Ditemukan 122744 data
13 — 1
ranjang selama lebih dari 3 (tiga)tahun, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (dua)orang saksi Tergugat masingmasing bernama Saksi Tergugat dan Saksi IlTergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintaiTergugat lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selamalebih dari 3 (tiga) tahun, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebuttelah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 348/Pat.G/2019/PA.RbgQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan inisebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasasaling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupayamaksimal
11 — 2
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai kKeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
di wilayah domisili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahanadvokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan olehPenggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:Menimbang, bahnwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat danketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan
11 — 2
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0350/Padt.G/2019/PA.SdnMenimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
32 — 9
Ditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalamtahun 2012 s/d tahun 2015 mempunyai prinsip hidup yang berbeda dankeadaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatkurang harmonis, sehingga apabila bertemu bertatap muka sering terjadipertengkaran dan percekcokan terusmenerus antara Penggugat denganTergugat didalam kehidupan rumah tangga dan karenanya mohonkepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan NegeriJambi untuk menyatakan beralasan menurut hukum : antara Penggugatdengan
Tergugat kurang harmonis dan sering terjadipertengkaran dan percekcokan terus menerus antara Penggugat denganTergugat didalam kehidupan rumah tangga dari tahun 2012 s/d tahun2015 serta serta selama + 4 tahun terhitung dari bulan September 2015s/d tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dariTergugat, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa hati Penggugatdan hati Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dankarenanya wajar untuk bercerai/diceraikan, sebagaimana ditegaskan
8 — 5
Namun, karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturankhusus (leg specialis) dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan dalam Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talaktersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri (ba'da duhul), maka talak itu jatuh menjadi talak raj'i, yaitu talak kesatu atau keduadi mana apabila kedua belah pihak berkehendak untukHalaman 12 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0130/Padt.G/2016/PA Srog.melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masihberada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikahbaru lagi, hal ini ditegaskan
14 — 2
116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kKediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
7 — 1
menghadap hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidakkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatanPenggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkaraperceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
10 — 6
istri yang sah; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun; Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankankewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan olehkeberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaanrumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun1974 ditegaskan
hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandungdi dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
28 — 2
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
51 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Solutionssebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Bersama antara PT TrasnationalSolutions dengan Penggugat tanggal 23 Agustus 2006 pada Pasal 2 disebutkan,masa Kontrak Kerja Antar Waktu Tertentu pihak kedua (Penggugat) pada PTSecuricor Indonesia (Tergugat) dihitung sejak bekerja di PT TransnationalSolutions, yaitu mulai tanggal 8 Maret 2005 diperhitungkan sebagai masakontrak kerja di PT Securicor Indonesia (Tergugat) (bukti P3) ;bahwa sehubungan dengan pengalihan tersebut (vide bukti P3), olehTergugat ditegaskan
11 — 7
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
PeradilanAgama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan iniHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pat.G/2016/PA.Pdgbila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan
19 — 2
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
21 — 3
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama LubukHalaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 83/Pat.P/2019/PA.LbsSikaping berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkaraitsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
14 — 4
formil dan materiilterhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan
7 — 0
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
PA.Pdgsebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat permikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2413 K/Pid.Sus/2013Halaman 15 : ...... menghendaki seseorang yang diduga melakukan tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga selain mempunyai hubungansebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 ayat I huruf a, b, c dan ayat 2 jugamenghendaki Terdakwa yang harus menetap dalam rumah tangga dengan saksi korbansebagaimana ditegaskan menetap dalam rumah tangga dengan saksi korbansebagaimana ditegaskan dalam huruf c dan ayat 2 dimana orang yang bekerjamembantu rumah tangga dianggap sebagai anggota keluarga
15 — 7
bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakHal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pat.P/2018/PA Sgmpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan suaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan
UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperolehHal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pat.P/2018/PA Sgmketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenaiPeristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapanpengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
188 — 46
Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2018 yangdibuat oleh Tergugat ditegaskan halhal sebagai berikut :i.Bahwa terkait dengan hartaharta saya, dengan ini saya memberikankepada anakanak saya, yaitu : ANAK KE1 yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29051993 ANAK KE2 yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10101995 ANAK KE3 yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11062005il.
TnkDengan demikian, antara Penggugat III dan Tergugat telah terjadikesepakatan, sebagaimana ditegaskan pada pernyataan terakhir dalamSurat Perjanjian, yaitu:Demikian peranjian ini kami buat dan kami tanda tangani dengansebenarbenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpaada paksaan dari pihak mana pun serta dapat dipertanggungjawabkansecara hukum.12.
73 — 17
Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau Iisteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telahmemenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa
Ayat (2) Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum IslamHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Lbssesual dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan