pengamatan Majelis Hakim selamapemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk pula dalam kualifikasiorang yang dapat dimintakan pertanggungan jawabnya menurut hukumsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsurpertama ini telah terpenuhi;2.Tentang Unsur Mengambil sesuatu barangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurutProfesor Van Bemmelen dean Profesor Van Hattum adalah setiap tindakanyang membuat sebagian harta kekayaan

orang lain menjadi berada dalampenguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupununtuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu denganbagian harta kekayaan yang dimaksud (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

,SH, Hal.14 ) ;Menimbang, bahwa tentang pengertian benda menurut ProfesorSimons yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah segalasesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (Seseorang) yang dapatdiambil (oleh orang lain) (DelikDelik Knusus KejahatanKejahatan TerhadapHarta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lainmenurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harusdiketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa bendabenda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku (DelikDelik KhususKejahatanKejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

Tentang Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukumMenimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrestnyamengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zichtoeeigenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah bendaseolaholah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuatbenda tersebut berada padanya (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatanTerhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),Gedung Keuangan Negera Jalan DR. Kusuma Atmaja,Renon Bali 80235, yang selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGATIV ;5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG, Jalan DewiSaraswati Nomor: 3 Seminyak Kuta, Badung, yangselanjutnya disebut sebagai ;TERGUGATV ;6.

Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan gugatan Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterlma, sebabpenyebutan persoon Tergugat IV di dalam surat gugatan Penggugatkurangtepat, mengingat kedudukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Denpasar merupakan bagian dari suatu badan hukum yangdisebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkanjuga dengan unit atasannya, yakni Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik

Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara DirektoratJenderal Kekayaan Negara ;b. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbuktilahbahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNLDenpasar tanpa mengkaitkan dengan instansi pemerintah/oadan hukumnegara adalah keliru dan tidak tepat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali dan Nusa TenggaraDirektorat Jenderal Kekayaan Negara ;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas,terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNLDenpasar tanopa mengkaitkan dengan instansi pemerintah/oadan hukum negaraadalah keliru dan tidak tepat.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara DirektoratJenderal Kekayaan Negara. (Vide Putusan Nomor 1004K/Sip/1974 tanggal 27Oktober 1977);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya ditujukankepada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),Gedung Keuangan Negera Jalan DR.

., sebagai Pejabat LelangKelas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor02/KM.06/UP.11/2008 tanggal 28 Februari 2008, berkedudukan di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pada tanggal 11Februari 2011 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak tidaknya pada waktu laindalam bulan Februari tahun 2011 atau setidak tidaknya pada tahun dua ribuHal. 1 dari 27 hal. Put.

Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGRA KANTOR WILAYAH XIVDENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG DENPASAR selaku Turut Tergugat , PT. BALA LELANG BALIselaku Turut Tergugat Il dan PT.

Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGRA KANTOR WILAYAH XIVDENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG DENPASAR selaku Turut Tergugat , PT. BALA LELANG BALIHal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1250 K/Pid/2016selaku Turut Tergugat Il dan PT.

No. 1250 K/Pid/2016Dps.,1.24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Denpasar Nomor : S1278/WKN.14/ KNL.01/2010, tanggal 1Juni 2010;25. 1 (satu) exemplar salinan risalah lelang Nomor : 059/2011, tanggal 11Februari 2011 yang telah dilegalisir;26. 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682,Seminyak, luas 1520 M2 atas nama BUDI SANTOSO yang telahdilegalisir.Terlampir dalam berkas perkara.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH XIV DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR selaku Turut Tergugat, PT. BALAI LELANG BALI selaku Turut Tergugat II dan PT. DUTABALAI LELANG selaku Turut Tergugat Ill, dan fotofoto tentangpermintaan pembatalan lelang karena obyek lelang masih terkaitsengketa perdata, terungkap faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2011 bertempat di AulaBasement GKN Jalan Dr.

Pencatatan dan pengumpulan seluruh harta kekayaan dan utangperseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT),berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Tanjung Uncang, KotaBatam, Propinsi Kepulauan Riau Indonesia;b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RepublikIndonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;c. Pembayaran kepada Likuidator;d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada PemegangSaham, dan;e.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) sertaUndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, olehkarena TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENUNJUK LIKUIDATOR UNTUKPEMBERESAN HARTA KEKAYAAN TURUT TERGUGAT ;5.

Sintai IndustriShipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenaiatau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan PerseroanPT. Sintai Industri Shipyard telah beralin secara mutatis mutandis kepadaLikuidator dalam hal ini Turut Tergugat.Bahwa oleh karena Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dansegala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan denganpengurusan dan pemberesan segala harta kekayaan Perseroan PT.

Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagimelanjutkan usahanya. Bahwa Akta Pendirian Perseroan adalah Akta yang dibuat dalam pasal7 ayat (1) Jo pasal ayat (1) UU PT No.40 tahun 2007, yaitu:Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris sekurangkurangnya 2 (dua)pendiri perseroan, dan Akta Notaris inilah yang disebut denganAKTA PENDIRIAN PERSEROAN yang memuat anggaran dasarperseroan yang memuat sekurangkurangnya.

Perseroan dalamproses likuidasi pun kewajiban Likuidator telah diatur dalam Pasal 149 UU no. 40Tahun 2007 yaitu meliputi pelaksanaan :a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan ;b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenairencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ;c. pembayaran kepada para kreditor ;d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang sahamdane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan ;Halaman 78 dari 83 PUTUSAN

sebagaimana yang telah dibuat danditandatangani bersama anatara konsumen dengan Pelaku Usaha adalahbatal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor:119/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn6)Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadiJaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayan Kekayaan

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantorpelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaruatas permintaan Pelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadiJaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 177, berupa sebidangtanah seluas 5.000 M2 (lima Ribu Meter Persegi), NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rehulina BoruSembiringe Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meterpersegi), sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT)Nomor

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atautelah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru,adalah seperti/antara lain : Membalik Namakan keatas Nama Orang Lain atauMenerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat KeteranganTanah (SKT) keatas nama orang lain.

Maka Pelaksanaan Eksekusinyamaupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri,bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL); Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3210.K/PDT/1984tanggal 30 Januari1986 yang menyatakanbahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258RBG. Sehingga TIDAK SAH.

Negaradan Lelang (KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usahayang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Pekanbaru);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210,K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwaPelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg.

Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam prosespemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;2.

Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yangberasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaanyang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyediajasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asalusulharta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sahdan perbuatan lainnya.

Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagipenegak hukum untuk dapat mengetahui asalusul harta kekayaan tersebut;3. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yangtelah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolaholahsebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal ataumembiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Bahwa benar dalam beberapa perkara tindak pidana pencucian uang salah satumodus atau tipologi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan tindak pidanadiantaranya pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekeningorang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana dimana rekening dibuat oleh orang lain namun buku serta ATMnyadikuasai oleh pelaku.

yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

., cabang Kudus
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang ( KPKNL ) Semarang
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(PKPNL) ; 202070 20 2222220 Beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1 D GKN II Lantai IVSOMArang ; oe n nnn nn nnn nn enn nn nnn ne nee nn en nn ene3.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSemarang ( selaku Instansi atasan Tergugat Il ) ; KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, maka bila ada tuntutanharus dikaitkan juga dengan unit atasannya ; Gugatan demikianadalah keliru dan tidak tepat, maka gugatan kurang sempurnadan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; e EKSEPSI PENGGUGAT

KementerianKeuangan Republik Indonesia c.q Direktorat JenderalKekayaan Negara Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang c.q KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Purwokerto, beralamat di Jl. Pahlawan No. 876 TanjungPurwokerto Selatan, yang diwakili oleh Menteri KeuanganRepublik Indonesia, yang beralamat di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3 JI. Dr. Wahidin No. 1Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Purwono, 2.

Bahwa kemudian karena macet maka pihak PT BANK MEGA(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PURWOKERTO (TERGUGAT)menyerahkan aset jaminan milik PENGGUGAT tersebut ke KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO(TURUT TERGUGAT II) untuk dilakukan lelang umum ;5.

Bahwa KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PURWOKERTO (TURUT TERGUGAT Il) pada tanggal 7September 2016 telah melakukan lelang atas tanah dan bangunan (Objek Sengketa ) milik PENGGUGAT dengan harga Rp 655.000.000,00(Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pemenang lelang adalahHalaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Padt.G/2019/PN PwtTURUT TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan Risalah Lelang Nomor :0656/2016 tanggal 7 September 2016;6.

usaha batal demi hukum dantidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalammelakukan/melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuransetiap perbulannya kepada pelaku usaha;Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadijaminan Konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 7303 Desa/Kel Tuah Karya,berupa sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yangHalaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 282 K/Padt.SusBPSK/2018ada diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 281 m?

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan atau telahdilakukan pelaku usaha dengan cara melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaruadalah seperti/antara lain, Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas namaorang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) ke atasnama orang lain Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo di kuasai dan/atau dimilki oleh orang lain;9.

Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan danatau telah dilakukan pelaku usaha dengan cara lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan gunauntuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, dengan cara melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekanbaru berupa:Sertifikat Hak Milik (SHM) Hak Nomor 7303 Desa/Kel Tuah Karya,berupa sebidang tanah pertanian berikut segala

Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan pernghasilan yangmemadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteriisteriPemohon beserta anakanaknya kelak;8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak adahubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halanganbagi pemohon untuk menikah lagi;9.

Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon),nomor: 3522112706610004 tanggal.14112012 yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon),nomor: 3523114107760208, tanggal.14112012 yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro;Surat Keterangan Penghasilan pemohon nomor:470/383/35.22.10.014/2016 tanggal O01 September 2016 yangdikeluarkan Kepala Desa Sedeng Kecamatan Kanor KabupatenBojonegoro,Surat Keterangan kekayaan

serta saksi tahu Pemohon hendak menikahlagi ; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 28 Agustus 2011,setelah nikah Pemohon dan Termohon belum ada anak ; Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi disebabkan Termohonsudah tidak mampu lagi memberikan anak kepada Pemohon; Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon isteriPemohon tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan sertatidak ada halangan/larangan bagi Pemohon dengan calon isterinya ; Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta kekayaan

serta saksi tahu Pemohon hendak menikahlagi ; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 28 Agustus 2011,setelah nikah Pemohon dan Termohon belum ada anak ; Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi disebaobkan Termohonsudah tidak mampu lagi memberikan anak kepada Pemohon; Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon isteriPemohon tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan sertatidak ada halangan/larangan bagi Pemohon dengan calon isterinya ; Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta kekayaan

Kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan selaras dengan firman FirmanAllah dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:LG2Q OA OC#*XA NTQPO OF FQ#OC# +0 ec +HBQO *OO0eC #44Artinya : Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi, dua tiga atauempatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selamaperkawinannya memperoleh harta kekayaan

Konsumen dengan PelakuUsaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat;Menyatakan Kutipan Risalah Lelang nomor: 400/2015 tanggal 25November 2015 dengan Pelaku Usaha yang telah melakukan lelangeksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan HakTanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitaspinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadaKonsumen dengan melakukan penjualan secara lelang melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan

Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap:Sebidang tanah seluas 1250 m2, berikut segala sesuatu yang ada di atasnyayang terletak di Desa Perkebunan Sei Balai, Kabupaten Batubara ProvinsiSumatera Utara, sesuai SHM No. 721;Sesuai dengan surat ukur nomor: 07/Perkebunan Sei Balai/2011 tertanggal 14Oktober 2011, Penerbit Sertifikat yang dikelauarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Asahanm terdapaftar atas nama Aidi SutrisnoB Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 jo.Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undangundang Hak Tanggungan No. 4 tahun1996 (UUHT), pengadu selaku pemegang Hak Tanggungan ataskekuasaanya sendiri dapat mengajukan permohonan lelang melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas tanah dan bangunan SertipikatHak Milik yang telah dibebankan Hak Tanggungan yang mana di dalamnyamemuat irahirah dengan katakata Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa hal mana mempunyai kekuatan eksekutorialyang sama dengan

PermodalanNasional Madani (Pesero) Cabang Medan, diberi tanda P11;Fotocoy Salinan Risalah Lelang Nomor : 101/2015 tanggal 6 Maret 2015yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Kisaran, diberi tanda P12;Fotocopy surat Permohonan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang Nomor :120/PNMPMS/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 dari P.T.

PermodalanNasional Madani (Pesero) Cabang Pematang Siantar kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran, diberi tandaP13;Fotocopy surat Penetepan Jadwal Lelang Nomor : S787/WKN.02/KNL.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran kepada P.T.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ;Beralamat Jl. Imam Bonjol, No. 1 DGKN Il Lt. 2, Semarang ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH.LL.M., Didik Hariyanto, SH. MM., Sugeng Meijanto Poerba, SH. MH.,Fransiskus Mangambe, SH. LL.M., Sehat B.H.J. Pardede, SH., DessyP. Kusumaningtyas, SH., Nina Nur Utami, SH., Hemin Wakhyudi, SH.

Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus ) telahmelimpahkan permasalahan pinjamankredit tersebut kepadaTERLAWAN Ill ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Semarang ) .

Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus ) danTERLAWAN Ill ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Semarang ) tentang rencana lelang terhadap sebidang tanahberikut bangunan rumah tinggal sebagaimana tersebut dalam SertifikatHak Milik No. 00564 / Undaan Lor, Luas 560 M2, Surat Ukur No. 187 /Und Lor / 2011 tertanggal 31 Oktober 2001 atas nama Sunarti yangterletak di Desa Undaan Lor, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Undaan,Kabupaten Kudus .14.Bahwa selanjutnya TERLAWAN Il ( PT.

Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus )dan TERLAWAN Ill ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Semarang) menetapkan harga limit yang rendah sekitarHal 6 dari 26 hal Put No 420/PDT/2016/PT.SMG125.000.000, (Seratus dua pilih lima juta ruiah) adalah sangat merugikanPELAWAN dan PELAWAN Il, dan melawan hukum, menggunakandasar apa dalam penentuan harga limit tersebut.

Kds adalah tidak sah dan cacathukum.Hal 8 dari 26 hal Put No 420/PDT/2016/PT.SMG26.Bahwa Risalah Lelang tidak dapat dijadikan dasar hukum untukmelaksanakan eksekusi, karena lelang yang dilaksanakan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) mengandung cacathukum yang tersembunyi.

Bank PUNDI, TbkCabang Padang menerangkan di dalam Perjanjian tersebut yaitu DALAMHAL TERJADINYA SENGKETA, MAKA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUKMENYELESAIKANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI PADANG, bukanmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangberalamat di J1. Penntis Kemerdekaan Nomor 79 sehingga Pihak PT.

Bank PUNDI, Tok Cabang Padang yangmengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut turutannyasesual Sertifikat Hak Milik Nomor 3325 seluas 119 meter persegi atas namaYUFERNI, terletak di Padang Sarai, Keeamatan Kota Tangah, Kota Padangadalah melanggar AZAS KONSENSUALITAS sebagaimana dimaksud dalamPasal 1338 KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan diatas, sehinggapada hakikatnya PT.

Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang yang disebutsebut Penggugat dalam perkara ini TIDAKDILIBATKAN dalam perkara ini, akibatnya gugatan dalam perkara ini mengalamikekurangan pihak.Dilibatkan PT.

Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang dalam perkara ini merupakan suatu keharusan, karena atas alasanhalaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN.Padg,perbuatan kedua subyek hukum tersebut, Penggugat dapat memiliki tanah sengketa,sehingga dengan demikian tidak dilibatkannya PT.

Bank PUNDI Tbk dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang mengakibatkan perkaraini menjadi kKekurangan pihak;Berdasarkan halhal tersebut cukup alasan untuk menyatakan gugatan Pengggatdinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apaapa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya;3.

Harta kekayaan yang diperoleh dari warisan almarhum Resopawiro, yaitu : Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas +1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30, P. atas nama ResopawiroHal. 3 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30, P. atas namaMangundimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 30.

Harta kekayaan yang diperoleh sendiri, yaitu :Tanah sawah seluas + 635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.IIIatas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966Persil 29.S.lll atas nama Sukarjono yang letak dan batasbatasnyasebagaimana tersebut dalam gugatan;Tanah sawah seluas + 380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.

Hal ini dikarenakan Surat Lintiran SitiSaben pekarangan :e Dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan, sepengetahuan danpersetujuan ahli waris yang sah;e Dibuat pada saat almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah lemah dansakitsakitan (satu tahun sebelum meninggal dunia);e Harta kekayaan yang diberikan adalah seluruh harta kekayaan peninggalanalmarhum Surajan alias Mangkudimedjo sehingga melebihi batas ketentuanyang berlaku;e Ahli waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sama sekali tidakmendapatkan

Harta kekayaan yang diperolehnya sendiri, yaitu :Tanah sawah seluas + 635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29S.IIl atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi LetterC 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso,Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DaerahIstimewa Yogyakarta, dengan batasbatas sebagai berikut :Hal. 11 dari 26 hal. Put.

Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan;25.Bahwa dalam perkara aquo, Mauhub (barang hibah), yaitu obyek sengketadalam perkara aquo, bukan merupakan harta yang khusus untukdikeluarkan sebagaimana disyaratkan tersebut di atas, melainkan seluruhharta kekayaan Wahib (Pemberi Hibah), yaitu. alm. Surajan aliasMangkudimedjo, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan syarathibah sebagaimana tersebut di atas;26.Bahwa oleh karenanya itu, pemberian seluruh harta kekayaan alm.

LAZIM S.Sos ; umur 36 tahun, agama Islam,pekerjaan pedagang tempat tinggal Lingk.Getas Rt 003 Rw 001 Kelurahan Purworejo Kecamatan Temanggung Kabupate Temanggung yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Cq.KETUA PANITIA LELANG KPKNL; alamat Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.PT. BALAI LELANG STAR REGIONAL MAKASAR SULAM PAPUA JATENG/DIY AREA Cq.PT.

SunanKalijogo No. 1 Kota Magaleng berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 2 September 2014 yangdisebut sebagai PENGGUGAT ;Lawan:1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGCqg.KETUA PANITIA LELANG KPKNL; alamatJalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang yang dalamhal ini diwakili oleh kuasanya Dr.

Kekayaan Negara dan LelangSemarang bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendirimelainkan suatu badan yang merupakan bagian dari PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan RI cq.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah IX DJKNSemarang.

Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kwalitasuntuk dapat dituntut dalam perkara Perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya danintansi atasannya;2.3.Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 (satu) dalamsurat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyebutkan personTergugat dalam surat gugatan Penggugat lansung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSemarang tanpa mengkaitkan Pemeritah RI cq.KementerianKeuangan RI cq.Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara cq.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu TimurNomor 141 Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuh. Abdus Salam, dan kawankawan, para pegawai KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, berkantordi Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun;3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI,berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 5 Ngawi;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I,Il dan Ill;Halaman 1 dari 21 hal.Put.

Namun sampai saat ini sebetulnya, debitur kooperatif untukmenyelesaikan kekurangankekurangan dan mau menyelesaikan dari pihakBANK DANAMON, tibatiba ada surat Pemberitahuan Lelang Eksekutsidengan surat Nomor 110/RCH SOLO/06/15, lelang diselenggarakan padatanggal 02 Oktober 2015 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMadiun Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun pada pukul 14.00 WIB;Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 1744 K/Pdt/20178.

Ternyata hari inipihak Danamon tidak mau menyelesaikan, justru mendaftarkan lelang diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun yang beralamatJalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, akan dilelang tanggal 2 Oktober2015 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun yangberalamat Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun;2.

Mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Ngawi, dari pihak Danamonyang mengajukan pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun yang beralamat Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiundibatalkan karena tidak sesuai kesepakatan dari pihak Penggugat;3.

Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun, maka jika terjadi tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan (videPeraturan Menteri Keuangan Nomor 1/70/PMK.01/2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalKekayaan Negara.

milik Turut Terlawan yang berarti merupakanaset/harta kekayaan milik negara (dalamhal ini PAM JAYA yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah KhususIbukota DKI Jakarta).

/Dahulu Termohon Eksekusi atas aset/harta kekayaan milik TurutTerlawan (dalam hal ini PAM JAYA vang merupakan perusahaan milik PemerintahDaerah Khusus Ibukota DKI Jakarta) tersebut hanyalah sematamata sebagai pihak yangmenguasai untuk digunakan dan dimanfaatkan atas aset (Objek Sita Eksekusi) untukmelaksanakan kegiatan usahanya dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat.Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusi bukanlah pemilik atas objek sita tersebut.

;Berdasarkan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknyamenyatakan segala harta kekayaan milik negara tidak dapat dilakukanpenyitaan, termasuk Sita Eksekusi. Untuk selengkapnya Pelawan/DahuluTermohon Eksekusi kutip dibawah ini:Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menyatakan sebagai berikut: 'Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansiPemerintah maupun pada pihak ketiga;b.

aset/harta kekayaan yangdigunakan untuk menghidupi kegiatan usaha Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusidalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini melakukan pengirimanair minum ke daerahdaerah yang belum teraliri pipa air minum dari Pelawan/DahuluTermohon Eksekusi.

demi kepentingan Turut Terlawanberdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Kerjasama;45 Bahwa Obyek Sita Eksekusi tersebut merupakan barang (aset/harta kekayaan)yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan pelayanan suplai air bersih di daerahdaerah yang membutuhkan.

P UTUSANNomor 8 PK/Pdt.SusHK1/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL, yang diwakili olehSantoso selaku Direktur, berkedudukan di Jalan JembatanTiga, Nomor 8C, RT 03, RW 16, Pluit, Penjaringan, JakartaUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. YahyaIbrahim, S.H., M.H., 2.

SusHKI/2020JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORATMEREK, berkedudukan di Jalan HR.

kata)PB dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat;Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati danmelaksanakan putusan ini dengan malaksanakan PembatalanPendaftaran Merek Dagang PB milik Tergugat yang terdaftar dalamDaftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM000047786 (Kelas 8) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat JenderalHak Kekayaan

DITJEN Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagai Tergugat IV5. Sri Ningsih, SE selaku Pejabat Lelang Kelas I sebagai Tergugat V

Kementerian Keuangan dahulu Departemen Keuangan RI cq.DITJEN Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan danLelang (KPKNL) Jakarta I, selanjutnya disebut sebagai TergugatIV.5. Sri Ningsih, SE selaku Pejabat Lelang Kelas yang diangkatberdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 07/KM.09/UP.11/1995tanggal 24 Oktober 1995 jo.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.02/KM.06/UP.11/2007 tanggal 2 Maret 2007 Tentang pengukuhanPejabat Lelang Kelas pada Direktorat Kekayaan Negara,berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKLN) Jakarta , selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca suratsurat perkara.Telah mendengar kedua pihak dan mengamati suratsurat buktiyang diajukan ke persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14Februari 2014

Bahwa Agar Gugatan Rekonpensi Tidak Menjadi Hampa (llussoir), MakaUntuk Menjamin Gugatan Rekonpensi Terhadap Tergugat Rekonpensi,Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Bekasi Berkenan Meletakkan SitaJaminan Atas Seluruh Harta Kekayaan Tergugat Rekonpensi BaikBergerak Maupun Tidak Bergerak, Yang Terletak Di Kota Bekasi (HartaKekayaan Mana Akan Ditunjuk Kemudian Oleh Penggugat Rekonpensi).10.

S959/WKN.7/KP.01/2007 dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang Jakarta kepada Vice President PT. Bank Niaga, Tbk, diberi tanda T.IVV.2.. Surat Tugas No. ST170/WKN.7/KP.01/2007 tanggal 20 Nopember2007, diberi tanda T.IVV.3.. Surat tanggal 27 September 2007 No. 702/SARG/BLI/IX/2007 dari PT.Bank Niaga, TBk pada Kepala KPKNL Jakarta tentang PermohonanPenetapan Jadwal Lelang Lanjutan, diberi tanda T.IVV.4..

Bank Niaga (Tergugat I), Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta dan Sri Ningsih, SE (Tergugat IV dan TergugatV), dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (Tergugat Il) adalahsama perkaranya dengan perkara perdata yang telah pernahdiputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Bekasi,yaitu perkara No. 125/Pdt.G/2008/PN.Bks jo. Putusan PT Bandung No.121/Pdt/2010/PT.Bdg, jo.

Bahwa Nama Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan mengandungmakna Orang Yang Maha Memberi Kekayaan sedangkan NamaMuhammad Alghifari Karamain mengandung makna Orang Yang LemahLembut;6. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon baru mengajukan permohonanperubahan nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;7.

Pemohon mengajukan permohonan untukmerubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam kutipan aktakelahiran anak Pemohon;Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Almugni Tria RizkyRamadhan akan diubah menjadi Muhammad Alghifari Karamain;Bahwa Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan adalah anak kandungPemohon dengan Yeti Nurhidayat;Bahwa anak Pemohon lahir di Purwakarta, pada tanggal 6 Juni 2016,saat ini berumur 3 (tiga) tahun;Bahwa nama Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan memiliki artiorang yang maka memberi kekayaan

mengajukan permohonan untukmerubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam kutipan aktakelahiran anak Pemohon; Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Almugni Tria RizkyRamadhan akan diubah menjadi Muhammad Alghifari Karamain; Bahwa Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan adalah anak kandungPemohon dengan Yeti Nurhidayat; Bahwa anak Pemohon lahir di Purwakarta, pada tanggal 6 Juni 2016,saat ini berumur 3 (tiga) tahun; Bahwa nama Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan memiliki artiorang yang maha memberi kekayaan

Arti dari nama Muhammad Almugni Tria Rizky Ramadhanadalah orang yang maha memberi kekayaan sedangkan pemberi kekayaanhanyalah Allah SWT, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anakPemohon dan karena Pemohon baru mengetahui arti nama dari anakPemohon maka baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan untukperubahan nama anak Pemohon; Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sepakat untuk merubah namaMuhammad Almugni Tria Rizky Ramadhan menjadi Muhammad AlghifariKaramain;Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar