Ditemukan 119187 data
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA RIAU SARANA;;
133 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SARANA TITIAN PERMATA
PUTUSANNomor 1062/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2674/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN
Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01603/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor00578/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakNovember 2016 Nomor 00578/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017atas nama PT Sarana
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01603/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November2016 Nomor 00578/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017,atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADITYA SARANA GRAHA;
60 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANJUNG SARANA LESTARI;
4086/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU909/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TANJUNG SARANA
Tanjung Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.I No. 1KIP, Cakung, Jakarta Timur sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juni 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 423.280.535.073Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar 7sendiriPajak masukan yang dapat diperhitungkan 118.016.105.015 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (118.016.105.015 )Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 118.016.105.015PPN yang kurang/(lebih) dibayar
Tanjung = Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokO.R. No. 1 KIP, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
90 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;
33 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
88 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
18 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
317 — 2114 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILLIAM ADITYA SARANA., DK VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
WILLIAM ADITYA SARANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Citra 2 Ext Blok F 4 Nomor 12, Kalideres, Jakarta Barat,DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswa;2.
Urusan pemerintahan di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, olehkementerianyang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan...5.
berlakunya Peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian;Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011 menentukan bahwa Para Pemohon Keberatan adalah kelompokorang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada MahkamahAgung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangan tingkat lebihrendah dari undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalildalilpermohonan serta buktibukti yang diajukan, menentukan Para Pemohonadalah William Aditya Sarana
WILLIAM ADITYA SARANA, 2. ZICO LEONARDDJAGARDO tersebut sebagian;2. Menyatakan Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 22Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2018Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;3.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANJUNG SARANA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA RIAU SARANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA PANCAKARYA NUSA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1994/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9BGuntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, beralamatkorespondensi di Gedung B & G Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10, Medan 20111, yang diwakili olen Ding Lee Ming,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66691/PP/M.VIIIA/16/2015, tanggal 07 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1527/WPUJ.07/2014, tanggal26 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00203/207/11/058/13, tanggal 1 Mei 2013 atas namaPT Sarana
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SARANA TITIAN PERMATA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA PRIMA MULTI NIAGA;
26 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA
44 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGGAR SARANA BAJA