GURBERNUR SUMATERA UTARA

ADNILSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

,BAG.OPSPolres Simalungun Kesatuan Polres Simalungun, bertempat tinggal diJalan Tambak Rejo, Pasar 1 No. 27 Desa Amplas, Kecamatan Percut SeiTuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada : MUHAMMAD NASIR, SH, kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Sejati No.41 AsramaTNHKAD Kampung Durian Kelurahan Sidorame Barat 1 KecamatanMedan Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Januari 2013;Pemohon Kasasi

dahulu sebagai Pembanding/Penggugatmelawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Kota Medan ProvinsiSumatera utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada1.

OBJEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol.SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :1.

Bahwa pada hari Selasa, 06 Maret 2012 saat Penggugat mencari akta(Surat nikah), Penggugat sangatlah terkejut karena apa yang Penggugatdapatkan bukanlah surat nikah yang Penggugat cari tetapi surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol : SKEP/49/V2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH BrigadirNRP. 73080370 Kesatuan BA.BAG OPS, POLRES SIMALUNGUN ;Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/20133. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara No.

KARYA GRAHA AGUNG vs CORDAID SUMATERA

Karya Graha Agung ;Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding ;melawanCORDAID SUMATERA, dalam hal ini diwakili MR.RONLANGFORD, umur 47 tahun, Warganegara Inggris (British Citizen)Pasport No. 76110482, dalam hal ini bertindak selaku ProgramCoordinator Cordaid Sumatera, berkedudukan dahulu di KomplekTaman Setia Budi Indah Blok QQ No. 2 Medan, sekarang diKomplek Taman Setia Budi Indah Blok RR No. 172 Medan ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;danPT. BANK SUMUT Cq. PT.

No. 2280 K/PDT/2010sebesar 50 % di akhir November dan selanjutnya 81 % di akhir Desember,95% di akhir Januari dan 100 % pada tanggal 28 Februari 2008";Pasal 28 ayat 3, secara tegas dinyatakan Apabila progress pada evaluasitidak terpenuhi, maka Pengguna Jasa (Cordaid Sumatera/Penggugat),berhak memutuskan Kontrak tanoa Surat Peringatan ;Bahwa resiko terhadap pemutusan kontrak, terkait dengan Bank Garansisecara tegas telah diatur dalam Pasal 41.5.b.2 huruf c "Pihak PenggunaJasa (Cordaid) berhak untuk

KARYA GRAHA AGUNG selakuPenggugat melawan CORDAID SUMATERA selaku Tergugat dan PT.BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN sebagai Tergugat II ;.

KARYA GRAHA AGUNG yang diwakilioleh Juniati Sitepu, SE melawan CORDAID SUMATERA, sehingga dengandemikian sudah seharusnya jika gugatan yang diajukan oleh PenggugatDITOLAK DAN ATAU DIBATALKAN DEMI HUKUM ;. Bahwa selain hal di atas, ternyata atas gugatan yang diajukan olehPenggugat sebagaimana tercatat dalam register perkara No. 115/Pdt.G/Hal. 14 dari 23 hal. Put.

KARYA GRAHA AGUNGselaku Penggugat melawan CORDAID SUMATERA selaku Tergugat dan PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN sebagai Tergugat II ;b.

YUSRIWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Pemohon:
PT.PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SUMATERA

BATUBARA LAHAT VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Dalam Penangguhan1Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan olehPenggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaanKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral DanBatubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016,sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;B.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan OperasiProduksi Mineral Dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan,tanggal 30 November 2016;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan OperasiProduksi Mineral Dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal30 November 2016;Menghukum

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara diProvinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;3.

Mewajibkan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang PencabutanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral danBatubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;4.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubaradi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang PencabutanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral danBatubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;4.

ARUDJI KARTAWINATA VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN ; PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT

Menyatakan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiDemokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 adalah sah secara hokum ;3.

Antar Waktu ( Sesuai Foto copy );Somasi kepada Menteri Dalam Negeri agar menegurGubernur dan Ketua DPRD Sumatera Selatan ( Sesuai Foto18.

T.l.l : Surat tertanggal 10 Januari 2014 Perihal Pengantian AntarWaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Foto copyseSual aslinya); 052.

T.ll.l : Surat KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor. O1 /KPU.Prov006 / / 2014 (Foto copy sesuai aslinya2.

Selatan (obyek sengketa keempat)telah mengusulkan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatanpengganti antar waktu atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat Ill dengan surat nomor160/02628/DPRDSS/2013 Tanggal 31 desember 2013 Tentangpenggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan(obyek sengketa ketiga) kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan yangmeminta kepada Tergugat II untuk menyampaikan nama anggota DPRDprovinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calonpengganti antarwaktu

TRIA SUMATERA CORPORATION DK.

Sudirman Kav. 7678 Jakarta 12910;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II;melawanPT TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan di Jl. Cirebon No. 65105, Medan, SumateraUtara, Indonesia atau di Jl. Gatot Subroto No. 71 K,Medan, Sumatera Utara, Indonesia;PT NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berkedudukandi Jl.

Bahwa hal tersebut termaktub dalam Memorandum Of Understanding(MOU) khususnya pada point 2.2.1 berikut:PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akan memasuki sebuahpersetujuan jasa manajemen, di mana AAPC setuju untuk merekrut danmenempatkan pada PT Tria Sumatera Corporation Personel Manajemenyang akan bertanggung jawab untuk mengatur operasional hotel sesuaidengan standar AAPC PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akanmemasuki persetujuan lisensi, di mana AAPC akan melesensi kepada PTTria Sumatera

PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalamrekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic.

PTTria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic.

Halaman 69 alinea ke 4, yang menyebutkan:Menimbang, bahwa ternyata dari bukti T16 tentang HotelTechnical Assistance Agreement tanggal 08 Oktober 1993 antra PTTria Sumatera Corporation (owner) dengan Meribelie PTY. LTD(mewakili kepentingan Penggugat/Accor Asia Pasific CorporationLTD) yang ditandatangani oleh Mr. Hartono Utomo sebagaiPresiden Direktur PT Tria Sumatera Corporation dan Mr. Eugeni(Technical Director) Wakil Meribelie PTY. LTD. dan saksisaksi Mr.Mare Stein Meyer dan Mr.

YULISMAN, SH VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Putusan Nomor 204 K/TUN/2016di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa Adalah:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.

Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur ProvinsiSumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRDKabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman, S.H.

Putusan Nomor 204 K/TUN/2016Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentangPerubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman,S.H.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atasnama Yulisman, S.H.;3.

PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT

TRIA SUMATERA

TRIA SUMATERA, berkedudukan di Jalan Cirebon No.76A, Medan, diwakili oleh JOHANES UTOMO, selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M.KAMALUDDIN LUBIS, SH., DFM., dan kawankawan, paraAdvokat, berkantor di Jalan Airlangga No. 16B, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2010 ;Hal. 8 dari 38 hal. Put.

ANTONI RIADI VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Antoni Riadi, NIP.196404121993031003;Tenggang Waktu Gugatan ;1.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor:1587/KPTS/BKD.1I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat pada tanggal3 Agustus 2016 atas nama Ors.

Antoni Riadi, NIP.196404121993031003;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:1587/KPTS/BKD.1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diterima/diketahui Panggugatpada tanggal 8 September 2016 melalui kiriman Surat Kilat KhususPT.

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 atas namaDrs.

:18.19.dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, (IV/a) di InstansiPemerintah Kota Pagar Alam;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1587/KPTS/BKD.1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016 atas namaDrs.

Antoni Riadi., NIP.196404121993031003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016., TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.,tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs.

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUMATERA HAKARINDO, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 11 September 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;2.

SUMATERA HAKARINDO lawan ZIKRI HIDAYAT, DK

TRIA SUMATERA CORPORATION, tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepada Negara;

TRIA SUMATERA CORPORATION VS HERDIN SIREGAR

TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan diJalan Cirebon No.76A, Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada H. M.

yaitu "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam pasal 155 ayat 3 UndangUndang Ketenagakerjaan, HakimKetua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepadapengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hakhak lainnya yang biasaditerima pekerja/buruh yang bersangkutan" (Bukti P3);Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara makasudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Sumatera

Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel SoechiMedan) memberikan tegas menolak seluruh dalildalil hukum yang dikemukakanPenggugat (ic. Herdin Siregar) dalam gugatannya, kecuali halhal yang diakui dibawah ini;Bahwa sebelum Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic. HotelSoechi Medan) memberikan sanggahan dan bantahan di dalam jawaban ini,maka terlebih dahulu Tergugat PT. Tria Sumatera Corporation (ic.

Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel SoechiMedan) mempertanyakan kehadapan Ketua Pengadilan Hubungan IndustrialMedan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PerselisihanHubungan Industrial, tentang Kuasa Hukum Penggugat dalam menjalankanproses persidangan beracara di Pengadilan ini, kapasitasnya mewakiliPenggugat (ic. Herdin Siregar) untuk beracara pada Pengadilan HubunganIndustrial di Pengadilan Negeri Medan ;Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.124 PK/Pdt.

TRIA SUMATERA CORPORATION, tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepadaNegara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Jono Sihono, SH,. MM.

KEPALA KEPOLSIAN DAERAH SUMATERA UTARA vsYUSRIWAN

PUTUS ANNomor: 51/B/2012/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini,dalam sengketa antara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA , berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No. 60 MedanPropinsi Sumatera Uatara, dalam hal ini diwakili olehKuasanya: 1. KOMBES POL. Drs.

PURBA, SH., MH., berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011, ,selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING ;YUSRIWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri,bertempat di Jalan Kutilang 10 No. 299 KelurahanKenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan PerumnasMandala Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut:PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 51/B/2012/PT.TUNMDN

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/297/VII/2011tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari dinas Polri atas nama YUSRIWAN BRIPDA NRP 85050916. BaPolres Padangsidempuan Kesatuan Polres Padangsidempuan;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkansegala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota polri aktif; 5.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dkk vs M. MUCHSINUN, dkk Bin H. PAIMAN

PUTUSANNomor 3490 K/Padt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.PEMERINTAH PROVINS SUMATERA SELATAN cqGUBERNUR SUMATERA SELATAN, diwakili oleh H. AlexNoerdin, selaku Gubernur, berkedudukan di Kantor GubernurSumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3,Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaArdiansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Ardiansyah, S.H.

PAIMAN, bertempat tinggal di JalanPangeran Ratu, RT 11/RW 03, Kelurahan 8 Ulu, KecamatanSeberang Ulu , Kota Palembang, Sumatera Selatan;2. SURYADI Bin A. BUNYAMIN, bertempat tinggal di JalanPangeran Ratu, RT 11/RW 03, Kelurahan 8 Ulu, KecamatanSeberang Ulu , Kota Palembang, Sumatera Selatan;3. EDI SANTOSO Bin KASDI, bertempat tinggal di Jalan H.Faqih Usman, Lrg. Demang Jambul, RT 19/RW 09, Kelurahan2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, SumateraSelatan;4. M.

MUHNI Bin KASMAN, bertempat tinggal di JalanPangeran Ratu, RT 11/RW 03, Kelurahan 8 Ulu, KecamatanSeberang Ulu , Kota Palembang, Sumatera Selatan;5. HIDAYAT OYON ISMAIL Bin OYON ISMAIL, bertempattinggal di Jalan Panca Usaha Nomor 2196, RT 49/RW 13,Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu , KotaPalembang, Sumatera Selatan;6. H. FAHRUL ROZI Bin TOBRONI, bertempat tinggal di Lr.Palapa, RT 048/RW 011, Kelurahan 34 Ulu, KecamatanSeberang Ulu , Kota Palembang, Sumatera Selatan;7.

Kantor PosGiro, RT 052/RT 014, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SeberangUlu Il, Kota Palembang, Sumatera Selatan;8. KODRI Bin BURNIAT, bertempat tinggal di Jalan Panca Usaha,Lr. Serban, RT 011/RT 003, Kelurahan 8 Ulu, KecamatanSeberang Ulu , Kota Palembang, Sumatera Selatan;9. UJANG RIVAI Bin YAHYA, bertempat tinggal di Jalan PintuBesi Nomor 396, RT 010/RW 001, Kelurahan Ogan Baru,Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan,Halaman 2 dari 23 hal. Put.

SUMATERA SELATAN cq GUBERNUR SUMATERASELATAN, 2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAHPALEMBANG cq REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENFATAH PALEMBANG, 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAPALEMBANG, 4. SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA PROVINSISUMATERA SELATAN cq KASAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI SUMATERA SELATAN tersebut:Halaman 22 dari 23 hal. Put.

GOLDEN BLSSOM SUMATERA, melawan EFFENDI CHANDRA

tersebut;Bahwa lebih lanjut, demi untuk tidak menyulitkan pelaksanaan hukumdikemudian hari perkara ini, maka sangat penting dan perlu dilakukansuatu putusan provisionil, yaitu menghukum Tergugat maupun orang lainyang mendapatkan hak dari Tergugat, agar tidak mengalihkan pekerjaanPembangunan Pabrik Minyak Kelapa S awit dengan kapasitas awal 45 tonTBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/am KapasitasAkhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di PerkebunanP.TGolden Blossom Sumatera

Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG17.I.Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang,kepada pihak lain, tanpa mendapat pesetujuan tertulis dari Penggugat;Bahwa perkara ini didasarkan kepada buktibukti yang kuat dankebenarannya tidak akan dibantah oleh Tergugat, maka cukup beralasanputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta walaupundilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa dalam perkara ini;Berdasarkan halhal yang telah disebutkan di atas, Penggugatmemohon kepada Ketua

ditetapkan dalam perkara ini serta selanjutnyadapat mengambil putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI.Menghukum Tergugat maupun orang lain yang menggantungkan hakkepada Tergugat, agar tidak melakukan Pembangunan Pabrik MinyakKelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/am yang dapatditingkatkan menjadi 90 Ton TBS 4am Kapasitas Akhir secara Putar Kunci(Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T Golden BlossomSumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, KabupatenMuara Enim, Propinsi Sumatera

Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapatditingkatkan menjadi 90 Ton TBSfam Kapasitas Akhir secara PutarKunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGoldenBlossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab,Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang,milik Tergugat;5.

Put.No.91/PDT/2017/PT.PLGDalam Konpensi:1.2.5.Mengabulkan gugatan P enggugat untuk sebahagian;Menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukanpembayaran lunas atas hasil perkerjaan Pembangunan Pabrik MinyakKelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/am yang dapatditingkatkan menjadi 90 Ton TBS 4am Kapasitas Akhir secara Putar Kunci(Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden BlossomSumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, KabupatenMuara Enim, Propinsi Sumatera

INTI PALM SUMATERA

HERBERT SIAHAAN ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

PUTUSANNo.153 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :HERBERT SIAHAAN, kewarganegaraan Indonesiapekerjaan mantan Anggota POLRI, bertempat tinggal di jalanMedan Batang Kuis, Dusun 3, Sei Rotan, Gang Atemo,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasakepada : RAHMAT PANJAITAN, SH, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada KantorAdvokat RAHMAT PANJAITAN & REKAN, beralamat diJalan Sisingamangaraja Km.11,5 No.4 (Komplek TamanRivera Ruko 3 Lt ), Kelurahan Bangun Mulia, KecamatanMedan Amplas, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2012,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,berkedudukan di Raya Tanjung Morawa

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No.Pol.:Skep/490/XI/2010 tanggal 11 November2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri Terhadap Brigadir HERBERT SIAHAAN , Nrp.79041212, KesatuanBa.Sat BrimobPolda Sumut;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.:Skep/490/XI/2010tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHal. 8 dari 16 hal. Put.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : PolSkep/490/XV2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Brigadir HerbertSiahaan, Nrp.79041212, Kesatua Ba.Sat Brimob Polda Sumut;4.

TRIA SUMATERA CORPORATION; BUNGA SADA UKUR

TRIA SUMATERA CORPORATION, yang berkedudukan di JI.Cirebon 76A Medan 20212, dalam hal ini diwakili oleh Tim kuasahukumnya : H.M. Kamaluddin Lubis, SH., Rudi Alfahri Rangkuti,SH., M. Darmawan Siagian, SH., dan lbeng Syafruddin Rani, SH,Kantor LAW OFFICE M. KAMALUDDIN, SH. & ASSOCIATES,berkedudukan di JI. Airlangga No. 16B Medan 20112, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2007 ;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:BUNGA SADA UKUR, beralamat di JI.

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Sumatera Utara dapatmemutus terlebin dahulu tuntutan provisional ini yaitu memerintahkanTergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Februari2007 sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihanantara Penggugat dan Tergugat ;6. Bahwa besarnya upah dan tunjangan tetap Penggugat sebesarRp.875.000, (delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti P4) ;7.

No.232 K/Pdt.Sus/201029.26.27.28.Bahwa Tergugat sejak Hotel Soechi Internasional beroperasi tidak pernahmengikuti ketentuan tersebut sehingga menimbulkan keresahan parapekerja ;Bahwa selain uang service, Tergugat juga melakukan penggelapan atas uangsetoran Jamsostek milik pekerja dengan tidak membayarkan premi yangdipotong dari upah pekerja ;Bahwa kebenarankebenaran penggelapan uang service dan Jamsostekdapat dibuktikan melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sumatera Utara