Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

92Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 14, Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang telah ternyatapernikahan para Pemohon tersebut tidak pernah tercatat dan atau tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sokobanah dan alasan para Pemohon mengajukan permohonannyaadalah untuk digunakan sebagai alasan hukum dalam pengurusan suratsuratkeluarga, oleh karenanya untuk menjamin

kepastian hukum terhadap statuspernikahan para Pemohon tersebut yang tidak mempunyai halangan perkawinanberdasarkan ketentuan perundangundangan perkawinan, maka dipandang perluada penetapan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf(e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis sebagaimana

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah paraPemohon pada petitum angka (2) patut diSAKSI NIKAH PARA PEMOHONkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, majelis hakimsecara exofficio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan /mencatatkan perkawinannya setelah permohonan itsbat nikahnya diSAKSI NIKAH PARA PEMOHONkan ke kantor urusan agama dimana mereka bertempat kediamansebagaimana dimaksud Pasal

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada para Pemohon;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangundangan lainnya danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;Hal. 8 dari 10 hal.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementarapemohon dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sahuntuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartukeluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu. mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitabTuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakimyang berbunyi:Jury 15 aldlel asl CISLArtinya: Diterima pengakuan nikah

selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil) ; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat sebagaimanatersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksisaksi, maka diperolehfaktafakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :Bahwa benar Pemohon bernama ROSI FITRIANA yangmerupakan penduduk Kotabaru yang sekarang beralamattinggal di Jl. Veteran Rt. 003 Rw. Desa Dirgahayu Kec.

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil), sedangkanketentuan menyangkut perbaikan akta kelahiran dilakukan melaluipermohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu (vide Buku Kesatu,Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab UndangundangHukum Perdata) ; Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk mengijinkankepada Pejabat pada Kantor / Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KartuKeluarga ; Menimbang, bahwa dalam hal mengenai perubahan data dalampenerbitan Kartu Tanda Penduduk diatur dalam Pasal 15 ayat (4)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,dimana perubahan data bagi WNI dapat dilakukan setelah memenuhisyarat berupa :a. Fotocopy Kartu Keluarga ;b. Kartu Tanda Penduduk lama ; danc.

Pasal 93Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, BabIl, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab UndangundangHukum Perdata serta ketentuanketentuan hukum lainnya yangbersangkutan ;lalate ata alalat tala tater atari MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;2.

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihalidentitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam dan bertempat kediaman diwilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Surabaya, namun oleh karena Termohonbertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang dan sesuaiPasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapatbahwa rumah tangga keduanya sudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyahdalam kitab alBayan halaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:WlacJ Ll> We prio rxw laod!

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatanperkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih menjadipendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya:1 00 @ UO HW UU JU UO W860 ( UU OW v0Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim, untuk hadir

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka(2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkan salinanpenetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempat sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama jo.

Jika semua ahli waris ada, maka yangberhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, lou, Janda atau Duda;Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai hubunganperkawinan dengan Dahliawati binti Muchlisuddin, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 12 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Dahliawati bintiMuchlisuddin , serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimanaketentuan

pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon Il , terbukti mempunyai hubungannasab dengan Dahliawati sebagai anakanak kandung, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 7 dan 11, Pasal 174 ayat 1 huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia adalah ahli waris dari Dahliawati binti Muchlisuddin, serta merekajuga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal

173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPetitum nomor 3 (tiga) surat permohonan Pemohon dan pemohon Iltentang penetapan ahli waris dari Dahliawati binti Muchlisuddin dapatdikabulkan;Hal. 10 dari 12 Pen.No.106/Pdt.P/2016/MS.BirMenimbang, bahwa perkara ini bersifat vo/untair yang terdiri dari satupihak maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Memperhatikan segala

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo,pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

harusdipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dantergugat sebagaimana yang didalikan penggugat pada poin 1;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akte otentiksebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

karena sendisendi rumahtangga keduanya telah rapuh sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telahberupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumahtangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapatdipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinansebagaimana maksud pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huuruf () dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, serta penggugat sudah berketetapan hati untukmenceraikan tergugat maka gugatan penggugat dipandang telahmempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itugugatan penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karenaalasan tersebut

2012Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lumajang ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur : Pasal1. angka 5.Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakanPemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan BadanPengawas Pemilu sebagal satu kesatuan fungstpenyelenggaraaan Pemilu untuk memilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Presiden

dan Wakil Presiden secara langsung olehtakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secaraGEMOK AUIS ~n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn rn nnn rn nnn none nr rca nnPasal1. angka 7.Komist Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPUProvinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugasmelaksanakan Pemilu Of PrOVINSI ~ ~~~ =PASAL Q vecceccccccececuccseeesPasal 9 ayat 4. hrf. k.KPU Propinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

,Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sertauntuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajibanmelaksanakan Keputusan DKPP" ; Hanya saja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur( Tergugat I ) salah dan keliru) melaksanakan Keputusan DKPP( c.q.

diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan segalaakibat hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaratelah mendamaikan secara optimal agar Penggugat tetap mempertahankanrumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo. pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaperubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden NomorHalaman 8 dari 11 putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/MS. Sgi1 Tahun 1991. Dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankanperkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudaratan yanglebin besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai.

Dengan demikiangugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksudpenjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huruf (6) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukumtersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalildalil cerai Gugat Penggugattelah di dukung oleh buktibukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil gugatancerai gugat

antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusanPengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 38 huruf cUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, jo. pasal UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 denganmenjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuaimaksud pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden

Sebagaimana yangterdapat dalam alQuran Surat alNisa ayat 12;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakat tersebut di atas, terbuktibahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Hamid bin Ismail dan tidakpernah bercerai;Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai hubunganperkawinan dengan almarhum Hamid bin Ismail, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 12 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Pemohon adalah ahli waris

dari almarnum Hamid bin Ismail,serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwaselain meninggal seorang suami selaku ahli waris, almarhum Hamid binIsmail juga meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung selaku ahli waris yangbernama, Pemohon Il (anak lakilaki kKandung), dan Pemohon Ill (anakperempuan kandung);Menimbang, bahwa Pemohon

Pasal182 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia adalah ahli waris dari almarhum Hamid bin Ismail, serta merekajuga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Petitum nomor 3 Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari almarhumHamid bin Ismail dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini bersifat

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama XXXXXXXXXXX dan N XXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayahKabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XxxXXXXXXXX saatini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan adalan anak kandungpasangan XXXXXXXXXxX (Pemohon ) dan Xxxxxxxxxxx (Pemohon Il).

Pasal 15 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, olehkarenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon danPemohon sebagai orang tua dari XXxxxxxxxxxxx mohon dispensasi kawinuntuk anaknya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antaraXXXXXXXXXXXXX Wan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda,maupun sesusuan.

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas,XXXXXXXXXXXXX saat ini berstatus gadis dan Xxxxxxxxxxxxx berstatus jejaka sertakeduanya samasama beragama Islam.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan 8 diatas,XXXXXXXXXXXXX Mengaku di depan sidang telah sering pergi berdua denganHalaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.TrpXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya telah sedemikian erat dan tak bisadipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saatini Rintan Riana dalam keadaan hamil 11 (sebelas) minggu.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon,yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalildalil permohonannya tanpa adaperubahan atau tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, maka MajelisHakim mengkategorikan jawaban Termohon dalam dua kategori, yaitu :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

(bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllan Maha mendengar lagi Maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas danberdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepadaPengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yangsecara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon tidakterbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (videPasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa selama tiga bulan Termohon tidak boleh menerimapinangan atau lamaran lakilaki lain karena Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon

Dengan demikian, tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yuaikatif (jika bertitik tolak padateori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangankekuasaan Ne@Qara) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnnneneBahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa yang tidakPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat

Tahun 2010;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dansemua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. olehkarena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yangberlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, diantaranya adalah;UndangUndang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, hurufb, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6.Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; 20200 ne nono nonUndangundang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah5b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) ;e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;j. PERMEN. PUPR.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan danEvaluasi Penawaran 202222 nc nnn none ncn nn ncneeBahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010,sebagai mana telahdiubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturanpresiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Kepres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum) (Bukti P3);Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah

Lebih lanjut, pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan denganmusyawarah dan ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi kepadapemegang hak sebagaimana diatur pada Pasal 9 juncto 1 ayat (2) KepresPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum dilakukan melalui musyawarah;

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 TahunHalaman 3 dari 33 hal.

;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa:Halaman 7 dari 33 hal.

Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Halaman 15 dari 33 hal.

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo.

Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yakni:1.

Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang bunyinya sebagaiberikut : Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yakni:1.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sigi biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor