Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rap
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
Saparuddin Munthe
Tergugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat unit kampung pajak
56 — 10
  • PN Rapyang ada padanya untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan kredit tersebut dan terkesan mengabaikan win win solution;> Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran setiap bulannya olehPenggugat dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan danperekonomian keluarga yang sedang memburuk, namun Tergugat tidakmemberikan kesempatan atas permohonan Penggugat, malah Tergugat saat iniakan dan /atau telah melakukan pelelangan dengan cara menyerahkan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan
    maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelumada Peraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka Peraturanmengenai Hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap EksekusiHak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pengawai Umum (pengadilan negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintah kan Kantor Pelayanan Kekayaan
    Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang yang akandilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran atas permintaan Tergugat terhadap agunan yang menjadi jaminanPenggugat kepada Tergugat berupa: Sebidang tanah dan bangunan seluas 29.607 M berikut segala yangada diatasnya, dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor593/450/SR/2017 tertanggal 25 April 2017, yang terletak di Malano DusunKampung Berangir Kecamatan Na.IXX Kabupaten Labuhan Batu Utara; Sebidang
    Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatanhukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusanMahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturanumum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melaluibantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II.Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No.142/2017
    Bahwa Sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996,yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut Berdasarkan peraturan hukum diatas Tergugat sebenarnya dapatmenggunakan caracara penyelesaian pinjaman Penggugat melalui lelang keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS SADIH bin NALIM, dkk Dan H. ADUNG AMSAR bin NALIM
102 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c. Bahwaterkait tugas dan wewenang BPPN tersebut, sebagaiimplementasinya, pada tahun 2000, BPPN telah mengambil alihpengoperasian dan pengendalian Bank Tamara karena ketika itu dinilaisebagai Bank yang bermasalah, sehingga statusnya menjadi bank takeover (BTO).
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17tahun 1999 juncto Pasal 37 A ayat (3) C Undang Undang Nomor 10Tahun 1998, dinyatakan bahwa BPPN mempunyai wewenang antara lain:menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan ataskekayaan atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan Bank yangberada pada pihak manapun. Baik di dalam maupun di luar negeri;.
    ,yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Permai,Kelurahan Srenseng (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan(Kebon Jeruk), Jakarta Barat tersebut merupakan kekayaan Negara;.
    Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN, yang menyatakan bahwa dengandibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;b. Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: segala putusan PengadilanHalaman 17 dari 27 hal. Put.
    BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 13-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Hj. MARSINEM CHASANAH melawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR KCP Sumpiuh dkk
74 — 28
  • Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian KeuanganRepublik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/qKantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., (Kepala Biro Bantuan Hukumpada Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan);2.
    Edy Suyanto, S.H., M.H., (Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan);4.
    Sri Supangati, S.H., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);10.Aan Eko Ruswanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);11.Didit Marwanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN
    Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);12.Slamet Fahrudin, S.ST., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);13.Dwi Rosida Arini, (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);Untuk secara bersamasama atau sendirisendiri
    Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto, yang beralamat di JI. Pahlawan Nomor 867 Purwokerto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU26/MK.V/2017 tanggal 30Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGNegeri Banyumas pada tanggal 4 April 2017 dengan No.21/SK/2017.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. Purwito, S. Pd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3457 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — EVI NOVITA VS ROOSANA, dkk
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PURWOKERTO, berkedudukan diJalan Pahlawan, Nomor 8/76, Purwokerto, diwakiliMenteri Keuangan Republik Indonesia, memberikuasa kepada Purwono dan kawankawan, KepalaKPKNL Purwokerto, berkantor di Jalan Pahlawan,Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2019Nomor 876, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal9 Agustus 2018;3. PT BANK MEGA Tbk.
    Menyatakan Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggunganyang telah ditetapbkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.g. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang c.g. Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKLN) Purwokerto, Jalan Pahlawan, Nomor 876,Purwokerto, (Terlawan Il) atas permohonan pihak Bank Mega CabangPurwokerto (Terlawan Ill) untuk dibatalkan/dinyatakan cacat hukumHalaman 2 dari 8 hal. Put.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 40/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 6 Juni 2016 — SOEHATNO SAMIADOEN (YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN) -dkk Melawan PT BANK MEGA, Tbk KANTOR CABANG BANJARMASIN -dkk
41 — 27
  • KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara(DJKN) Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan NegaraBanjarmasin Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Banjarmasin yang beralamat di Jalan Pramuka No. 7Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding II semulaTergugat II;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJMdan:OTORITAS JASA KEUANGAN, Badan di Jakarta yang beralamat diMenara Radius Prawiro
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 07-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kdi
Tanggal 26 Januari 2022 — Pemohon:
SISKA HOLINA
51 — 24
  • Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidanghukum kekayaan, karena meninggalnya sipewaris dan berhak menerima hartapeninggalan pewaris.3.
    Harta warisan, yaitu keselurunan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasivayang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.Menimbang bahwa Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris,maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terobukanya warisan.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 03-08-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 575/Pdt.BTH/2015/PN.SBY
Tanggal 3 Agustus 2015 — KARYONO WIDJAJA melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Dkk
64 — 6
  • TERLAWAN III;4) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, qqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG2(KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jl.lIndrapura no. 5 (GKN I Lt.3),Selanjutnya mohon disebut Sebagai ..........cccccceccec ec eeeeeeeeeeeeeeeeeenesTERLAWAN IV;5) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, qqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SIDOARJO, berkedudukan di Jl.Erlangga No.161, Selanjutnyamohon disebut sebagaiTERLAWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-07-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/PDT/2010
Tanggal 30 Juli 2010 — NI PUTU HARIASIH DKK , EDDY LAYANTO,DKK
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 952 K/PDT/2010Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1990 para Penggugat dengan paraTergugat telah mengadakan perjanjian bersama yang dituangkan dalam Akta No.7 tanggal 14 Oktober 1990;Bahwa di dalam perjanjian tersebut, para Penggugat dan para Tergugattelah memasukkan harta kekayaan bersama yang berupa beberapa buahperusahaan, beberapa bidang tanah dan bangunan, dan beberapa buahkendaraan bermotor sesuai dengan daftar harta kekayaan yang dibuat oleh paraPenggugat dan para Tergugat pada bulan Oktober
    1990, adalah sebagai berikut:DAFTAR HARTA KEKAYAAN:.
    Jati Indah) adalah hartakekayaan bersama para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan daftarharta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;6. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai dengan tanah sengketa XiIlladalah harta kekayaan bersama para Penggugat dan para Tergugat sesuaidengan daftar harta kekayaan dalam akta perjanjian nomor 7, tanggal 14Oktober 1990;7.
    Menyatakan hukum mobil sengketa sampai dengan mobil sengketa IXadalah harta kekayaan bersama para Penggugat dengan para Tergugatsesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal14 Oktober 1990;8. Menyatakan hukum tanah sengketa XIV sampai dengan tanah sengketa XVIIIadalah keuntungan dari usaha PT. Darma Duta Manggala yang merupakanharta kekayaan bersama antara para Penggugat dengan para Tergugat;Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/20109.
    tersebut, maka menurut hukum bahwa Akta No. 7 tanggal14 Oktober 1990 berikut daftar kekayaan tersebut tidak sah dan melawan hukumdan telah tetap menurut hukum;Hal. 26 dari 38 hal.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-08-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 109/PID/2012/PT.BTN
Tanggal 15 Agustus 2012 — HERMIN WIDIARSIH als WINDY
190 — 71
  • dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als.
    dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als.
    dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;ATAUKEEMPATBahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als.
    dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;ATAUKELIMABahwa ia terdakwa HERMIN WIDIARSIH als.
    WINDY terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBELANJAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYAATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANADENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMAKARKANASALUSUL HARTA KEKAYAAN ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pdanapenjara selama 6 (enam) bulan ; .
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
Aliyah Ali
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
289 — 175
  • Pasal 2 dan 3, yangmenentukan bahwa Tergugat 1 hanya diberiwewenang pemblokiran hanya terhadap tindakanpengamanan harta kekayaan milik PenanggungPajak yang tersimpan pada bank (tanahtanah milikHIm. 41 dari 147 hlm.
    Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMG2)Surat Tergugat Nomor: SR044/WPJ.32/2019 tanggal 18September 2019 hal Permintaan Keterangan danPemblokiran Harta Kekayaan, tidak memenuhi unsurkonkret karena berupa surat permintaan izin penyitaanKAI QNA!
    22 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn neee Surat tersebut sama sekali tidak terdapat judul/irahirah Keputusan sebagaimana lazimnya sebuahKeputuSan) Surat tersebut merupakan surat biasa yangmerupakan permintaan keterangan dan pemblokiranharta kekayaan dan masih bersifat abstrak dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;Surat Tergugat I, Nomor: SR044/WPJ.32/2019 tanggal 18September 2019, hal Permintaan Keterangan dan PemblokiranHarta Kekayaan tidak memenuhi unsur Bersifat individualdengan alasan
    Kalau yang dituju itu lebih darisatu orang, maka tiaptiap individu harus dicantumkannamanya dalam keputusan tersebut;Surat Tergugat Nomor: SR044/WPJ.32/2019 tanggal 18September 2019 hal Permintaan Keterangan danPemblokiran Harta Kekayaan tersebuttidak memenuhiHIm. 85 dari 147 hlm.
    Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMGatas harta kekayaan dan tidak menimbulkan akibat hukumapapun bagi Penggugat;Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa objeksengketa Nomor 1 berupa Surat Tergugat Nomor: SR044/WPJ.32/2019 tanggal 18 September 2019 hal PermintaanKeterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan bukanmerupakan objek KTUN berdasarkan UU PTUN;Selain itu dapat Tergugat sampaikan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara stdtd dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Slw
Tanggal 5 Nopember 2020 —
2.Menteri Keuangan R.I di Jakarta Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat Jakarta Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal.
84 — 9

  • 2.Menteri Keuangan R.I di Jakarta Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat Jakarta Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang (KPKNL) Pusat Jakarta Cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Tengah Di SemarangCq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Tegal, Alamat Jalan KS. Tubun Nomor 12 Kota Tegal, untukselanjutnya disebut SCDaGAl ............ cece cece een ees TERGUGAT II;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Badan PertanahanNasional RI Dan Tata Ruang Pusat di Jakarta Cq.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 318/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 27 Agustus 2015 — Direktorat jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem I nformasi cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang, 8. PT. Grand Nirwana Indah
93 — 15
  • Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 145/Kedaung Wetan dan Gambar Situasi nomor 1685/1995 adalah batal, tidalk mengikat dan tidal< memiliki kekuatan hukum;7.Menyatakan pembelian bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 145/Kedaung Wetan obyek perkara melalui lelang sebagaimana dalam Risalah Lelang nomor 247/2011 tanggal 29 November 2011 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang adalah batal, tidal< mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum;8.Menyatakan peristiwa pembelian obyek
    perkara melalui lelang sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Lelang nomor 247/2011 tanggal 29 November 2011 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang adalah batal, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum;9.Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.16/PEN.EKS/2013/PN.TNG tertanggal 25 April 2013 Yo.
    Direktorat jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem I nformasi cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang,8. PT. Grand Nirwana Indah
    Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Tangerang, diwakili olehHadyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara,beralamat di JI. Daan Mogot Km. 21 Blok B.17, Komplek DaanMogot Permai Arcadia Batu Ceper) Tangerang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Nimrod Hutauruk, SH., N.EkoLaksito, SH., Justinus Benni Indrianto, SH., AkhmadAbrori, SH.MM., Ra mdhan Kardimansyah Sinurat, SH.,Slamet Sasangka dan Sri Tresnaningsih, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU431/MK.6/2014, tanggal 17 Juli2014.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN,terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004, masa tugas BPPN dinyatakanberakhir, sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, KementerianKeuangan adalah sebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segalahak dan kewajiban BPPN;3. Bahwa karena objek sengketa merupakan aset eks kelolaan PT.
    Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi;4. Bahwa Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negarasebagai penerus tugas BPPN berkewajiban untuk melakukan penyelamatankeuangan negara berdasarkan halhal sebagai berikut :a.
    Fotocopy sesuai asli, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Kep155/KN/2011 perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNo. Kep85/KN/2011 tentang Penunjukan Penjual dalam Rangka PenjualanHalaman 56 dari 94 Putusan Nomor:318/Pdt.G/2014/PN.Tng.Lelang Aset Properti Eks Kelolaan PT. Pengelolaan Aset (Persero), diberitanda T.VIl 5;6. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, diberi tanda T.VII6;7.
    Sehingga tindakanHalaman 78 dari 94 Putusan Nomor:318/Pdt.G/2014/PN.Tng.yang dilakukan Tergugat VIl melakukan lelang atas objek sengketa yang statusnyatelah menjadi kekayaan negara di bawah pengelolaan Menteri Keuangan, tidakmelawan hukum karena telah dilakukan atas dasar hukum dan peraturan yangberlaku, dan sebelum pelaksanaan lelang telah dimohonkan surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 2421/Ket36.71/V/2011 tanggal 12 Mei 2011yang menerangkan SHM No. 145/Kedaung Wetan seluas 14.885 M2
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 06-12-2023 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 05-08-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Smn
Tanggal 2 Agustus 2024 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
30 — 22
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA
    5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 03-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
YUFERNI
Tergugat:
SYUKMA LINA
98 — 16
  • Bank PUNDI, TbkCabang Padang menerangkan di dalam Perjanjian tersebut yaitu DALAMHAL TERJADINYA SENGKETA, MAKA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUKMENYELESAIKANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI PADANG, bukanmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangberalamat di J1. Penntis Kemerdekaan Nomor 79 sehingga Pihak PT.
    Bank PUNDI, Tok Cabang Padang yangmengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut turutannyasesual Sertifikat Hak Milik Nomor 3325 seluas 119 meter persegi atas namaYUFERNI, terletak di Padang Sarai, Keeamatan Kota Tangah, Kota Padangadalah melanggar AZAS KONSENSUALITAS sebagaimana dimaksud dalamPasal 1338 KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan diatas, sehinggapada hakikatnya PT.
    Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang yang disebutsebut Penggugat dalam perkara ini TIDAKDILIBATKAN dalam perkara ini, akibatnya gugatan dalam perkara ini mengalamikekurangan pihak.Dilibatkan PT.
    Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang dalam perkara ini merupakan suatu keharusan, karena atas alasanhalaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN.Padg,perbuatan kedua subyek hukum tersebut, Penggugat dapat memiliki tanah sengketa,sehingga dengan demikian tidak dilibatkannya PT.
    Bank PUNDI Tbk dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang mengakibatkan perkaraini menjadi kKekurangan pihak;Berdasarkan halhal tersebut cukup alasan untuk menyatakan gugatan Pengggatdinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apaapa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya;3.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 225/Pdt.Bth/2017/PN Mlg
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM SOEPARTOJO BBA, SH
2.LILIK SETYOWATI
Tergugat:
1.CONTRAD NOTOADMOJO
2.SURADJI EP
3.ITA KRISTIANA SH
4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
41 — 5
  • Penggugat:
    1.HM SOEPARTOJO BBA, SH
    2.LILIK SETYOWATI
    Tergugat:
    1.CONTRAD NOTOADMOJO
    2.SURADJI EP
    3.ITA KRISTIANA SH
    4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
    Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Jalan S.Supriadi nomor 157 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun KotaMalang selanjutnya disebut Terlawan IV.Terlawan sampai dengan Terlawan IV selanjutnya disebut Para Terlawan.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata PerlawananNomor 225/Pat.Plw/2017/PN MIgSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sda
Tanggal 11 Oktober 2022 — Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Surabaya
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
70 — 7
  • Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Surabaya
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 13-03-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Rgt
Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat:
AHMAD FAUZI
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk Cq PT Bank Mandiri Persero Business Banking Floor Rengat
2.ARIF SUSILO
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru
63 — 9
  • Penggugat:
    AHMAD FAUZI
    Tergugat:
    1.PT Bank Mandiri Persero Tbk Cq PT Bank Mandiri Persero Business Banking Floor Rengat
    2.ARIF SUSILO
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 26-06-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 76/G/2023/PTUN.MKS
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
CHAERUL SALEH, ST
Tergugat:
1.DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
2.KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
4.IRFAN KADIR DG. TARRA
78 — 0
  • Penggugat:
    CHAERUL SALEH, ST
    Tergugat:
    1.DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
    2.KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA
    3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
    4.IRFAN KADIR DG. TARRA
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 14-11-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN SALATIGA Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Slt
Tanggal 29 Mei 2024 — BANK BRI CABANG SALATIGA
2.Kementerian Keuangan RI, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga
35 — 51
  • BANK BRI CABANG SALATIGA
    2.Kementerian Keuangan RI, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-03-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sda
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
1.ester
2.HENDRO JUWONO,SH
Tergugat:
PT BPR Bumi Sanggabuana- Cabang Sidoarjo
Turut Tergugat:
2.Kantor Pertanahan Surabaya II
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
24 — 19
  • Penggugat:
    1.ester
    2.HENDRO JUWONO,SH
    Tergugat:
    PT BPR Bumi Sanggabuana- Cabang Sidoarjo
    Turut Tergugat:
    2.Kantor Pertanahan Surabaya II
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya