material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Masih di bawah umur maka sebagai bibi kandung ,pemohon mohon untuk dapat ditetapkan wali untuk pengasuhan bagikeponakan pemohon :Bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah pemohon kemukakan diatas dan dengan mendasari pada ketentuan perundangundangan yang berlakutentang perwalian maka pemohon berhak mengajukan permohonan hakperwalian dan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Boyolali untukselanjutnya kepada majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memanggil ,menerima , memeriksa dan mengabulkan

bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surahalBagqarah ayat 227 yang berbunyi:eale arow alll yls GMI loo5e wl 5Artinya:"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul". 1011Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; Mb II aU GJ J We polArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42

Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.

Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)

Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari

Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan

URIP akan tetapi ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknyamerujuk pada ketentuan pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975, jo.

XXXXX Kabupaten Probolinggo pada tanggal30 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 31Agustus 2018 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

TergugatDalam Konvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang diletakkan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Bantaeng atas tanah dan rumah milik ParaPenggugat/Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang terletak di JalanPahlwan Nomor 45 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, KecamatanBissappu, Kabupaten Bantaeng;Menyatakan perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat DalamRekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam gugatan rekonvensi di atasmerupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan semua surat yang mendasari

Menyatakan semua surat yang mendasari penerimaan ganti rugi tanahatas nama Hj. Nirna Said/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensiatas tanah seluas + 2.891 m2 yang terhisap dalam tanah warisanpeninggalan Ahmad Kurnia bin H. Pattola adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4. Menghukum Hj. Nirna Said/Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 2.891Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3393 K/Pdt/2018m2 yang diterima Hj.

Saksi YUSAK NUFMUNI, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Rumah bapak SemuelManibeka Rt.04 rw.02 Dusun II, Desa Timau, Kecamatan AmfoangBarat laut, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah Semuel Manibeka

Saksi SEMUEL MANIBEKA, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Rumah bapak SemuelManibeka Rt.04 rw.02 Dusun II, Desa Timau, Kecamatan AmfoangBarat laut, Kabupaten Kupang ;Bahwa yang memukul Yusak Nufmuni adalah terdakwa dimanasaksi melihat langsung kejadian dalan jarak 1 meter ;Bahwa saksi tidak mengetahu masalah yang mendasari terjadinyapemukulan

PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/PN/1977, tanggal 12 Oktober 1977tersebut diatas;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusidengan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 01 Juni2016 tersebut dengan mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan TinggiPalu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 jo.

Derden Verzet) pihak ketiga ini dan berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan tidak akurat permohonan eksekusi Terlawan tanggal28 September 2015 baik data namanama orang/pihak yang menempatilokasi maupun luas/ukuran objek tanah yang dimohonkan eksekusi;Menyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) permohonaneksekusi Terlawan tanggal 28 September 2015 yang mendasari

tentangsatu peristiwa perkawinan yang sama antara Pemohon dengan Pemohontetapi berisikan hari dan tanggal yang berbeda, karenanya perludipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalil adanya perkawinan Pemohon dan Termohon,telah diakui oleh Termohon hanya saja alat bukti P3 yang diajukan Pemohonyang dijadikan dasar perkawinan pemohon dengan Termohon, telah dibantahkebenarannya oleh Termohon, dan ternyata pula hari dan tanggal sebagaimanatercantum didalamnya diakui kesalahannya, Termohon mendasari

pihaksejak Agustus 2015 sampai sekarang;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebutdiperoleh fakta bahwa keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada Ahadtanggal 20 April 2015, berkumpul di rumah orang tua Pemohon dan telahdikaruniai seorang anak, rumah tangga keduanya telah pecah terjadipertengkaran dan percekcokan akibat Pemohon meninggalkan rumah danberpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang tidak dapat rukun kembalimeskipun keduanya telah diupayakan damai.Menimbang, bahwa dengan mendasari

ALAMAT, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara yang bersangkutan;Telah mendengarketerangan Penggugatdan Tergugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Depok pada tanggal 02 Januari 2018 dibawah register Nomor0042/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah menyampaikan halhal sebagai sebagaiberikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

hendak dimintakanPenetapan Asal Usul Anak dimaksud, dan tidak tercatatnya pernikahan siritersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), serta Kesulitan para Pemohon, yangdituangkan para Pemohon pada posita angka 9, dalam mengurus AktaKelahiran anak dimaksud, yang senyatanya anak tersebut telah memilikiKutipan Akta Kelahiran, sekalipun hanya dinisbahkan pada ibunya (PemohonIl), hal ini adalah kontradiktif;Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam Positanya (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan kejadian yang mendasari

Menolak gugatanPara Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding dan PembandingIl pada pokoknya bahwa Pembanding dan Pembanding II semula Tergugat dan Tergugat Il tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan NegenTegal, bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tegal Tidak Cermat DanHalaman 21, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMGTidak Mendasari Fakta Hukum Di Persidangan Dan Tidak MemperhatikanPeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku Yang MengakibatkanPutusannya

mendalilkan behwa gugatan Para Penggugat masihbergantung terhadap proses hukum lain, atas dalil ini Majelis Hakimberpendapat bahwa penerapannya secara kasuistis harus dilihatdan kecenderungan fakta hukumnya ...dst.Bahwa atas Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat telah dapatmembuktikan fakta hukumnya yaitu telah dilakukan PenyidikanTerhadap Para Penggugat/ Para Terbanding dan Para Penggugat /Para Terbanding telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimanabukti bertanda T. , Il, Ill, IV, 17.Bahwa apabila mendasari

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mendasari faktahukum di persidangan dan tidak memperhatikan peraturanperundangundangan yang berlaku hal ini dikarenakan Majelishakim hanya mendasari persangkaan, seharusnya majelismempertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku dan faktapersidangan..

Bahwa dengan mendasari Pasal 13 ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukandari Apotek atau Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan,bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahanHal. 6 dari 11 hal. Put. No.39 K/MIL/2009sedemikian adalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5)UndangUndang No. 5 Tahun 1997..

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4)menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahanPsikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit,Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyairesep dokter, maka perbuatan Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masapercobaan selama 2 (dua) bulan.Karena putusan Hakim tersebut dirasa kurang setimpal dan tidak memenuhirasa keadilan dimata masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa selainmenyebabkan keuntungan bagi salah satu perserta Pemlilu juga dapatmenimbulkan keresahan bagi peserta Pemilu yang lainMenimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah mengadaada dantidak mendasari

untuk tidak mengulangi perbuatannya danlebih berhatihati dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah tepatTerdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan denganpidanasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyatatidak berdasar hukum maka harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terdakwayang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan memoribanding Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendasari

Putusan Nomor 113K/PM.II09/AU/VIII/2020(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan ancaman Pidana pada pasal dakwaanAlternatif Kedua (Pasal 103 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer) adalah maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan,selanjutnya mendasari Pasal 78 Ayat (1) ke2 Kitab UndangUndangHukum Pidana daluarsa penuntutan pidana terhadap kejahatan denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun adalah sesudah 6 (enam) tahundan berjalannya tenggang daluarsa tersebut dihitung sehari sesudahtindak pidana

dilakukan.Menimbang : Bahwa mendasari ketentutan Pasal 78 Kitab UndangUndang HukumPidana tersebut maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam dakwaannya terakhir dilakukan pada bulan Maret 2012,sedangkan Saksi1 (Pratu SAKSI1) mengetahui perbuatan Terdakwatersebut dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud HalimPerdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi1 terima di StafUrtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, kemudianbaru melaporkan perbuatan yang dilakukan

Kota Pasuruan pada tanggal 15Nopember 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/18/X1I/2005 tanggal 15Nopember 2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

Kota Pasuruan pada tanggal 24Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/58/VIII/2008 tanggal 25Agustus 2008 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Hal. 9 dari 13 hal. Put.