Ditemukan 92018 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plp Tanggal 23 Oktober 2018 — Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XV Dirjen Kekayaan Negara Makassar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
93 — 26
93 — 26
Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XV Dirjen Kekayaan Negara Makassar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
Dirjen Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XVDirjen Kekayaan Negara Makssar Cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Palopo, yang dalam perkara initelan memberikan kuasa kepada : 1. Bula, S.Sos, M.M, 2.Haposan Janyoss, S.H., 3. Toni Agus Wijaya, S.H., 4. Asim, S.E.,5. Drs. Muahammad Said, 6. Muhammad Noor Akhmad, S.E., 7.Ahmad Taufig, 8. Muhammad Mukti Abadi dan 9.
komitmen yang disepakatidalam Perjanjian Kredit, dan oleh karenanya Penggugat telah diberiHalaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plp14.15.peringatan baik secara lisan melalui telepon maupun melalui SuratPeringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga,namun Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untukmembayar tunggakan angsuran.Bahwa pelaksanaan lelang umum eksekusi hak tanggungan atas objekJaminan Hutang Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
Register : 25-02-2009 — Putus : 13-07-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 13 Juli 2009 — Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, 2. Direktur Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Republik Indonesia
91 — 53
91 — 53
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, 2. Direktur Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Republik Indonesia
Nama Jabatan : DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DEPARTEMENKEUANGAN, REPUBLIKINDONESIA ;Tempat Kedudukan : Gedung Syafruddin PrawiranegaraDepartemen Keuangan, Lt.12, JalanLapangan Banteng Timur 2 4,Jakarta Pusat (10710) ;Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus No.SKU 01/KN.7/2009 tertanggal11 Maret 2009, memberi Kuasa kepada1. Dr. Purnama T.Sianturi, SH., MHumKepala Sub.Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukumdan Informasi, DJKN ;2.
Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30Desember 2008 Nomor : S1018/WKN.5/KP.03/2008,perihal Permohonan Penjualan Lelang Eksekusi HakTanggungan2. Surat Direktur Lelang pada Direktorat JenderalKekayaan Negara Departemen Keuangan RepiblikIndonesia tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : S43/KN.7/2009, perihal Apakah pengajuan eksekusi hakHalaman 7 dari 64 halaman.
Bahwa, pada bulan Desember 2008, Penggugat sebagaiseorang Advokat mendapatkan kuasa dari PT Bank UOBBuana Tbk untuk mengajukan parate eksekusi haktanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo.Pasal 20 Undang Undang No.4/1996 di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandarLampung/KPKNL (Tergugat i) ;2.
,(fotocopy sesual dengan aslinya) ;Salinan Risalah Lelang Nomor355/2008, dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, tertanggal 11092008 (fotocopysesual dengan aslinya) ;64 halaman. Putusan Nomor 35/G/2009/PTUNJKT364. Bukti P4 : Salinan Risalah Lelang Nomor41/2008, yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangBandung, tertanggal 5 Februari 2008(fotocopy sesual dengan aslinya) ;5.
Bukti T.II 2 : Peraturan Menteri KeuanganNo.431/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan DiLingkungan Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (fotocopy diambildari Peraturan Uraian jabatan) ;3. Bukti T.IIl 3 : Surat Direktur Lelang Nomor : S44/KN.7/2009 tanggal 18 Februari 2009, Hal38Pengajuan Eksekusi Hak Tanggungan(fotocopy sesual dengan aslinya) ;4.
Putus : 21-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4108 K/Pdt/2022 Tanggal 21 Desember 2022 — KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA, dk
119 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA, dk
Putus : 08-07-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XIII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SAMARINDA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BALIKPAPAN, DKK
149 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XIII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SAMARINDA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BALIKPAPAN, DKK
MENTERI KEUANGAN ARI cq.DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALAKANTOR WILAYAH XIill DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SAMARINDA cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) BALIKPAPAN, berkedudukan di JalanA.Yani, Nomor 68, Balikpapan, diwakili oleh Hadiyanto selakuDirektur Jenderal Kekayaan Negara yang dalam hal inimemberi kuasa kepada Gasfar Bacenti Fernandez, S.H., dankawan, Plh. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLBalikpapan, berkantor di Gd.
MENTERI KEUANGAN RI cq.DIREKTUIR) JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KEPALA KANTOR WILAYAH XIill DJKN SAMARINDAcq. KEPALA KPKNL JAKARTA I, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 836 K/Pdt/2015Prapatan, Nomor 10, Jakarta Pusat;4. PT.
Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta selaku Terlawan III dalam perkara a quo bukan merupakanbadan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian dari badan hukum yang disebut Negara, di mana salah satuInstansi atasan dari Terlawan Ill adalah Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Kantor Wilayah VIIDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;Oleh karena itu, Terlawan Ill tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;c.
Bahwa kekeliruan tersebut secara nyata terlinat pada halaman 1(satu) dalam gugatan perlawanan Pelawan, dimana Pelawanmengaitkan Kantor Wilayah XIIl DJJKN Samarinda sebagai instansiatau unit atasan Terlawan Ill, dimana yang seharusnya adalah KantorWilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;d.
Putus : 06-03-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
TASIKMALAYA vs NIA KANIA
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)TASIKMALAYA vs NIA KANIA
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 19,Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edih Mulyadi,S.E., M.Si., dan kawankawan, Pegawai pada Kantor KPKNLTasikmalaya, berkantor di Jalan Ir. H.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Tasikmalaya, Pemohon Kasasi Il: PT.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) TASIKMALAYA, Pemohon Kasasi Il: PT BANK NEGARAINDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG UTAMATASIKMALAYA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor228/PDT/2016/PT.BDG tanggal 30 Juni 2016 menguatkan PutusanPengadilan Negeri Ciamis Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Cms tanggal 3November 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:A.
Register : 19-01-2010 — Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 6 Mei 2010 — Mukhi;1.Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV,2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV
235 — 85
235 — 85
Mukhi;1.Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV,2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV
,warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Rasida Siregardan Rekan, beralamat di Jalan JenderalSudirman Kav.7 8, Wisma Nugra Santana Lt.4 R.1416,Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khususter tanggal 11 Januari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10, Jakarta Pusat, dalam sengketa inimember i kuasa kepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWINUGROHANDHINI
, S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. danMUSTIKA RETNO WARDHANI, S.H., kesemuanya pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Jakarta IV, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 09 Februari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai$ suns ona TERGUGAT ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan Prapatan No.10,Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasakepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWI NUGROHANDHINI,S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. dan MUSTIKA RETNOWARDHANI
, S.H., kesemuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09Februari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai 22 e eee eee eee 2 ++ TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutTelah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 19Januari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010,dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.
Bank DanamonIndonesia Tbk, dengan perantaraan KantorPelayana Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, yangsecara logika hukum merupakan perbuatan dalam bidanghukum perdata ; Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.1818Bahwa pembatalan Penggugat sebagai pembeli lelang olehTergugat didasarkan pada tindakan wanprestasi yangdilakukan Penggugat, hal ini didasarkan Penggugattelah tidak memenuhi pembayaran lelang 3(tiga) hari kerja sebagaimana yang tersebutdalam klausul di Risalah Lelang, yang
Putus : 11-07-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1041/Pdt.G/2012/PN.SBY Tanggal 11 Juli 2013 — PAULINA TJIOE Cs
melawan
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Cs
55 — 13
55 — 13
PAULINA TJIOE CsmelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Cs
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA, beralamat di jalan Indrapura No.5 Surabaya,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Pusat kedudukan hukum diJalan Jenderal Sudirman No.44 46 Jakarta Cq. PT. BRIKanwil Jawa Timur Tbk. Berkedudukan hukum di Jalan Basukirahmat No.122 138 Surabaya Cq. PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk. Surabaya Kusuma Bangsa,beralamat di Jalan Kusuma bangsa No.122 Surabaya,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3.
Barata Jaya 11 No. 43Surabaya dan di Jalan Ploso Timur IV No. 65 Kelurahan Ploso KecamatanTambaksari Kota Surabaya ;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan demi hukum sesuai risalah lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surabaya No. 171/2012 tertanggal 27 Februari 2012 kuitansi Nomor.KW037/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tidak mempunyaikekuatan hukum dan daya berlaku, sehingga semua produk
Fotocopy berupa kuitansi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya Nomor:KW037/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 28 Pebruari2012, (Bukti P3);Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, Tergugat I telahmengajukan suratsurat bukti berupa foto copynya bermeterai cukup telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya sebagai berikut : 1. Fotocopy Risalah lelang Nomor 171/2012 tanggal 27 Februari 2012, (Bukti T.I1) ;2.
Cabang kusumabangsasurabaya tanggal 31 Januari 2012 hal harga limit obyek lelang, (Bukti T.I13) ;Fotocopy pengumuman melalui surat kabar harian surya yang terbit di Surabayatanggal 20 Februari 2012 sebagai pengumuman lelang ulang dari pelaksanaan lelangsebelumnya tanggal 12 Januari 2012, (Bukti T.I14) ;Fotocopy surat kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang surabaya nomor : S667/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 hal penetapan jadwal lelangulang, (Bukti T.I15) ; Fotocopy surat pernyataan
Bukti T33: Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 171 / 2012, tanggal 27022012yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya,(Bukti T33); 4. Bukti T34: Copy Penetapan Aanmaning Nomor : 31/Eks/2012/PN.Sby, tanggal 02Mei 2012 yang ditetapkan oleh Heru Pramono S.H., M.Hum, Ketua PengadilanNegeri Surabaya, (Bukti T34); 5.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 K/Pdt/2012 Tanggal 28 Oktober 2014 — SIGIT WAHYU NANDIKA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL);
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIGIT WAHYU NANDIKA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL);
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 19 Kota Tasikmalaya;2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. CABANG TASIKMALAYA,berkedudukan di Jalan KHZ. Mustofa Nomor 340 KotaTasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada SalomoGinting, S.H., dan Kawan. Para Advokat dari Kantor Salomo,lva P.
Putus : 28-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 — ANTONIUS HENDRO PRASETYO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTONIUS HENDRO PRASETYO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
., Para Advokat pada kantor hukumDaboribo Goes & Rekan, beralamat di Kantor PerumKemuning Indah D9 Pandean Karanganyar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018:Pemohon Kasasi:Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURAKARTA, berkedudukan di JalanKi Mangun Sarkoro, Nomor 141.
Putus : 30-08-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pdt/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
MENTERI KEUANGAN RI, cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN' NEGARA, cq.KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MALANG, berkedudukan di Jalan S Supriadi, Nomor157, Malang;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat
Register : 22-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 10 Oktober 2011 — Direktorat jenderal kekayaan negara kantor wilayah VII cq. Kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jakarta III
86 — 42
86 — 42
Direktorat jenderal kekayaan negara kantor wilayah VII cq. Kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jakarta III
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIICQ.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA III , berkedudukan diJalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusatselanjutnya disebutSebagal ...... 2... 0c eeMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugattentang Risalah Lelang No. 104/2011 yang diterbitkaan olehPejabat Lelang Kelas pada KPKNL Jakarta III DJKN,tanggal 13 Juni 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir denganUndang
karenaitu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuantersebut ;Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenaikeadaan keadaan yang diungkapkan Penggugat dalamgugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat danHal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor172/G/2011/PTUN JKT.Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimanadari pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masingmasing ;Menimbang, bahwa Keputusan yang dimohonpembatalannya adalah Keputusan yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 09-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2729 K/Pdt/2022 Tanggal 9 September 2022 — DIRJEN KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
Dan
1. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Dkk
189 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASIDan1. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Dkk
Register : 18-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 131/PDT.G/2014/PN Blt Tanggal 8 April 2015 — Penggugat:
SUNARKO EFENDI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.Kantor Cabang Kediri
2.Pemerinatah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
177 — 85
SUNARKO EFENDI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.Kantor Cabang Kediri
2.Pemerinatah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
177 — 85
Penggugat:
SUNARKO EFENDI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.Kantor Cabang Kediri
2.Pemerinatah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
Putus : 18-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 18 Agustus 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
38 — 10
38 — 10
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA;yang beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro No 141 Sumber Surakarta;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:1.
(penggugat) yang disebut sebagai Obyek Sengketa.Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat menerimarelas pemberitahuan pelaksanaan lelang dari Pengadilan NegeriBoyolali yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 22September 2016 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Sukakarta (Tergugat ) terhadap:a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2101, terletak di KelurahanMojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali PropinsiJawa Tengah seluas + 3021 m?
Bahwa sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 775/2016 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta(Tergugat ) tertanggal 30 November 2016, yang mana dalamKutipan Risalah Lelang tersebut disebutkan bahwa pada hari Kamistanggal 22 September 2016 bertempat di Pengadilan NegeriBoyolali telah dilakukan Penjualan Lelang atas permohonan AriefYus Choerniawan, Sarjana Hukum Magister Hukum, PaniteraPengadilan Negeri Boyolali selaku Pejabat Penjual atas obyeklelang berupa tanah bangunan yang
RlNo.40/PMK.07/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang MenteriKeuangan RI pasal 29 ayat (1) : Pada setiap pelaksanaan lelang,Penjual vwajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatanpenilaian yang dapat dipertanggung jawabkan ;Bahwa dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI No.40/PMK.07/ 2006 yang diwajibkan ditetapkandalam pelaksanaan lelang adalah harga limit bukan harga pasar,sehingga dalam pelaksanaan penjualan lelang obyek sengketayang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Juli 2013 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya,dk
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya,dk
DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.
Putus : 06-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/TUN/2017 Tanggal 6 Februari 2017 — BANK SBI INDONESIA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA,
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK SBI INDONESIA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bank SBI Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKUASA/DIRSBII/IX/2016 tanggal 2 September 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Prapatan Nomor..10, Jakarta Pusat, 10410;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.
Putusan Nomor 3 K/TUN/2017b)Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan Tergugat sebagai KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang jakarta , DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, yang merupakan badan atau pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud olehPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun
Putusan Nomor 3 K/TUN/2017Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal PermohonanPenetapan Lelang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta ,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
telah memenuhi ketentuan sebagaimanatersebut dalam pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradengan alasanalasan sebagai berikut:a) Bahwa objek gugatan berupa suatu Penetapan tertulis(Beschikking) Nomor S1665/WKN 07/KNL.01/2015 yangdibuat pada tanggal 18 Juni 2015, perihal PermohonanPenetapan Lelang;b) Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh TermohonKasasi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negaradan Lelang Jakarta 1, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakanBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Termohon Kasasi merupakan Badan atau Pejabatyang melaksanakan Urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka (8) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986.Halaman 17 dari 33 halaman.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 K/Pdt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KISARAN, berkedudukan di Jalan Prof.H.M. Yamin Nomor 47 Kisaran Kabupaten Asahan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, S.H., M.H., dankawankawan, para pegawai pada Menteri Keuangan RI,berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Nomor 47,Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Oktober 2016:2. PT.
Putus : 27-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/Pdt/2018 Tanggal 27 Maret 2018 — PAULINA TJIOE, dk
lawan
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SURABAYA, dk
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULINA TJIOE, dklawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, dk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, beralamat di Jalan Indrapura Nomor5 Surabaya, diwakili oleh Menteri Keuangan RepublikIndonesia dalam kedudukannya mewakili PemerintahRepublik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan) dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;2.
Putus : 20-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2011 Tanggal 20 April 2012 — TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
133 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
Bahwa Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29 Oktober2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Medan i.c TERGUGAT tersebut, baru diketahui olehpara Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2010 yaitu sejakPenggugat Il menerima surat No. 632/BPRDS/XV/2010 dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DISKY SURYAJAYA,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011beralamat JI.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — SARTONO VS KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DKK
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARTONO VS KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DKK
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNGKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir.
H.Djuanda, Nomor 19, Kota Tasikmalaya, yang diwakili olehHadiyanto sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negaraatas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sugeng Harijadi, S.H., dankawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya,beralamat di Jalan Ir. H. Djiuanda, Nomor 19 Tasikmalaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015;2.PT BANK MEGA, TBK.
Penggugat);Bahwa, sebagai Debitur Tergugat Ill, Penggugat telan melaksanakanprestasinya, yakni melakukan beberapa kali pembayaran cicilan/angsuran,namun kemudian Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanyasehinggga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakanprestasinya secara sempurna;Bahwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat menyampaikan pengumuman pelaksanaan lelang, sebagaimana dalamSurat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 30 Desember 2014, yangintinya menyatakan bahwa harta kekayaan