., dan kawankawan, ParaPejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan, berkantor diHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2019Kantor Biro Bantuan Hukum Keuangan Republik Indonesia,Gedung Djuanda , Lantai 15, Kementerian Keuangan,Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017:3. RAHTAMI SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan BrobahanTimur, Nomor 83, RT O02/RW 004, Kelurahan Kranji,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;4.

Mangere keputusan Tata Usaha Negara, berupa : ms sence nee nen nen ne neeAda SSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, gan Pendidikan TinggiYr Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhniian dari Jabatan KepalaLY Sub Direktorat Bahan Baku dan far Maju pada Direktorat 4Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderalvya Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan wSs Ss Tinggi tanggal 22 Mei 2017;Sub Divktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat, sPtuisahaan Pemula

Berbasis Teknologi, Ditbktorat JenderalKS Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Tekg@logi, dan PendidikanRey Tinggi tanggal 22 Mei 2017; af Penna ncn cn cnc nec cscs ccc cenceeeb.

Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (Satu) unit kendaraanroda empat, merk Honda Type Brio Satya DD1 1,2 MT CKD, tahun 2014,warna biru metalik, Nomor rangka MHRDD1750EJ485190, Nomor mesinL12B31436767, No.Reg AB1455SN, atas nama Relita Tazim tersebutdidaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkanSertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.00552353.AH.05.01 tanggal O07Agustus 2017 antara Pemberi Fidusia

Ahli ANDHY KUSRIYANTO, SH, MM, MH, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Ahli berkaitan dengan perkara ini, akan memberikanpendapat Ahli d ibidang fidusia; Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Hukum dan HAM KantorWilayah Jawa Tengah di Semarang dan menjabat sebagai KasubbidPelayanan Administrasi Hukum yang juga menangani Fidusia. Bahwa selain itu Ahli memiliki Keahlian sebagai PerancangPeraturan Perundangundangan di Kemenkumham Jawa TengahSemarang.

Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00552353.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 07082017 Jam16:39:58 adalah benar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum DanHalaman 24 dari 45 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MkdHak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah,dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00552353.AH.05.01TAHUN 2017 tanggal 07082017 Jam 16:39:58 adalah benar yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan sudah terdaftar di KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00552353.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 07082017 adalah benar yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 45 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MkdIndonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan sudah terdaftar di KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah.

Memerintahkan kepada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor BADANPERTANAHAN NASIONAL Surakarta, beralamat di Jalan Ki HajarDewantoro No.29, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta menghapusCatatan dan melepaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1948 atas namaKasmo Siswodimulyono dan Sri Siswanti yang terikat Hak TanggunganPT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Surakarta.5.

Memerintahkan kepada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor BADANPERTANAHAN NASIONAL Surakarta, yang beralamat di Jalan Ki HajarDewantoro No.29, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta untukmemproses Peralinan Hak atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1948atas Nama Kasmo Siswodimulyono dan Sri Siswanti kemudianMenerbitkan Sertifikat Baru atas nama Sagimin Siswodiharjo.6.

Memerintahkan kepada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor BADANPERTANAHAN NASIONAL Surakarta, beralamat di Jalan Ki HajarDewantoro No.29, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta menghapus Catatandan melepaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1948 atas nama KasmoSiswodimulyono dan Sri Siswanti yang terikat Hak Tanggungan PT. BankRakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Surakarta sesuaiprosedur administrasi yang berlaku;.5.

Memerintahkan kepada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor BADANPERTANAHAN NASIONAL Surakarta, yang beralamat di Jalan Ki HajarDewantoro No.29, Jebres, Kec.

Nomor 25/KPTS/ADD/PBLSB/IV2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pembentukan TimAddendum/Amandemen Kontrak Kerja untuk Pelaksanaan PekerjaanKonstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013;62)Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker DaerahDitjen Cipta Karya dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi SumateraBarat Nomor 02/KPTSULP/PJTRPSB/XII2012 tanggal 4 Desember2012 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/PejabatPengadaan Barang dan Jasa SNVT/ Satker Daerah Ditjen Karya danDitijen Penataan Ruang Kementerian

Nomor 365 PK/Pid.Sus/201963)1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan Nomor KU.03 01cb/113 tanggal 30 Januari 2013 perihalPelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan JanjangSeribu, Kota Bukittinggi melalui Penerbitan SKPA;64)1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/IV2013 tanggal 24 Juni 2013Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan RevitalisasiKawasan

Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004dari Notaris & PPAT NASRUL, S.H.;68) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PrimaJasa Tirta Lima tanggal 12 Agustus 1998 dari Notaris & PPATNASRUL, S.H.;69)1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor AHUAH.01.1017332 tanggal 14 Mei 2015 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Restu Graha Cipta kepada PPKperihal Surat Tugas (fotokopi);76)1 (satu) bundel fotokopi Buku Tamu dan Buku Iterupsi PembangunanPSD dan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di KotaBukittinggi;77)1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor500/KPTS/M/2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu AtasanKepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja danPejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di LingkunganDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.5.

/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan

PT Linggarjati Perkasa.12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang

Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/MPDT/I/2014 tanggal 2 Januari2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/MPDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT: Kuasa PenggunaAnggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; Pejabat Pembuat Komitmen MAPRIHUNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatangan SPM Tomas Pambudi,SE.,MM; Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.2.

Khusus Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalTahun Anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KuasaPengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor :132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang PerubahanKeputusan Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang PembentukanPanitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja PengembanganDaerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.Bahwa untuk Dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor

Flores timur.Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dibuatberdasarkan laporan akhir, kemudian diserahkan kepada PPKmaupun Tim PHO pada Kementerian PDT.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 NomorHubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran BiayaT.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalNomor. 067.01.1.439602/

VPDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) diDaerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NusaTenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpangdi Desa Pamakayo, Kec.

., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik Ditjen PKTL;Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 49/G/2021/PTUNJKT.Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok7 Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.20/Menlhk/Setjen/KUM.6/3/2021 tanggal 10 Maret 2021,email : advokasi.tun.klhk@gmail.com, untuk selanjutnya disebutsebagai

Ketidaktelitian pejabat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalammenerbitkan Surat Keputusan Menteri yaitu dokumendokumen yangmenjadi dasar bagi penerbitan Surat Keputusan tidak diteliti denganseksama yang mungkin saja dokumendokumen tersebut belummemenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuanPerundangUndangan yang berlaku;c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta yang akurat;d. Tergugat telah melanggar asas kecermatan;4.

yang membidangiurusan kehutanan, Kementerian yang membidangi urusanlingkungan hidup, Kementerian yang membidangi urusan tataruang, Pemerintah Daerah, dan lembaga/instansi lainnya untukmengkaji perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutandalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat, dan berdasarkanLaporan Tim Terpadu bulan September 2012 merekomendasikanperubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di ProvinsiKalimantan Barat.Berdasarkan huruf f s/d h tersebut di atas, maka untuk menjaminkepastian

PTS, sejak Tahun 2008 dan masih sampaisekarang bekerja disana, saksi bekerja di bagian pengukuran danpemetaan ;Bahwa menurut saksi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindungoleh Kementerian kehutanan di areal PT.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon terkaitlainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan;d. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;e. Kementerian yang membidangi urusan tata ruang;f, Pemerintah daerah; dang.

MARJUKI, diantaranya Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian AgamaKantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar Nomor : KK13.05/28/52/PWO1/I/ 2012 tertanggal 20 Januari 2012 perihal Rekomendasi Numpang Nikah An.

Setelah Surat yang dikeluarkanoleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten BlitarNomor : KK13.05/28/52/ PWO1/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 perihal RekomendasiNumpang Nikah An.

Bahwa Surat yang dikeluarkan oieh Kementerian Agama Kantor Urusan AgamaKecamatan Wates, Kabupaten Blitar Nomor : KK13.05/28/52/PWO1/l/2012 tertanggal 20Januari 2012 perihal Rekomendasi Numpang Nikah An.

MARJUKI,diantaranya Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KantorUrusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar Nomor : KK13.05/28/52/PWO1/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 perihal Rekomendasi NumpangNikah An.

MARJUKI, diantaranya Suratyang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KecamatanWates, Kabupaten Blitar Nomor : KK13.05/28/52/PWO1/I/2012 tertanggal 20Januari 2012 perihal Rekomendasi Numpang Nikah An.

lakukanbersama dengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIASIRUL dan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (Satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lakukanbersama dengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIASIRUL dan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkusplastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11 (dua komasatu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untukdijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsungwarna silver, 1 (Satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lakukan bersamadengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIAS IRULdan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANGSIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutangterlebin dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang; Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakannarkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu; Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkanMajelis Hakim dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANGSIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutangterlebin dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang;Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakannarkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu;Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkanMajelis Hakim dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut maka oleh Kementerian AgamaLabuhanbatu Utara melalui suratnya Nomor : KD/12.30/I/Ksol.5/2016 tanggal 20Januari 2016 ditujukan kepada Tonga Sinaga (Pemohon Pra Pid) mengatakansehubungan dengan telah selesainya musyawarah bersama tentang tanah padahari Rabu 16 Januari 2016 di Aula MAN Kualuh Hulu dengan ini kamimenyampaikan notulen hasil rapat mufakat bersama ditandatangani Drs.

MA.Saparudin;Bahwa kendapatipun notulen rapat pada point 4 menyebutkan tanah danbangunan yang sudah diwakafkan Partai Golkar maka semua unsur terkait dapatmenerima dan dapat mengembalikan fungsi tanah demi kepentingan masyarakatbanyak;10.11.12.4Bahwa kendatipun telah adanya penolakan Kementerian Agama KabupatenLabuhanbatu Utara sebagai instansi yang berwenang tentang Wakaf namunTermohon Il tetap bersikeras dimana pada tanggal 30 Oktober 2012 melakukanpembongkaran bangunan sekolah Ibtidaiyah dan meteriil

Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mahdan Munte (Kepala Seksi Bimas Islamdi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara) pada tanggal 28 November2016;15. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Junid (Kepala KUA Kecamatan Na.IXXKabupaten Labuhanbatu Utara) pada tanggal 28 November 2016;16. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hasanudin Siregar (Kasi Pem di KantorCamat NA.IXX Kabupaten Labura) pada tanggal 29 November 2016;17. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi H.

Bukti P1 : Fotocopy Sertifkat Nomor : 181/Wakaf tanggal 22 September 1995,bukti P1 Fotocopy tidak ada aslinya, aslinya ada di Kementerian AgamaLabuhan Batu;2. Bukti P2 : Fotocopy Sertifkat Nomor : 70/Wakaf tanggal 2 Januari 1993, bukti P2 Fotocopy tidak ada aslinya, aslinya ada di Kementerian Agama Labuhan Batu;3. Bukti P3 : Fotocopy Surat Nomor : BKMAA/03/KP/V1/2013 tanggal 28 Juni 2013,bukti P3 Fotocopy sesuai dengan aslinya;4.

Ali Wansyah Ritonga(tokoh masyarakat Desa Kampung Pajak/ mantan anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Utara) pada tanggal 19 Oktober 2016, bukti T.I16 sesuai denganaslinya;Bukti T.l17 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mahdan Munthe(Kepala Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten LabuhanbatuUtara) pada tanggal 28 November 2016, bukti T.l17 sesuai dengan aslinya;18.19.20.21.22.23.24.25.24Bukti T.I18 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi M.

NUIH bin MADI
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PU RI SELAKU KETUA TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS CINERE JAGORAWI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DEPOK
Turut Terbanding/Penggugat II : NASRIN bin H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat III : INAH binti H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : NASAN bin H.

terkena pembangunan jalan Tol CinereJagorawi(Cijago), ganti ruginya tidak diberikan kepada pihak manapun dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Jalan Tol bahwadalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang ada, makaharus disediakan Jalan Pengganti ;12.Bahwa lebih lanjut Tergugat II menyatakan dalam jawabannya angka 3sebagai berikut : Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatanterhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI sebagai Tergugat;2. Bahwa sesuai dengan prosedur, dalam pelaksanaan pengadaantanah yang digunakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah JalanTol Pandaan Malang, saat ini adalah UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum (UU 2/2012);3.

Intansi yang memerlukan tanah.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyatakan:Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah.Bahwa instansi yang memerlukan dalam perkara a quo adalahyang membangun untuk Jalan Tol Ruas Cinere Jagorawi dalamhal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.Bahwa

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMATBahwa Penggugat telah keliru dalam penyebutan namapihakTergugat didalam gugatannya, karena penamaan Tergugat yang benaradalah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia sedangkan didalam gugatanPenggugat disebutkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PekerjaanUmum Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuknomenklatur

yang benar adalah Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT.BDG.Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat M.

A) dengan Pemohon II (Nurdiana binti M.Salbi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2012 di Desa Wawobeau Kecamatan Wawonii Utara , Dahulu Kabupaten Konawe, Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Penetapan No. 0386/Pat.P/2020/PA.UnaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten

KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dr.Massadi, S.Ag.

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaluntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima

uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian

Baja Lautan Abadi;

SUKARJANI AN adalahseorang pensiunan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi ;Bahwa, nama Pemohon sudah tercatat pada daftar KARIP (kartu identitaspensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir di pada tanggal 01 September1976, sesuai dengan KARIP + 780 No.Dosir L + 131.033 NomorPensiun : 15010100700, Notas Rangkap : 48004336900 / 15010100700tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

SUKARJANI ANadalah seorang pensiunan dari Kementerian Agama KabupatenSukabum1 ;Bahwa katanya nama Pemohon sudah tercatat padadaftar KARIP (kartu identitas pensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir dipada tanggal 01 September 1976, sesuai dengan KARIP + 780No.Dosir L + 131.033 Nomor Pensiun : 15010100700, Notas Rangkap: 48004336900 / 15010100700 tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

SUKARJANI ANadalah seorang pensiunan dari Kementerian Agama KabupatenSukabum1 ; Bahwa katanya nama Pemohon sudah tercatat padadaftar KARIP (kartu identitas pensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir dipada tanggal 01 September 1976, sesuai dengan KARIP + 780No.Dosir L + 131.033 Nomor Pensiun : 15010100700, Notas Rangkap: 48004336900 / 15010100700 tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

strong>Zainab binti Lahasani) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1996 di Desa Roko-roko, Kecamatan Waworete, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Pemohon dapat mencatatkankelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempatanak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Penetapan No. 0272/Pat.P/2020/PA.UnaKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Kabupaten KonaweKepulauan pada hari Jumat tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, bertepatandengan tanggal 27 November 2020 Masehi, oleh A. Muh.

mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI silahkan ibumenjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras inibantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Setelah Saksi menasehati terdakwa SUSI YANTIBinti SUKADI selanjutnya Saksi dan saksi Dra.

Kadis Dinsos mulaibulan Agustus 2020 hingga saat sekarang ini, dimana saksi NURHAYATIBinti HUSEN merupakan pendamping PKH dari Kementerian Sosial; Bahwa Saksi sebagai Plt. Kadis Dinsos mulai sejak bulan Agustus 2020sampai dengan sekarang ini dan saksi di tugaskan oleh Bupati PelalawanHalaman 21 dari 61 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plwsebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kab.

Mmengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI silahkan ibumenjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras inibantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dandokumentasi kejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekamkegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom.Kemudian saksi Dra. SRINORALITA, M.

M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADIsilahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan,beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut.

M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADIsilahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan,beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dan dokumentasikejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekam kegiatan tersebutmelalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom. Kemudian saksi Dra.SRINORALITA, M.

Pasal 5 huruf dangka 3 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentangtata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfataan, Penghapusan danpemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Pertahanan danTNI, jo.

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja samapemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan Dilingkungan Kementerian Pertahanan danTentara Nasional Indonesia ;Sedangkan Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan danTNI adalah Menteri Pertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan MenteriPertahanan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2014 Tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan danHalaman

Kementerian Pertahanan yang selanjutnyadisingkat Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahdi bidang pertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2014 TentangTata Cara Pelaksanaan kerja samapemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan Dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) ;Oleh karena Menteri Pertahanan (Kementerian Pertahanan)yang menunjuk Penggugat, maka Kementerian Pertahanan adalah

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerianyang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan (Pasal 1 Angka 5Peraturan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaNomor 62 Tahun 2014). Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalahMenteriPertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesiaNomor Nomor 09 tahun 2014).

Bukti P 17 : Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2014Tentang Penanganan gugatan perdata aset tanah dan/ataubangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara NasioanIndonesia ;18. Bukti P 18 : Sketsa Bidang Tanah Rindam I/BB Skala 1 : 4.000 yangdibuat oleh Pegawai Kantor Pertanahan KabupatenPematang Siantar (Tergugat) ;19.

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-194 AH.04.03-2020. tertanggal 16 Maret 2020 yang beralamat Kantor di HRHP LAWYERS, beralamat di Rasuna Office Park Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-191 AH.04.05-2022, tertanggal 07 September 2022, yang berkantor di ELQUE & Co. Law Firm, yang beralamat di Senayan Trade Center, Lantai 4, Unit 77, Jalan Asia Afrika, No. 01, Gelora, Jakarta Pusat 10270.

Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Harapan Mulya Karya.

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus
Nomor AHU.AH.04.03-62 tertanggal 5 Mei 2015, beralamat kantor
di Jalan Taman Margasatwa Nomor 32, Jatipadang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan; dan

b. Rahmat Arta Wicaksana, S.H., Kurator dan Pengurus, yang
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik