CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokop!

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0564/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

Menyatakan Para Pelawan tidak memiliki egal standing untuk mengajukanperlawanan dalam perkara a quo;Dalam ProvisiMenyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);2. Menghukum Turut terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan perkara aquo;3.

terdapat sejumlah gugatan dengan materi gugatan yangsama persis dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewjsde), sepertiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.GLL/2016/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 September 2016, PutusanNomor1064/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 22 Mei 2019 dan Putusan Nomor115/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 28 Agustus 2019,karenanya gugatan perlawanan a quo mengandung unsur nebis in idem; Para Pelawan bukan pemilik SHGB 1483/Gondangdia, sehingga tidakmemiliki egal

Menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai /egal standing dalammengajukan perlawanan Hak Eksekutorial Pembeli Objek Lelang dalamperkara a quo;3. Menyatakan gugatan Para Pelawan Nebis In IdemDalam Provisi Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapatditerima;2. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaatiputusan perkara a quo;3.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Erwin Herryansyah, S.H, Advokat pada pada Kantor ErwinHerryansyah, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di LBHC JalanSiti Bordedar (mesjid

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2020/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

., tersebut, dinilaisah dan mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mewakili pemberikuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casuPengadilan Agama Sorong;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)Him. 5 dari 8 him.

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXX, tertanggal XXXXX, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (/egal/standing);3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Eksepsi Tergugat Il Intervensi: 1. Bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (/egal/standing);3.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

TENTANGHUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahmengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan Pasal 66, pasal 67Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama Jakara Selatan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.

Sejak bulan Mei 2013 tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Tergugatsehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisahtempat tinggal ;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadilipermohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan antaraPemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2009,sesuai dengan Buku Kutipan

mempersingkat, cukupmenunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dariuraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan di Sandakan, Malaysia,pada tanggal 13 Nopember 1997, namun pernikahan tersebut belum tercatat diKantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki /egal

kualifikasi sebagai wali yang berhak, tidak memenuhi syaratdan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah yang berhak, baik itu wali nasab maupun wali hakim, makaakan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

Atas dasar hukumpasalpasal UndangUndang a quo, maka permohonan banding tersebut secaraformil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama yang berkaitan dengan kewenangan mengaadili dari segi absolutdan relatif Pengadian Agama Tanjungbalai, proses pemanggilan para pihak,usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal standing para pihakberperkara serta pemberian kuasa masingmasing

pihak kepada kuasanyayang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu padaketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakanmemiliki /egal reasoning yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

., tersebut, dinilai sah danmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mewakili pemberi kuasaHim. 5 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.Sroguntuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu PengadilanAgama Sorong;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua

dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 465/015/X1I/2004, tertanggal26 November 2004, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernahputus, dengan demikian Pemohon mempunyai J/egal standing untukmengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah

surat Nomor W13A/386/Hk.05/10/2020tanggal 6 Oktober 2020, dan tembusannya disampaikan kepada Pembandingdan Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakTergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal61 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPembanding adalah pihak yang mempunyai /egal

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembandingtersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakili Pembanding dalammengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasakepada Irfan Firdianto, S.H.I., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasahukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakiliTerbanding dalam beracara di tingkat banding;Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding pada tanggal 06 Agustus 2020 masih dalam tenggat masabanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

yang mengajukankeberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkanpemeriksaannya;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telahdipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohontelah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka KuasaHukum Para Pemohon secara formil telah memilki /egal standing untukbertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan yangpada pokoknya selama sepuluh tahun terakhir para Pemohon tinggal bersamadi Jalan Cidodol RT.05 RW.15 Kelurahan Grogol Selatan, KecamatanKebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, bukan tinggal di alamat sesuai padaSurat permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon tersebut,ditemukan

secara saksama memori kasasi tanggal22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa telah terjadi pertentangan atau kontradiksi dalampertimbangan terkait eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat danpertimbangan dalam pokok perkara yang menyatakan Penggugat tidakmemiliki legal standing untuk menggugat, padahal soal /egal

standingada dalam bagian eksepsi yang telah dinyatakan ditolak sehinggasemestinya tidak ada lagi permasalahan /egal standing;Bahwa dalam posita gugatan telah disebut Penggugat adalah selakuDirektur Utama PT Saburai Utama sehingga soal /ega/ standing sudahjelas tetapi Pengadilan Negeri juga telah salah menerapkan hukum yangmenolak gugatan karena tidak merinci kerugian akibat perbuatanmelawan hukum.

dipanggil secara resmi dan patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, hal initelah sesuai dengan amanat Pasal 145 dan 146 RBg, Oleh karena itu sebelumMajelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara inidiputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal149 ayat (1) R.BgMenimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulumempertimbangkan /egal

UndangUndangNo. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukkompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan AgamaTernate;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2010,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, sertamerupakan /egal

diputuskan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk halhalyang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilanuntuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (/egal

Karena itu Penggugat secara hukummempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat;GUGATAN POKOK PENGGUGATMenimbang, bahwa tujuan pokok yang di jadikan dasar Penggugat mengajukancerai gugat karena sejak bulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun, tidak pernah pulang dantidak diketahui alamatnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar iakembali rukun membina rumah

Pengujiankepentingan tersebut tidak hanya dari segi /egal standing tetapi jugasejak dari terjadinya sengketa informasi publik antara pemohon informasidengan Badan Publik Negara yang dimintai informasinya;Bahwa berdasarkan alasanalasan pemohon informasi (Rukmana Cs.)informasi dalam sengketa informasi publik adalah karena adanya dampakmerugikan yang timbul sebagai akibat berdirinya pabrik PT.

Pasal 3huruf 6 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV/2017/PTUNBDGTahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publikdi Pengadilan; 2222222 220 220 2220 Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan /egal standing daripemohon keberatan (semula sebagai termohon keberatan dalam prosesAdjudikasi non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat), MajelisHakim juga perlu mempertimbangkan kepentingan dari termohonkeberatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi dan: Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik yang menyebutkan:Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV/2017/PTUNBDG(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:b. kedudukan hukum (/egal

standing) pemohon = untukmengajukan permohonan penyelesaian sengketaLC 1a ccMenimbang, bahwa dalam =menguji kepentingan padapenyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Badan Publik Negara selaku Pemohon Keberatantidaklah menilai dari segi /egal standing berdasarkan Pasal 1 angka 10Perma No. 2 Tahun 2011 tetapi lebih luas yaitu menerapkan prinsipumum hukum acara dalam Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara dengan menguji aspek kepentingan pemohon informasiterhadap

Pengujian kepentingantersebut tidak hanya dari segi /egal standing tetapi juga sejak dari terjadinyaHalaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor : 46/G/KV2017/PTUNBDGsengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan PublikNegara yang dimintai informasinya;Bahwa perlu kami jelaskan kepada PEMOHON KEBERATAN TERMOHONINFORMASI!

permohonannya, serta memohon agarPengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;Bahwa halhal yang termuat dalam berita acara sidang perkara inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (/egal

Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihakpihak yang berkepentingan dan memiliki egal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Apakah Pemohon dan Termohon memiliki egal standing untuk duduksebagai pihakpihak dalam perkara ini?2. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat inmasih rukun dan harmonis?3. Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohondan Termohon tersebut?4, Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut,apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?