AGUS NURSALIM VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Indra Surya,S.H, LL.M, dan kawankawan, Para Pejabat/Pegawai BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Desember 2015:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

menyerahkan kembali kepada Penggugataset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak GunaHalaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2020Bangunan Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku CikDitiro Desa Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro Desa MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utarayang pada saat ini dikuasai oleh Kementerian

kembali kepada Penggugataset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku CikHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2020Ditiro, Desa Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi SumateraUtara yang pada saat ini dikuasai oleh Kementerian

.;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.;

ThamrinKav 53, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 11 Desember 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWAN :DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan GatotSubroto, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikankuasa hukumnya kepada Krisna Rya, S.H.,M.H.,Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., C.N.,Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,DS.H.M.T., Abimanyu Pramudya, S.H., M.

., kesemuanya adalahPegawai Kementerian Kehutanan R.I., yang beralamatdi Gedung Manggala Wanabakti Blok Lantai 8 danBlok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor KS.i/VII/SET/2014, tanggal 2 OktoberSelanjutnya disebut sebagai pihaK TERGUGAT /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan Kantor PusatKementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 202 20 1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan InformasiPublik Kementerian Pertanian ; 2. Drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar KarantinaPertanian 1. PIO, ssse++sseesessseeerneeseeseeceenenemeseeeene3. MM.

SUGIH INDAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI;

Objek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negatif,berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon SuratPenggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi. (Bukti P2).Il.

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1),surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Sekretariat JenderalT.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudaraRahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugatyang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari2014, oleh saudara Rahmi.

Kehutanan Republik Indonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan dan diterimaoleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/egalStanding) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Ill.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usahaperkebunan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tersebut diatur bahwapemegang izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini wajib mengajukan Permohonan KepadaMenteri Kehutanan;.

Bahwa Dinas kehutanan propinsi Riau, Kantor Gubernur propinsi Riaudan Kementerian Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam proses pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP60 Tahun 2012;e. Bahwa proses permohonan pelepasan yang diajukan terlihat bahwaPenggugat telah melakukan proses pengajuan permohonanpelepasan kawasan hutan di tingkat propinsi sebelum berakhirnyabatas waktu PP 60 Tahun 2012;f.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; ------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; --------

RUSLIN, S.Pd (Penggugat)KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT (Tergugat)

,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1) Yohanis D. Rihi, SH., 2) Lesly Anderson Lay, SH.

,Kewarganegaraan Indonesia, masingmasing Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius NisnoniNomor. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangNTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AliAntonius ,SH., MH., berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor2, TDMKupang NTT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs Hj. KETTY MULYAWATI

PUTUSANNo. 541 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIK' INDONESIA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAINLAINPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan, Gedung SyafrudinPrawiranegara Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat, dalam

Daya Persada Permai selaku Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat Il, Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta selaku TermohonPeninjauan Kembali IV/Tergugat Ill, Kementerian Keuangan Republik Indonesiac.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara lainLain, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q.Direktorat Kekayaan Negara Lainlain (Tergugat IV) sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah upaya untukmengembalikan Keuangan Negara, karena Negara telah memberikan talangandana kepada Bank Nusa Nasional (BBO/BBKU), sehingga untuk megembalikanKeuangan Negara tersebut Kementerian Keuangan c.q. Direktorat JenderalKekayaan Negara c.q.

dijadikan sebagai alat buktiyang sah serta dijadikan dasar pertimbangan hukum guna memutus perkara ini,nyatanyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai denganhukum pembuktian, suatu bukti baru dapat diakui sebagai bukti yang otentik danmempunyai kekuatan yang sempurna apabila bukti tersebut dapat ditunjukkanaslinya di persidangan;Bahwa terhadap bukti P3 dan bukti P9 tersebut membuktikan bahwa atasobjek sengketa a quo merupakan kekayaan Negara yang berada dalampengelolaan dan penguasaan Kementerian

Bank Nusa Nasional, tidakmemberikan hak kepada bank untuk melelangnya, karena tidak dibebanidengan hak tanggungan lagi pula, tanah SHM No. 131/Rawa Buaya tersebutbukan aset PT Bank Nusa Nasional, karena itu tidak menjadi aset BPPN/Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal KekayaanNegara cq.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

., Staf Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan j 22202 nn nono anne nnnKesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 21293/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1:;2.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA ;2nnne rence cece nce nece ceceHalaman3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUNJKT.3.Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 202 0nn noone1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tj. Priokss222enrenen aetna mnemnnnnnonemiemainn3. MM.

Penggugat:
PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
Tergugat:
1.Kementerian ATR/BPN
2.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3.Pemda DKI Jakarta
Turut Tergugat:
3.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.Negara Republik Indonesia/Presiden RI

., MH
Terbanding/Tergugat I : DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
Terbanding/Tergugat II : Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;ll KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA.

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK.Berkedudukan di Jalan Enggano No.17, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3672/HK.440/L7/A/11/12 tertanggal 29 Nopember 2012 memberi kuasa(1 2 6 : aa1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian) 52. MM.

Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Operasi reproduksi bekerja sama dengan Balai Embrio TemakCipelang, Bogor, milk Kementerian Pertanian dalam hal pelayananteknisreproduksi pembibitan sapi yang meliputi: pemeriksaan fertilitas (kesuburan) ternakbibit, sinkronisasi birahi, Inseminasi Buatan (IB), Transfer Embrio (TE) bibit sapipotong dan Pemeriksaan Kebuntingan.

Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & (Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(paloasi rectal).

AGUS SINDORO VS PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDM cq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

M.Hum, Justina Lucky, SH danjoseph Pieter Padaama Tukan, SH Advokatadvokat beralamat diKantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN,SH.MHum, Jalan Pemuda No.14, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat ;LAWANPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORATJENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDMcq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI:; Beralamat di Gedung BPH Migas JI. Kapten P.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI. tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. TANJUNG UNGGUL MANDIRIdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

PUTUSANNomor 74 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di KantorPusat Kementerian Pertanian, Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.

., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian ;2. drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar Karantina PertanianTj. Priok ;3. MM. Edy Purnomo, SE., MH., Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian ;4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina Pertanian KlsI Bandar Lampung ;5. drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok ;6. drh. Puji Hartono, MP., Kasie Karantina Hewan BKP Kls I BandarLampung ;7. Jhon Indra G.

;Nur Syamsiati Duha, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum IHZA& IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower,Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav.88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Desember 2013 ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;I.Il.Il.dan:DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung C Lantai VI, KementerianPertanian, Jalan Harsono RM.

Yin bongkar diberikan tanggal 02Agustus 2012 dan sapisapi tersebut ditempatkan padakandang karantina di Tanjung Burung, Tangerang(milik Penggugat) ;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan,Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan,Kementerian Pertanian, mengirim tim Pengawas Bibit(Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaanreproduksi (palpasi rectal).

tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I, Pasal 272 Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanianterdiri atas:a Wakil Menteri Pertanian;b Sekretariat Jenderal ;rDirektorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;Direktorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian;Inspektorat

ASI PUDJIASTUTI AVIATION; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;

., M.Kn.Cs X Kementerian Komunikasi dan Informatika, ,Cs

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini diwakilioleh RUDIANTARA, Jabatan : Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; dan.

PT RAMBANG AGRO JAYA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI

Bahwa dalil posita halaman 2 butir 5, halaman 3 butir Il, halaman 4 butir14, halaman 4 butir Ill, halaman 5 butir 17 dan petitum gugatan butir 2menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karena melakukan penebangan kayu baik di dalam maupun di luar IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman (IUPHHKHT),dengan demikian jelaslah perkara a quo masuk ke dalam ruang lingkupperkara kehutanan, oleh karenanya menurut hukum menjadikewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian

LingkunganHidup atau tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalamperkara 4 quo;Halaman 24 dari 48 hal.

Salah satu tugas Kementerian Kehutananmenurut Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitumelakukan perencanaan kehutanan secara trasparan, bertanggunggugat, partisipatif, teroadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasidaerah.

Sedangkan salah satu tanggung jawab Kementerian Kehutananmenurut Pasal 59 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan adalah melakukan kegiatan pengawasan kehutanandimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaanpengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimaldan sekaligus merupakan umpan batik bagi perbaikan dan/ataupenyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

jawab dari KementerianKehutanan R.I. di bidang kehutanan, sebaliknya Penggugat mengambilalin kewenangan Kementerian Kehutanan R.. dengan menabrak ramburambu paraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanismeaturan prosedur penyelesaian suatu perkara di bidang kehutanan,khususnya terkait kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiPenggugat, oleh karena itu kedudukan dan kepentingan hukum (/ega/standing) Penggugat dalam perkara a quo mohon dinyatakan tidak sahdan tidak memenuhi syarat hukum;B.

Kementerian Badan Usah a Milik Negara, Republik Indonesia.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.

Kementerian Badan Usah a MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 diJakarta ,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto No. 49 diJakarta, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk.;

Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketaANtALa : nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn necesDIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 4042Jakarta Selatan 12190, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec.(Acc),M.Ec. (Hons). Ak.;Direktur Peraturan Perpajakan II; 2. Drs.

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantrenpada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,Tempat tinggal Jalan Sidotopo Wetan II/48, KelurahanSidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; Selanjutnya disebut ....

PENGGUGAT/ PEMBANDING ;KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWATIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda,Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl., Kepala Subbagian Ortaladan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahHaL.1 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;.

JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madyapada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; .

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU vs. RADEN ADNAN, S.H., M.H

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 35 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 235 Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.

., jabatanKepala Sub Bagian Hukum dan KUB Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB711/KW.04.1/2/BH.04.2/09/2019, tanggal 27 September2019;Pemohon Kasasi;LawanRADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Mawaddah, RI/RW 002/003,Kelurahan/Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Kasasi berupaDaftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, Data Realisasi modal Kantor Wilayah Kementerian

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr.