Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxx Kota Kendari, sebagaiPemohon;melawanTermohon, tempat/tangal lahir Kendari/21 Juni 1971, umur 49 tahun, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman di Jalan xxxxxx Unaaha Kabupaten KonaweSulawesi Tenggara., sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alatalat buktiPemohon di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telahmemperoleh izin cerai dari atasan yakni Kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 800/3914/DPK Padatanggal 11 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Permohonan Cerai;9.

Sedangkan usaha damai melalui prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimanaPemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telahmendapatkan izin perceraian dari atasan yakni Kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 800/3914/DPK Pada tanggal11 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Permohonan Cerai;Menimbang, bahwa untuk

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahalTermohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapatperkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telahmendapatkan surat izin perceraian dari atasan Pemohon yakni Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:800/3914/DPK

Pada tanggal 11 Agustus 2020 Tentang RekomendasiPermohonan Cerai, sehingga telah sesuai maksud Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil;Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinanmerupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alatalatbukti lain dari Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut Pemohon telah mengajukan saksisaksi

Cyan ll atl anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mempawah Kelas IB yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Mempawah, 18 Agustus 1969,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenMempawah, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir di Jongkong, 15 Juli 1978, agamaIslam

Saksi , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Benkayang.

Saksi Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat kediaman di Kabupaten Sambas.

No. 432/Pdt.G/2018/PA Mpw.seharihari Penggugat yang menanggung dari gaji Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Tergugat seharihari bekerja sebagai buruh lepas dan tidakmenentu penghasilannya; Bahwa menurut Penggugat bahwa hal lain yang menjadi penyebabpertengkaran ialah karena sifat Tergugat yang kasar dantemperamental.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Penggugat selaku pegawai negeri sipil yang masih aktif wajib memperolehizin perceraian, akan tetapi telah ternyata Penggugat tidak mendapat izindimaksud karenanya Penggugat di persidangan telah menyerahkan suratpernyataan sanggup menanggung segala resiko terkait ditolaknya izinperceraian Penggugat tersebut, dan berdasarkan surat pernyataan tersebutMajelis Hakim bersepakat untuk melanjutkan persidangan atas perkaraperceraian yang diajukan oleh Penggugat

PUTUSANNomor 887/Pdt.G/2019/PA.SrgSgt ATL @DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai talak antara :Pemohon, Lahir di Garut, 12 Maret 1966, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), AlamatKecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2019memberikan kuasa kepada Wahid Priana

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau,Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya danmenurut hukum (Ex Aquo et Bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

tanggal 19 Juni 2019, sehingga terpenuhi maksudPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganHal.9 dari 16 halaman Putusan No.887/Pdt.G/2019/PA.SrgPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadirmenghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR,Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan perubahannya

Negeri Sipil(PNS), pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa,selanjutnya disebut Para Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Para Pemohon.Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonanpengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor197/Pdt.P/2019/PA Sgm.

Hal. 2tersebut tetap akan terjaga dalam naungan dan bimbingan orangtua angkatnya (para Pemohon);ts Bahwa para Pemohon yang bekerja sebagai karyawan honorer(SD Inpres Tebbakkang) serta sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin masa depanNama Anak Angkat, baik jaminan kesehatannya maupunpendidikannya;8.

Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon dalamkeadaan harmonis dan cukup secara ekonomi karena Pemohon IIbekerja sebagai pegawai negeri sipil. Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang berperilaku baikdan taat beragama serta tidak pernah tersangkut urusan dengan pihakyang berwajiod dari akibat suatu perbuatan pelanggaran ataukejahatan. Bahwa keluarga Para Pemohon sendiri tidak berkebaratanterhadap niat Para Pemohon untuk menjadikan Nama Anak Angkatsebagai anak angkat.

Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon dalamkeadaan harmonis dan cukup secara ekonomi karena Pemohon IIbekerja sebagai pegawai negeri sipil. Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang berperilaku baikdan taat beragama serta tidak pernah tersangkut urusan dengan pihakyang berwajiod dari akibat suatu perbuatan pelanggaran ataukejahatan. Bahwa keluarga Para Pemohon sendiri tidak berkebaratanterhadap niat Para Pemohon untuk menjadikan Nama AnakAngkatsebagai anak angkat.

Hal tersebutberkorelasi dengan alat bukti P5.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan kesaksian saksisaksipara Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istrisah yang berprofesi sebagai tenaga guru dan Pegawai Negeri Sipilmempunyai penghasilan tetap.

Margani bin Elan) semasa hidupnyaberstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan PenetapanPengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikansebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi Pemohonmengajukan pensiun janda ke PT. TASPEN dan untuk kepentingan hukumPemohon lainnya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Subang Cq.

Margani bin Elan semasa hidupnyabekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan no.0038/Pdt.P/2017/PA.Sbg bahwa suami Pemohon A. Margani bin Elan sudah meninggal duniapada tanggal 19 Februari 2017 di rumah kediamannya karena sakit; bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonanpengesahan nikah adalah untuk mengurus persyaratan administrasiPemohon mengajukan pensiun janda ke PT.

Margani bin Elan semasa hidupnyabekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; bahwa suami Pemohon A. Margani bin Elan sudah meninggal duniapada tanggal 19 Februari 2017 di rumah kediamannya karena sakit; bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonanpengesahan nikah adalah untuk mengurus persyaratan administrasiPemohon mengajukan pensiun janda ke PT.

Margani bin Elan telah diberikan hakpensiun Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Identitas Pensiun yangdikeluarkan oleh Atas Nama Direksi PT. TASPEN (persero) Kepala KantorCabang Utama / Kantor Cabang, terbukti A. Margani bin Elan telahmendapatkan pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil;Hal. 10 dari 15 hal.

PUTUSANNomor 1198/Pdt.G/2019/PA.SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara :HRRKREREREREEREREREEREERIIEER UL 648 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman diJobboobennbebnnennnnennnen Kabupaten Lombok Timur,sebagai Penggugat;melawanHRRKREREREREEREREREEREERIIEER UU 43 tahun, agama

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati LombokTimur sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon milikisebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;4.

Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikianpemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mauberdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telahmengurus Surat izin perceraian dari atasan Penggugat, dengan SuratKeputusan Izin Perceraian dari Bupati Lombok Timur, Nomor800

No. 1198/Pdt.G/2019/PA.Seldiperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin atasan, Nomor 800/351/KPSDM/2019, tanggal 27September 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi olehPenggugat, maka secara administratif

kepatutan tidak dapat lagidipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan, karena tidak adanyakerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, maka untuk melangsungkan perkawinan dan perceraianberlakulah Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BadanKepegawaian Negara No.08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai

Negeri Sipil wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebihdahulu dari Pejabat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan buktisurat P6 yaitu surat penjabat terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah disampaikan bukti surat P5yaitu surat permohonan izin perceraian atas nama PENGGUGAT yaitu berupaHal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

Brt.Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No.1388 Tahun2015 tentang pemberian izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas namaPENGGUGAT ;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat P5, P6, dan P7 maka statusPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan izin mengajukanperceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P7 danketerangan 2 (dua) orang saksi bernama : 1.

Dra.Nn.Frieda F Kailola GPIBPaulus Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 1993 ; Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan dikantor Catatan Sipil Satuan Pelaksana Kotamadya Jakarta Barat padatanggal 13 Desember 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/G/JB/1994 ; Bahwa benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta ; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1(satu)

Mahadi, Jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir di Kisaran, 25 Maret1973, agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di JI. Anmad Yani KM. 1, Rt. 13, Kelurahan Baru,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat KeputusanTerakhir No. 823.4/13/III/BKD dimana nama pemohon tertulis / terbaca FX.MAHADI;5. Bahwa pemohon sewaktu membuat Paspor pertama kali telah memberikandata dengan nama MAHADI, sehingga terbitlah paspor atas nama pemohondengan nama MAHADI yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Sampit padatanggal 11 Juni 2019 dengan No. C29460586.

MAHADI; Bahwa Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat KeputusanTerakhir No. 823.4/13/III/BKD dimana nama pemohon tertulis / terbacaFX. MAHADI; Bahwa pemohon sewaktu. membuat Paspor pertama kali telahmemberikan data dengan nama MAHADI, sehingga terbitlah paspor atasnama pemohon dengan nama MAHADI yang diterbitkan oleh kantorImigrasi Sampit pada tanggal 11 Juni 2019 dengan No.

MAHADI;Bahwa Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat KeputusanTerakhir No. 823.4/13/III/BKD dimana nama pemohon tertulis / terbacaFX. MAHADI;Bahwa pemohon sewaktu. membuat Paspor pertama kali telahmemberikan data dengan nama MAHADI, sehingga terbitlah paspor atasnama pemohon dengan nama MAHADI yang diterbitkan oleh kantorImigrasi Sampit pada tanggal 11 Juni 2019 dengan No.

MAHADI; Bahwa benar Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan SuratKeputusan Terakhir No. 823.4/13/III/BKD dimana nama pemohon tertulis /terbaca FX. MAHADI; Bahwa benar pemohon sewaktu membuat Paspor pertama kali telahmemberikan data dengan nama MAHADI, sehingga terbitlah paspor atasnama pemohon dengan nama MAHADI yang diterbitkan oleh kantor ImigrasiSampit pada tanggal 11 Juni 2019 dengan No.

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yangsemula hidup rukun dan bahagia, namun memasiki tahun 2018rumah tangga Pemohn dan Termohon mulai tidak ada kecocokandan keharmonisan dikarenakan Termohon berkeinginan untukpindah tugas di Daerah Wilayah Provinsi Jawa Barat, dimanaTermohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di wilayahProvinsi Sulawesi Tenggara;4.

Dengan demikian Pemohon dalammengajukan Permohonan cerai talak ini telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;8. Bahwa Pemohon dalam mengajukan gugatan ini kepadaTermohon di Pengadilan Agama Kendari mengelurkan biaya, makamohon Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq.

., Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.KdiBahwa berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan diatas, denganmerujuk kepada ketentuan pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Peraturanpemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat danketentuan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini, untuk ituPemohon memohon kepada Yang

Negeri Sipil, untuk melakukanperceraian telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkanHalaman 4 dari 13 hal., Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.KdiSurat Keputusan dari atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara SekretarisDaerah Sulawesi Tenggara Nomor 453 Tahun 2020;Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusahamendamaikan dengan jalan memberikan nasihat

Negeri Sipil, untuk melakukanperceraian telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, oleh karena itutelah memenuhi PP 10 Tahun 1983 Jo.

Beberapa hari kemudianTergugat minta dijemput, namun karena kesibukan Penggugat dengan tugastugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga permintaan itu tidak dipenuhi,Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang sendiri di Kendari namunTergugat menolak;5. Bahwa betapa mengejutkan entah dalam urusan apa pada awal bulanDesember tahun 2015 Tergugat ke Jakarta tanpa seizin Penggugat.

Bahwa sebenarnya sejak saat itu Penggugat telah berniat mengajukangugatan cerai namun kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya syaratizin cerai dari atasan mengingat Penggugat adalan Pegawai Negeri Sipil.Akhirnya Penggugat pun mengajukan permohonan pada atasan untukmemperoleh surat izin cerai.

sebagai Suami istri;Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugatmenurut pandangan majelis hakim sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak pula adakeharmonisan dalam rumah tangga mereka dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumahtangga, sehingga alasan perceraian pada pasal 39 ayat (2) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, telahterpenuhi pada huruf (f);Menimbang, bahwa majelis hakim juga mencermati profesi Penggugatsebagai pegawai

negeri sipil, yang mengharuskan adanya izin perceraian dari pejabatyang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan dihubungkandengan bukti surat P5 Tentang Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.305Tahun 2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang substansinya memberikan izin perceraiankepada Penggugat, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan

anakyang merupakan karunia tuhan yang harus dididik dan dibesarkan, dilindungi dandiberikan kasih sayang, sedangkan Tergugat justru melalaikan kewajiban untukmengurus dan menghidupi serta memberikan kasin sayang kepada anak penggugatdan tergugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta pula majelishakim memperhatikan bukti surat P4 yang membuktikan bahwa Tergugat telahmenikah lagi dengan pria lain, disisi lain Penggugat sendiri adalah pria yang memilikipekerjaan sebagai pegawai

PUTUSANNomor 245/Pdt.G/2019/PA.Jnp.MOMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jambi, 15 Juli 1984, Agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempatkediaman di Lingkungan PabaengBaeng, Bontorannu,Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaipenggugat

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati JenepontoHal. 2 dari 12 hal. Put.

Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian dari atasan langsung, sebagaimana KeputusanBupati Jeneponto Nomor 474.2/4/BKPSDM/VII/2019 tentang Pemberian IzinCerai an.

negeri sipil KabupatenJeneponto, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sebagaimanaKeputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/4/BKPSDM/VII/2019 tentangPemberian Izin Cerai an.

Tertanggal Juli 2019, sebagaimanaKetentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat turutmembantu dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mengingatpenghasilan Tergugat yang tidak menentu di dunia entertainment(hiburan);5.

ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatualasan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberinasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadappersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah menyerahkan asli Surat Keputusan Tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai

Negeri Sipil atas nama Penggugat Nomor:821.2/Kep.160/BKPPD/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihnan DaerahKabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

Negeri Sipil atas nama Penggugat Nomor:821.2/Kep.160/BKPPD/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihnan DaerahKabupaten Bekasi, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbuktitelah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasHal. 8 dari 12 hal.

No. 1891/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat,dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalamsurat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atasadalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan,sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan

PUTUSANNomor 132/Pdt.G/2019/PA.PljDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 10 Juli 1986, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempatkediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir

datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama PulauPunjung sesuai dengan relaas Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 25 Juni2019 dan tanggal 09 Juli 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmenyerahkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengurus perceraian kepengadilan;Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugutan Penggugat tanggal 13Juni 2019,

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1310LU121020120002 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenDharmasraya, pada tanggal 12 Oktober 2012 yang telah bermeteraicukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh KetuaMajelis dan ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf;BUKTI SAKSI1.SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 03 Oktober 1960, agamaIslam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kabupaten Dharmasraya.

PljMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil telah menyerahkan asli Asli Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 870/29/BKPSDM2019 yang dikeluarkan oleh BupatiDharmasraya tanggal 12 April 2019, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan gugatan Penggugatdapat dilanjutkan;Menimbang,

PUTUSANNomor XXxX/Pdt.G/2017/PA.Tte.er) yer Ul pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada Muhammad Konoras,SH.

Pengugat/memukul dimana setiap Penggugat pulang kantor terlambat Tergugat selalumencari alasan untuk mencaci maki Penggugat dan terjadi pertengkaran.Penggugat juga dilarang untuk bergaul dengan temanteman guru dandilarang pula bergaul dengan tetangga ;4.bahwa sudah berulang kali Penggugat mencoba untuk menjelaskan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan Penggugat ;5.bahwa selain itu Tergugat juga sering berkata kasar, mengancam akan membunuh Tergugat ;6.bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil, maka bersama ini Penggugat lampirkan surat ijin perceraian atasan langsungPenggugat (dalam hal ini Kepala sekolah) bukti P2 ;7.bahwa sebagai akibat dari tindakan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir batin dan perkawinan antara Penggugat danTergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti semula ;Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Penggugat mohonkiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q.

seadil adilnya ;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, kedua belahpihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Ternate masing masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat,dimana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat, dimana yangbersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan prosesPerceraian ;Bahwa oleh karena Pengugat telah mendapatkan surat izin perceraiandari SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat NomorXXX/13/SD/2017 tertanggal 5 Agustus 2017, sehingga telah memenuhi syaratadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru di di SD Negeri 3 HalmaheraBarat untuk berperkara

MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Kandangan, 09 Mei 1973, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempatkediaman di Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaiPemohon,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Karang MasMas, 09 Mei 1979, agamaIslam

Muhammad Noor S.H. ), sebagaimanalaporan mediator tanggal 23 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Termohon setelan mediasi tidak pernah hadir kembalidipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 18Juni 2018 dan relaas tertanggal 28 Juni 2018 sehingga Majelis Hakim tidakdapat mendengar keterangan dari Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri

Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara, tanggal26 Maret 2018;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbukti berupa:A.

Dengan demikian,dalam pemeriksaaan perkara a guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipildengan surat Nomor 862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan olen Gubernur NusaTenggara tanggal 26 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon adalah sebagaiberikut: Bahwa Pemohon

MXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/28091955, AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;3. MXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/18081966, AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel. Pabaengbaeng Kec. Tamalate Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon III;4.

XXXXXXXXXXAXX, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang/01071976,Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, BertempatTinggal Kel Kalegowa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa Untukselanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;5. XXXXXXXXXXAXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/09101977 AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon V ;6.

Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidakpernah menikah; Bahwa amarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai 5 orang saudarakandung, masingmasing bernama XXKXXKXKXKXKXKXKXXKX,XXKXKKXKXKKKXKKK, MKKKKKKKKKKK, , KK KM KK KK KKM Bahwa kedua orang tua almarhumah lebih dulu meninggaldunia;= Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal karena sakitdan dalam keadaan Islam; Bahwa almarhumah meninggalkan tiga kemanakan dan enamorang cucu kemanakan;Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di KecamatanMamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah,pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah temanPemohon II;Hal. 8 dari 14 Hal.

ataurumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) atausebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun1974 bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinansebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telahmelampirkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2017 yang diketahuioleh Plt.

Direktur RSUD Haji Makassar;Menimbang, bahwa Penggugat tidak memperoleh surat izin ceraisebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenairisiko mengajukan perceraian tanpa izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 16Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yaitu Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3),dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat di muka10Halamansidang menyatakan telah siap menerima risiko apapun dari pejabat atasannyayang berwenang, dengan dalih hidupnya sudah sangat menderita bersamaTergugat dan mengganggu aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak

Lahir Samalanga, 05 Juli 1957, AgamaIslam, Pendidikan Sl, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),tempat tinggal di Desa Matang, Kecamatan Samalanga, KabupatenBireuen, disebut sebagai Pemohon ;. Pemohon Il, Tempat/ Tgl. Lahir Samalanga, 07 Juni 1983, AgamaIslam, Pendidikan SI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempattinggal di Desa Matang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireue,disebut sebagai Pemohon Il;Pemohon Ill, Tempat/ Tgl.

Nurhasanah binti Muhammad Amin meninggaldunia hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon dan merekatidak pernah bercerai;Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Nurhasanahbinti Muhammad Amin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini akan di pergunakanuntuk mengambil tabungan almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin yang ada di Bank Aceh Cabang PembantuSamalanga dan babungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen dantabungan lainnya yang ada di BankBank lain, serta

berkaitandengan hak almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil;1.

Nurhasanah binti Muhammad Amin yaitu suami dari PemohonI;Bahwa almumah Nurhasanah binti Muhammad Amin telahmeninggal dunia kirakira 8 (delapan) bulan yang lalu, almarhumahmeninggal karena sakit dan dikebumikan di Gampong Matang,Kecamatan Samalanga;e Bahwa semasa hidupnya 9 almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa setahu saksi pada saat almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin meninggal dunia Ibu Kandungnya masih hidupdan masih ada sampai sekarang, sedangkan

Iqbal Mina bin Zulkifli, 5.Pemohon V dan Pemohon VII, kKesemuanya beragama Islam dantidak ada ahli waris yang lain;e Bahwa semasa hidupnya almarhum Nurhasanah binti MuhammadAmin adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikantabungan almarhumah yang ada pada Bank Aceh CabangPembantu Samalanga dan pada Bank Aceh Cabang Bireuen sertauntuk kepentinggan lainnya yang berkaitan dengan meninggalnyaalmarhumah Nurhasanah binti Muhammad Amin;Menimbang, bahwa

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 383 tahun2020;5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat;6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu,Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaikadalah bercerai dengan Tergugat;7.

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati danmenyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,sedangkan terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 383 tahun2020 sesuai ketentuan PP No 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalildalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupuntambahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan No.0209/Pdt.G/2020/PA.PkjMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten PangkepNomor 383 tahun 2020, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuanPP No 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepadaMajelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat denganTergugat dengan alasan yang pada

Alm, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan GuruSDN, Pendidikan Diploma Il, alamat Kabupaten Banjarsebagai Pemohon;melawanTERMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , Kabupaten Banjar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27Maret 2017 telah mengajukan

makaTermohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus denganverstek Sesuai dengan pasal 149 R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab A/ Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagaiberikut :aiwJbL asbLs jlo ane ol syloi ol jjnis 5505 UlsHal 6 putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.MtpArtinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, bolehperkara itu diputus dengan buktibukti (persaksian).Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalahpensiunan Pegawai

Negeri Sipil sedangkan Termohon adalah seorang PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengatur tentang perceraian bagiPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil yangdiajukan perceraian, harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu dariatasannya;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mempergunakanhaknya dalam memperoleh surat keterangan sebagai bagian darikepentingannya sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan