Juni 2007;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugatsebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta merta menerimabegitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpa didasaripada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnya Tergugatdapat melihat bukti hukum yang mendasari

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan Suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebabTergugat sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta mertamenerima begitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpadidasari pada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnyaTergugat dapat melihat bukti hukum yang mendasari

dapat diakui sebagai Pemilikyang Sah dari tanah / lahan yang berkonflik dimaksud dengan tujuan agar dapatditerbitkan suratsurat tanah atas namanya sebagaimana yang dimaksud olehPihak Termohon PK / Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itusudah sepantasnya juga jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia yang Memeriksa Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini untukmemutuskan gugatan ini untuk ditolak.Adapun alasan putusan penolakan tersebut didasarkan karena sengketayang mendasari

Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.

Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.

Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.

Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu: XXXX, umur 20tahunBahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami )dengan seorang perempuan berstatus janda meninggal mempunyai anak 5 yangbernama : XXXX , umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA , agama Islampekerjaan swasta, bertempat Jalan F. tendean Tanjung Selor Kabupaten BulunganKALTIM>Bahwa alasan yang mendasari

Balikpapan dalam register Nomor226/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 02September 2020, Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir, maka Hakimmenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya, sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seoranganak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

, Penggugat nyata telah menerima pembayaransenilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratusSembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas besertadokumen pendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim dapatmenemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp.122.591.200,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Penggugat padatanggal 12 Agustus 2015;Bahwa dengan mendasari

Penggugat sehingga dengan demikian sangat tidak benar jikaPenggugat mempunyai alas hak berupa jual beli terhadap objek sengketa;Bahwa sangat benar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awalkepemilikan objek sengketa adalah Milik Lelaki SEMPO;Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat kalau mengatakan sebelum meninggaldunia Lelaki SEMPO telah memberikan kuasa menjual kepada Lelaki HADDISE dandisaksikan oleh HASNAWATI, COLENG, SYARIFUDDIN, BAHAR, H.AMIR,ILYAS dan KADIR dan adapun hal yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tiba tiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tibatiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;16Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

hukumnya, telah mengajukan surat bukti yangdiberi tanda (TI,Il1) yaitu foto copy surat sertifikat hak milik No.709diterbitkan oleh BPN Pekanbaru tanggal 6 Januari 2004 dan tidak ajukanSaksisaksi oleh Tergugat I, Il tersebut ;Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugattersebut diatas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakahada perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugatdan apakah hutanghutang tersebut telah dibayar atau belum pihakpenghutang ;Menimbang, bahwa mendasari

Tuan Raja Djusmar Djohan ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam akta pengakuanhutang tersebut dicantum Clausula bahwa asli surat pemilikan atassebidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan selama pengakuanhutang ini berlangsung wajib diserahkan kepada dan disimpan olehpihak ke 2 (dua) dan setelah hutang pihak pertama lunas seluruhnya,maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pertama atau kuasanyayang sah bersamaan dengan penyerahan pelunasan hutang pihakpertama ;Menimbang, bahwa mendasari

(seratus enam puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebutpengakuan Tergugat dalam jawabannya maka Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ikatanperjanjian pengakuan hutang dengan jaminan SKGR tertanggal 23Februari 1999 No. 37/5922/LB/11/1999 Reg Camat 23 Februari 1999 No.493/037 KT sebagaimana tersebut dalam bukti P1 ;17Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang hutang denganjaminan tanah SKGR tertanggal 23 Februari 1999 No. 37/5922

/tangal lahir Bekasi/09 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx,Kota Bekasi, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1971/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal O05 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari

landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;292 2292 200922 222 Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada7pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksiyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniaiseorang anak bernama Rony Hartanto, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhanPenggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Maisuni, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran danperselisihan serta sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung denganketerangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah sedemikian

Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkanizin atasannya yaitu xxx;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Ternate memberikan izin poligami kepada Pemohonuntuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakimharus mempertimbangkan alasan yang mendasari

TteMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon takut berzina danTermohon juga jarang mengurus Pemohon karena Pemohon bertugas diPuskesmas Bajo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohonsecara maksimal.

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan

Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada

SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL

Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Spg Halaman 9 dari 10 halaman Bahwa Para Pemohon serta ibu kandung anak yang dijadikan sebagai anakangkat Para Pemohon menyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksamereka, bahkan kedua belah pihak telah samasama setulu ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya; Bahwa hubungan ibu kandung asal anak angkat tersebut dengan orang tuaangkatnya ada hubungan kekerabatan ; Bahwa motif yang mendasari

/mendorong yang menjadi latar belakang ibukandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh ParaPemohon adalah karena Para Pemohon masih ada hubungan famili, jugadisebabkan karena taraf perekonomian mereka yang kurang memadahi karenaiobu kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap ; Bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebutadalah disamping didasari oleh keinginan untuk

Posita (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari gugatan atauada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atausebaliknya.

menyebutkan/menguraikan dalam posita apa yang menjadi dasardari petitum, Penggugat hanya memuat halhal berupa kompositur atauapa yang sebenarnya yang menjadi putusan hakim ex aequo et bono.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,maka sangat jelas gugatanPenggugat kabur (obscuur libel) karena tidak memenuhi syaratsyarat danketentuan sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv yaitu dalamPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari

Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denpal Divisi 1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali,yaitu Surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/173/VII/2020 tanggal16 Juli 2020 dan surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad NomorB/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Dedi Handi, Serda NRP 31050212510484 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telan cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SertuJarwanto dan Saksi atas nama Prada Waluyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari