ADHYA TIRTA BATAM; KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)

Oleh karena itu,menurut Micklitz bahwa menurut Pasal 51 maka monopoli,pemusatan kegiatan dan cabangcabang prduksi yang dikelolaoleh badan usaha milik negara atau telah diserahkan kepadapihak swasta berada dibawah pengawasan Dewan PerwakilanRakyat.

Artinya, pelaksanaan UndangUndang yangmenguasai hajat hidup orang banyak, seperti UndangUndangSumber Daya Air, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengantujuan UndangUndang tersebut, maka DPR juga dapatmelakukan pengawasan atau teguran kepada Pemerintah atauPemerintah daerah ;Dengan demikian UndangUndang No. 7/2004 tentangSumber Daya Air dikecualikan dari penerapan UndangUndang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, karena telah disetujui olehDewan Perwakilan Rakyat

Dan apabila Otorita Batam tidak menjalankanperan pengawasan dan pembinaannya kepada ATB, dantermyata masyarakat merasa dirugikan oleh kegiatanusaha ATB misalnya ATB tidak melayani kebutuhan airminum sebagian konsumen kalau hal ini terjadi, makatugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)dalam hal ini adalah memberikan saran danpertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yangberkaitan dengan praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat, yaitu bagaimana supaya tujuanUndangUndang No. 7/2004

usulan atau koreksi dari Otorita Batam sebagairegulator atas halhal yang terkait dengan pelaksanaan hak monopolikonsesi air, yang berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh KPPUdalam melaksanakan Pasal 35 huruf e tersebut ;Berdasarkan Peraturan Sektoral Di Bidang Sumber Daya Air, khususnyaPasal 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, OtoritaBatam sebagai regulator air di Pulau Batam wajib untuk melakukanpembinaan dan pengawasan

dapat dilakukan oleh DPR, tidak mengurangikewenangan KPPU untuk melaksanakan pengawasan karena KPPUlembaga yang memang dibentuk untuk mengawasi, antara lain, adaatau tidak praktek monopoli terlarang;Lebih lanjut lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semataberdasarkan Surat ATB 16 Juli 2007 dan hasil angket serta keterangan saksisepihak yang dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, Majelis Hakim dalamPutusan MARI No. 413/2009 telah menjatuhkan putusan keliru sebagai berikut(kutipan dengan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU VS TOTOK RUDIANTO, DKK

SARYONO melawan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH, dkk

;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;Melawan1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADANHal dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH, beralamat di Jl.

RayaSemarang Kendal KM. 12 Kotak Pos 1142 Semarang 50186 ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;2 DIDIK SUWARDI, SE, pekerjaan PNS, selaku Fungsional Auditor padaBadan Pengawas Keuangan dan Pengawasan (BPKP) Perwakilan ProvinsiJawa Tengah, Lamat Kantor di Jl.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 49 PP 60/2008 tersebutmenyebutkan BPKP. sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasukaudit investigatif ;Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktiansuatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luartemuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli ataudengan meminta bahan dari inspektorat

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan,Presiden membentuk BPKP. BPKP adalah Lembaga PemerintahNon Kementerian (LPNK) yang dibentuk Presiden untukmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangandan pembangunan.

MOHAMMAD BAHALWAN;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik,Sosial dan Keamanan ; e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas;f. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan KeuanganDaerah ; == nnn nnng. Deputi Bidang Akuntan Negara ; h.

Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden ; b Pasal 49 ayat 1,2 dan 3 PP No. 60/20083232.a21) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) terdiri atas : b.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern ; c. Inspektorat Provinsi; dan ; d. Inspektorat Kabupaten/Kota ; 2) PKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi : a.

; 3. pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaan danlainlain ; 4.meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baikhasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan BadanPemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya ;33.

Dari ketentuan pasal angka 4 PP No.60/2008 ini sudah sangat jelas menyebutkan bahwa BPKP adalah aparatNegara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap internpemerintah dan bukannya pengawasan terhadap badan hukum diluarpemerintahan termasuk pengawasan terhadap Penggugat, Iran Power PlantProjects Management (Mapna), PT.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU VS TOTOK RUDIANTO, DKK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ~ RIAU,berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 10, Pekanbaru,diwakili oleh Dikdik Sadikin, Ak., M.Si. selaku KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau, dalam hal ini memberikankuasa kepada Syaifuddin Tagamal, S.H. dan kawankawan,Para Aparatur Sipil Negara pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan

SUYONO melawan KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TENGAH

IRAWAN AMIN NUGROHO, SH ;15, NASRUDIN, SH ; 2 200222 20Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) AlamatJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Raya Semarang Kendal Km.12S@MAlANG jnn one nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn nn ncn n en eeeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;; Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor: 70/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg

NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN;KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor : 114/G/2013/PTUNJKT18.(5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalumengakses, baik secara aktif mauupun secara pasif, informasi Publikyang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganandugaan pelanggaran,(7) Prinsip efectivitas dan effisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan danpemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaransesuai dengan ketentuan yang berlaku.e.

Harri Buchari tertanggal 5 Maret2012 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan dan di register oleh BadanPengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Maret 2012 dengan agendaNomor: 0325/BP/A/II/2012.1 Sebagai tindak lanjut penanganan pengaduan, atas surat pengaduan sdr.Harri Buchari tersebut Kepala Badan Pengawasan dengan surat tertanggal 4Juli 2012 Nomor : 369/BP/Dlg/VII/2012 meminta kepada Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta untuk melakukan kKlarifikasi terhadap Pelapor (ic.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa kepadaKepala Badan Pengawasan (Tergugat).

BuktitP1 : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor :505/BP/Eks/05/2013, Perihal : Pemberitahuan, tertanggal 28 Mei2013 (fotokopi dari fotokopi).2. Bukti P2 : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor :369/BP/Dlg/VII/2012, Perihal : Pengaduan Masyarakat, tertanggal4 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya).3.

Sakti kepada Kepala Badan PengawasanMahkamah Agung RI, tertanggal 30 Oktober 2012, Perihal :Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (fotokopi dari fotokopi)Surat Nico Indra Sakti kepada Ketua Muda Pengawasan MahkamahAgung RI, tertanggal 20 Juli 2012, Perihal Ucapan Terima Kasih(fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat Harri Buchari kepada Ketua Badan Pengawasan MahkamahAgung RI, tertangal 5 Maret 2012, Perihal : Detail PengaduanPraktek Mafia Hukum (fotokopi dari fotokopi).Surat Harri Buchari kepada Ketua

.;KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.;

No. 40/B/ 2014 / PT.TUN.JKTTinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Telah membaca : 1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal27 Pebruari 2014 Nomor : 40/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27Nopember 2013 Nomor : 114/G/2013/PTUNJKT yang dimohonkanbanding

BUHARI MATTA, M.Si lawan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Cs

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,berkedudukan di JI. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I;2. MARDIASMO,selaku pribadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, JI. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, selanjutnyadisebut TERGUGAT II;3. EDDY MULYADI SOEPARDI, selaku pribadi dan Deputi Bidang InvestigasiBPKP, Jl. Pramuka No. 33 #z,Jakarta Timur, selanjutnyadisebut 222272 2 22 === TERGUGAT Ill ;4.

(Low Grade Saprolite/LGS) antara Penggugat yang mewakiliPemkab Kolakadengan PT KMI, terbukti telah merugikan Penggugatkarena Para Tergugat didalam melaksanakan pemeriksaan(audit) ataspermintaan Turut Tergugat terbukti tidak memenuhi standar audit yangwajib dipenuhi pada saat melakukan audit sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Hal.3 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.IV.PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan

,MBA, CFrABahwa saksi ahli di bidang auditing dan akuntansi;Bahwa pemeriksaan Itu menurut UU No, 12 tahun 2004 adalah indikasimasalah kemudian analisis evaluasi dilakukan secara independen objektifprofesional untuk memperoleh nilai kebenaran, kehematan, kridibilitas dankeampuhan laporan keuangan mengenai pengelolaan keuangan Negara ;Bahwa pengawasan itu menurut PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalahmerupakan keseluruhan proses kegiatan mengenai audit, reviu, evaluasidan pemantauan, kegiatan lainnya

;Bahwa terminalogi audit dalam pengawasan meliputi audit pemeriksaankeuangan, audit operasional kenerja dan audit tujuan tertentu.

;Bahwa audit dengan pengawasan itu sama, jadi audit adalah suatu prosesyang dilakukan secara sistimatis dilakukan oleh orang yang berkompentensiuntuk memperoleh bukti dan evaluasi terhadap presepsi atau pernyataanmengenai tindakan keuangan untuk meyakinkan bahwa presepsi taditerhadap ekonomi sesuai dengan kreteria yang ditentapkan ;Bahwa, pemeriksa dari BPK mengenai pemeriksaan Laporan keuanganatas laporan keuangan atas kewajaran mengenai laporan keuangan apakahsudah sesuai dengan kreteria yang ditentukan

TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR

SUYONO vs KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TENGAH

IRAWAN AMIN NUGROHO, SH ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Alamat Jalan PramukaNomor 33 Jakarta dan Jalan Raya Semarang Kendal Km.12 Semarang ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96 /Hal.2. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SB YPEN/ 2014 /PT.TUN.SBY.

EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

. & Rekan,beralamat di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat 11440,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2014;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Terbanding / Para Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan TamanJatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat;PT.

ALASANALASAN DIAJUKANNYA GUGATANIV.1.IV.2.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan obyek gugatan berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban bangunanPropinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 11580/IMB/2010tanggal 13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untukpenggunaan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, JakartaBarat, atas nama PT.

Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk penggunaan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52A RT 002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, JakartaBarat, atas nama PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono & HelenSoewignyo;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Banguna Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta, Nomor:11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang jjin MendirikanBangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU/SPBG dan fasilitasnya, diKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atas nama PT.ALPHA KUMALA WARDHANA/PING ASTONO & HELEN SOEWIGNTO;3.

Bahwa dasar tuntutan Para Pemohon PeninjauanKembali adalah adanya Kerugian sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanTersebut, dan oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta NomorHalaman 22 dari 28 halaman.

ROZALI DJAFRIBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu

Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiBengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor14 Padang Harapan, Kota Bengkulu;Selanjutnya disebut sebagai........ TERGUGATHalaman 1 dari 63 halaman Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.

Peraturan Menpan tentangstandar audit, sehingga hasil audit Tergugat tidak bermutu, tidak valid,melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuantersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yangwajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalammelakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Tergugatdalam melakukan audit dimaksud;.Halaman 7 dari 63 halaman Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.

G/2017/PN BglMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagai tersebut di atas,sedangkan Tergugat datang menghadap Syaifudin Tagamal, S.H, dkk yangsemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta13120 dan Jalan Pembangunan Nomor 14 Kota Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Provinsi

G/2017/PN BglFungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat, (diberi tanda T.3) ;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tanggal23 Oktober 2012, (diberi tanda T.4) ;5. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013, (diberitanda T.5) ;6. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2016, (diberi tanda T.6) ;7.

Keuangan dan Pembangunan yangberupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN sertaPendidikan dan Pelatinan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam ~melaksanakan tugasnya, BPKPmenyelenggarakan Fungsi antara lain : melakukan audit investigatif terhadapkasuskasuS penyimpangan yang berindikasi merugikan keuanganNegara/daerah, audit penghitungan kerugian negara/daerah, pemberianketerangan Ahli dan upaya pencegahan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menyatakan agar Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk memberi kebebasan kepada Pemohon untuk keluar dari pangkalan TNI AL Sabang, namun Pemohon tidak boleh meninggalkan Indonesia ;4. Menolak permohonan praperadilan selain dan selebihnya ;

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cq. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cq. StasiunPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, beralamat diBelawan, MedanSumatera Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1Prof.Dr.

tanggal 21 September 2015, yang menyatakanbahwa Pemohon patut untuk diduga keras telah melakukan tindak pidanasebagaimana di atur Pasal 94A Jo Pasal 28A, Pasal 90 Jo Pasal 21, Pasal 100Jo pasal 7 ayat (2), huruf a dan e Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan.Hal mana di dalam SPRINDIK KEDUA tersebut terdapatperbedaandengan SPRINDIK PERTAMA dan kejanggalan yang nyata, yaituadanya :e Pelapornya berubah dari Masyrakat menjadi Kepala SATKER Pengawasan

alih muatan ikan di tengah laut secara tidak sah,mengeluarkan ikan dari WPP NRI tanpa dilengkapi Sertifikat kesehatan ikanuntuk konsumsi manusia dan mematikan Transmitter VMS, yang terjadi sekitartanggal 12 s/d 15 Pebruari 2014, atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun2014 di Laut Arafura Indonesia, atau setidaktidaknya di suatu tempat lainmasih dalam WPP NRI dan Perairan Papua New Guinea yang dilakukanoleh Pemohon, sesuai dengan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan dariKepala Satker Pengawasan

DASTUA GULTOM; DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI;

DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI

,kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka No. 33,Jakarta Timur.

Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelumadanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparatpengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakanpejabat pemerintahan tersebut.

Intern Dalam Rangka MewujudkanKesejahteaan Rakyat; dang) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 tanggal23 Oktober 2012;Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e PeraturanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:Pasal 2BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunannasional.Halaman 50 dari 92 halaman.

dalam diktum Ketiga huruf i Inpres Nomor 9 Tahun 2014tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern danKeandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern DalamRangka Mewujudkan Kesejahteaan Rakyat, secara tegasdinyatakan:KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) untuk melakukanpengavasan dalam rangka meningkatkan penerimaannegara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaranpengeluaran negara/daerah, meliputi:i. audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan

Dalam ketentuan tersebut disebutkanbahvea BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugaspemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001).

.;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI.;

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 434 Kantor NotarisTeheran, tanggal 9 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT INTERVENSI 1 s/d 5/ PEMBANDING ;; MELAWAN:DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan PramukaNomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberi Kuasa kepadaTriyono Haryono, SH.,MH, Alexander Rubi Satyoadi, SE.,CFE.

M E N G A D I L I

• Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;--------------
• Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 ;--------------------------------------------------------------------
• Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;------------------------------------------

Penggugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi Primayoga

Devina,S.I.P. : NIP 198607042014022004Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkedudukan diJI. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dariSekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SKK/05/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON KEBERATAN / dahulu TERMOHON INFORMASI;MELAWANSDR.

Bahwa Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dalam keterangan dipersidangan maupun dalam Kesimpulan tertulis pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah menjelaskan secaralengkap mengenai pihak yang melakukan audit (pengawasan eksternal)terhadap entitas BPJS Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan JaminanSosial, dinyatakan bahwa:1) Pasal 37 ayat (1):BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaantugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporankeuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepadaPresiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30Juni tahun berikutnya.2) Pasal 39:(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal daninternal.(2) Pengawasan internal

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembagakeuangan lainnya;b.

Pemohon keberatan dalam sengketa a quo telah melakukanpengujian konsekuensi sebagaimana terdapat di dalam bukti T 5 berupaLembar Pengujian Konsekuensi Nomor: KET: 1260/SU/04/2017 tertanggal 7Juli 2017, yang mengkualifisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan(LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dengan mendasarkan padaHalaman 36 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUNJKTketentuan Pasal 17 huruf a, e, , UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;2.

.;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.;

,keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danPengacara, beralamat di Jalan Petojo VIY VII Nomor 9 CidengJakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berdudukan diJalan Raya Kembangan Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B.Lt.2, Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. SITISUMIYATI,, S.H.; 2.

PENGGUGATGAURAV DHAWANTERGUGATKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR ( sekarang ) KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR