Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1996 sehingga pencatatankelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 15 (lima belas) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2011 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

226/ Pdt.P /2014 /PN.Bpp yangpada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : e Bahwa dahulu Pemohon adalah warga Negara Republik rakyat Tiongkokbernama JO SIAUW KIAN anak Perempuan dari suami isteri JO TJIE KIONGalias JONG SZE KIONG (Ayah) dan TAN POE TJOEN NIO yang lahir diSamarinda pada tanggal 01 Februari 1948, sesuai dengan Akte KelahiranNomor : 14/1948 yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatatab Sipil Luar BiasaGolongan Tionghoa di Samarinda tertanggal 20 April 1955 ; e Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden

YUDIARTO JOI NO. 647105.98.03303 tanggal 21Mei 2010, diberi tanda P 2 ; AKTE KELAHIRAN Nomor : 14/1948 tanggal 20 April 1955, diberi tanda PPETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PWITAHUN 1984 tanggal 29 Maret 1984, diberi tanda P 5 ; BERITA ACARA SUMPAH No. 45 / BAS / KEW/ 1984 tanggal 21 AprilHal 3 dari Hal 7 Pent.

YUDIARTO JOI No. 647105.98.03303 tanggal 24 Mei 2010,membuktikan bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yangbertempat tinggal di Kota Balikpapan ; Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P 3 berupa Kutipan AktaKelahiran Nomor : 14 / 1948 tertanggal 20 April 1955, membuktikan bahwa namaPemohon adalah SIAUW KIAN ; Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P 4 dan P 5 berupa PetikanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 / PWI TAHUN 1984 tanggal 29Maret 1984 membuktikan

Lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan sipil ataudiminta oleh penduduk.

Dan pada ayat ( 2 ) dan ( 3 ) dari Pasal 100 tersebutdibedakan antara pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional dan belumdiserahkan kepada pemegang dengan akta yang terdapat kesalahan redaksional tapitelah diserahkan kepada pemegang dan untuk yang disebutkan terakhir ini, tata carapembetulannya diatur dalam pasal 101 dari Peraturan presiden dimaksud;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas telah ternyataPemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan ternyata

oleh karenanya sangat beralasan menuruthukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yangselengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan aquo;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan ataskeinginan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankanselurunhnya kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun2006, jo Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006, Jo Pasal 100 dan Pasal101 Peraturan Presiden

negeri tempat pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jopasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwaoleh karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalamPaspor (bukti P6) dari Adam Japar menjadi Satriadi sebagaimana dalam SuratTanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, SuratKeterangan

permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakandikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan. inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden

tidakterpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk menetapkan sah menurut hukum, perbaikanidentitas anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509LT151120180233 yaitu dari MOCH RIFKI ALIMAHDI menjadi yang benar yaitu MOCH.FIFKI ALI MAHDI;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJo Pasal 59 Peraturan Presiden

FIFKI ALI MAHDI;Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalampencatatan peristiwa penting maka untuk mencatat peristiwa tersebut harus dilakukanberdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yangmana harus dilakukan atas permintaan dari Penduduk yang bersangkutan setelahadanya putusan Pengadilan Negeri dengan syarat dan tata cara sebagaimana diaturlebih lanjut dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk

petugas padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran anakPemohon tersebut segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Pasal 2 Huruf d dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden

dalam kontra memori kasasi tertanggal 10 Desember2018, Mahkamah Agung berependapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa tidak terbukti adanya perjanjian/kontrak kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi untuk mengerjakan sejumlah proyek milikTermohon Kasasi pada tahun anggaran 2015 sehingga dalil bahwaTermohon kasasi telah ingkar janji terhadap Pemohon Kasasi adalah dalilyang tidak berdasar alasan sah;Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 yangtelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah Pembuatan Kontrak Kerja Pengerjaan ProyekPengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah in casu Termohon Kasasi diatas nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus didahului denganlelang, lelang mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex

Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakimmenilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0173/Padt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara vo/untair, berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 05 Juli 1984 di Desa Margo Jadi, Kecamatan Simpang Pematang,Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah

Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu danmengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon danPemohon Il;Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.

Pasal 69Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Pasal 15 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, 10, dan 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Hal

Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajatkekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.

Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalamPasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada laranganperkawinan (mawaaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Hal. 7 dari 16 Hal. Put.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:1) Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejaksetahun yang lalu;2) Saksi melihat Termohon sering pergi ke luar rumah bersama temantemannya, di samping itu Termohon tidak mau berbagi kerja;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", "P.2", sertafakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dansedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiankepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.,Jo.

Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain perkawinan keduanyatersebut telah terbukti tidak ada larangan perkawinan (mawani annikaah)sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undangundang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Putusan Nomor 768/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Pasal 4 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, makastatus hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti secarahukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga petitum angka 2dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkangugatan perceraian yang diajukan oleh

Pasal 116 huruf (b) dan (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 3 dalam perkara aquo dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkanoleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Sidang, makaberdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menjatuhkan

sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, juga berdomisili dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatanPenggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islamiyang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada hari Kamis, 27 Maret 2008, diKecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan olehHal. 11 dari 19 hal.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:= ws wo =OLS5 atin Spo US alll ti 558i Slswola.S5 lawls alArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara Suami istri berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal PerkaraHal. 15 dari 19 hal.

.), hal mana dalam rapatpermusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasardasarhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo.Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (bacaPeraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkaraini Majelis Hakim memperhatikan

Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 4Februari 2019, kepada Rustam Halim, S.H. Advokat/Pengacara pada KantorHal. 7 dari 20 Halaman Putusan No. 0217/Padt.G/2019/PA.KtpHukum Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Pengacara dan KonsultanHukum RUSTAM HALIM, S.H. beralamat di Jl.

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHal. 9 dari 20 Halaman Putusan No. 0217/Pat.G/2019/PA.KtpHukum Islam, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dankepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar perkawinannya dengan Tergugat yangdilakukannya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 2 Januari2012 dinyatakan sah dan

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugatpetitum angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung 2010di Balikpapan diputuskan bahwa penetapan isbat sebagaimana dimaksud pasal7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa isbat nikah dalamperkara ini hanya sematamata untuk penyelesaian proses perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 116 huruf fInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat petitum angka 3 patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatanPenggugat tersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana

tersebut di atas dan perceraian ini diajukan olehpihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimanatersebut di atas, maka majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dandijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam

sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacathukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yangdiatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar padahukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukangugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehinggaberdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 14 dan Pasal 39, 40 Buku I KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), sehingga terhadap posita angka (satu)sampai dengan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, oleh Majelis hakim harusdinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan karenanya permohonan Itsbat NikahPenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangkamengajukan gugatan

perceraian, maka permohonan tersebut beralasan untuk dimintakanpenetapan Itsbat Nikahnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), dan oleh karena permohonan ItsbatNikah Penggugat tersebut telah dikabulkan, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primairgugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untukmenyatakan sah

Pasal 3 Buku IKompilast Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antarakeduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNyakepada masingmasing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130 sebagai berikut:LagS& Lasul'g aul GUS 9 Atren Ca IS aul Ces LAGE ON gArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

harus menambah dasardasarhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primar gugatan Penggugat,walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untukmenyatakan bahwa putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karenadasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahBuku Kutipan Akta Nikah sebagai akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) danayat

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan SaksiSaksitersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Mediatordan SaksiSaksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telahbersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon,tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikanTermohon, oleh karena itu Majelis

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Lwk Hal. 15 dari 19hal.Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan :

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuahkeluarga yang terdiri dari 5 (lima) sebagai kepala keluarga, Suryadi.M, Fatimahsebagai isterinya, dan Sakinah binti Suryadi M sebagai anak kandung, makaHakim menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalilPemohon, oleh karenanya

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernamaSakinah binti Suryadi M saat ini baru berusia 18 tahun tahun 10 (Sepuluh) bulanadalah anak kandung pasangan Suryadi.M (Pemohon) dan Patimah U (ayahkandung SAKINAH binti Suryadi M), dan P.5 menjelaskan seorang lakilakibernama Su lien bin Bun Hiap Jun saat ini baru berusia 27 Tahun tahun 11(sebelas) bulan Hakim menilai

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, Sakinahbinti Suryadi M sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalamHal. 17 dari 22 Pen.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calonsuami anak Pemohon yang bernama Su lien bin Bun Hiap Jun saat ini sudahberusia 27 tahun tahun 11 (Sebelas) bulan. Hakim berpendapat calon suamianak Pemohon yang bernama Su lien bin Bun Hiap Jun sudah memenuhisyarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, olehkarenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut tidak memerlukandispensasi kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Sakinah binti Suryadi M benarbenar telahmencintai Su lien bin Bun Hiap Jun dan ingin menikah dengannya serta tidakada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dansosial.

KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991),yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calonsuami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa padatanggal 14 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku,Kabupaten Mamuju, dan

Pasal 14 dan Pasal 39, 40 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan olehkarenanya permohonan Itsbat Nikah Penggugat tersebut harus dikabulkan;Hal. 14 dari 16 halamanPutusan No. 11/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:sy 4ioe awe =* 4h sig 24 Rote 24 LaySm laaul 9 Ail GIS 5 Adran Cpe US ail Cay LAGE O31 5Artinya:Jika keduanya bercerai,

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung RI.

a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kalioleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, sertaberdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkaitdengan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakimdalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu BainShugraa Tergugat (Gafar Hamzah

Pasal 116huruf (b ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepaladaerah merupakan Presiden;Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yangberwenang menghukum ialah Presiden;Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPTmadya, dan JF ahli utama; ataub.

P14;Resi Pengiriman Dokumen yang ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut........

selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan PNS berwenangnmenetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 telah menetapkan jenis dan hierarkiperaturan perundangundangan yang terdiri atas:1) UndangUndang Dasar 1945;2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;3) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;4) Peraturan Pemerintah;5) Peraturan Presiden;6) Peraturan Daerah Provinsi; dan7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.b.

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Perpres82/2018); dand.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Tergugat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf aPeraturan Presiden Nomor 82/2018 dilakukan dengan caramenafsirkan secara gramatikal dan sistematis sehingga terdapatpenafsiran sebagai berikut:a. Penafsiran gramatikal, dalam suatu susunan kalimat BahasaIndonesia dikenal adanya kalimat utama dan kalimat penjelas(khusus) yakni:1) Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utamaatau ide pokok utama dan menjadi dasar untukmengembangkan paragraf.

Dalam UUHalaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG40/2004 Pasal 21 ayat (1) diamanatkan bahwa pekerja yang mengalami PHKberhak mendapat penjaminan maksimal 6 bulan, itu yang memang diturunkandalam Peraturan Presiden 82/2018 pasal 27 yang menyebutkan bahwapenjaminan itu diberikan dengan 4 kriteria:1.