Ditemukan 429542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan kepatuhan keshatan
Penelusuran terkait : Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 137/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
Termohon:
1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.WITO KALIP
3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
49 — 9
  • Pemohon:
    DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
    Termohon:
    1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
    2.WITO KALIP
    3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
    4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
    5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 06-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 23-K/PM.III-16/AD/III/2019
Tanggal 29 April 2019 — Kesatuan : Yonif 725/Wrg.
67 — 35
  • Kesatuan : Yonif 725/Wrg.
    Bahwaselanjutnya pihak kesatuan Yonif 725/Wrg telahberupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempattemapat yang sering didatangi oleh Terdakwanamun Terdakwa tidak ditemukan sesuai berita AcaraTidak Ditemukan pada tanggal 9 Nopember 2018.5.
    Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.5.
    Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 kesatuantelah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 sesuaiLaporan Polisi Nomor LP23/A20/X/2018/IDIK tanggal 29Oktober 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.4.
    Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 725/Wrg sejaktanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 29Oktober 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidakdalam keadaan perang.2.
    Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurityang lain knususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lainpada umumnya; dan4.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 31-K/PM III-16/AL/III/2019
Tanggal 2 April 2019 — Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
147 — 43
  • Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
    Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice(keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelakudengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuanpemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehinggaMajelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil sertabermanfaat baik bagi bagi diri Terdakwa dan kesatuan apabilakepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwadapat melaksanakan
    tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwadi kesatuan.6.
    FitriAbdillah. 1(satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa denganSaksi1 tanggal 27 Maret 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dariberkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukanstatusnya agar barang bukti berupa suratsurat tersebut
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 27-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015
Kesatuan : Bekangdam IM
56 — 6
  • Kesatuan : Bekangdam IM
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 488/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Mei 2023 —
4.Doktorandus ASTA BUDI RAHARDJO
5.Doktoranda ARI BUDHI HAKSIWI
6.YAYASAN PERGURUAN KESATUAN MANGGARAI
Turut Tergugat:
Walikota Kepala Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan
60 — 2
  • Bistok Tunggul Simanjuntak, yaitu hak dari Para Penggugat sesuai dengan isi surat Wasiat dan Pernyataan tentang Yayasan Perguruan Kesatuan c.q. SMEA YPK tertanggal 20 Oktober 1999;

    5.

    Menyatakan Yayasan Perguruan Kesatuan yang didirikan dengan akta notaris nomor 51, tanggal 21 Oktober 1953, oleh Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta, secara hukum berhak atas sekolah SMEA YPK (atau dikenal saat ini sebagai SMK YPK Kesatuan Terakreditasi), beralamat di Jalan Manggarai Utara VII, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

    6.

    Menyatakan Tergugat I tidak atau gagal menjalankan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kesatuan, baik akibat kelalaian atau kesengajaan Tergugat I, khususnya mengenai tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan sebagaimana termaktub dalam Akta Jajasan Perguruan Kesatuan No. 51 tanggal 21 Oktober 1953, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta;

    7.

    Menghukum Tergugat I untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak perkara ini diputuskan, dengan agenda: (i) penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan dengan Undang-Undang tentang Yayasan; (ii) mengubah Susunan Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan sesuai dengan keputusan rapat tanggal 21 Januari 2022;

    11.

    Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dalam administrasinya yang khusus dipersiapkan untuk itu, yaitu pencatatan bahwa Yayasan Perguruan Kesatuan adalah Yayasan yang sah dan berwenang untuk menyelenggarakan sekolah SMEA YPK (sekarang dikenal sebagai SMK YPK Kesatuan Terakreditasi);

    12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp4.379.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

    13.


    4.Doktorandus ASTA BUDI RAHARDJO
    5.Doktoranda ARI BUDHI HAKSIWI
    6.YAYASAN PERGURUAN KESATUAN MANGGARAI
    Turut Tergugat:
    Walikota Kepala Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Fidusia
Register : 11-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 5 Maret 2019 — - Terdakwa : Nama lengkap : Tri Ari Wibowo Saputro, Pangkat, NRP Sertu, 21090169030190, Jabatan : Ba Ton Min, Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn . - Oditur Militer : S.Nasution.,S.H Mayor Chk NRP 11050025371279
182 — 51
  • - Terdakwa : Nama lengkap : Tri Ari Wibowo Saputro, Pangkat, NRP Sertu, 21090169030190, Jabatan : Ba Ton Min, Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn .- Oditur Militer : S.Nasution.,S.H Mayor Chk NRP 11050025371279
    kelengkapan administrasiperkara sehingga terejadinya perkara. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 5Nopember 2018. 1 (satu) lembar surat keterang dari PT Adira Dinamika MultiFinance Cabang Makassar tanggal 27 Februari 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 29-07-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 14-02-2023
Putusan PN SRAGEN Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sgn
Tanggal 11 Januari 2023 — Penggugat:
Ignatius Gogot Cahyanto
Tergugat:
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen
163 — 9
  • Penggugat:
    Ignatius Gogot Cahyanto
    Tergugat:
    Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-04-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KETUA LP3NKRI (LEMBAGA PEMANTAU PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) DIY., 2. DIREKTUR INCODE (INSTITUT OF COMMUNITY AND MEDIA DEVELOPMENT) DIY vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
52 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA LP3NKRI (LEMBAGA PEMANTAU PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) DIY., 2. DIREKTUR INCODE (INSTITUT OF COMMUNITY AND MEDIA DEVELOPMENT) DIY vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
    Pasal 18 tidak sah dan tidakberlaku untuk umum;Memerintahkan pemerintah untuk segera mencabut Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 18 demi hukum dan peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum;Menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :1 Foto Copy Anggaran Dasar (AD), Anggaran RumahTangga (ART) Lembaga Pemantau PenyelenggaraPemerintahan Negara Kesatuan
    Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauc.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/20122009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1.KETUA LP3NKRI (LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARAPEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA)DIY,2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2020 — SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
62 — 14
  • SYAMSUL IDRIS PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
    Hukum pada LAW OFFICE HAR &PARTNERS berkedudukan dan berkantor di Jalan TengkuAmir Hamzah No. 65 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan MedanBarat, Kota Medan, Telp/Fax (061) 6636491, Phone:0811655660 082370771888, email:harpartners.lawoffice@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindaksendirisendiri maupun bersamasama, selaku kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan (KapolrestabesMedan) cq Kepala Kesatuan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH ARIF SAHUDI, SH.MH
Termohon:
1.Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah cq. Kapolresta Surakarta
201 — 58
  • Pemohon:
    LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH ARIF SAHUDI, SH.MH
    Termohon:
    1.Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
    2.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah cq. Kapolresta Surakarta
    Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. Kepala KepolisianRepublik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. KepalaKepolisian Resor Kota Surakarta di JI. Adi Sucipto No. 2 Manahan, Surakarta.sebagai .. bane bees .. TERMOHON 1;2. Pemerintah Negara. Kesatuan Republik Indonesia Ca. Kepala KepolisianRepublik Indonesia Cq.
    ,Pangkat / NRP : KBP /71080525,Jabatan:Kabidkum, Kesatuan Polda Jateng, Alamat : Jalan pahlawan No. 1Semarang;2. Masruroh,S.H,M.H.,Pangkat / NRP : AKBP /65040880,Jabatan:PokAdvokat Bidkum Kesatuan Polda Jateng , Alamat Jalan pahlawan No. 1Semarang;3. Heriyanto, S.H.,M.H Pangkat / NRP : Kompol/65020227, Jabatan: AdvokatMuda 2 Bidkum Kesatuan Polda Jateng , Alamat Jalan pahlawan No. 1Semarang;4.
    ,M.H, Pangkat / NRP : AKP/71050135, Jabatan:Kasubbag Hukum Bag.Sumda Kesatuan Polresta Surakarta , Alamat JalanAdi Sucipto No.2 Surakarta;6. Bambang Indra W.S.H, Pangkat/ NIP : Penata TK 1I/197709192005011007,Jabatan:Paur Banhatkum Bidkum, Kesatuan : Polda Jateng , Alamat Jalanpahlawan No. 1 Semarang;7. Maryono ,S.H Pangkat / NRP: IPTU/1080148, Jabatan: Kanit Laka Lantas,Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet Riyadi No.376 Surakarta;8.
    Suharto,S.H, Pangkat / NRP : IPTU/69060262, Jabatan: Kasubnit 2 UnitLaka Sat Lantas , Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet RiyadiNo.376 Surakarta;9.
    Sugiyarto, S.H, Pangkat / NRP : IPDA/71050323 Jabatan: Kasubnit 1 UnitLaka Sat Lantas , Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet RiyadiNo.376 Surakarta;10. .Wahyono,S.H , Pangkat / NRP : AIPTU/74100525, Jabatan: PaurBankum Subbag Hukum Kesatuan Polresta Surakarta , Alamat: Jalan AdiSucipto No.2 Surakarta;Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN SktBerdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ade Safri Simanjuntak,S.1.K,M.Si,Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi /74120633, Jabatan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
1.KESATUAN DUHA Alias KESA
2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
33 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa 1 SIFADA SARUMAHA Als SIFA dan Terdakwa 2 KESATUAN DUHA Als KESA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua
    Penuntut Umum:
    1.RIS PIERE HANDOKO, SH
    2.ERWINTA TARIGAN, SH
    Terdakwa:
    1.KESATUAN DUHA Alias KESA
    2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN INDONESIA (KAPPRI);
101 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC GCM) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN INDONESIA (KAPPRI);
    2017KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B15, Kavling 8, Kemayoran, Jakarta Pusat:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;dan:KESATUAN AKSI PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN INDONESIA (KAPPRI), dalam hal ini diwakili olehBrigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan RayaCipayung 39 A, Cilangkap RT 06 RW 04, Cipayung, JakartaTimur 13870, pekerjaan Purnawirawan TNI/Swasta, jabatanKetua Kesatuan
    dibatasioleh dinding dan teras luar serta pintu dan hak bersama yang terdiri daritanah bersama, bagian bersama dan benda bersama yang besarnyasesuai NPP masingmasing, sebagaimana tercantum dalam SertipikatHak Milik Satuan Rumah Susun (SHM SRS) masingmasing;Oleh karenanya Pemohon Il selaku pemegang hak perdata atasSarusun GCM dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik SatuanRumah Susun (SHM SRS) adalah subjek hukum yang sah menuruthukum untuk mengajukan permohonan;Bahwa, Pemohon III adalah KAPPRI (Kesatuan
    Duta Pertiwi Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1204 Tahun 1997tentang Pertelaan Rusun Campuran Graha Cempaka Mas disebutkanbahwa bagian bersama yang terdiri ruang atau benda yang merupakansatu kesatuan fungsi dalam pemanfaatan Sarusun GCM, sehingga tidakbisa dimiliki atau dimanfaatkan secara perorangan, tidak juga oleh PT.Duta Pertiwi Tbk selaku Pengembang sekalipun (Bukti P24);Bahwa tanah seluas 35.600 m?
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 11-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 19-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — Kesatuan : Kodim 1413/Buton.
88 — 46
  • Kesatuan : Kodim 1413/Buton.
    Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.22.
    Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.20.
    Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.18.
    Bahwa Kesatuan mempunyai buku permohonanperijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin padabuku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnyadiajukan ke Komandan Kesatuan.13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpaijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lainyang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanyaprosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namuntidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.14.
    Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventarisKesatuan pada saat tidak masuk dinas tanpa Ijin yang sahdari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yangberwenang.21. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan tidak sedangdipersiapkan / disiagakan untuk tugas Operasi Militer padasaat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenangserta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.22.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 16-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 6-K/PM.III-16/AD/I/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — Mayor Chk NRP 11050025371279 - Terdakwa : Nama lengkap : RAHMAT RAMADHAN MUTADJI Pangkat/NRP : Serda/21140033750392 Jabatan : Ba Operator Si Tuud Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
76 — 41
  • Mayor Chk NRP 11050025371279- Terdakwa : Nama lengkap : RAHMAT RAMADHAN MUTADJI Pangkat/NRP : Serda/21140033750392Jabatan : Ba Operator Si TuudKesatuan : Ajendam XIV/Hsn
    Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukanpencarian terhadap Terdakwa disekitar Makassar dan menghubungikeluarga Terdakwa di NTT Kupang, namun Terdakwa tidak diketemukandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannyakepada kesatuan baik melalui surat maupun telpon.Hal 4 dari 16 Put Nomor : 73K/PM III16/AU/VII/2018Menimbange.
    Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RIdalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuanTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerkaAdy
    Oleh karenanya apabila Terdakwamasih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.4.
    Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku(Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpasepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisanatau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akanmeninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadidiwajibkan untuk ijin terlebin dahulu sesuai prosedur.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yangdibacakan di persidangan serta alatalat bukti lain berupa petunjuk yangterungkap
    Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkanterbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dikesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruhpada pelaksanaan tugas pokok kesatuan.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Skt
Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
Arif Sahudi
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
142 — 57
  • Pemohon:
    Arif Sahudi
    Termohon:
    Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
    semuanya Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan PEKA yangberalamat : di Jalan Alunalun Utara No.01 (Bangsal Patalon)Kedunglumbu, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.003/SKKPEKA/VIII/2019/Ska tertanggal 19 Agustus2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 19 Agustus 2019 No.785, SelanjutnyaCISEDUt SCDAGAL ........... eee ceeeeeceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeneees PARA PEMOHON ;MelawanPemerintah Negara Kesatuan
    AdiSucipto No. 2 Manahan Surakarta ;Selanjutnya disebut S@DaQal...............ccceceeeeeeeseeeeeeees TERMOHON ;Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. KepalaKepolisian Republik Indonesia cg.
    Hartono, S.H, M.H(Pangkat/NRP :KOMPOL /65040460, Jabatan : Kaur BANHATKUM BIDKUM,Kesatuan : Polda Jateng JI. Pahlawan No.1 Semarang); 2.Bambang Subekti,SH (Pangkat/NRP : IPTU/70080306, Jabatan : Kanit Laka Sat Lantas, Kesatuan: Polresta Surakarta Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta); 5. Rini Pangestuti, S.H,M.H (Pangkat.NRP : IPTU/71050135, Jabatan : PS Kasub Bag Hukum,Kesatuan : Polresta Surakarta, Jl. Adi Sucipto No.2 Surakarta); 6.BambangSubekti, SH (Pangkat/NRP : IPTU/71050135, Jabatan : PS.
    Kasubbag Hukum,Kesatuan : Polresta Surakarta JI. Adi Sucipto No.2 Surakarta), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;Sedangan untuk Termohon II hadir kuasanya yang bernama Hartono, S.H, M.H(Pangkat/NRP :KOMPOL /65040460, Jabatan : Kaur BANHATKUM BIDKUM,Kesatuan : Polda Jateng JI.
    Nomor 70 Tahun 2002 seperti tersebut diatas ternyata bahwa antaraPolda yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah satu organisasi denganMabes Polri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian, dengan demikianantara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian DaerahJawa Tengah dalah satu organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwatermohon dan Termohon II dalam perkara a quo adalah satu organisasi/satukesatuan ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Termohon II adalahsatu kesatuan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 18-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor : 10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2013
Tanggal 18 Februari 2013 — Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus) Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
76 — 33
  • Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus)Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
    PENGADILAN MILITER TINGGII MEDANPUTUSANNOMOR : 10K/PMTI/BDG/AD/II/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : MULIA KHUMAR TARIGAN.Pangkat / Nrp : Serda / 31980014910376.Jabatan : Ba Simin Kodim0211/TT (sekarang Babinsa Ramil01/Barus)Kesatuan : Korem023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).Tempat / tanggal lahir :
    Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI,seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat,namun sebaliknya Terdakwa justru) melakukan perbuatan yangmerendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelisberpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisamenjaga nama baik dan membahayakan kesatuan/komando.b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 103/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2019 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
10 — 11
  • KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 18-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2013
Tanggal 18 Februari 2013 — Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus) Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
81 — 32
  • Jabatan : Ba Simin Kodim-0211/TT (sekarang Babinsa Ramil 01/Barus)Kesatuan : Korem-023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).
    PENGADILAN MILITER TINGGII MEDANPUTUSANNOMOR : 10K/PMTI/BDG/AD/II/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : MULIA KHUMAR TARIGAN.Pangkat / Nrp : Serda / 31980014910376.Jabatan : Ba Simin Kodim0211/TT (sekarang Babinsa Ramil01/Barus)Kesatuan : Korem023/KS (sekarang Kodim 0211/TT).Tempat / tanggal lahir :
    Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI,seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat,namun sebaliknya Terdakwa justru) melakukan perbuatan yangmerendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelisberpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisamenjaga nama baik dan membahayakan kesatuan/komando.b.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 11-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 18-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — Jabatan : XXXXX Kesatuan : XXXXX
116 — 45
  • Jabatan : XXXXX Kesatuan : XXXXX
    Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Saksi hamil,ia mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahiSaksi secara adat, karena saat itu ia baru mengakui kepadaSaksi bahwa ia telah mengurus nikah di kesatuan Korem143/Ho dengan perempuan lain a.n. Sdri. XXXXX, namunTerdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tetapbertanggung jawab dan menafkahi kamu meskipun tidakbisa menikah resmi secara di kesatuan, sehingga Saksiterpaksa menyanggupinya.32.
    Bahwa saat ini Terdakwa menikahi Saksi secaraagama tidak secara Kesatuan, karena saat ini Terdakwasudah mengajukan nikah di kesatuan Korem 143/Hodengan perempuan lain a.n. Sdri XXXXX bahkan sudahterbit Surat ljin Nikah dari Danrem 143/Ho dan akanmelangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2018.33. Bahwa Saksi tahu hal tersebut berdasarkanpenyampaian dari Dankima Korem 143/Ho (Lettu InfAlexander) pada saat Saksi menemuinya di rumahnya diBaroboro Kab. Konsel.34.
    Saksi1 juga membuatsurat peryataan yang isinya apabila kemudian hari Saksi1melaporkan ke Kesatuan/dilakukan tindakan yang tidaksemestinya maka Saksi1 bersedia dilaporkan pada pihakyang berwajib.12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa denganSaksi1 melangsungkan pernikahan secara agama/siribertempat di rumah orang tua Saksi1 di Ds. Lampeapi BaruKec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.13.
    Putusan Nomor 18K/PM III16/AD/II/2019diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalahXXXXX, Pratu NRP XXXXX dan pada saat di persidanganTerdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap denganpangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasidari kesatuan Korem 143/HO.5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi1 padatanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dandari perkenalan tersebut semakin akrab dan berlanjuthubungan pacaran.6.
    Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dinubungkan dengan sifat, hakikat, akibat dan halhal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta halhalyang meringankan dan halhal yang memberatkan di atas,maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebihadil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diriTerdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidakperlu dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan agarTerdakwa masih tetap dapat melaksanakan tugas sehariharinya di Kesatuan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 PK/Pdt/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — I. PERUM PERHUTANI (PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA), DKK; II.Dr. SUDUNG SIMBOLON lawan ANTON MUHADJIR, DKK dan BAINANbin H. KANE, DKK
70 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KKPH) BOGOR UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN, 3. ASISTEN PERHUTANI/KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN UJUNG KRAWANG RPH PONDOK TENGAH dan Pemohon Peninjauan Kembali II Dr. SUDUNG SIMBOLON tersebut;
    ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKUHUTAN (KKPH) BOGOR UNIT Ill JAWA BARAT DANBANTEN, berkedudukan di Jalan Raya KelurahanTengah, Komplek Pemda Cibinong;. ASISTEN PERHUTANI/KEPALA BAGIAN KESATUANPEMANGKUAN HUTAN UJUNG KRAWANG RPHPONDOK TENGAH, berkedudukan di Jalan RayaSukatani, Sukatani, Bekasi;Kesemuanya yang diwakili oleh Direktur Utama PerumPerhutani, Denaldy M. Mauna, dalam hal ini memberikuasa kepada Bambang Eko Supriyadi, S.H., M.Hum.