mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp. 223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp.253.094.994 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00117/207/14/052/16 tanggal

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2020 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00112/207/14/055/15 tanggal 6 Agustus 2015, atasnama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000,beralamat di Jalan Industri VI, Keluranan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung,Kota Tangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp1.200.745.702.854,00Pajak Keluaran yang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01501/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00112/207/14/055/15 tanggal 6 Agustus 2015,atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, alamat Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya,Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15135, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01501/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari2014, Nomor: 00112/207

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/04/734/11 tanggal 13 Mei 2011;2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP831/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012:3.

atauapabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono):Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50742/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP831/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2004 Nomor 00031/207

Putusan Nomor 1233/B/PK/Pjk/201500031/207/04/734/11 tanggal 13 Mei 2011 Yang Dibetulkan Dengan KEP42/IWPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atas nama: Pemohon Banding,NPWP : 07.045.624.9734.000, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu butir A tentang Sengketa Formal atas Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP831/WPJ.29/212 tanggal 25 Juli 2012,sedangkan butir B yaitu tentang Sengketa Material terkait Koreksi

., telah mengemukakanhalhal sebagai berikut ; e Bahwa Pemohon dan Timi Suarman telah melangsungkan pernikahan padatanggal 04 Mei 1986 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.207/57/V/1986, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat;e Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dilahirkan anak pertamayang bernama Arif Fitrah Ramadhan (atas nama sertifikat) ;e Bahwa Pemohon memiliki harta berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat

April 2012 No.16/2012 tercatat atas nama Arif Fitrah Ramadhan ;3 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohondatang sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap padaPermohonannya tersebut ; wnnn Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, dimukapersidangan telah mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut : 1Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 32.73100812630003, atas namaDADANG RAHMAN MUNANDAR, diberi tanda bukti : P 1; Foto Copy Akta Nikah No. 207

RUHIYAT dan saksi USEP SAMSOEANWAR yang masingmasing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah,sesuai dengan agama yang dianutnya serta keterangan dari ARIF FITRAHRAMADHAN ; Menimbang, bahwa dari persesuaian alatalat bukti berupa suratsurat dansaksisaksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut: e Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yangbernama Timi Suarman, pada tanggal 4 Mei 1986 sebagaimana AktaNikah No. 207/57/V/1986 ; e

Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;41.

Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;43.

SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr.

SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;49.

Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an.

November 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas dikeluarkannya SuratHalaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2015Keputusan Terbanding Nomor KEP504/WPUJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012,yang Pemohon Banding terima tanggal 6 Agustus 2012, dimana Terbandingmenolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00030/207

Atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan SKPKB denganNomor 00030/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah kurangbayar sejumlah Rp1.105.485.598,00 dan jumlah yang telah disetujuiberdasarkan pembahasan akhir sejumlah Rp0,00. Adapun rincian SKPKBtersebut adalah sebagai berikut: No.Uraian Jumlah dalam Rupiah.

6.340.036.792) 5.787.293.993Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (6.140.845.963)) (5.588.103.164)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6.140.845.963) 6.140.845.9634 PPN yang Kurang Dibayar 0 552.742.77995 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP 552.742.7996 Jumlah PPN yang masih harus dibayar OQ 1.105.485.598)7 Jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan 0 0 akhir Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2015Atas penerbitan SKPKB Nomor 00030/207

Sebagai hasil pemeriksaan untuk Masa PajakJuli 2010, telah diterbikhan SKPKB PPN Nomor 00030/207/10/112/12tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah kurang bayar sejumlahRp1.105.485.598,00;Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Pemeriksa melakukan koreksi atasPPN masukan Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp552.742.799,00, denganalasan Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS yang ataspenyerahannya dibebaskan dari PPN.

;Bahwa terkait dengan tidak adanya penyerahan TBS, perlu PemohonBanding sampaikan bahwa sesuai dengan SKPKB PPN Nomor00030/207/10/112/12 tanggal 27 Januari 2012, pada Masa Pajak Juli 2010Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan BKP yang dibebaskandari PPN, ataupun penyerahan BKP yang tidak terutang PPN. DalamSKPKB PPN Nomor 00030/207/10/112/12 Masa Pajak Juli 2010disebutkan bahwa jumlah penyerahan yang dibebaskan dari PPN adalahNIHIL/tidak ada.

2014, Tanggal 07 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 627 /B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP588/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan PenolakanKeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00048/207

/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, maka bersama dengan iniperkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding di Pengadilan Pajaksesuai dengan Pasal 27 Undangundang No. 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan keterangan danpenjelasan sebagai berikut :Pengajuan atas formal banding :Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00048/207/10/823/12 untuk masa

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesarRp0,00 sehingga dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhiketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh PemohonBanding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP588/WPJ.16/2013 tanggal 17 AprilKeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207

/10/823/12 tanggal 20Juni 2012 untuk Masa Pajak September 2010 telah memenuhi ketentuan seperti2013 berkenaan dengan Penolakanapa yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUPdan Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pengajuan Banding atas Materi SengketaBahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/10/823/12 tanggal 20Juni 2012 untuk Masa Pajak September 2010 adalah sebagai berikut : Jumlah

Jumlah 0,00 14.200.000,00 14.200.000,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP588/WPJ.16/2013tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00048/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 Untuk Masa PajakSeptember 2010 adalah sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih)

207/Pid.B/2015/PN. Sgm

PUTUSAN Nomor : 207/Pid.B/2015/PN. SgmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA yang memeriksa, mengadili,serta memutus perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Reza Dwi Putra;Tempat lahir : Makassar;Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 26 November 1992;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kompleks Hasanuddin Blok F19,Kel.

Mei 2015;Penyidik, tanggal 23 Mei 2015, Nomor : SP.HAN/78/V/2015/Reskrim, Sejaktanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku PenuntutUmum, tanggal 09 Juni 2015, Nomor : B34/R.4.14/Epp.1/06/2015, Sejaktanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2015, Nomor : Print49/RT.3/Ep.1/07/2015,Sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015;Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 28 Juli 2015, Nomor : 207

/Pid.B/2015/PN.Sgm, Sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus2015;6Permohonan Perpanjangan Penahanan, tanggal 20 Agustus 2015, Nomor :207/Pid.B/2015/PN.Sgm, Sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 25Oktober2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 20 Agustus2015, Nomor : 207/Pid.B/2015/PN.Sgm, Sejak tanggal 27 Agustus 2015sampai dengan 25 Oktober2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara beserta lampiran

Surat Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk Menjual Nomor :207 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Yusrizal,SH Notaris di Pekanbaru;f. Surat Peijanjian Jual Beli Piutang Nomor :12 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Guspida\vati,SH Notaris di Pekanbaru;g. Surat Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor; 13 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Guspida\vati,SH Notaris di Pekanbaru, adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.;3.

Surat Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk Menjual Nomor :207 tanggal 19Maret 2010 yang dibuat dinadapan Yusrizal,SH Notaris di Pekanbaru;f. Surat Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor :12 tanggal 02 Desember 2015yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati,SH Notaris di Pekanbaru;g. Surat Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor; 13 tanggal 02Desember 2015 yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati,SH Notaris diPekanbaru;4.

Atas nama Tergugat Yunitawati Manurung, dengandibebankan Surat Kuasa Hak Tanggungan, No.208/NOT/2010, tanggal 19 Maret2010 (bukti surat P9) dan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual,No.207, tanggal 19 Maret 2010 (bukti surat P10) yang dibuatkan dihadapanNotaris Yusrizal,SH., sehingga merupakan UndangUndang bagi mereka untukmelaksanakan perikatan tersebut.(vide pasal 1338 KUHPerdata).

Atas nama Tergugat YunitawatiManurung, yang dibebankan Surat Kuasa Hak Tanggungan, No.208/NOT/2010,tanggal 19 Maret 2010 dan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual,No.207, tanggal 19 Maret 2010, adalah sah milik Penggugat.

;Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit pembelian satu unit rumahyang terletak di Bumi Garuda Sakti Damai, Blok B No.4, Tampan Pekanbaru,antara Tergugat dengan Tergugat II, oleh Tergugat diberikan Surat Kuasa HakTanggungan, No.208/NOT/2010, tanggal 19 Maret 2010 dan Akta PengakuanHutang dan Kuasa Untuk Menjual, No.207, tanggal 19 Maret 2010, ternadap objekJaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 15471/Simpang Baru,NIB.05,01.08.03.02063. Surat Ukur Nomor.02059/2006.

Surat Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk Menjual Nomor :207 tanggal 19Maret 2010 yang dibuat dihadapan Yusrizal,SH Notaris di Pekanbaru;f. Surat Peijanjian Jual Beli Piuttang Nomor :12 tanggal 02 Desember 2015yang dibuat dihadapan Lenny Guspidavati,SH Notaris di Pekanbaru;Halaman 16, Putusan Perdata Nomor 95/Pdt/G/2016/PNPBR.g.

Bahwa Perlawanan Terhadap Eksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR danPasal 225 RBg, yang mengenal upaya hukum berupa:a. Perlawanan terhadap putusan verstek;b. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi;c. Perlawanan terhadap sita jaminan;d. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoirdansita eksekusi;2.

(tujuh ratuslima puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pandan Sari,kecamatan Ciawi, Kabupaten bogor Propinsi Jawa Barat di PengadilanNegeri Cibinong, yang telah terdaftar dibawah register perkara Nomor:207/Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 5 Agustus 2019 antara PARAPELAWAN sebagai PARA PENGGUGAT melawan SRI MULYANIAFFANDI, Dkk sebaga PARA TERGUGAT.8.

Nomor 2493 K/Pdt.G/ 2018 tertanggal29 Mei 2019 yang dimohonkan TERLAWAN di Pengadilan Negeri Cibinongadalah objek perkara yang SAMA dengan objek perkara dalam GugatanNomor: 207/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang saat ini sedang diajukan PARAHalaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2019/PN CbiPELAWAN di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana dimaksud di atas,yaitu sebidang tanah seluas 752 M?

(tujuh ratus lima puluh dua meterpersegi) yang terletak di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi,Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.Bahwa petitum dalam Gugatan perdata Nomor : Nomor: 207/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang diajukan PARA PELAWAN adalah pengesahanpenguasaan bangunan (gudang semen) dan sebidang tanah seluas 752 M2(tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di KelurahanPandansari, kecamatan Ciawi, Kabupaten bogor Propinsi Jawa Barat di atasSertifikat Hak Milik Nomor : 105 dan Sertifikat

Bahwa perlawanan diperbolehkan, karena ada landasan hukumnya padaPasal 207 HIR, dengan syarat Ketua Pengadilan Negeri menerimaperlawanan ini untuk diperiksa terlebin dahulu. Berdasarkanmengabulkan penundaan eksekusi untuk sementara waktunya dapatmengabulkan penundaan eksekusi untuk sementara waktu sampaiputusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 27UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), dan Pasal 35 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP2671/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00010/207/06/213/09 tanggal

4 November 2009 Masa Pajak Februari 2006(Keputusan Terbanding Nomor KEP2671/WPJ.04/2010);bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding ini dapatdijelaskan sebagai berikut:LATAR BELAKANGKetentuan Formalbahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak periode Januari s/d Desember2006, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/207/06/213/09 tanggal 4 November 2009 untuk Masa Pajak Februari2006 ("SKPKB PPN

Mengenai Putusan.. bahwa diktum Putusan Pengadilan Pajak tersebut berbunyi:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan TerbandingNomor KEP2671/WPJ.04/2010 tanggal 25 November 2010 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor00010/207/06/213/09 tanggal 4 Nopember 2009, atas nama: PT.Bhumireksa Nusasejatii NPWP: 01.332.729.1062.000 dahulu01.332.729.1213.001, Alamat: Plaza Sentral Lantai 5, Jl.

/06/213/09, dan oleh karena itu dicantumkannyaSKPKB PPN Nomor 00010/207/06/213/09 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam Putusannya nomorPut.39475/PP.M.1/15/2011 nyatanyata tidak sesuai ataubertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor 00010/207/06/213/09 tanggal 4November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.332.729.1062.000yang secara nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

., dengan rincian sebagaiberikut:Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 83.087.566,00;Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tertanggal 04 Januari1999 sejumlah Rp. 436.861.492,00;Nomor Kohir: 00004/307/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 1.742.215.816,00;Nomor Kohir: 00013/240/00/112/02 tertanggal 11 Juli 2002sejumlah Rp. 1.675.909,00;Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tertanggal 09 Desember1998 sejumlah Rp. 4.050.002.103,00;Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;27Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;37Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal 16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa :a. 1 (satu) Bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanahperumahan dengannn nomro SHM 541 dengan luas 207 M2 atas namaRifai yang terletak di desa Pugeran kecamatan Gondang kabupatenMojokerto;b. 1 (satu) Bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanahperumahan dengan luas 444 M2 atas mama MASRUKHI yang terletak didusun Bunga RT.001/Rw.003 Desa Kedunggedes kecamatan Dlanggukabupaten Mojokerto ;Adalah barang / Harta Gono Gini dari bapak Rifai

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa 1 (satu) Bangunan rumahpermanen yang berdiri diatas sebidang tanah perumahan dengannn nomroSHM 541 dengan luas 207 M2 atas nama Rifai yang terletak di desa Pugerankecamatan Gondang kabupaten Mojokerto tersebut pada poin 1.1 dijual secarabersamasama dan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengembalikanhutang bapak Rifal bin Salamun sebesar Rp.43.000.000, (empat puluh tigajuta rupiah) dan hutanghutang semuanya untuk biaya seharihari Penggugatselama ini (

Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari 2008, Maret sampaiApril 2008 dan April 2008;bahwa hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari 2008 dbahwa Terbanding melakukan koreksi atas kompensasi dari Masa Pajak sebelumnyaRp6.404.768.829,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor: 00140/507/08/055/10 Masa Maret sampai dengan Aprmempunyai keterkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Februari 2008 Nomor:00225/207

/08/055/10 tanggal 13 April 2010;bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari 200800225/207/08/055/10 mencantumkan angka lebih bayar yang dikompensasikan ke Masa Pajak beradalah sebesar Rp331.208.915,00 namun dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambaheMasa Maret sampai dengan April 2008 menurut Terbanding angka kompensasi lebih bayasebelumnya sebesar Rp6.735.975.744,00 dimana angka lebih bayar tersebut sesuai dengatPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai

Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP00109/KEB/WPVJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00012/207/10/073/15 tertanggal29 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding;3.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84961/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00109/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00012/207

Putusan Nomor 208/B/PK/Pjk/2016Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP912/WPJ.02/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar Rp29.271.204,00(Lampiran ) tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa PajakJanuari 2008 Nomor 00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 sebesarRp29.271.204,00 (lampiran 2), yang memutuskan menolak Keberatan PemohonBanding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalamSKPKB PPN Nomor 00001/207/08/213113 tanggal 08 Februari 2013

KETETAPAN SEMULABahwa dalam Pemeriksaaa Pajak oleh Direktorat Pemeriksaan danPenagihan terhadap perusahaan Pemohon Banding, yang kemudian olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 untuk Masa Pajak Januari 2008dengan perincian yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut: (Rupiah)Menurut:= Peronon Banding Tabada jembarasanDasar Pengenaan Pajak:a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0 0a.2.

Putusan Nomor 208/B/PK/Pjk/2016menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahpajak yang masih dibayar sesuai dengan perhitungan dalam SKPKB PPNNomor 00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013;.

Untuk itu, atas KeputusanTerbanding Nomor KEP912/WPJ.02/2013 tentang Keberatan terhadapSKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/207/08/213/13 yangditerbitkan tanggal 08 Februari 2013, dapat diperiksa perkaranya olehMajelis Hakim yang terhormat;IV.

URAIAN POKOK BANDING1.Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP912/WPJ.02/2013 tanggal 25September 2013 sebesar Rp29.271.204,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 sebesarRp29.271.204,00 yang diterbitkan berdasarkan Surat PerintahHalaman 5 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.

/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.

Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi

tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116508.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT SriKuala, NPWP 01.128.695.2105.001, beralamat di PeukanSeuruway, Kel. Pekan Seruway Kec. Seruway, Aceh Tamiang,Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The PlazaOffice Tower Lt. 36, JI. M.H.

Putusan Nomor 4176/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.128.695.2105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77351/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP354/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP354/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013 atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP: 02.393.986.1734.000, beralamat di JalanBrigjend. H. Hasan Basri No. 43, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta Suzuki R2Jalan A.

Putusan Nomor 2094/B/PK/Pjk/20192014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009Nomor : 00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.393.986.1734.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.970.006,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa