Ditemukan 161825 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pilkada sumatera selatan Pt. sumatera makmur lestari Pt. bridgestone sumatera rubber estate; Suweno vs gubernur sumatera utara; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu) Gubernur sumatera barat vs herman sofyan;; Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Surat keputusan kepala kepolisian daerah sumatera barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-05-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4443 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);
111 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-07-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — PENGURUS WILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WILAYAH SUMATERA BARAT vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Dk
161 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS WILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITASSUMATERA UTARA WILAYAH SUMATERA BARAT vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, Dk
    PUTUSANNomor 326 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PENGURUS WILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITASSUMATERA UTARA WILAYAH SUMATERA BARAT,tempat kedudukan di Jalan Sei Deli Nomor 7A Padang, yangdiwakili oleh Ir. H. Isrin Agoes, MBA, jabatan Ketua UmumPW IKA USUSUMBAR dan Hj. Mariani St.B Tandjung, S.H.
    putusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri HukumdanHAM RI Nomor AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018TentangPersetujuaan Perubahan Badan WHukum PerkumpulanPerkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018berikutdengan Lampirannya;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteriHukum dan HAM RI Nomor AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulanPerkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal05 Maret2018 berikut dengan Lampirannya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensimengajukan eksepsi sebagai berikut;1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor: AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018TentangPersetujuaan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanPerkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018berikutdengan Lampirannya;3.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUSWILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARAWILAYAH SUMATERA BARAT;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2022
Tanggal 19 Agustus 2022 — ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
165 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-02-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;;
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-08-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4665 B/PK/PJK/2022
Tanggal 1 Desember 2022 — SARANA SUMATERA BARAT VENTURA;;
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA SUMATERA BARAT VENTURA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KARLAN WIRDAN ALI HAZ
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KARLAN WIRDAN ALI HAZ
    PUTUSANNomor 230 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERASELATAN, tempat kedudukan di Kantor PemerintahanKabupaten Musi Banyuasin, Jalan Kolonel Wahid Hudin Nomor257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. H.
    Putusan Nomor 230 K/TUN/2015Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi: Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya
    UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI MUSIBANYUASIN PROVINSI SUMATERA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — SAKHIRA ZANDI, MSI VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAKHIRA ZANDI, MSI VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
64 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5Nomor 60, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kombes. Pol.Dr.
    ., dan kawankawan,Personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumatera Utara,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Nomor 60,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI HOT BAGAS SITORUS, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sofyan Zakaria Nomor 68, KelurahanTebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi,Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Siswa DiktukbaPolri TA 2016;Dalam hal ini diwakili
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: Kep/249/III/2017, tertanggal 3 Maret2017 tentang Pemberhentian Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2016 atasnama Didi Hot Bagas Sitorus, Nosis.1996063608128, Pleton.3/II/A SPNPOLDA SUMUT;:3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/249/III/2017, tertanggal3 Maret 2017 tentang Pemberhentian Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2016atas nama Didi Hot Bagas Sitorus, Nosis.1996063608128, Pleton.3/II/ASPN POLDA SUMUT;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dankedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagaiSiswa Diktuk Bintara Polri TA.2016;5.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3868/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — GUBERNUR SUMATERA UTARA, vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)
90 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA, vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
    Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara,NPWP: 01.100.437.1123.000, beralamat di JI. Imam Bonjol No.18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
    Peninjauan Kembali yangMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPUJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — ,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
124 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Amaliun Gg KesatuanNomor 6B, Kelurahan Kota Matsum Ill, Kecamatan MedanKota, Kota Medan pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillan Acheen, ST, M.Si,dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14Desember 2018;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.
    Mewajibkan kepada Temohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 800/2964/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen,S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003;4. Mewajibkan Temohon Kasasi untuk merehabilitasi Pemohon Kasasidalam kedudukan harkat dan martabat seperti Keadaan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
    BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53083/PP/M.XVB/99/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1250 B/PK/PJK/2023
Tanggal 25 Mei 2023 — BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;;
39 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/LH/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
605 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa: Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4X127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan ProvinsiSumatera Utara Oleh PT Nort Sumatera Hydro Energy, Tertanggal 31Januari 2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatanHukum
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan IzinLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik TenagaAir (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4X127,5MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli SelatanProvinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy,Tertanggal 31 Januari 2017;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TentangPerubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510MW (4X127,5 MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten TapanuliSelatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy,Tertanggal 31 Januari 2017;4.
    Putusan Nomor 545 K/TUN/LH/2019Perubahan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW(4x127,5 MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli SelatanPropinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal31 Januari 2017, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudianhari:DALAM EKSEPSI:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiSumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;3.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 254/PID.B/2013/PN.TG
Tanggal 28 Nopember 2013 — -FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr. SYAFRIL SYAH HASIBUAN Bin HADRIAN TASMIZ
153 — 45
  • Menetapkan Barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
    Utara Fakultas Kedokteran lulus tahun 2004 danmendapatkan :a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanDan kemudian langsung bisa melakukan praktik kedokteran.
    Berkas yang saksi kirimkan saat itu adalah:a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriYazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanc Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007d Beserta dokumen sertifikat kedokteran
    SYAHRIL SYAHHASIBUAN, terdakwa menggunakan dokumenYjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanTranskrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanSurat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Bahwa dokumen pendukung identitas
    SYAHRIL SYAH HASIBUAN,terdakwa menggunakan dokumend Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 20073 Bahwa dokumen pendukung
    SYAFRIL SYAH HASIBUANdan dikirimkan data berupa fotokopi :256d lIjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Tjazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Dan dari data
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4364 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
159 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    version for further 0 days.PUTUSANNomor 4364/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4281 B/PK/PJK/2019
Tanggal 9 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
93 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4281/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 Jalan JenderalSudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
    Menetapkan bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/3043/2016 tanggal 21April 2016 mengenai keberatan atas SKPD bukanlah suatu SuratKeputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Wajib Pajak meminta Majelis Hakim membatalkan SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 9 halaman.
    Mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak yangmenghitung besarnya Pajak Air Permukaan menggunakan Harga DasarAir Rp.75/Kwh dan menolak perhitungan dari Pemerintah ProvinsiSumatera Utara/ Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;3.
    Memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikanimbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telah disetor PTIndonesia Asahan Aluminium (Persero);Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanpa tanggal bulan Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105643.06/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/m?)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2023
Tanggal 20 Juli 2023 — HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
106 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;