• Baruga, Kota Kendari atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, denganHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kdimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yangdilakukan degan caracara atau keadaan sebagai

  dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN KdiMenimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHPadalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang rnaupun menghapuskan piutang

  Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya memberi hutangrmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapaadalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusiahidup, secara pribadi sehat jasmani

  Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang rmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif karena tersusunmenggunakan katakata atau, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhimaka unsur ini akan dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan adalah tindakantindakan

  kemudian tergerak hatinya dan mau melakukan suatu perbuatan yaknitetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakmerealisasikan janjinya untuk melunasi mobil tersebut, sehingga menunjukkanbahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kebohongan,sehingga Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantijou muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangrmaupun menghapuskan piutang

• TindakanWanprestasi Tergugatterhadap Penggugat berdasarkanPerjanjian PembiayaanKewajiban membayar angsuran dengan tepat waktu:Halaman 4 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN Bdg Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran yang untuk selanjutnyadisebut Kartu Piutang (Kartu Piutang/bukti P8) atas seluruhkewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Tergugattercatat telah menunggak pembayaran angsuran ke7 yaitu sejak tanggal22 September 2016; Bahwa pada saat dilakukan penagihan

  BUKTI P8:Berupa print dari sistem Kartu Piutang;9. BUKTI P9:Halaman 11 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN BdgBerupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Pertama) No. Skel.011/SOMI/MUFNX/2017 tertanggal 22 September 2017;10. BUKTI P10:Berupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Kedua) No. Skel.013/SOMI/MUF/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017;11. BUKTI P11:Berupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Ketiga) No.

  Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran yang untuk selanjutnya disebutKartu Piutang (Kartu Piutang/bukti P8) atas seluruh kewajiban yangHalaman 14 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN Bdgtimbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Tergugat tercatat telahmenunggak pembayaran angsuran ke7 yaitu sejak tanggal 22 September2016; Bahwa pada saat dilakukan penagihan oleh Penggugat, Tergugat selalumenyampaikan janjijanji akan melaksanakan pembayaran kewajiban secarapenuh dan akan segera

• - Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun mengahpuskan piutang ; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

  kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1)2)3)4)Menyatakan terdakwa I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberihutang maupun manghapuskan piutang

  milik terdakwadi Lingkungan Banjar Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, KabupatenBangli atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun manghapuskan piutang

  Unsur Dengan Memakai Nama PalsuatauMartabat Palsu, Dengan TipuMuslihat atauDengan Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untukHal 13 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Blimenyerahkan barang sesuatukepadanyaataumemberihutang maupunmengahapuskan piutang ;Menimbang, bahwa Unsur ini terpenuhi berdasarkan faktafakta dan keteranganSaksisasi dan terdakwa bahwa pada saat terdakwa menawarkan lelang kepada saksiabdul Kohar, terdakwa mengatakan bahwa dikantor terdakwa bekerja akan adaPelelangan sepeda

  Dengan demikian unsur dengan tipu muslhat, maupundengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberikan suatu barangatau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah terpenuhii maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 53 (lima puluh tiga) lembar nota penjualan fiktif yang dibuat oleh Ahmad Kosasih;- 1 (satu) lembar data rekap sisa piutang berdasarkan hasil audit perusahaan yang dilakukan oleh team audit kantor CV.Kecap Delimas di Tegal tertanggal 9 Oktober 2018, berikut lampiran penjelasannya;- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ahmad Kosasih bahwa benar Ahmad Kosasih telah menggunakan uang perusahaan dengan cara membuat nota fiktif yang pengakuannya

  Menetapkan barang bukti berupa: 53 (lima puluh tiga) lembar Nota penjualan fiktif yang dibuat olehterdakwa; 1 (satu) lembar Data rekap sisa piutang berdasarkan hasil auditperusahaan yang dilakukan oleh Team audit kantor pusat CV.

  di cek ditoko, toko tersebut hanyamemesan 1 (satu) krat kecap saja;Bahwa untuk pembelian secara tunai maka nota berwarna merahdiserahkan ke bagian admin perusahaan sedangkan penjualan secarakredit maka nota putih/asli yang diserahkan ke perusahaan sedangkanwarna kuning/merah diserahkan toko, kalau toko/konsumen sudahmelunasi tagihan maka kemudian nota asli diserahkan ke toko;Halaman 18dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN CbnBahwa dengan adanya nota fiktif seperti yang dibuat oleh Terdakwamaka piutang

  CV Kecap Delimas dalam bentuk nota meningkat,normalnya piutang perusahaan itu maksimal hanya 50% (lima puluhpersen) sajasehingga keadaan perusahaan menjadi stabil atau dalamkondisi bagus, tetapi jika piutang lebih dari 50 %(lima puluh persen)maka keadaan kantor tidak likuid dan harus diwaspadai dan dalamtingkat tertentu bisa menjadi koleps/bangkrut;Bahwa dari hasil audit perusahaan dan pengecekan lapangan diketahuibahwa ada 58 (lima puluh tiga) nota fiktif yang dibuatoleh Terdakwa;Bahwa akibat nota

  ini Terdakwa belum melunasi kerugian yang dialamipihak perusahaan dan Terdakwa sanggup mengganti kerugian peruusahaandengan cara mencicil dengan dipotong dari gaji setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah puladihadirkan barang bukti berupa: 58 (lima puluh tiga) lembar nota penjualan fiktif yang dibuat oleh AhmadKosasih; 1 (satu) lembar data rekap sisa piutang

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwatetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 53 (lima puluh tiga) lembar nota penjualan fiktif yang dibuat olehAhmad Kosasih; 1 (satu) lembar data rekap sisa piutang berdasarkan hasil auditperusahaan yang dilakukan oleh team audit kantor CV.Kecap Delimasdi Tegal tertanggal 9 Oktober 2018, berikut lampiran penjelasannya; 1 (satu) lembar surat pernyataan dari

• utang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp103.280.200,00 (seratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

• Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dihitung sejak jatuh tempo pembayaran utangnya hingga kini yaitu berupa bunga 0,5% (nol koma lima persen) dikali 7 (tujuh bulan) dikali utang pokok sehingga totalnya sejumlah Rp3.614.800,00 (tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
• Menyatakan sah surat perjanjian Hutang Piutang

• 4 (empat) lembar data rekapan perincian perhitungan piutang plasma an. DENY RIDWAN PANIE.

Dikembalikan kepada terdakwa;

• Print out rekening koran an. RISPA LOWRY A.

Dikembalikan kepada saksi korba RISPA LOWRY A;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

DENY RIDWAN PANIE;e 4 (empat) lembar data rekapan perincian perhitungan piutang plasma an.DENY RIDWAN PANIE;e Print out rekening koran an. DENY RIDWAN PANIE;Dikembalikan kepada orang tua terdakwa.4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah);Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan :1.

DENY RIDWAN PANIE;2. 4 (empat) lembar data rekapan perincian perhitungan piutang plasma an.DENY RIDWAN PANIE;3. Print out rekening koran an.

DENY RIDWAN PANIE, 4 (empat) lembar data rekapan perincianperhitungan piutang plasma an. DENY RIDWAN PANIE, Print out rekening koranan. DENY RIDWAN PANIE sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Buktidalam Berita Acara Penyidikan dan setelah Majelis Hakim meneliti lebih jauhbarang bukti dalam perkara ini dan ternyata yang dihadirkan berupa : 1 (Satu)buku tabungan bank BNI an. DENY RIDWAN PANIE, 4 (empat) lembar datarekapan perincian perhitungan piutang plasma an.

DENY RIDWAN PANIE. 4 (empat) lembar data rekapan perincian perhitungan piutang plasma an.DENY RIDWAN PANIE.Dikembalikan kepada terdakwa; Print out rekening koran an. RISPA LOWRY A.Dikembalikan kepada saksi korba RISPA LOWRY A;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, oleh kamiA. A.

• banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan alat bukti Pembanding semula Penggugat yang dajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang

• MENGADILI:

  1. MenyatakanTerdakwa Nana Suheri als Heri Bin Ukin Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana

• 26Nopember 2013 No. 109/Pen.Pdt/2013/PTY. tentang penunjukan majelis hakimdalam perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 29 April 2013, No. 114/Pdt.G/2012/PN.Slmn, ; onnnnnTENTANG DUDUK PERKARANYAMembaca gugatan Penggugat / Terbanding yang diajukan pada tanggal 6 Juli2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II pada mulanya terjalin hubunganhukum utang piutang

  Bahwa Tergugat Ibukanlah merupakan pihak dalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat IT danPenggugat, sehingga tidak ada perselisihan hukum dengan Tergugat I. Dan dapatdikatakan Gugatan tersebut mengandung Cacat Formil (Error in persona) dalammenentukan Para Pihak Tergugat terutama Tergugat. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak.jelas dan kabur sehingga membuatTergugat.....Tergugat sangat tidak leluasa dalam menentukan sikap untuk memberikan jawabandan membela kepentingan hukumnya.

  Hal ini dapat kita ketemukan berdasarkan kronologis yang dikemukakanPenggugat.....Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah sebagai berikut: a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II pada mulanya terjalin hubunganhukum hutang piutang yaitu bahwa Tergugat II berhutang pada Penggugatsebesar Rp. 220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Inilah yangdinyatakan oleh Penggugat dalam Posita nomor 1 Surat Gugatan.

  , apakah murni sebagai hutang piutang atauhubungan hukum yang lainnya, bahwa sesungguhnya yang benar adalah telah1616terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara Penggugat dan Tergugatsebagai Pengusaha atau wiraswasta. Bahwa hubungan tergugat II dan penggugat sudah berjalan 11 tahun lebihkurang dan selalu diperbaharui.

  AB 470 WI, No.Rangka:MHRRN17305 1000977, No.Mesin : D17A51061469 untuk melunasihutang Wahyu Darmanto/Tergugat II kepada Penggugat/Terbanding,sehingga tidak ada kesalahan mengenai hutang piutang antaraPenggugat/Terbanding dengan Wahyu Darmanto/Tergugat II dan telahsesuai dengan bukti P4 ; Bahwa seharusnya Tergugat II menyerahkan BPKB No.D5187419 Imobil Honda Stream No.Pol.k AB 470 WI, No.Rangka:MHRRN173051000977, No.Mesin : D17A51061469 kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi oleh Tergugat II BPKB

• No. 460 PK/PDT/2007Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin suatu hubunganhutang piutang, di mana Tergugat telah berhutang kepada Penggugatsejumlah US $ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), hal inisebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 5 tertanggal 22 Maret2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat ;Bahwa pinjaman hutang

  piutang antara Tergugat dimaksuddipergunakan untuk biaya perbaikan dan biaya operasional Kapal KM.

  YUNGIN No. 3 eks YOUNG HEUNG No. 3 dalamkeadaan baik beserta suratsuratnya kepada Penggugat yang telah dihibahkankepada Turut Tergugat Il guna dipakai dengan bebas dan aman ;Bahwa seharusnya Penggugatlah yang melaporkan Tergugat dengantuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan atas sejumlah uang milikPenggugat yaitu sebesar US $ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat).Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat menyadari bahwahubungan hukum keperdataan yaitu hutang piutang

  No. 460 PK/PDT/2007 Kevaliditasan dan kekuatan hukum (Rechtsracht) atasdan / atau dari Akte Pengakuan Hutang ; Subyek yang menjadi pihak dalam hubungan hutang piutang ; Nilai uang pinjaman atau yang diperhitungkan dalam AktePengakuan Hutang ; Status kepemilikan atas kapal bernama KM YUNGIN No. 3 eksYOUNG HEUNG No. 3; Proses pengalihan dengan suatu kompensasi ;Bahwa dari beberapa fakta persidangan yang muncul sebagaimanadimaksudkan di atas, diketahui :a.

  YUNGIN PRIMA SENTOSA :1) Hubungan hutang piutang, sebagaimana dimaksudkan di dalamAkte Pengakuan Hutang a quo ;2) Suatu klausule tentang batas tenggang waktu pembayaran hutang,sebagaimana dimaksudkan di dalam Akte Pengakuan Hutanga quo ;3) Suatu klausule tentang kewajiban memenuhi pembayaran hutangtepat pada waktunya, sebagaimana dimaksudkan di dalam AktePengakuan Hutang a quo ;b. Adanya suatu kuasa dari pemilik kapal, yaitu. PT.

• Ady Kamal tersebut telah dibuatkan surat perjanjianutang piutang yang diwaarmaking Notaris Achmad Sofian, SH dengan nomor: 522/Daft/VIII/2012 TANGGAL 14 Agustus 2012.Bahwa benar saksi korban menyerahkan uang 500.000.000, lima ratus juta rupiah)Bahwa saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus jutarupiah) pada tanggal 14 Agustus 2012 di Bank BCA Dewi Sartika Jakarta Timur melaluirekening saksi Mas"ud yang merupakan anak terdakwa Burhanudin dengan norek BCA7580319615 kemudian

  Bahwa sesampaidikantor Notaris sudah ada Saksi korban Oen Mie Tjhen als Lisa, sdr Siti hajar, sdr Ratna,sdr Musa Limbu (DPO) beserta Istri, yang selanjutnya terdakwa I dan Istri terdakwa, saksiKorban beserta Musa Limbu dan istri Musa Limbu melakukan tandatangan suratperjanjian utang piutang dan satu bendel berisi surat sertifikat diserahkan oleh sdr Yantodan terdakwa II Rahmat Hidayat kekantor Notaris.

• telah memiliki hutangkepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) denganjangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2018 dengan sistim diangsur setiapbulan sebesar Rp. 3.183.400,(tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu empatratus rupiah) sebagaimana Restrukturisasi Surat Pengakuan Hutang No.359301009061106 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.Sehingga dengan demikian perjanjian hutang piutang

  yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1338 KUH Perdatasemua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undangbagi pihak yang membuatnya,Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN SkhMenimbang, bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang yang dibuatoleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, makaberdasarkan pasal 1338 KUH PERDATA perjanjian tersebut adalah mengikatbagi para pihak

• adalah nama keluarga yang tercantum dalam namaayah, ibu, kakak dan adik Pemohon; Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Kristian Haryanto namunsaat pembuatan Akta Kelahiran yang tertulis hanya nama Kristian saja; Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dan mendukungPemohon untuk menambahkan nama Haryanto pada nama Pemohon; Bahwa untuk dapat menambah namanya tersebut diperlukan Penetapandari Pengadilan Negeri; Bahwa penambahan nama Pemohon tidak ada sangkut pautnya denganurusan hutang piutang

• Kawung Luwuk sebanyak10 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, padahari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira jam15.30 wib ternyata oleh pihak Bank uang tersebutdiduga palsu ;e Bahwa benar sewaktu suami saya pulang dari BankBRI dan menjelaskan kepada saya bahwa pihak BankBRI mengatakan kepada suami saya bahwa uang uangtersebut diduga palsu' karena terasa kasar biladiraba tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawandan tulisan nominal uangnya ;Bahwa benar Sebelumnya saya mempunyai sangkutpaut hutang piutang

  Unit Kawung Luwuk sebanyak10 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, padahari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira jam15.30 wib ternyata oleh pihak Bank uang tersebutdiduga palsu ;Bahwa benar sewaktu saya pulang dari Bank BRI danmenjelaskan kepada isteri sayabahwa pihak Bank BRI mengatakan kepada saya bahwa uanguang tersebut diduga palsu karena terasa kasar biladirabatulisantulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan~ dannominal uangnya ;Bahwa benar sebelumnya isteri saya mempunyaisangkut paut hutang piutang

• rupiah) danHalaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.PyaTergugat mengakui belum bisa membayarnya sampai perkara ini disidangkankarena Tergugat belum memiliki uang dan Tergugat bersedia akanmelunasinya setelah Tergugat memiliki uang karena pada saat ini Tergugatberusaha melunasi dengan cara mencicil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas danfakta yang diketemukan dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 Pengadilan berpendapat,bahwa benar telah terjadi hubungan hutang piutang

  antara Penggugat denganTergugat meskipun keberadaan surat bukti P.1, P2dan P.3 adalah merupakanakta dibawah tangan, namun bukti tersebut telah diakui oleh Pihak Tergugat dandihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hakim menilai bahwahubungan hukum (perjanjian) dengan titel Hutang Piutang antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah benardan sah menurut hukum sehingga hak dan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sematamata untukmendapatkan fasilitas hapus tagih karena pada dasarnya pihak yang dimaksudmenggunakan pinjaman Piutang Negara maupun Piutang Daerah yangdimaksud di dalam peraturan tersebut adalah kementerian negara/lembagapemerintah non kementerian negara/Ilembaga negara yang merupakanperangkat Pemerintah Pusat maupun Pejabat

  Pengelola Keuangan Daerah.h Sementara itu dalam rangka penghapusan piutang Negara/ Daerah sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk.07/2005Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan PenghapusanPiutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah dimaksudkandilakukan apabila eksekusi agunan kredit telah dilakukan tetapi hutang yangditanggung belum dapat dilunasi.

  Bahwa ketiga peraturan tersebut tidak adarelevansinya dengan gugatan ini mengingat pengurusan piutang Tergugatterhadap Penggugat belum pernah melibatkan PUPN/DJKN.3 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 12 tuntutan ganti rugi yangdiajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi semata. Hal tersebutsejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1973 tanggal 22Agustus 1974 bahwa ganti kerugian harus dibuktikan, apabila tidak dibuktikanmaka putusan pengadilan harus diperbaiki.

• Pra pencocokan piutang pada tanggal 27 Juni 2013 di PT KepsonicIndonesia, Cikarang, Bekasi.e. Rapat pencocokan piutang pada tanggal 28 Juni 2013 di PengadilanNiaga Jakarta Pusat.Hal.3 dari 25 hal. Put.

  Rapat pencocokan piutang dan verirfikasi pajak pada tanggal 30 Agustus2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tagihan Kantor Pengawasan danHal.4 dari 25 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.SusPailit/2014Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi yang diakui TimKurator adalah sebagaimana yang diajukan di atas.7. Bahwa terdapatnya perbedaan tagihan yang diajukan pada saat PKPU danpada saat pailit dapat kami jelaskan sebagai berikut:a.

  Pemohon Kasasi telah hadir dalam rapat pencocokan piutang dan verifikasipajak pada tanggal 30 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dantagihan Pemohon Kasasi diakui Tim Kurator;.

  Bahwa telah diadakan dalam rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajakpada tanggal 30 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang jugadihadiri oleh Pemohon Kasasi;. Bahwa dalam rapat tersebut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi IImengakui tagihan Pemohon Kasasi dimaksud dan memasukkannya sebagainilai tagihnan dalam Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. KepsonicIndonesia yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (videBukti T4);.

  Lontoh et.al,Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan KewajibanPembayaran Utang, Alumni, Bandung, hal. 300, sebagaimana yang dikutipoleh M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik diPeradilan, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 29.)

• dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Il Desa Tanjung TambakKec Tanjung Batu Kab Ogan llir atau pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukanperbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

  Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hakum ;ae Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberhutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

  Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberhutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, adalah terdakwa pada hariMinggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB atau pada suatu waktuyang

  masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Il Desa Tanjung TambakKec Tanjung Batu Kab Ogan llir telah melakukan perbuatan, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Januari 2014saksi Yulia

  (empat puluh dua juta rupiah).Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN KagMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian makamenurut pengamatan Majelis Hakim tentang unsur Dengan memakai namapalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau Ssupaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa

• sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya;Demikian juga hal di atas juga selaras dengan Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangberbunyi sebagai berikut:Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilanatau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa.(6) Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/BPR sebagaiKreditur dan Termohon Keberatan Yuswenda sebagai Debitur merupakanhubungan hukum utang piutang

  Dalam Pokok Perkara:1.Mohon agar apaapa yang sudah disampaikan oleh Pemohon Keberatandalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang juga tidak terpisahkandengan apaapa yang disampaikan dalam Pokok Perkara;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/BPR sebagaiKreditur dan Termohon Keberatan Yuswenda sebagai Debitur merupakanhubungan hukum utang piutang, berdasarkan Surat Perjanjian KreditMultiguna Nomor 043/MIPK/KMG/XI1/2014 tertanggal 24 November 2014,sehingga sengketa antara Pemohon Keberatan dengan

  Bahwa meskipun sudah Pemohon sampaikan dalam Eksepsi maupunPosita mengenai tidak berwenangnya Badan Penyelesaian SengketaKonsumen untuk mengadili perkara utang piutang, namun dalam Positaini Pemohon Keberatan juga bermaksud untuk menanggapi beberapapointpoint penting dalam Putusan BPSK terutama apaapa yangdisampaikan oleh Majelis Arbitor dalam Tentang PertimbanganHukumnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Adapun mengenai pertimbangan Majelis Arbitor dalam Putusan BPSKperihal kewenangan BPSK tidak

  akan kami tanggapi mengacu kepadaapaapa yang sudah Pemohon Keberatan sampaikan dalam BagianEksepsi maupun Posita di atas mengenai tidak berwenangnya BPSKdalam mengadili perkara kredit atau utang piutang;4.

  bukan pekerjaan atau prestasi;Bahwa Pemohon Keberatan berdalil sengketa antara Pemohon danTermohon bukanlah merupakan sengketa konsumen, karena hubunganhukum antaraPemohon dan Termohon adalah hutang piutang;Bahwa Termohon Keberatan tidak mengetahui sejauh mana pemahamanyang terurai dalam benak dan paradikma Pemohon keberatan dalammembaca definisi jasa sebagaimana ditegaskan didalam UU Nomor 8Tahun 1999 pasal 1 angka 5:Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yangdisediakan

• Jalan Anggrek Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue KabupatenSidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi ANDI KURNIA) atau setidaknya pada tempatlain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakainama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang

  Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan oranglain untuk menyerahkan sesuatu kKepadanya atau memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI,karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohonganterkait peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah)oleh Terdakwa kepada saksi korban Hj. Hasnidar alias Hj.

  jelas pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalahpendapat yang sangat keliru dan mengadaada;Berdasarkan halhal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dansemua unsur dari dakwaan Alternative yang melanggar pasal 378 KUHPtelah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DANKELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadaTerdakwa adalah perbuatan hutang piutang

  Bahwa Berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh penuntut umum yaituberupa kwitansi pinjaman uang dan surat perjanjian pengakuan hutang sertapengakuan saksi saksi dalam persidangan yang menjelaskan tentang hutangpiutang Terdakwa dengan Saksi Korban maka pada prinsipnya, masalahHutang Piutang (Pinjam Meminjam ) adalah termasuk lingkup hukumHALAMAN 9 DARI 18 HAL. PUT.

  Menetapkan barang buktiBerdasarkan halhal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yangdidakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup HukumPerdata, sementara Dakwaan Alternatif yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telahterbukti adalah keliru.