Ditemukan 26526 data
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
266 — 70
HATTA LAWAN PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTRA 1912 UNIT LAYANAN KENDARI
Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Perusahaan AJB BUMIPUTERA1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI/Tergugat yang mulaibekerja sejak bulan Agustus 2010 dengan jabatan Staf AdministrasiAsuransi Kumpulan (ASKUM) dengan gaji Rp. 500.000, setiap bulannya.4.
Bahwa benar dalam positan gugatan angka 4 dan 5 Penggugat dimanaPenggugat membuat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan pihak Tergugat II/ Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA);7.1.Sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatanya, bahwaPenggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Tergugat Il / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) yangditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atau KantorUnit Tergugat ;7.2.
Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwaPenggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Tergugat Il / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA)yang ditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atauKantor Unit Tergugat I, maka jelas dalil Penggugat yang menyatakanPenggugat merupakan Pekerja Tergugat tidaklah benar;Bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat Il kepadaPenggugat hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam dalil positagugatannya
Administrasi Kendari yang mulai bekerja sejak bulan April2009 dengan jabatan Staf administrasi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 4 menyebutkan setelahbekerja kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tahun 2011 perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 Unit Layanan Administrasi Kendari membuat perjanjian kerja waktutertentu. dengan mengatasnamakan Koperasi Bumi Teratai Makassar(KOMITERA);Menimbang, bahwa atas dalil posita Penggugat tersebut Tergugat membantahnya yang pada intinya bahwa Penggugat telah
Apabila dikemudian haridiketemukan mempekerjakan kembali tanpa melalui prosedur yang berlaku di AJBBumiputera 1912 maka segala resiko dan konsekwensi yang terkait denganketenagakerjaan dan segala beban biaya pegawai yang dipekerjakan tersebutmenjadi beban Kepala Unit Layanan Administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja kepada penggugat sebagaimana bukti P2 yang bersesuaiandengan bukti T3 padahal pada saat tersebut Penggugat memiliki perjanjian kerjadengan
74 — 42
ITUANO-KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN BARAT
PENGGUGAT ; MELAWANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMANBARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang AmpekKabupaten Pasaman Barat;Selanjutnya disebut sebagal..................
113 — 22
-Penggugat FEBRI EDWARDI-Tergugat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG;
PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
452 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
121 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi., tanggal 11 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI VS HATTA
53 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 26
ILYAS ABDULLAH melawan POKJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR
Kadri Sufi, SH, ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advocat RamliHusen, SH & Associates, beralamat di Jalan Cut MeutiaNo. 20 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal04 Juli 2012;Selanjutnya disebut sebagai ......................LPENGGUGATwanna nn nnn nnn nnn nen anne nen LAWAN POKJA If UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEHBESAR1Berkedudukan di jalan T.
;Semuannya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, dan sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh Besar, Beralamat di jalan T. BachtiarPanglima Polem,SH. Kota Jantho, berdasarkan surat kuasatertanggal 16 Juli 2012; Selanjutnya disebut sebagai ................ ......
tertanggal 20 Juni2012 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2012 dibawah register perkaraNomor : 06/G/2012/PTUNBNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17Juli 2012 telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut ; Adapun Objek Gugatan adalah : Pengumuman Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paketpekejaan pengadaan Alat Peraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dariUnit Layanan
Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar; Tenggang Waktu Objek Gugatan; Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadian Tata UsahaNegara Banda Aceh karena lahirnya Pengumuman (objek Sengketa) No. 02/ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan Alat PeragaSD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh Besar tanggal 10 April 2012 yang bersifat individual, ,kongkrit,final dan mempunyai akibat hukum kepada penggugat, dimana gugatan
No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaAdapun yang menjadi alasan diajukan Gugatan Penggugat ini adalah sebagaiberikut; 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negarakarena lahir Pengumuman (objek Sengketa) No. 02/ULP/AB/2012 tanggal10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan Alat Peraga SD (155paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit Layanan
569 — 159
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP)melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PUTUS ANNOMOR : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan memutus permohonan Keberatan atas Putusan PerkaraNomor : 05/KPPU1/2020, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ataspermohonan KPPU yang diajukan oleh :Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan padaPelaksanaan Pekerjaan PembangunanGedung Kolam Renang Tahap II KecamatanKandangan, beralamat di Jalan
Pengadaan (ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Kandanganberalamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan, ProvinsiKalimantan Selatan, 71211 Indonesia.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 TentangPenunjukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten HuluSungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan GedungKolam Renang Tahap Il
Bahwa Terlapor melakukan aktifitas log in ke situs LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten HuluSungai Selatan pada tanggal 11 Januari 2017 dari pukul14:42 WITA, Terlapor Il melakukan aktifitas login ke situsLPSE tanggal 11 Januari 2017 pukul 20:25 WITA, Terlapor IIImelakukan aktifitas login ke situs LPSE tanggal 11 Januari2017 pukul 20:24 WITA menggunakan IP Address yangsama yaitu 36.75.99.225;.
Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untukmemberikan sanksi administratif terhadap personilpersonil padaTerlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa(UKPBJ) selama 1 (satu) tahun karena telah lalai dalam melaksanakantugas dan pembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat:No.
Pengadaan (ULP), Kabupaten Hulu Sungai Selatanpada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung KolamRenang Tahap ll Kecamatan Kandangan beralamat di JalanPangeran Antasari Nomor 1, Kandangan, Provinsi KalimantanSelatan, 71211 Indonesia.Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 TentangPenunjukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan KabupatenHulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanGedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan
Terbanding/Penggugat : CV. FEBRIAN JAYA diwakili ANDI MULIA
116 — 30
Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA DUA UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP Diwakili Oleh : KELOMPOK KERJA DUA UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP
Terbanding/Penggugat : CV. FEBRIAN JAYA diwakili ANDI MULIA
68 — 23
ILYAAS ABDULLAHVSPOKJA II INIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR
80 — 18
PT.SCIENCE & TECHNOLOGI INDONESIA >< KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PEGADAAN (POKJA/ULP),Cs
42 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENGELOLA TRANS JAKARTA BUSWAY tersebut;
BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENGELOLA TRANS JAKARTA BUSWAY VS ROSTA FRIMA SEPTHARI SILABAN
PUTUS ANNomor 376 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY, diwakili olen Drs. Pargaulan ButarButar, Msi, selaku Kepala Unit Pengelola Trans JakartaBusway, berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 1,Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada Fifiek N.
31 — 26
PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) PEDAN-KLATEN, dkk
PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) PEDANKLATEN ;Beralamat di Jl. Juwiring Pedan Km. 1 Pedan Klaten ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : WISNU KAMULYAN(Sr. Officer Corporate Legal), HARRY POERNOMO (Legal Cabang), danCHATARINA INTANNILA ARTIKASARI (Legal Cabang), ketiganyaadalah karyawan pada bagian Legal dari PT.
Tergugat:
ARNIS
328 — 160
PLN PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
ARNIS
102 — 29
SKIP ISLAMIA melawanBUPATI KABUPATEN LEBONG dan UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN LEBONG
.;22222eeee eeeMasingmasing berkewarganegaraan' Indonesia pekerjaanAdvokat dari Kantor Advokat/Konsultan hukum pada perkumpulanKantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) beralamat di jalanKapuas Raya No 21.B Kelurahan Padang Harapan KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa KhususNomor: 180/01/B2/2012 tanggal 02 JanuariVA eeSelanjutnya disebut SEDAGAL............cccceeeee eee eeeeeeaees TERLAWAN I;UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATENLEBONG, Berkedudukan di Jalan Raya KomplekPerkantoran
897 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)
Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 April 2021;Pemohon Kasasi:;LawanKELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJAULP), Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap IlKecamatan Kandangan, yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris,Para Anggota, Fatimah, S.T., Hayatudin, Eko Sugiarto, S.ST.,Aryo Wijanarto, $.T., Muhammad Fahruddin, 6%.T.
104 — 27
TERAS ODELIA ALFIA MELAWANKETUA POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS
Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUNPbrMELAWAN:KETUA KELOMPOK KERJAPENGADAANberkedudukan(POKJA 1) PADA UNIT LAYANAN(ULP) KABUPATEN BENGKALIS,di Jalan Pertanian, KabupatenBengkalis;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan :: MARYANSYAH OEMAR, S.H.: Kepala Bagian Hukum dan HAM, SETDAKabupaten Bengkalis ;: MOHD.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOFYAN FARID GANDI, ; MANAJER LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR PUSAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN PT (PERSERO)