Bahwa adapun tanah pusaka tinggi yang para Penggugat sebutkan pada point (satu) diatas, kesemuanya dikuasai dan diolah oleh anggota kaum Penggugat dantidak pernah tergadai ataupun terjual kepada pihak lain maupun kepada pihak paraTergugat;3. Bahwa antara kaum para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidakseharta sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sepandam sepekuburan serta tidaksaling mewarisi dan sebagainya dengan kaum Khatib Sulaiman;4.

Oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, kasasiataupun verzet;Berdasarkan uraianuraian yang telah para Penggugat sebutkan diatas, dengan inimohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar cq.

TewehBaru Kabupaten Barito Utara; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan danalmahrum Sabri bin lbram jejaka Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum Sabri bin lbramtelah dikaruniai 5 orang anak; Bahwa pada saat Pemohon dan almarhum Sabri bin lbram menikahyang menjadi Penghulunya adalah Sabat; Bahwa yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohonyang bernama Tuweng, dan yang menjadi saksi adalah Mahyun danTuhri serta disaksikan oleh banyak hadirin lainnya; Bahwa pada saat ijab dan kabul sebutkan

Putusan No.0152/Pdt.G/2019/PA.Mtw Bahwa pada saat ijab dan kabul sebutkan maharnya sebesarRp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah), dan sesaat setelah akad nikahalmarhum Sabri bin lbram ada mengucapkan sighat taklik talak; Bahwa setelan menikah Pemohon dan almarhum Sabri binlbram tinggal bersama di Desa Gandring Kecamatan Teweh BaruKabupaten Barito Utara; Bahwa antara Pemohon dan almarhum Sabri bin lbram tidakada hubungan keluarga, saudara atau saudara sesusuan yangmengharamkan mereka untuk menikah; Bahwa

Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2013atas barang hasil pertanian yang bersifat strategis, yang dituangkan dalamdaftar seperti yang dapat dilinat dalam lampiran Peraturan Pemerintahtersebut;Seperti telah kami sebutkan diatas, buah kurma yang kami impor adalah buahsegar yang masuk kedalam ketentuan yang tertuang dalam pasal 4A ayat2.6.

Sejauh pemahaman kami, perlakuan yang samapun berlaku untuk buahapel, peer, dan anggur, dimana terhadap buahbuahan tersebut tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4A ayat 2.b. tersebut.Untuk informasinya, buahbuahan yang kami sebutkan tersebut tidaktermasuk dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2007tersebut;Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenerapan Pasal 16B ayat 1 dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007terhadap buah

Bahwa menurut pasal 86 ayat 1 UndangUndang no. 7 tahun 1989 joUndang Undang no. 3 tahun 2006 jo UndangUndang no. 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama di sebutkan Gugatan soal penguasaananak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat di ajukanbersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusanperceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan pasal 57 ayat 3undangundang yang sama di sebutkan Peradilan dilakukan dengansederhana cepat dan biaya ringan..

.; Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan di atas tersebut ialah milik saksikorban dengan bukti surat AKTA JUAL BELI dengan Nomor 65/31975, tanggalHalaman 3 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PTBna23 Agustus 1975 dan surat AKTA JUAL BELI dengan nomor 66/31975, tanggal 2September 1975 (terlampir) serta 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukondengan Nomor : 22/PDT.G/2009/PNLSK, tanggal 26 April 2010 (terlampir) yang ianyabahwa saksi korban memenangkan gugatan atas tanah tersebut dengan

tersebut telahdigadaikan kepada suaminya yaitu saksi LUKMAN sebesar3 2 mayam emas oleh paraterdakwa dan saat itu juga istri dari saksi LUKMAN mengatakan bahwa selain ia ada (satu) petak tanah sawah lagi yang di gadaikan kepada sdr RAZALI oleh para terdakwayang juga tanah milik saksi korban, setelah korban mendengar hal tersebut saksi korbanpulang yang kemudian esoknya langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan

pertanianyang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilav.Menurut hemat kami, penerapan Pasal 16B ayat dan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 tidaklah tepat karena Pasal 16B ayat 1 tersebut membahas mengenaipenundaan atau tidak dipungutnya/ pembebasan pajak terhutang atas barang hasilpertanian yang bersifat strategis, yang dituangkan dalam daftar seperti yang dapatdilihat dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.Seperti telah kami sebutkan

Untuk informasinya, buahbuahanyang kami sebutkan tersebut tidak termasuk dalam daftar lampiran PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tersebut.Halaman 7 dari 10 halaman.

Chik DI Tiro Sigli, dan sepengetahuanSaksi Almarhum Jamaluddin bin Cut ayah dan ibunya telah lebih dahulumeninggal dunia dari Almarhum Jamaluddin bin Cut ; Bahwa Almarhum Jamaluddin bin Cut ada mempunyai tabungan di Bank ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;Hal 8 dari 15 hal. Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd2.

Jamaluddin ; Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Jamaluddin (sekarang telahAlmarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Jamaluddin(sekarang telah Almarhum) dikaruniai 5 orang anak, yaitu Pemohon Il, Ill,IV, Vdan VI; Bahwa, Jamaluddin meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi Almarhum Jamaluddin tidak ada mempunyaiorang tua lagi karena telah lebih dahulu meninggal dunia dari AlmarhumJamaluddin ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan

56 K/ Pdt/2000 tanggal 23mei 2001 yang menegaskan bahwa :Bilamana terdapat perbedaan luas dan batasbatas tanahsengketa dalam posita dan potitum, maka potitum tidakHal. 10 dari 29 hal, Put.No182/PDT/2014/PT.Mksmendukung posita karena itu gugatan tidak dapat diterima.Pendapat majelis hakim tersebut diatas keliru karenamenurut majelis hakim luas dan batasbatas tanah obyeksengketa dalam posita dan potitum berbeda, padahal luasdan batasbatas tanah obyek sengketa dalam posita danpotitum sama yang di sebutkan

Petitum adalahapa yang di minta oleh penggugat untuk di putuskan olehhakim yang di sebutkan dalam surat gugatan, sedangkanrealitas di lapangan tidak di sebutkan dalam suratgugatan, melainkan di temukan di lapangan pada saat diadakan pemeriksaan setempat.Bahwa Penggugat Pembanding sangat keberatan denganpertimbangan hukum Yudex facti a quo hal 36 dimanamenyebutkan antara lain:Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tergugat III lainnyabahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh karenapenggugat sama skali tidak

denganrekan saksi yang bernama ABDUL HAMID HARIP,SH dan saksi DEDINURMANSYAH sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakattentang adanya penjualan kupon togel.Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal16 Desember 2018, sekitar jam 14.00 wita bertempat di parkiran TokoOleh oleh Bali Jalan Nusa Kambangan Denpasar Barat.Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi darisalah seorang warga masyarakat di Jalan Nusa Kambangan Denpasaryang tidak mau identitasnya di sebutkan

telah melakukan penangkapan bersama denganrekan saksi yang bernama tiem sehubungan dengan adanya laporandari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel.Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal16 Desember 2018, sekitar jam 14.00 wita bertempat di parkiran TokoOleh oleh Bali Jalan Nusa Kambangan Denpasar Barat.Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi darisalah seorang warga masyarakat di Jalan Nusa Kambangan Denpasaryang tidak mau identitasnya di sebutkan

sendiri serta barang bukti yang diajukandipersidangan maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :bahwa ia terdakwa MADE WIRYA pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018,sekitar jam 14.00 wita bertempat di parkiran Toko Oleholeh Bali tepatnya di JalanNusa Kambangan Denpasar Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,berawal adanya informasi dari salah seorang warga masyarakat di Jalan NusaKambangan Denpasar di sebutkan

jauh dari Penggugat,dan Penggugat tidak pernah akan ketemu lagi dengan anak,Penggugat khawatir dengan ancaman Tergugat tersebut sehinggaPenggugat mengajukan gugatan hadhanah untuk kepastian hukum;Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dan orangyang melahirkan sanggup untuk memelihara dan mengurus sertamengawasi anak tersebut, serta sanggup mengurus' segalakebutuhannya demi kesejahteraan anak tersebut yang bernama TM.Tanzil bin Teuku Fauzansyah;Berdasarkan halhal yang telah Penggugat sebutkan

Mahkamah Syariyah Sigli Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini(Kompetensi Relatif);Hal 4 dari 21 hal Putusan.No.387/Pdt.G/2018/MS.Sgi Bahwa sebagaimana Tergugat sebutkan diatas yakni sejaktanggal 11 Oktober 2018 Tergugat tidak terdaftar lagi sebagaipenduduk Gampong Kampung Cot, Kecamatan Sakti,Kabupaten Pidie, akan tetapi Tergugat telah pindah ke DesaKota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten AcehTamiang, lagi pula perkara ini bukan perkara perceraian, makajuga seharusnya gugatan ini diajukan

Bahwa segala apa yang telah Tergugat sebutkan pada bagianeksepsi mohon dianggap juga sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari pokok perkara, karenanya tidak Tergugat ulangilagi;2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat,kecuali ada halhal yang secara tegas Tergugat akui;3. Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteridan benar kemudian Penggugat dan Tergugat telah berceraisebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;4.

PHK dikualifikasikanmengundurkan diri oleh Penggugat merujuk Pasal 68 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pekerja/ouruh yang mangkirselama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanoa keterangan secara tertulis yangdilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kalisecara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikanmengundurikan diri ;Uraian mengenai perbuatan Tergugat (I) yang Penggugat sebutkan

merugikan Penggugat yaitu dengan cara apabila Penggugat sudahmelakukan panggilan kerja kepada Tergugat (Il) pada hari yang ke 5 setelah mangkirsecara berturutturut maka Tergugat (II) akan masuk di hari ke 6. dan jelas hal ini36disengaja dan disiasati oleh Tergugat (Il) agar tidak diberhentikan dengan di PHKdikualifikasikan mengundurkan diri oleh Penggugat merujuk pada pasal 68 ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Uraian mengenai perbuatan Tergugat (Il) yang Penggugat sebutkan

Dimana Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan yangPenggugat sebutkan di atas masingmasing berbunyi Perjanjian Kerja pasal 6 berbunyi :Pihak kedua (Para Tergugat) bersedia mengikatkan diri untuk mematuhi semuaPeraturan dan Tata Tertib yang diterapbkan oleh Pihak Pertama (Penggugat).Selanjutnya apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) melakukan pelanggaran Peraturandan Tata Tertib tersebut, maka Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia menerimasanksinya sesuai ketentuan yang berlaku ; e Peraturan Perusahaan

Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus di hukum untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini.Mengingat pasal 271,272 Ry.MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Penggugat;2 Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor :162/Pdt.G/2015/PN.

26 September 2011, 29 September 2011 dansempat terhenti akibat situasi perundingan yang tidak kondusif karena tindakantindakan tim SPKEP dan SBSI yang tidak pantas dalam pembahasan tersebutsebagaimana surat Penggugat Nomor 182/515001/3.1.2.2.2/IX2011 tanggal 29September 2011 (Bukti P13) namun dengan itikad baik Penggugat bersediamelanjutkan kembali tanggal 25 Oktober, 26 Oktober, 27 Oktober 2011;Bahwa kemudian setelah 2 (dua) putaran tersebut di atas yang tidak mencapaikesepakatan sebagaimana di sebutkan

(Bukti P 14) dan juga tim SP1415KEP dan SBSI meminta uang saku sebesar Rp.2 juta per orang yang bukan bagiandari tata tertib perundingan pembaharuan PKB 20112013;Bahwa setelah pertemuan nonformal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam butir13 di atas tim SPKEP dan SBSI tidak bersedia lagi untuk membicarakan ataupunbertemu untuk membahas hal yang belum disepakati tersebut dan kemudianmenyerahkan surat pemberitahuan mogok dengan Nomor 16/SPSB/TISGT/2011yang di tandatangani antara lain oleh Tergugat

14 (empat belas) hari kerja atau perundinganperundingan yang dilakukanmengalami jalan buntu yang di nyatakan oleh para pihak dalam risalahperundingan".Bahwa segera setelah menerima pemberitahuan mogok dan Bukti risalah yang dibuatoleh tim dan pengurus SPKEP dan SBSI maka kemudian pada tanggal 3 November2011 Penggugat mengeluarkan surat Nomor 210/515001/ 3.1.2/XI2011 yangmerupakan tanggapan atas surat pemberitahuan mogok tersebut (Bukti P18);Bahwa setelah menerima surat Penggugat sebagaimana di sebutkan

benefitsesuai surat Keputusan Presiden Direktur PT Thiess Contractors Indonesiauntuk rawat inap/rawat jalan dan perumahan yang berlaku surut sejak Januari2012;f Butir (6) : Penggugat menyetujui kenaikan uang perumahan dari Rp.446.600,00(empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan akan di terima mulai bulan Januari 2012;24 Bahwa adapun Penggugat sepakat untuk menarik kembali Pemutusan Hubungan25Kerja terhadap 71 orang karyawan sebagaimana di sebutkan

perselisihan hubunganindustrial termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerjadilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004, inimenunjukkan ketidakkonsistenan Mediator sendiri mengingat Mediasidi laksanakan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial namun dalam prosestersebut Mediator justru menggunakan ketentuan beracara dalam UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 151 danPasal 152.28 Bahwa Anjuran Mediator sebagaimana di sebutkan

(Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus LimaPuluh Sembilan Ribu Enam Belas Rupiah) menjadi Rp 40.000.000. ( EmpatPuluh Juta Rupiah ) apabila langsung membayar lunas seketika dalam waktukurang lebih 3 Bulan dimulai dari tanggal 24 September 2018, dan berakhirtanggal 20 Desember 2018;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua tidak akan diberikan keringanan pembayaran pinjamanapabila tidak memenuhi perjanjian yang telah di sebutkan di pasal 4;Pasal 6Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambatmelaksanakan

dibaca dan tertulis namaHalaman 1 Penetapan Nomor 201/Pat.P/2018/PN TjbPopoy Siti Fatonah yang bertujuan agar masyarakat Tanjung Balaimengetahui nama Pemohon tersebut dan menyesuaikan nama Pemohondengan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama danljazah Menengah Pekerja Sosial Pemohon; Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, makaPemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu Penetapan dariPengadilan Negeri Tanjung Balai;Dari uraianuraian sebagaimana Pemohon sebutkan

DONI;Bahwa selanjutnya terhadap sabusabu yang di bawa terdakwadilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya dalam Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 08640/NNF/2019 tanggal19 September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor15586/2019/NNF s/d Nomor 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR AlsMUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I) adalah benar KristalMetamfetamina, terdaftar dalam

DONI;Bahwa selanjutnya terhadap sabusabu yang di bawa terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya dalam Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :15586/2019/NNF s/d Nomor : 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR AlsMUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I) adalah benar KristalMetamfetamina, terdaftar

menghubungi melalui Hp dan janjian tempat untukmenaruh sabusabu dan uang pembayarannya; Bahwa Terdakwa mau mencarikan pesanan sabusabu untuk mendapatuang dan mengunakan sabusabu tersebut secara gratis; Bahwa terdakwa merasa bersalan dan menyesali perbuatannya sertaberjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan hasilpemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 di sebutkan

O08640/NNF/2019 tanggal 19 September2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15586/2019/NNF s/dNomor : 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin AlmBINGAT seperti tersebut dalam (Il) adalah benar Kristal Metamfetamina,terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis menilai unsur mMenguasai narkotika golongan telah terpenuhi menuruthukum

(Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) apabila langsung membayarlunas seketika dalam waktu kurang lebih 3 Bulan dimulai dari tanggal 24September 2018, dan berakhir tanggal 20 Desember 2018;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua tidak akan diberikan keringanan pembayaran pinjamanapabila tidak memenuhi perjanjian yang telah di sebutkan di pasal 4;Pasal 6Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambatmelaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangkawaktu yang telah di perjanjikan

binti Katu, yang menikah dengan seorang lakilaki yang bernamaHola;Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wsp Bahwa dari perkawinan Subaedah binti Katu dengan Hola melahirkanseorang anak yang bernama Pemohon (Pemohon); Bahwa Subaedah binti Katu meninggal sekitar tahun 1960an dan Holameninggal sekitar tahun 1971; Bahwa baik Barahima bin Katu maupun keponakannya yang bernamaPemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad; Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan

Bahwa Barahima bin Katu memiliki saudara kandung yang bernamaSubaedah binti Katu, yang menikah dengan seorang lakilaki yang bernamaHola;Bahwa dari perkawinan Subaedah binti Katu dengan Hola melahirkanseorang anak yang bernama Pemohon (Pemohon);Bahwa Subaedah binti Katu meninggal sekitar tahun 1960an dan Holameninggal sekitar tahun 1971;Bahwa baik Barahima bin Katu maupun keponakannya yang bernamaPemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan

Bahwa halhal yang telah tergugat III sebutkan dalam eksepsi sepanjangada kaitannya mohon di anggap termuat pula dalam pokok perkara ini;2. Bahwa setahu tergugat III tanah sengketa tersebut milik tergugat yang diHal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 39/Pdt/2017/PT.BNAbeli tahun 1974 sama saudara orang tua tergugat III;3.

Bahwa selagi hidup ibu Penggugat yang meninggal sekitar tahun 2015yang lalu tidak pernah menggugat tergugat dan II walaupun tanahsengketa telah di ambil balik setelah tsunami oleh tergugat dan Ilsebelumnya di beri izin untuk menggarap tanah tersebut;Berdasarkan halhal yang telah tergugat III sebutkan di atas, mohon KetuaMajelis persidangan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusansebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi tergugat III seluruhnya ; Menolak gugatan penggugat untuk

Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data juridisdan data fisik yaitu : a) .Bukti kepemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupasertipikat penunjukan atau penyerahan dari pemerintah,pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,akta pelepasan bekas tanah milik adat atau buktiperolehan tanah lainnya ; b) .Letak, batas batas dan luasnya ( jika ada surat ukuratau gambar situasi, sebutkan tanggal dan nomomya ) ; c) .Jenis tanah ( pertanian / non pertanian ) ; d) .Status tanahnya (tanah

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dikonversi atau / dirobah menjadi Hak Milik sedangkan menurutPasal 20 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hak milik adalah hak yangterkuat dan turun temurun yang dipunyai orang atas tanah dandapat beralih dan dialinkan kepada orang lain ( ayat 2 nya )sehingga dasar hak / alas hak kepemilikan tanah Penggugat telahsesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang Undang terbuktidengan surat surat kepemilikan berupa 7 ( tujuh ) suratpelepasan hak atas tanah sebagaimana di sebutkan