kompetensi absolutmaupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan /egal standing Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta denganmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki Kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 4, 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis juga tidak menemukan adanya unsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan itsbat nikah Pemohon danPemohon Il tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a, b, c, dInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam, akantetapi terhadap perkara ini Majelis berpendapat bahwa dalam perkawinanPemohon dan Pemohon II tidak ditemukan unsur penyelundupan hukum atauadanya iktikad tidak baik dari Pemohon dan Pemohon Il, akan tetapiperkawinan Pemohon dan Termohon II yang telah memenuhi ketentuan Pasal2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4,14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam hingga tidak tercatat pada KUA setempat sematamata disebabkankarena

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpun yangkeberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituirberpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16,17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganMajelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Majelis Hakim telah berkeyakinankuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonanpengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti Secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusanbaca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinanPemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue tidak termasuk pihakdalam berperkara dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 TahunPenetapan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)Hal. 9 dari 15 Hal. Put.

Wal awlaoll 59Artinya: Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihakmana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat tersebut, ditemukan fakta mengenai sebabsebab terjadinya pertengkaran dan perselisihnan sebagaimana disebutkandalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat,sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatanpada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertatempat

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpunyang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara inisecara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukanPemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeUstad Sahirlan

Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Dadang bin Ujang Kadri)dengan Pemohon II (Saliah binti Mislin) telah memenuhi rukun dan kewajibanpernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Dadang

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Dadang bin Ujang Kadri)dengan Pemohon II (Saliah binti Mislin) tidak melanggar larangan untukmelangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f,Pasal 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun

Pasal 5Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, olehkarenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon (Dadang bin UjangKadri) dengan Pemohon II (Saliah binti Mislin) mengajukan permohonanitsbat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelisberpendapat pernikahan secara Islam Pemohon (Dadang bin Ujang Kadri)dengan Pemohon II (Saliah binti Mislin) hingga saat ini belum putus, olehkarenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yangbersangkutan

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yangsah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

tanggal 29 September 2019, Pemohon menikah lagi dengan wanitalain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, hingga kemudian pada bulan Oktober2019, Pemohon mengatakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon sempatmencoba menerima dan menjalani pernikahan dengan dipoligami selama kurang lebih9 bulan, namun kemudian Termohon merasa tidak sanggup lagi menjalani rumahtangga bersama dengan Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkanbahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon

diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yangtelah ditetapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuhmawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan mei tahun2018, antara

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihakmeninggalkan pihak lain selama dua tahun berturutturut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kKemampuannya.Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintan Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo.

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatanperceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 hurufb di atas, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugatmeninggalkan rumah, dan gugatan dapat diterima apabila Tergugatmenyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumahkediaman bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan

Dan Allan MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2)

Pasal 149ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114,dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salahsatu. penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan olehPengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bain shughra makaMajelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatanPenggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruS

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Qgugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak wajib dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 15 Hal.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.BklIsPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

gugatangugatan tersebut;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukanoleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki kKoneksitashubungan hukum yang sangat erat sehinga pemeriksaan perkara akan berjalansecara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Hakim akan memeriksa keabsahanperkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)Instruksi Presiden

aqilbaligh.Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimjuga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshulalFighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagaipendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya: Barang siapa yangmengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri seorang lakilakimaka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selamatidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden

atautidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya UndangUndang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undangundang No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakanmenurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku sertaisbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden

oleh karena Tergugat tidak dapat memberikepuasan batin kepada Penggugat yang berakibat terjadi pisah tempat tinggalsejak awal tahun 2019, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugatsudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapattercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam AlQuran Surat ArRumayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang,serta Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkandengan cerai talak satu bain sughra;Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2017 ( 2tahun lebih)

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 116 huruf f Keputusan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakimdalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonanPemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj? terhadap Termohon.Halaman 9 dari 13 halaman,Putusan Nomor 59/Padt.G/2020/PA.

Tty.Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbanganmengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, makadirumuskan dalam /egal issue apakah fakta rumah tangga Pemohon danTermohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalamketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Intruksi Presiden

Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat ArRum ayat 21:daa yg Bape ain: drag Lgall isc Lalg j) aSeadil Ge aSl gd OI Ad!

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, sehinggapermohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, olehkarenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaj terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatunkan Pemohon terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Keputusan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991, talak tersebut adalah talak satu raj, suami istri bolehrujuk selama dalam masa iddah;Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakimmembebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2015hubungan antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanHal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No.231/Pdt.G/2020/PA Slp.hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon yangdihubungkan dengan fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

dipertimbangkan terlebin dahulumengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentangpengesahan anak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkaravoluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan PengadilanNegeri, Sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yangberdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacupada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden

beralasan untuk dapat dikabulkanatau tidak;Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50ayat (1) UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakanpengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sahmenurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orangtua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, atau secara sederhanabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanyakepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohondikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang berbunyi Pencatatan atas pengesahan

dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat vo/untair atau hanyabersifat sepihnak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon,maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harusdibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden

RajaAhmad Tabib Tanjungpinang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan dari RSUD RajaAhmad Tabib No: 367/ SKMRSUD/X1/2018, dan penyelenggaraan jenazahnyadilaksanakan menurut tata cara agama Islam;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

No 19/Pdt.P/2019/PA.TPIBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahiwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris

,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:a Menurut hubungan darah:O Golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilakisaudara lakilaki, paman dan kakek;O Golongan perempuan terdiri

Pemohon III (anak perempuan kandung), agama Islam, dihubungkandengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 sertaPasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa seorangjanda bernama Pemohon karena hubungan perkwainaan dengan Pewaris,dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung, yaitu 1). Pemohon II (anakperempuan kandung), agama Islam, 2).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu

Tergugat tidak dapat memberikannafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak bekerjatetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerjasendiri, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 10tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya suamiistri Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakhadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapatditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat

Dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim memenuhiunsur penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dan telah memenuhi unsurunsur perselisihan (dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kalimatperselisihan menjadi tidak harmonis), dalam rumah tangga dan syaratuntuk melakukan perceraian, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan = perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapatterwujud dalam rumah tangga Penggugat

,maka alat bukti tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Halaman 8 dari 15 hIn.

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapatterwujud lagi.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat yang demikian, maka sudah dapat dikategorikanrumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan yangterus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuaidengan kaidah ushul figh yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangan yang berbuny) :Halaman 12 dari 15 hln.

., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatdengan verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Pasal 153ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga)kali Suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraiandan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis

nama Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor : B8949334 tanggal 17 Januari 2018, dan Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor : 42/1968 yang tertulis AWANG SETIAWAN, dan nama Pemohon yang terdapat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7171092404460001, tanggal 07 Juli 2012, KK (Kartu Keluarga) Nomor : 7171090802080001, tanggal 08 Februari 2019, Surat Keterangan Nomor : 470/KEL/KLEAK/VIII/545/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Ijasah S1, tanggal 29 Agustus 1973, dan Petikan Keputusan Presiden

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden