004a.n IDA FARIDA MUHARAM. Menunjukkan /egal standing identitasPemohon V yang berdomisili di jalan Situ Sari Wetan No. 20,RT.0O5 RW.007, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, KotaBandung, Provinsi Jawa Barat.

(Bukti P9 dinazegelen);Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3273185406670001a.n DRA LIA MULIANA DEWI, Menunjukkan /egal standing identitasPemohon X yang berdomisili di Jalan Sudomulyo No. 20, RT.004RW.007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, KotaBandung, Provinsi Jawa Barat.

(Bukti P19 dinazegelen);Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 730/Pdt.P/2020/PA.Badg20.21s22.2Dx24.25.26.Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515180303720006a.n IR DENNY SULISMONO, Menunjukkan /egal standing identitasPemohon XX yang berdomisili di Jalan Semaping GG. GenenganNo. 31, RT.008 RW.004, Desa Semampir, Kecamatan Sedati,Kabuapten Siduarjo, Provinsi Jawa Timur.

(Bukti P21 dinazegelen);Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3278062707780005a.n RADEN EDI PURWANTO, Menunjukkan /egal standing identitasPemohon XXIl yang berdomisili di Jalan Rajawali No. 40, RT.0O0O1RW.004, Kelurahan Setiabatu, Kecamatan Cibeureum, KotaTasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Menunjukkan J/egal standingHubungan Nasab Pemohon X (LIA MULIANA DEWI) denganorangtuanya ROEKMAN SOEMAMIHARDJA dengan HARTINI WIDYASARJANA. (Bukti P.35 dinazegelen);Fotokopi dari asli, Akte Kelahiran Nomor: 2987/1970 a.n. ANDRIKURNIAWAN yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung.Menunjukkan legal standing Hubungan Nasab Pemohon XI (ANDRIKURNIAWAN) dengan orangtuanya ROEKMAN SOEMAMIHARDJAdengan HARTINI WIDYA SARJANA.

dan Penerima Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa meskipun Pemberi Kuasa dan yang menandatangani suratkuasa khusus tersebut hanya Tergugat I dengan Penerima Kuasa, akan tetapi karenaTergugat I kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan, dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan merupakankepanjangan tangan/perwakilan dari PT Bank Sumut Medan (Tergugat II), maka dapatdifahami secara hukum Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah CabangPadangsidimpuan mempunyai /egal

Dengandemikian gugatan Penggugat cacat formil.Eksepsi Tergugat ITIMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat III menyatakan antara lain bahwaPenggugat tidak memiliki /egal standing sebagai Penggugat (diskualifikasi in person)dalam perkara aquo. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikanpertimbangan, bahwa berdasar Pasal 1340 KUH Perdata (BW) pada dasarnyadinyatakan Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.

Oleh karenaPenggugat tidak termasuk pihak dalam perjanjian akad musyarakah yang sekarangdisengketakan, maka Penggugat tidak mempunyai /egal standing (kapasitas sebagaisubyek hukum) dalam perkara aquo.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam perkara aquo, maka Penggugat tidak berhak untuk megajukan gugatan dalamperkara aguo, dan untuk itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitudiskualifikasi in person.Eksepsi Tergugat IVMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV

berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II adalahpasangan suami istri yang telah menikah secara

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

surat kuasakhusus tertanggal 29 Maret 2021, yang telah di daftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan Nomor:593/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai /egal

Surat Kuasa tanggal 23 April 2021, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor Reg.267/SK/2021/PA.JB. dan yang bersangkutan telan melampirkan fotokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai /egal

Suyadi bin Salikun, dan karenanya tidak berhakmendapat harta waris, maka Pembanding tidak punya kapasitas sebagaiPenggugat dalam parkara a quo karena tidak punya /egal standing, sesuaiPasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 900/Pdt.G/2021/PAJB tanggal21 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikanHim.10 dari

Apakah Hak milik, Hak GunaUsaha, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan sebagainya, hal ini wajib untukdikemukakan dalam gugatan Penggugat, karena berdasarkan Putusan MARItertanggal 21 Agustus 1974 Reg.Nomor 565 K/Sip/1973, gugatan yang tidakjelas obyeknya maka gugatan tidak dapat diterima;Dalam uraian uraian gugatannya, at aupun dalam Surat Kuasa, tidak jelasmengenai kedudukan/kapasitas/ /egal standing Penggugat, apakahkedudukan/kapasitasnya//legal standingnya sebagai pribadi (diri sendiri) ataudalam

Hampalit Jaya, atau dalam kapasitas/ /egal standing nyasebagai Pribadi (diri sendiri), tidak jelas tanah mana yang dianggapsebagai milik Penggugat; Bahwa kepemilikan atas hak tanah hanya berdasarkan ijin lokasi, yangbelum terbit Sertifikatnya tidak pernah dikenal dalam hukum agraria.

pemegang jjin lokasi tidak dapatdinyatakan sebagai pemilik; Bahwa perlu pula dicermati rekomendasi dalam Ijin Lokasi Nomor 98Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 memiliki tenggang waktu masaberlakunya dan faktanya telah kadaluarsa sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang belaku; Penggugat yang notabene bukan sebagai pemilik hak atas tanah,tentunya tidak dapat mengajukan gugatan dengan mengaku sebagaipemilik hak atas tanah yang dikuasai orang lain, Karena is sendiri tidakmempunyai kedudukan/kapasitas//egal

Bahwa, Pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi dengan memperalatLSM telah melaporkan Penggugat Rekonvensi tentang penyerobotantanah yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi, anehnyaTergugat Rekonvensi mengaku sebagai pemilik tetapi yang menjadibemper adalah LSM, disini saja dapat diprediksi bahwa TergugatRekonvensi tidak mempunvai kedudukan/kapasitas/ /egal standingsebagai pelapor;Kalaulah memang benar Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah,mengapa harus memperalat LSMLSM, dan lebih aneh lagi

Bahwa, tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkanPenggugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi telahmenyerobot tanah miliknya kemudian telah memperalat 1,SM1,SMuntuk ikutikutan memhantu dalam rangka mengkriminalisasiPengggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi nyatanyatasama sekali tidak mempunyai kedudukan/kapasitas/ = /egal standingsebagai pelapor, telah merusak nama baik dan reputasi PenggugatRekonvensi, baik dikalangan Relasi Usaha, rekanan masyarakatpetani penggarap, kelompok

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il bernamaDahalim, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Tamrin bin Sibun dan MatPaku bin Mat Ali

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0558/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (8) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN;Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AP), pada pokoknyamemberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepadaHalaman 15 dari 30 hal.

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam permohonan fiktif positif a quo, dalamkaitannya dengan aspek /egal standing ini, Pemohon pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohonuntuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Kutipan CDesa, serta untuk melakukan penandatanganan dan ataumenandatangani Berkas Sporadik atas nama Pemohon ACHMADABUL

Oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan sengketaPermohonan fiktif positif ke Pengadilan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis pada persidangan terbuka untuk umumsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis,tanggal 25 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan kepadaTermohon dengan surat permohonan Nomor043/PKRT/LF.ZS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang

diDesa Manyar Sidomukti tersebut; Bahwa benar terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohonsesuai Surat permohonannya, sampai saat ini tidak dalam keadaansengketa dan sejak lama dikuasai oleh Pemohon dan belum pernahdisertipikatkan; Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukanpermohonan suratsurat yang berkaitan dengan objek tanahsebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Desa ManyarSidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aspek /egal

hukum untuk mengajukanPermohonan ke Pengadilan sebagai akibat tidak ditetapbkannya Keputusandan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggapdikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPe@Merintahan, 2o ene n nnn nen en een nn nnn nn nent nn ene enn en eeenneeMenimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok permohonan,tanggapan, bukti surat, keterangan saksisaksi yang diajukan oleh parapihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan denganpermasalahan hukum /egal

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

CjrPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Penetapan No57/Pat.P/2017/PA.MabMenimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapbkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi in judicio)dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugatdan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh

karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah8bersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga

huruf aUndangundang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. sehingga buktibukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akandipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai Kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal

standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu penduduk kota Bitung a.n PemohonIl merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama BitungMenimbang, bahwa

sekolah dasar a.n anak paraPemohon Nomor0072064102, tanggal 28 Mei 2018 alat bukti tersebutmenerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus SLTP sehingga alat buktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu penduduk kota Bitung a.n anak paraPemohon merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukungdengan keterangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitashukum dan/atau mempunyai /egal