KANTOR CABANGSEMARANG PANDANARAN, yang diwakilli PejabatPengganti Sementara Pimpinan Cabang AgusSulistiyono, berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor75, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasakepada Jonet Kertapati, dan kawankawan, KepalaBagian Hukum pada PI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Wilayah Semarang, beralamat di JalanPandanaran Nomor 75, Semarang, Jawa Tengah,,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September2017;KEMENTERIAN KEUANGAN' RI cq KANWILDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Nomor 3078 K/Pdt/2019.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL RI cq KANWIL BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, cqKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, KarangKidul, Semarang Tengah, Karang Kidul Semarang, KotaSemarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan ImamBonjol 1D GKN II Lt IV Semarang, yang diwakili olehHadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasakepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan R.I.

tersebut terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon;Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon;Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon;Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon; Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran; Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon; Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

perubahan nama diatur dalam Pasal52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telahdiperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimanaketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan datanama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmrah Kementerian

Nomor 65/Pdt.P/2016/PN Pwttersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukumdan normanorma yang hidup dalam masyarakat maka Permohonan Pemohon patutlahuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untukkepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 118 HIR sudah sepatutnyaapabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmroh Kementerian

mempunyai tugas menyelenggarakanurusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan Negara, yang menyelenggarakan fungsi:a Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya;b Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;c Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; dand Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya;Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang R.I.Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah olehPeraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Presiden R.I.

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;4 Oleh karena itu, keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusantersebut pada tanggal 27 Mei 2012 dibacakan oleh Parikesit Suprapto selaku1011121314Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Badan Usaha Milik Negara kemudiansalinannya baru diberikan oleh Personalia PT.

BKI) oleh Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN,kemudian Termohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2012 mengeluarkan KeputusanPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia DiLuar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK203/MBU/2012 tentangPemberhentian Dan Pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

Muis Nuhun) dengan Pemohon II (Marlia binti Laisiba) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1988 diDesa Polara, Kecamatan Waworete sekarang Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Pemohon dapat mencatatkankelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempatanak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Hal. 10 dari 12 Hal.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Kabupaten KonaweKepulauan pada hari Jumat tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, bertepatandengan tanggal 27 November 2020 Masehi, oleh A. Muh.

Menetapkan Nama BASSAM yang lahir di Jeddah 5 Mei 1999 yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan BASSAM HASAN MAHMOOD ALSALEMI yang lahir di Jeddah 5 Mei 1999 yang tertulis pada Ijazah Kelulusan Sekolah Menengan Umum Nomor 283/Lu/2018 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Kota Jeddah Kementerian

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Martani Jaya Bin Abd Majid) dengan Pemohon II (Maslina Binti Abd Jalil) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1998 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

danPeraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannyake Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan perundangundanganyang berlaku serta ketentuan hukum

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikianlah penetapan ini ditetapbkan pada hari Jumat tanggal 11Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442Hijriah oleh Hasnawati, S.

Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonanke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalammengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun; bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal14 April 2018 di Ambon karena sakit; Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya; Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakakberadik hanya mereka berdua; Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagaipegawai negeri sipil pada kantor Kementerian

permohonanke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalammengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun; bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal14 April 2018 di Ambon karena sakit; Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Padt.P/2021/PN Amb Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakakberadik hanya mereka berdua; Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagaipegawai negeri sipil pada kantor Kementerian

Memerintahkan Kepala Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat.Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan PencatatBalik Nama Kapal untuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua),Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Smr.nomor 7220, tanggal 10 Juni 2014, atas nama MUH. ASRI dan SalinanGrosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014, sesuai yangdimohonkan oleh Pemohon;4.

ASRI danSalinan Grosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014 tersebut,dan memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan Pencatat Balik Nama Kapaluntuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua), nomor 7220, tanggal 10Juni 2014, atas nama MUH.

Pasal 101UU Adminduk, yang pada pokoknya menyatakan bahwa NIK dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya olehsemua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintahnon kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka menjadipertanyaan adalah apakah benar ada ketidaksesuaian data dalam dokumenkependudukan Pemohon dengan paspor RI yang dipegang Pemohon dan selanjutnyaapakah

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilakibernama MUHAMMAD RIDHO ARDIANSYAH, yang lahir di Slemanpada tanggal 27 September 2009, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.088/I//2013/RSDS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSP Dr.Sardjito ;3. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon kelahiran anak Pemohon belumdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta;4.

Duplikat Surat Keterangan Lahir No. 088/I/2013/RSDS yangdikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSP Dr. Sardjito,tertanggal 18 januari 2013 atas nama anak bernama MUHAMMADRIDHO ARDIANSYAH, diberi tanda P4 ;5.

Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor DN19 Dd 0051753 tanggal08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P24.

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, antara pemohon dengan anak pemohontelah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telahmembuktikan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON adalah anak kedua dansaat ini masih menjadi tanggungan pemohon.Menimbang, bahwa bukti P2 telah menerangkan perihal Ijazah anak pemohonbernama ANAK PEMOHON yang telah lulus pada Sekolah Dasar Inpres 18 Matajang padatahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Fungsi Konservasi yaitu kawasan hutan yang tidak boleh dikelola tetapidipertahankan sebagai penyangga kehidupan, penyangga lingkungan danHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olmpenyangga sistem mata air sehingga untuk kawasan konservasi tidak akandiberikan ijin usaha atau kelola dan biasanya dipertahankan oleh Kementerian;Bahwa lokasi Oenitas Desa Kifu masuk ke dalam kawasan hutan lindung MultisTimau (RTK 183).

Kemudian untuk jati bisa dikelola tetapi harus ada jinusahanya, yang dapat mengeluarkan jin itu Kementerian.;Bahwa yang dapat mengelola kawasan hutan lindung itu bisa dari perorangan,koperasi atau badan usaha dalam bentuk skema hutan kemasyarakatan (KKM)yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Untuk KKM itu dapat dibagi dalam beberapakelompok untuk mengelola dengan jumlah anggota minimal 15 (lima belas) orangper kelompok, namun jin usaha yang didapatkan dari Kementerian itu bukandigunakan untuk menebang kayu yang ada didalamnya karena sudah menjadikesepakatan dengan masyarakat bahwa kayu yang ada dalam kawasan hutanlindung tidak dapat ditebang sekalipun kayu tersebut masyarakat yangmenanamnya apalagi tanaman yang sudah ada sebelum mereka menetap didaerah tersebut.

Untuk ijin diajukan ke KPH lalu KPH membuat kajian teknis laludiajukan ke Dinas lalu kami dari Dinas mengeluarkan pertimbangan teknis laludiajukan ke Kementerian.;Bahwa di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau itu didominasi oleh tegakanAmpupu dan Kasuari (Sejenis cemara). Untuk pohon jati itu hidupnya dibagianrendah karena dibagian ketinggian siklus hidupnya tidak baik. Untuk datarandengan ketinggian 500 (lima ratus) meter ke atas didominasi oleh ampupu dankasuari.

Sebenarnya ada ilmu sendiri yang dapatmengukur berapa usia pohon jati dilinat dari tunggaktunggak tersebut dilihat darilingkaran pohon dan Saksi tidak mempunyai kompetensi tentang itu;Bahwa beberapa kawasan di Kabupaten Kupang awalnya fungsinya masih hutanproduksi tetapi setelah dikaji kembali oleh Kementerian, yang tadinya produksimenjadi hutan lindung padahal disana sudah ditanami jati sehingga banyak hutanlindung yang memiliki pohon jati.

Lab : 2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatanganioleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1114/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114

Lab : 2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatanganioleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.DANKEDUA

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan

Lab :2586/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani olehPemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST. ; Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentinganiimu pengetahuan dan teknologi.

dengan terdakwa untuk kembalimembina rumah tangga kami;Bahwa pada waktu didepan Polisi, Polisi menyuruh terdakwa meminta maafkepada kedua orang tua saksi dan saksi, sehingga kedua orang tua saksimaupun saksi sudah memaafkan terdakwa;Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yangmasingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarnahijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yang terdapatHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 127 /Pid.Sus/2016/PN.SOStulisan Kementerian

kejadian tersebut korban mengalami merah pada bagiandan kepala bagian kanan lombo dan saksit;Bahwa baru 1 (satu) tahun lebih terdakwa menikah dengan korban dansebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan korban berkelahidan sepengetahuan saksi, terdakwa dengan korban sudah berdamai;Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yangmasingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarnahijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yang terdapattulisan Kementerian

tersebutkorban tidak bias beraktifitas selama 1 (Satu) minggu; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan sehigga terdakwapun sudah meminta mmaf kepada korban,maupun kepada kedua orang tua korban sehingga korban dan kedua orangtuanya sudah memaafkan terdawa; Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah,yang masingmasing 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buahberwarna hijau masingmasing buku tersebut ada lambang Garuda yangterdapat tulisan Kementerian

empat centimeter dan lebar tiga centimeter.e Terdapat bengkak pada hidung dengan ukuran panjang kurang lebih duacentimeter terdapat pendarahan pada bola mata Kiri.e Terdapat Pendarahan pada bola mata Kiri.o Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, yang masingmasing 1 (satu) buahberwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau masingmasing bukutersebut ada lambang Garuda yang terdapat tulisan Kementerian

bungkusbekas rokok Magnum Filter warna Hitam berisi 1 (Satu) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpoa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian

) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrmemiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

bungkusbekas rokok Magnum Filter warna Hitam berisi 1 (Satu) bunguks plastikklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putin dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian

Utrklip berisi 1 (Satu) bungkus klip berisikan kristal warna Putih dengan beratnetto 0,0295 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0209 gram) adalahpositif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

;(Bukti T11);e Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama NomorB.V/2b/Kp.04.1/00335/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihalLaporan Putusan Pengadilan PNS a.n. Dr. H. Ridwan Tohopi,M.Si.; (Bukti T12);e Surat Rektor JAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor:In.11/I/KP.04.2/584/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal UsulPenjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Dr. H.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil,;di lingkungan Kementerian Agama, merupakan kewenanganMenteri Agama. Dengan demikian penerbitan SK a quo sesuaidengan kewenangan Tergugatl;Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK a quoI sudah sesuaidengan prosedur, kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.;c.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil,;di lingkungan Kementerian Agama, merupakan kewenanganMenteri Agama. Dengan demikian penerbitan SK a quoIl sesuaidengan kewenangan Tergugatl;Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK a quoll sudah sesuaidengan prosedur, kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.;c. Bahwa penerbitan SK a quoll didasarkan pada:1.

dan SK a quollditerbitkanberdasarkan tingkat kesalahan perbuatan Penggugat yang telahmenurunkan kehormatan, citra dan martabat Pegawai NegeriSipil, Knususnya di lingkungan Kementerian Agama;g.

Bone Bolango tahun 20092010(fotokopi sesuai dengan asili);: Surat dari Kementerian Agama Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo NomorIn.11/I/KP.04.2/554/2014 tanggal 26 September2014 Perihal Laporan Proses Hukum Dr. H. RidwanTohopi., M. Si.

., Jabatan Kepala BagianHukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan;2. YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc., Jabatan KepalaBagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, BiroHukum, Kementerian Perhubungan;Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt3. ANUNG TRIJOKO WASONO, S.H., M.H., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional, SetditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;4. WANDES T.

., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;5. RICHARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Penyusun BahanBantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, SeitditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.

., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: SU.14 TAHUN 2020, tanggal 3April 2020;Selanjutnya disebut TERGUGAT;2. PT. BAHARI EKA NUSANTARA, beralamat di Graha Paramita Building, Lantai12, Jalan Denpasar Raya Blok D2, Kav,8, Kuningan, Jakarta12940, diwakili oleh YUSTINA UTAMI, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT.

Kemudian terhadap perusahaan angkutan lautnasional atau pemilik kapal berbendera Indonesia yang tidak mengikutipengadaan tersebut, tidak berhak mengajukan ketersediaan kapalnyapada saat evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TimEvaluasi Kementerian Perhubungan.

Apabila memang TERGUGATbelum menanggapi somasisomasi dimaksud, seharusnyaPENGGUGAT mengajukan upaya administratif Banding kepada atasanTERGUGAT, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, sebagai wujudtidak menerima upaya penyelesaian Keberatan;Presiden Republik Indonesia menjadi atasan TERGUGAT karenasesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun2015 tentang Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubunganberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;Bahwa pada faktanya

Kemudian terdakwa besertabarang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RIatau instansi berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika golongan jenis ganja.Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No.167H/VIIV2014/BALAl LAB NARKOBA dariBadan Narkotika Nasional Tanggal 18Agustus 2014, pada kesimpulannyamenyebutkan

Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian KesehatanRI atau instansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ataumenguasai narkotika golongan jenis ganja dan Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No.167H/VIIV2014/BALAI LAB NARKOBA dariBadan Narkotika Nasional Tanggal 18Agustus 2014, pada kesimpulannyamenyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus besar kertaskoran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuhribu delapan ratus dua belas

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atauinstansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai,Hal 8 dari 19 Putusan Pidana No.1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pstmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotikajenis ganja.

JB8 No.3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri KabupatenBogor Jawa Barat.Hal 9 dari 19 Putusan PidanaNo.1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.PstBahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan anggota tim lainnya menujualamat tersebut dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barangbukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus ganja, yang masingmasingterobungkus kertas Koran dan 1 (satu) unit timbangan warna abuabu merkCamry, dari dalam lemari pakaian.Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

EKO;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB, bertempat diJalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen JakartaPusat Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus daun ganja kering kepada Saksi IVANANWAR seharga Rp. 5.000.000, .Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansiberwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotika jenis ganja.Bahwa keseluruhan daun ganja kering