Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.KOPON SURBHAKTI
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. ZAIN BUSTAMAN, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Kepegawaian danHukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;2. Drs. SUTRISNO, MM., Jabatan Kepala Biro Umum KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 17, Jakarta;Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201210.11.12.Drs.

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk

KARTIKA CEMERLANGTergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

.; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

,Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantordi Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruangan Suite 717, Jalan GatotSubroto Kav.7475, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; =~MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2n one aan nnn neeHal 1 dari hal 10 PUT.

Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktora Brandan Bantuan Hukum, pada Direktorat Petieliaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, eee aca Beadan Cukai mmm CR nePangihutan Siagian, S.H., Ke /Bagian Bantuan HukumIl Biro Bantuan Hukum,Ker enterian Keuangan RepublikIndonesia;

Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia;Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIBBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikINdoneSiaj= 2 2= one non one nen nnn ren nnn con nme oneDwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHal 2 dari hal 10 PUT.

NO. 274/B/2016/PT.TUNJKTw.10.11.12.13.14.Hukum IliIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikICL IGS ej enKingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia; 220 n02n2Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;z 6Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Peitehisa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai oe Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan

Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganHal 4 dari hal 10 PUT.

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih

PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN' RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan LangsatNo.17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 20633, Telp.(0621) 2611245, Email: ptjtmkttkualatanjung

Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran Uang Ganti Kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untukmenitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan.Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.PKons/2021/PNKisMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat berupa:1.Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat dari Kantor Wilayah Kementerian

Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi KualaTanjung, yang diberi tanda P1;Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020, Tanggal 30 Maret 2020,Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian

.;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;

., kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai wannnnnn PENGGUGAT/ PEMBANDING;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, denganini memberikan Kuasa kepada :1. Drs.

SABAN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK

PUTUSANNomor 76 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E,Lantai , V dan VIl, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Sasaran) ;Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & KesehatanHewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapibakalan (feeder cattle) untuk digemukan.

Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yangdiambil Kementerian Pertanian terhadap sapisapi bibit impor yang ditolak,maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidak jelas.

Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkanTergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (Declaration ofRefusal), Formulir KH8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125,bertanggal 24 Agustus 2012 ;3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon , Pasal 272 Susunan organisasieselon Kementerian Pertanian terdiri atas:Wakil Menteri Pertanian;Sekretariat Jenderal;Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;~ 929 5 pDirektorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;s Direktorat

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk

PUTUSANNomor 186 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta Selatan 12190;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec. (Acc),M.Ec. (Hons).Ak., Direktur Peraturan Perpajakan II;2. Drs.

OBJEK SENGKETA;Bahwa yang menjadi objek gugatan/objek sengketa Tata Usaha Negaraantara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (selanjutnyadisebut SK No. 2630):Il. TENGGANG WAKTU;a.

Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quoyaitu:Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;Telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat denganNomor Sengketa Pajak: 990763072013 tertanggal 10 Januari 2014sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengadilan Pajak NomorTG.49/SP.21/2014 tanggal 30

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penolakan PenggunaanNilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusankepada PT. Surya Citra Media, Tbk. (Penggugat), Perihal PersetujuanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta PT. Indosiar Karya Media,Tbk. dalam rangka penggabungan usaha;5.

Bahwa keliru dan tidak berdasar Judex Facti yang tidak menerapkanhukum atau telah mengabaikan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi aturan dasar penerbitan objek sengketaa quo serta upaya hukum objek sengketa a quo yang mengharuskanhanya melalui Pengadilan Pajak;1) Bahwa pengaturan penerbitan objek sengketa a quo yaitu: SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku

Star Energy Geothermal (WAYANG WINDU) Ltd;Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., MM (Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;3. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH(Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.Apada Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;4. Rizal Alpiani, SH (Kepala Sub BagianBantuan Hukum I.C pada Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;5. Setya Pramusinta, SH., LL.M (KepalaSub Bagian Bantuan Hukum, DirektoratJenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;6. Sahat B. H. J.

Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, SH(Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;11. Hermin Wakhyudi, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;12. Rudi Purnomo, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUNJKT13.

Devyanti Intan Perwita, SH (Pelaksanapada Sub Bagian Bantuan Hukum,Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pegawai pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 105/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 4 Juli 2012tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AYUN JAYA MOTOR.;

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :RANTO SUPRAPTO, SH., Pelaksana pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungLANDO A SIRINGO RINGO, SE., Pelaksana padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok ; ELITA MARIANT P, SH, Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; CHRISTIAN, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksanapada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum Kementerian

RUDI PURNOMO, SH., Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Jalan Ahmad Yani 13230, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU81/BC/2012, tertanggal 6Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ PEMBANDING;MELAWANPT.

Penggugat: PT DAYA SAKTI; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BERKAT DWI KURNIA
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan R.I cq. DirekturJenderal Pajak Republik Indonesia cq.

PROFILIA INDOTECH dengan tidakmemperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI yangmengatur Tata Cara Pemeriksan Bukti Permulaan Tindak Pidana di BidangPerpajakan, yakni : Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014 jo. Permenkeu RINomor 18/PMK.03/2013 jo.

LUIS ISAKH DARIS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

RICO WIDJAYA lawan Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi Parawisata Bandung

Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhaii) yaitu sebuah PerguruanTinggi yangDEMMAUING cee sscnswame vers eax 4bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu :Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanah danbangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hak miliknya/aset negara ;6.

Bandung(dahulu Jalan Hegarmanah Nomor 55 Bandung) seluaskurang lebih 1.733 M2 dan Bangunan 406 M2 (empat ratus enam meterpersegi) yang dibeli seharga Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluhlima juta rupiah) dari Doktorandus Raden Suwito dan Tuti Suwito (suamiisteri) selaku Penjual yang dalam hal ini dikuasakan kepada anaknyaPungki Bambang Purwadi pada tanggal 8 Januari 1991.Bahwa quod non (seandainya benar) Rico Widjaja membeli tanah danbangunan dari Pungki Bambang Purwadi maka seharusnya bukanhanya Kementerian

dalampengelolaan, pemeliharaan serta perbaikan dalam setiap tahunnyadibiayai oleh APBN.Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Sekolah Tinggi PariwisataBandung Indonesia (Selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagaiTergugat tersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karenaseharusnya Pungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo, sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat Jitis finiri oppertet.Dengan demikian penarikan Kementerian

;Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor :B505/0.2/Gph/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;Fotocopy Surat dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :PL.303/I/3/ Sesmen/KKP/05 tanggal 9 Maret 2005 ;Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 530.21053D.1.2tanggal 27 April 2005 ;Fotocopy Surat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor : 484/SB/ADUM/STPB/72005 tanggal 18 Juli 2005 ;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PembetulanPajak Bumi Dan Bangunan Nomor

+JUMLAH......... ee Rp 241.000,DICATAT DISINI PULA : Bahwaatas isi putusan No. 439/Pdt.G/2012/PN.Bdg tersebut, PihakPenggugat Intervensi (NUNI SRI WAHYUNI, DKK) melalui kuasanya50PADHULLAH, SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013, telahmenyatakan Banding pada tanggal 22 Januari 2013 dan Pihak Tergugat dalamKonvensi ( KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFSEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG), melalui kuasanya ROSMIYATI,SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Nopember 2012, pada tanggal

Penggugat:
Priyo Adhisartono
Tergugat:
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/2/AS.00.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa

Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA