Ditemukan 31299 data
GURUH T. KUSUMO
Terdakwa:
ANDHIKA PRABOWO ALIAS BOWO BIN HENDRA ARTANTO.
96 — 50
diperoleh faktafakta tersebut diatas, selanjutnyaakan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataumalah tidak terbukti sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yaitu melanggar Pasal 263
Pasal 55 Ayat (1) Ke2 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaantunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yangdidakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55ke1 KUHPidana, dengan unsurunsurnya sebagai berikut:1. Barang siapa,2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak. perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari sesuatu ha!
, dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain pakai Surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitumelanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ke1 KUHPidana, maka kepadaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yangsetimpal dengan perbuatannya serta pula
Statusnya ditentukan dalam amarputusanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2020/PN Jkt.UtrMengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa ANDHIKA PRABOWO
39 — 8
Sby.dengan Register Nomor: 04/Pid.Prap/2016/PN.Sby tanggal 25 Januaritelah mengajukan permohonan praperadilan kepada para Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon adalah Pemohon kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur No 105/Pid.Sus/2015/PT SBY tgl 16 Maret 2015 jo Putusan PN SurabayaNo 263/Pid.B/2014/PN Sby ;2 Bahwa proses kasasi yang diajukan tercatat dalam register perkara Nomor 1849K/Pid.Sus/2015 dan dikarenakan hingga berakhirnya batas masa penahanandari MARI tgl
SBY tanggal 16 Maret 2015 Jo Putusan PN SurabayaNo.263/Pid B/2014/PN Sby dan dikarenakan hingga berakhirnya batas masapenahanan dari MA RI tanggal 30 September 2015 putusan kasasi dari MA RIbelum diterima oleh TERMOHON I dan diterima PEMOHON maka pada tanggal01 Oktober 2015 PEMOHON dikeluarkan dari Rutan Kelas I Medaeng Surabaya(dikeluarkan demi hukum) ;Bahwa atas dalil tersebut maka TERMOHON I tanggapi bahwa benar PEMOHONadalah Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.105/Pid.Sus
SBY tanggal 16 Maret 2015 Jo Putusan PN Surabaya No.2159/Pid.B/2014/PN Sby BUKAN Jo Putusan PN Surabaya No.263/Pid B/2014/PN Sbynamun atas belum diterimanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI olehPEMOHON sehingga PEMOHON kemudian dikeluarkan demi hukum bukanlahkewenangan TERMOHON I dan tidak akan TERMOHON I tanggapi lebih2 Bahwa PEMOHON pada point 4 dan 7 permohonan Praperadilan mendalilkanPEMOHON pada tanggal 01 Oktober 2015 ditahan tanpa alasan yang jelas olehTERMOHON II dan selanjutnya tanggal
e KUHAP telah membuktikan bahwa Pra peradilanhanya dapat dilakukan pemeriksaanya pada tingkat penyidikan maupun pada tingkatpenuntutan, sehingga apabila pemeriksaan sudah dilakukan di pengadilan negeri haruslahdinyatakan permohonan praperadilan Gugur;Menimbang bahwa pemohon dalam permohonanya pada point 1,2 dan 3 telahmengemukakan sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Pemohon kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa TimurNo 105/Pid.Sus/2015/PT SBY tgl 16 Maret 2015 jo Putusan PN Surabaya No 263
49 — 30
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juni 2017 Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smg yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang diajtuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;1.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah );Telah membaca:1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22Juni 2017 Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smg;Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat olehPengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 1 Agustus2017 permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa;Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22Juni 2017 Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smg;Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat olehPengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 25 Juli2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa
halhal yang meringankan lainnya yaitu bahwa TerdakwaHal 18, Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2017/PT SMGmenyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, olehkarena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan adilapabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diktum putusan dibawah iniMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juni 2017Nomor 263
ini utamanya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan,dengan perkara ini :Hal 19, Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2017/PT SMGMENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22Juni 2017 Nomor 263
Terbanding/Terdakwa : ANANG TJAHJA HADIATMOKO.
143 — 178
Eco Energy tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) KUHP;SubsidairBahwa ia terdakwa Anang Tjahja Hadiatmoko pada hari Rabu tanggal10 Februari 2016 atau setidaktidaknya pada waktu bulan Februari tahun2016 bertempat di Hotel Mulia Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan
Eco Energy tersebut.Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;DanKeduaBahwa ia terdakwa Anang Tjahja Hadiatmoko pada hari Rabu tanggal10 Februari 2016 atau setidaktidaknya pada waktu bulan Februari tahun2016 bertempat di Hotel Mulia Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaiantersebut dapat menimbulkan kerugian; dan dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberiutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dandiancampasal 263
bersyarat (pidana percobaan)sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini,maka lamanya Terdakwa pernah ditahan haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat bandingTerdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnyadisebutkan dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 263
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasan permohonaan Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bawa alasan Permohonaan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan :Bahwa alasan Peninjauan kembali pemohon pada pokoknya menyatakanmemohon kepada Mahkamah Agung agar perkaranya diperiksa seadiladilnya .Alasan Peninjauan Kembali pemohon tidak relevan dan tidak menentukansehingga tidak memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Psal 263
ayat (2) KUHAP.Alasan Peninjauan Kembali pemohon yaitu adanya bujukan Kapolressebagai atasan agar pemohon PK tidak melakukan upaya hukum bandingbukan materi PK sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP;Demikian halnya alasan Peninjauan Kembali pemohon mengenaipemecatan terhadap diri pemohon tidak tunduk pada pemeriksaanPeninjauan Kembali.Alasan memori Peninjauan Kembali bahwa Terpidana/pemohon PeninjauanKembali mengakui melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 3/2KUHPidana Jo.
Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017 Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut permohonaan PeninjauanKembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhiketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalamsalah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) aKUHAP permohonan peninjauan kembali/Pemohon/Terpidana harus ditolak danputusan yang
24 — 13
berhasil melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa RONI MASTIONO serta berhasilPutusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 20 halamanmenemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah potongan pipet, 6 (enam)korek api, 2 (dua) buah Handpone, 1(satu) buah pipa kaca/pirek bekaspakai, 1 (satu) buah lintingan ganja bekas pakai, 1 (satu) buah tutupbotol, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (Satu) buah celanapendek;e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan NarkotikaNasional No. 263
berhasil melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa RONI MASTIONO serta berhasilmenemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah potongan pipet, 6 (enam)korek api, 2 (dua) buah Handpone, 1(satu) buah pipa kaca/pirek bekasPutusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 20 halamanpakai, 1 (satu) buah lintingan ganja bekas pakai, 1 (satu) buah tutupbotol, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) buah celanapendek;e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan NarkotikaNasional No. 263
ganja bekas pakai, 1 (satu) buahkaca pirek, 6 (enam) buah korek api dan 2 (dua) buah handphone yangditemukan di rumah Terdakwa;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu;Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar kacapirek isi sabu dan Terdakwa pegang pipetnya dan kemudian Terdakwahisap;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenggunakan shabu tersebut;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan NarkotikaNasional No. 263
, 6 (enam) buah korek api dan 2 (dua) buah handphoneyang ditemukan di rumah Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotikajenis shabu;Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan caramembakar kaca pirek isi sabu dan Terdakwa pegang pipetnya dan kemudianTerdakwa hisap;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk menggunakan shabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris BadanNarkotika Nasional No. 263
266 — 222
Terdakwaterbukti + secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Pemalsuan surat*sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana menurut Pasal 263 ayat (1). KUHPb. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohonagar Terdakwa dijatuhi dengan :Pidana Penjara selama .3 (tiga) bulanC.
Terdakwa merasa dirugikan karena dibohongi, tandatangannya dipalsukan dan dengan perpanjangan kredittersebut terakhir Saksi1 menerima uang gaji dariTerdakwa pada bulan September 2018 sejumlah Rp4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah) dan sejakbulan Oktober 2018 Saksi1 selaku Isteri sah Terdakwatidak mendapatkan uang gaji (nafkah lahir) dariTerdakwa.Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana dalam:Pertama: Pasal 263
Ayat (1) KUHP.AtauKedua: Pasal 263 Ayat (2) KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkanbahwa ia benarbenar mengerti atas Surat Dakwaanyang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaantersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidakmengajukan eksepsi atau keberatan sehinggapersidangan dapatdilanjutkan.Hal 11 dari 41 hal put no: 28K/PMTI/AD/V1/2019MenimbangMenimbangMenimbangBahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi olehPenasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dariDirkumad Nomor : Sprin/607
mengandung unsurunsur tindak pidana sebagaiberikut :Unsurke1 : BarangsiapaUnsurke2 : membuat secara tidak benar ataumemalsu surat yang dapatmenimbulkan suatu hak perikatanatau pembebasan hutang, ataudiperuntukan sebagai bukti darisesuatuUnsurKetiga: dengan maksud untuk memakaiAtau menyuruh orang lain pakaisurat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak diplasu jikapemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian karenapemalsuan suratAtauKedua:Alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam pasalPasal 263
Falentini Krismawati dkk2 orang.e. 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polriberisi Lampiran poto,dokumen bukti, dokumenpembanding, tanda tangan bukti dan tanda tanganpembanding.Bahwa oleh karena barang bukti berupa suratsurattersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dantelah melekat di dalam berkas perkara serta tidak sulitpenyimpanannya dalam berkas perkara, maka MajelisHakim menentukan statusnya yaitu agar tetap di lekatkandidalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 263 ayat (1
11 — 0
263/Pdt.P/2019/PA.Rbg
9 — 6
263/Pdt.G/2016/PA.LK
16 — 3
263/Pdt.G/2021/PA.Lbt
24 — 12
263/Pdt.G/2018/PA.Smn
7 — 0
263/Pdt.P/2021/PA.Kjn
6 — 0
263/Pdt.P/2013/PA.Plg
11 — 0
263/Pdt.G/2016/PA.LLG
24 — 0
263/Pdt.P/2023/PA.Mrb
8 — 5
263/Pdt.G/2016/PA.Pbr
28 — 1
263/Pdt.G/2023/PA.Tgm
18 — 0
263/Pdt.P/2021/PA.Bms
6 — 0
263/Pdt.G/2018/PA.JT
8 — 0
263/Pdt.P/2019/PA.Pwd