Saksi Saniah:Bahwa Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah seorangGuru Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengangkat anak;Bahwa anak yang hendak diangkat bernama Helma, umurnyasekitar 6 (enam) tahun anak dari pasangan Siti Bahrahdan HM Nurdin;Bahwa orangtua Helma beragama islam demikian puladengan Pemohon;Bahwa saksi mengetahui ayah dari Helma bernama H.M.Nurdin tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan ibunyaHelma telah meninggal dunia;Bahwa H.M Nurdin dan Siti Bahrah mempunyai 1 (satu)Orang anak;Bahwa

lahir tanggal 24Juli 2003, sekarang umurnya 6 (enam) tahun; Bahwa saksi mempunyai seorang anak dari SitiBahrah dan seorang anak dengan isteri saksiyang pertama, Siti Bahrah telah lama meninggalsekitar 1 (satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak mempunyai' pekerjaan tetap,saksi telah menyerahkan anak tersebut bulanDesember 2009, saksi menyatakan telah ikhlasdengan menyerahkan anak saksi kepada pemohon; Bahwa saksi percaya Pemohon akan memperlakukananak saksi dengan baik karena Pemohon adalahseorang Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkanHakim atas pengangkatan Helma sebagai anak = angkatPemohon maka dipersidangan telah didengar pula keteranganPemohon, yang pada pokoknya telah memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak yang bernamaHelma untuk memelihara dan mendidik anak tersebutmengingat orangtua anak yang kurang mampu ; Bahwa Pemohon belum pernah berumah tangga; Bahwa orang tua kandungnya (ayah) tidak keberatandengan pengangkatan anak

tersebut; Bahwa ibu dari anak tersebut adalah kakak kandungdari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal7 Desember 2009 ; Bahwa Pemohon bersatus Pegawai Negeri Sipil (Guru)di SD negeri Sungai Kacil Kabupaten Hulu SungaiSelatan golongan IV A; Bahwa Pemohon sanggup ,memelihara, mengasuh sertamendidik anak tersebut hingga dewasa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohonpenetapan dari Pengadilan;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah agar Pengadilan Negeri

Negeri Sipil di SD11Negeri Sungai Kacil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yangmempunyai penghasilan tetap ,pemohon = saat mengajukanpermohonan berusia 42 tahun, seagama dengan anak yangakan diangkat dan tujuan Pemohon adalah untuk kebaikandan masa depan anak agar lebih baik;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus belumpernah menikah atau orang tua tunggal, maka ketentuanmengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 16 peraturanpemerintahNo: 54 tahun 2007 yaitu:(1) Pengangkatan anak oleh orang tua

PUTUSANNomor 79/Pdt.G/2015/PA.SpnBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Sungai Penuh,sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;melawanTermohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetaokan, Pemohondan Termohon telah hadir in person di persidangan;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Pemohontelah mendapatkan surat izin untuk bercerai atas persetujuan dari atasan.Dengan demikian upaya perdamaian telah dilakukan oleh atasannya dan tidakberhasil, sehingga terbitlah Keputusan Bupati Kerinci Nomor

No. 79/Pdt.G/2015/PA.SpnPemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan Il di DisporaKabupaten Kerinci;Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi kalau selama ini Pemohonselalu memberikan nafkah untuk anakanaknya;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikannafkah kepada Termohon atau tidak;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya untuk mendamaikanPemohon dan Termohon;Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untukmengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon

BupatiKerinci, Wakil Bupati, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdatamendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakansolusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusanyang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal

Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilgolongan Il yang mempunyai penghasilan sebesar Rp2.699.000,00 (duajuta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya,dengan potongan bank dan Bazda setiap bulannya sebesarHal. 47 dari 57 hal. Put.

Pelantikan Penggugat olehTergugat mengikuti norma Pasal 1 ayat (11) Peraturan GubernurNomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri SipilSatuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ProvinsiDKI Jakarta;.

Penggugat menginformasikanadanya cacat yuridis dimaksud kepada Kepala Unit melalui UpayaAdministratif;Bahwa secara khusus Penggugat sangat keberatan dengan SuratKeputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 tahun 2020 TentangPemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat SebagaiNon Pegawai Negeri Sipil.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusanTergugat Melalui Surat Keputusan Kepala Unit PelayananHalaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNJKT.Vi.Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,Nomor 72 tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan KerjaBerakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil;.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaankeputusan Tergugat Melalui Surat Keputusan Kepala UnitPelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta, Nomor 72 tahun 2020 TentangPemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan HormatSebagai Non Pegawai Negeri Sipil;2.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentangPegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan KerjaPerangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaerahProvinsi DKI Jakarta.

AMIN ALHUSAINI, SH MH, Hakim padaPengadilan Agama Subang sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belahpihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga danhasil laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Nopember 2013 pada pokoknyamediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap Penggugat telah diberitahukan sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai Peraturantersendiri apabila hendak bercerai dan untuk hal itu

Negeri Sipil sudah diproses dan sudah mendapatkanIzin Perceraian dari Bupati Subang ; bahwa Tergugat tidak akan mengurusnya karena Tergugat dengan Penggugatsudah pernah menghadap ke atasan juga karena rumah tangga sudah terasatidak nyaman dan sulit untuk lanjut, maka Tergugat siap menanggung segalaresiko berkaitan dengan belum adanya Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak akanreplik karena pada intinya jawaban Tergugat

Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untukPenggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Keputusan BupatiSubang Nomor : BKD/2013, tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberian IzinPerceraian PENGGUGAT. bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT,terbukti Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat telahmemenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut di atas ;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, Tergugat menyatakanbenar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan tentang posisi Tergugat yang berstatus sebagai anggota PolisiRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat

pada sidang berikutnyatidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanyayang sah, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tergugat belum dapat menyerahkan surat izinnya ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat belum dapat menyerahkan suratizin perceraian dari Pejabat yang berwenang di Instansinya, namun

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) OKU Timur, Pemohontelah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Izin NomorXXXXXXXXXX tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh BupatiOgan Komering Ulu Timur;4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapibelum dikaruniai anak;5.

Putusan No.772/Pat.G/2020/PA.Mpr Bahwa, setelah akad nikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon diKelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pindah kerumahorang tua Termohon di Kecamatan Belitang II Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Sampai dengan berpisah; Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) OKU Timur,Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat IzinNomor xxxxxxxxxx tertanggal 28 September 2020 yang

, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman Pemohon; Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akadnikah dilaksanakan pada Juni 2008; Bahwa, setelah akad nikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon diKelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pindah kerumahorang tua Termohon di Kecamatan Belitang II Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Sampai dengan berpisah; Bahwa, sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari Pejabat, sesuai maksud pasal Pasal 3 PP 45/1990 tentang tentangIzin.

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain danrelevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak

Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri sipil, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyataPenggugat telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasanHal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018/PA.TPIlangsung Penggugat dengan Nomor 01/I/2018, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

PA.TPIBahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatbertengkar;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli2016, karena Tergugat telah pergi meningalkan Penggugat sampaisekarang sudah lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebutTergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidakpernah kembali;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai olehkeluarga, tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) Bahwa selama anakanak Penggugat dan Tergugat dalam asuhanPenggugat, keadaan anakanak tersebut setahu saksi baik, sehat dandiasuh serta dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;Bahwa setahu saksi dari dahulu sampai sekarang Penggugat berprilakubaik;2.An, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempattinggal Kota Tanjungpinang.

Negeri Sipil,dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) Bahwa selama anakanak Penggugat dan Tergugat dalam asuhanPenggugat, keadaan anakanak tersebut setahu saksi baik, sehat dandiasuh serta dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018/PA.

Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat KeteranganIzin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempat Penggugatbertugas, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah oleh PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat karena tidak pernahhadirdipersidangan sehingga tidak

., MH. dan atas dasarkesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yangdisepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Kdrtanggal 25 Agustus 2015, mediasi dinyatakan gagal;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkanSurat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014tertanggal 25 September 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon;Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut dan gugatan Termohontersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknyaisinya sebagai berikut : Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan dengan gaji terakhir 4.700.000, dan ada tunjangan sertfikasi ; Bahwa gaji Pemohon sudah dipotong 2/3 untuk Termohon;Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalildalil permohonannya,Pemohon Konpensi/Termohon Rekopensi telah mengajukan

SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di , Kabupaten Sampang, dibawah sumpah secara Islam,saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokokpokoknyadisimpulkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonkarena saksi adalah teman Pemohon ; Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon danTermohon; Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon danTermohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimanalayaknya suami isteri di Sampang

,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari BupatiSampang, Nomor 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014 tertanggal 25 September2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang

Oe > AU At culesArtinya :Dan bagi wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehSuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaberdasarkan kelayakan dan kepatutan, maka pantas dan wajar apabiladitetapbkan mutah yang harus dibayar olen Pemohon kepada Termohonsebesar Rp 5.000.0000, (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1)

NAMA SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di DistrikHalaman 4 dari 16 Hal Put.No. 128/Pdt.G/2021/PA.SrogTeminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, saksimenyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah temanPemohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Hardianto dansaksi juga mengenal Termohon yang bernama Rani Nuryati; Bahwa setelah

sebagai wakil/kuasanya meskipun telahdipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a guo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkanputusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;Halaman 7 dari 16 Hal Put.No. 128/Pdt.G/2021/PA.SrogMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukbercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam suratgugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yangbertugas dinas di Sekolah Menengah Kejuruan YAPIS Teminabuan SorongSelatan, yang dalam perkara a quo adalah telah di mengajukan perkara ceralgugat terhadap Tergugat, maka haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakandengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib

memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangbertugas dinas di Sekolah Menengah Kejuruan Teminabuan Sorong Selatan,yang dalam perkara a quo adalah mengajukan perkara cerai gugat terhadapTergugat, telah ternyata memperoleh Surat Ijin Melakukan Perceraian dariPejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasanbahwa proses pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan

(Pemohon),yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeteral cukupsesuai UndangUndang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo.Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin dari pejabat pemberi izin maka alat bukti tersebutmerupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna danmengikat sesuai pasal 285

Musi Banyuasin untuk membuatsebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksikorban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetiksurat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebutdiberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudiansaksi korban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Mariamengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Musi Banyuasin untuk membuatsebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksikorban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetiksurat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebutdiberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudiansaksi koroban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Mariamengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Negeri Sipil,danHalaman 9 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.perbuatannya itu tidak menunjukkan sikap prilaku yang baik dan jadipanutan masyarakat, dan terdakwa tidak menghormati saksi korbanselaku atasannya,dan apabila tidak dijatuhkan hukuman penjara makadapat menjadi preseden buruk di lingkungan PNS.Kab.Banyuasin;Bahwa pada akhirnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggimenerima permintaan banding dari Penuntut umum dan agar terdakwadijatuhi pidana sebagaimana yang dimintakan

(Pegawai Negeri Sipil), lalu Saksi Korban Maria menyuruh stafnya yaituSaksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetik surat tersebut,selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diberikan olehSaksi Hardiansyah kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korbanmemeriksa surat tersebut, lalu Saksi Korban mengoreksi pada kolomketerangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Negeri Sipil dan perbuatannyaditujukan kepada atasannya yang juga seorang Pegawai NegeriSipil,oerouatannya tersebut sungguh tidak pantas karena sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa menghormatiatasannya tersebut;Hal Hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perobuatannya dan belum perrnah dihukum;Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP.KUHAP dan ketentuan hukumlain yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Halaman 14 dari 16 halaman

., Hakim/WakilKetua Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediatortertanggal 25 Juni 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Juli2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumahtangga, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahdiberikan kesempatan untuk melapor kepada atasannya secara

hirarkis untukmendapatkan surat izin dan surat keterangan atas pengajuan cerai talakPemohon;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untukumum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hanya saja Pemohonmenyatakan akan merubah status Pemohon dalam identitas Pemohon yangsemula pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pensiunan PegawaiNegeri Sipil;Bahwa perubahan identitas mengenai pekerjaan Pemohon

Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif, sesuai dengan PP. No. 7 Tahun 1977 Jo PP. No. 34 tahun 2014,Pemohon wajib mendapatkan ijin untuk meneeraikan Termohon.2. Bahwa oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim untukmenolak permohonan Pemohon.DALAM POKOK PERKARA:Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.1119/Pat.G/2019/PA. Nph1.

Negeri Sipil bukanmerupakan bagian dari hukum acara persidangan, akan tetapi lebin sekedarkelengkapan administratif yang menjadi kewajiban dan kepentingan bagipara pihak dengan instansi atau atasannya sesuai dengan ketetapan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa, namun demikian Majelis Hakim telah memberikankesempatan kepada para Pihak untuk mengurus

pokok perkara tetap dilanjutkan sesuai denganketentuan hukum acara persidangan; Bahwa dalam perkara a quo Pemohon merubah permohonannyasebelum Termohon memberikan jawaban, yang mana Pemohonmenyatakan telah pensiun dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilsejak bulan Mei 2019, sehingga dengan demikian Pemohon tidak lagi terikatpada norma dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas;Hal. 15 dari 25 Hal.

tidakdatang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan iatelah dipanggil secara patut dengan 2 (dua) kali panggilan tanggal 23 Oktober 2014 dantanggal 04 Nopember 2014 dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sahmenurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Izin dari atasannya Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 22 September 2014;Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil makapersidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti tertulis berupa :e Fotokopi Kutipan Akta Nikah

tangga denganTermohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkania telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 3286/Pdt.G/2014/PA.Mjl tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 04 Nopember 2014, ternyatabahwa ketidak hadiranya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR perkara tersebut dapat diputus dengantanpa hadirnya Termohon (Verstek);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Nomor tanggal 22 September 2014, olehkarena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983tentang

izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan permohonanPemohon patut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tandaP.1 dan satu orang kakak ipar Pemohon dan satu orang tetangga Pemohon yangsekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semuabukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.823.4317tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PETRONELASARUMI, tertanggal 08 November 2007 (diberi tanda P6) ;Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P1 sampai denganP6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telahdiperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohonyang bertanda P1 sampai dengan P6 adalah sesuai dengan aslinya, sehinggaseluruh bukti surat Pemohon

Injili DiIrian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas namaPETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM(Almarhum);Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIKJAN ARWAM (Almarhum) bellum dicatatkan pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal duniapada tanggal 28 April 2018;Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil (Guru)di SD YPK II Sanggeng Kabupaten Manokwari;2.

tanggal 10 Agustus1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas namaPETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM(Almarhum);Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIKJAN ARWAM (Almarhum) bellum dicatatkan pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Padt.P/2020/PN Mnk Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal duniapada tanggal 28 April 2018; Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai

Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) diSD YPK II Sanggeng Kabupaten Manokwari;4. Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal duniapada tanggal 28 April 2018;5.

Bahwa almarhum Arisandi punya 5 orang saudara sekandung yaitu Esse bintiKaba (meninggal tahun 1985), Idris, S.sos bin Kaba (Pemohon IV), Mustafabin Kaba (Pemohon ), Sudirman bin Kaba (Pemohon II) dan Marwana bintiKaba (Pemohon Ill).Bahwa almarhum Arisandi punya tabungan di PT Taspen Cabang Makassar,karena semasa hidupnya almarhum Arisandi adalah Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Irigasi Awo, Kabupaten Wajo.2. Abd. Jalil Dg.

Bahwa kedua orang tua almarhum Arisandi dan seterusnya ke atas telahmeninggal dunia.e Bahwa almarhum Arisandi semasa hidupnya tidak pernah menikah.e Bahwa almarhum Arisandi punya 5 orang saudara sekandung yaitu Esse bintiKaba (meninggal tahun 1985), Idris, S.sos bin Kaba (Pemohon IV), Mustafa binKaba (Pemohon 1), Sudirman bin Kaba (Pemohon II) dan Marwana binti Kaba(Pemohon Ill).e Bahwa almarhum Arisandi punya tabungan di PT Taspen Cabang Makassar,karena semasa hidupnya almarhum Arisandi adalah Pegawai

Negeri Sipilpada Kantor Irigasi Awo, Kabupaten Wajo.Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

bukti P 1 terbukti bahwa almarhum Arisandipunya 5 orang saudara kandung yaitu Esse binti Kaba (meninggal tahun 1985), Idris,S.sos bin Kaba (Pemohon IV), Mustafa bin Kaba (Pemohon ), Sudirman bin Kaba(Pemohon Il) dan Marwana binti Kaba (Pemohon Ill).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, terobukti bahwa Arisandi bin Kabaadalah kepala keluarga, sedang Sudirman bin Kaba (Pemohon II) adalah anggotakeluarga.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 terbukti bahwa almarhum Arisandi,semasa hidupnya adalah Pegawai

Negeri Sipil pada unit kerja UPTD AWOGilirengPemerintah Kabupaten Wajo.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4, terobukti bahwa Arisandi telahmeninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2014 karena sakit.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Para Pemohon telah memenuhisyarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksisaksi ParaPemohon tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Para Pemohon danbuktibukti tersebut, maka ditemukan faktafakta

PUTUSANNomor 69/Pdt.G/2019/PA.PIjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 11 November 1972, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempatkediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sesuai denganSurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor: 870/22/BKPSDM2019 yang di keluarkanoleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 26 Februari 2019;Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 69/Pat.G/2019/PA. Plj7.

datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama PulauPunjung sesuai dengan relaas Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.PIj, tanggal 05 Maret2019 dan tanggal 04 April 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmenyerahkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengurus perceraian kepengadilan;Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 69/Pat.G/2019/PA.

permohonan ini kepadaPemohon,;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohondatang menghadap;Menimbang, bahwa dipersidangan' setelah Pemohon membacakanpermohonannya, Pemohon menyatakan secara lisan tidak ada lagi penambahanterhadap Permohonannya, kemudian Pemohon mohon sidang dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dari permohonannya,Pemohon mengajukan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :Hal2dari8Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN.PspFotokopiKartu Isteri Pegawai

Negeri Sipil, Nomor 632432 atas nama SOMINASINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara, diberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Kawin, Nomor 19/I/SH/1988 atas nama MARULISIHOMBING dengan SOMINA SINAGA, diberi tanda P2;Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, Nomor 4434 dengan nama penerimaSAMINA SINAGA dari pensiunan MARULI SIHOMBING, yang dikeluarkanpada tanggal 30 September 1991, diberi tanda P3;Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1203KM021020190001 atas namaSAMINA SINAGA

Negeri Sipil yang sudahmeninggal dunia;Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohondan adiknya bernama MASLINA SIHOMBING inginmengambil dana WafatHal3dari8Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN.PspDuka Puna di PT.

sah;Bahwa terhadap buktibukti surat yang diperlihatkan setahu Saksi benarsuratsurat milik Pemohon yang peruntukannya dalam pengurusan danaWafat Duka Puna di Bank mandiri Taspen tersebut ;Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;SAKSIII :JODRI ANTRI SIMANJUNTAK, menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi satu kampung denganPemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa setahu Saksi ayah kandung Pemohon yang bernama AlmarhumMARULI SIHOMBING bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang sudahmeninggal dunia;Bahwa setahu Saksi ayah kandung Pemohon yang bernama AlmarhumMARULI SIHOMBING bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudahmeninggal dunia;Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohondan adiknya bernama MASLINA SIHOMBING ingin mengambil dana WafatDuka Puna di PT.

Ngada;: Katholik;: PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;: Lukas Naru Als.Lukas ;: Bejo ;: 39 Thn / 16 Nopember 1974 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo I, Kec.Bajawa,Kab. Ngada;: Katholik;: Guru ;: Bertholomeus Sawu Als.Bertho ;: Bejo ;: 33 Thn / 09 Juni 1979 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bokua,Kel. Bajawa,Kec.Bajawa,Kab.

Ngada;: Katholik;: PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;: Afrida Loda Als.Ida ;: Bosiko ;: 31 Thn / 04 Agustus 1981 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,Kab. Ngada;: Katholik;: Petani ;Terdakwa 10N ama Lengkap : Aloysius Naru ;Tempat Lahir : Bosiko ;Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 09 September 1980 ;Jenis kelamin : Laki Laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal: Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,Kab.

Ngada;: Katholik;: PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;: Lukas Naru Als.Lukas ;: Bejo ;: 39 Thn / 16 Nopember 1974 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo I,Kec.Bajawa,Kab.

Ngada;: Katholik;: PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;: Afrida Loda Als.Ida ;: Bosiko ;: 31 Thn / 04 Agustus 1981 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,Kab. Ngada;: Khatolik ;: Petani ;: Aloysius Naru Als Alo ;: Bosiko ;: 32 Thn / 09 September 1980 ;: Laki Laki ;: Indonesia ;: Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,Kab. Ngada;: Katholik;: Petani ;: Stefanus Longa Als.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipildan telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: tertanggal 29 Maret 2018;9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkanoleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktifguna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugattelah menyerahkan surat izin Nomor Tentang Pemberian Izin Perceraiantertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DaerahKabupaten Kubu Raya;Hal. 3 dari 10 Hal.

PtkPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangmasih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depansidang Penggugat telan menyerahkan surat izin Nomor TentangPemberian Izin Perceraian tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkanoleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka harus dinyatakanbahwa Penggugat

selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakanperaturan kedisiplinan yang berlaku di Instansinya;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yangselalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya

PUTUSANNomor 1691/Pdt.G/2019/PA.MksaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1963, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kelurahan Paropo, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, sebagai Penggugat.melawanTERGUGAT, tempat

yang telah ditetapkanPenggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yangsah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor1691/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 5 September2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah.Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, Nomor862/3033/BKPSDMD/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, oleh karena itu perkaraa quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya.Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan meskipun

dan membenarkanketerangganya.Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telahmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalildalilgugatannya dan mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapatkan izin perceraian dari pejabat sebagaimana maksud Pasal 3Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 , Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkanpemeriksaannya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agartetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil

PUTUSANNomor 189/Pdt.G/2019/PA.SJJaADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim tunggaltelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:Penggugat , Tempat/Tanggal Lahir, Aur Gading/01 Januari 1968, AgamaIslam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(SDN 21 Limo Koto), tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung,Sebagai Penggugat;melawanTergugat, Tempat/Tanggal

Lahir, Tarusan/21 November 1962, Agama Islam,Pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(SMPN 2 Pasar Baru), tempat tinggal di Kabupaten PesisirSelatan, Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa semua Surat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksidi persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal02 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSijunjung

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dantelah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomorSurat izin perceraian 870/05/BKPSDM2019, tanggal 24 Juli 2019, yangdikeluarkan oleh Bupati Sijunjung, sebagaimana terlampir;12.Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dansejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat danPenggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersamaTergugat;13.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat

Negeri Sipil dantelah mendapatkan surat izin bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalamKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kpts. 870/05/BKPSDM2019 tanggal24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah KabupatenSijunjung.

Dengan demikian ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilbeserta Penjelasannya, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untukpersidangann perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

PUTUSANNomor : 84/Pdt.G/2011/PA.RhBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atasperkara yang diajukan oleh:Jafaruddin bin La Dundu, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Pegawai Negeri SipilSekretaris Desa Lakandito, bertempat tinggaldi Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka,Kabupaten Muna, pemohon;melawanWa Ode Juni binti

Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohondan termohon hadir di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ketuamajelis hakim menjelaskan dan mengarahkan kepada pemohon dan termohonuntuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketuamajelis hakim menetapkan hakim mediator Pengadilan Agama Raha An.Nurmaidah,SHI, MH, untuk melakukan mediasi terhadap pemohon dantermohon,;Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian yaitubahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harusmendapat surat izin dari atasanya;Menimbang, bahwa pemohon belum memperoleh izin dari atasan yangberwenang untuk mengajukan perceraian, maka majelis hakim menundapemeriksaan perkara perceraian yang

juga mendapat surat izin maupun surat penolakkan dari atasannya, makamajelis hakim menganggap bahwa atasan pemohon atau pejabat yangberwenang telah menolak permintaan izin perceraian dari pemohon sesuaidengan edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 point 11 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar

mencabutperkaranya dan kembali rukun dengan termohon serta telah memberikan tegurandan peringatan kepada pemohon mengenai resiko kepegawaiannya yaitu dapatdijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah15Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabilatetap melanjutkan keinginannya bercerai dengan termohon tanpa ada izin tertulisdari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal 15 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan